menetapkan Peraturan Menteri !"' Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman PenetapanPenghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; ~ 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroaan (persero), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Jawatan (perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
Mengingat
4.Peraturan /2 M1 MENTER! NEGARA BAD AN USAHAMILIK NEGARA 4, 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan,clanPembubaranBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Keputusan PresidenNomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENT ANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturanini yang dimaksuddengan:
1.BadanUsahaMilik Negara,yang selanjutnyadisebutBUMN, adalahbadanusahayang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaansecaralangsungyang berasaldari kekayaannegarayang dipisahkan.
2.PerusahaanPerseroan,yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroanterbatasyang modaInyaterbagi dalam sahamyang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)sahamnyadimiliki oleh Negara Republik Indonesiayang tujuannya mengejarkeuntungan.
3.PerusahaanUmum, yang selanjutnyadisebutPerum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negaradan tidak terbagi atassaham,yang bertujuanuntuk kemanfaatanumum berupa penyediaanbarang dan/ ataujasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkanprinsip pengelolaanperusahaan.
4.Menteri adalah'Menteriyang ditunjuk dan/ataudiberi kuasauntuk mewakili pemerintahselaku pemegangsahamnegarapadaPerserodan pemilik modal pada Perumdenganmemperhatikan peraturanperundangan-undangan.
5.Rapat Umum PemegangSahamyang selanjutnyadisebutRUPS adalah Organ Perseroyang mempunyaiwewenangyang tidak diberikankepadaDireksi atauDewanKomisaris dalambatas yang ditentukandalamUndang-undangPerseroanTerbatasdan/atauanggarandasar.
6.DirekSi adalah organ BUMN yang bertanggungjawabatas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7.DewanKomisarisadalahOrganPerseroyangbertugasmelakukanpengawasandanmemberikan nasihatkepadaDireksi dalammenjalankankegiatankepengurusanPersero.
8.DewanPengawas / 3 /tJ';1 MENTER! NEGARA BADAN USAHAMILIK NEGARA
8.Dewan Pengawasadalahorgan Perumyang bertugasmelakukanpengawasandan memberikan nasihatkepadaDireksi dalammenjalankankegiatankepengurusanPerum.
9.Penghasilanadalahimbalan/balasjasa yang diberikan kepadaDireksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawaskarenakedudukandan peranyang diberikan kepada BUMN sesuaidengan tugas,wewenang,kewajibandan tanggungjawabberdasarkanperaturanperundang-undangan.
10.Gaji adalahpenghasilantetap berupauang yang diterima setiapbulan oleh seseorangkarena kedudukannyasebagaianggotaDireksi BUMN.
11.Honorarium adalahpenghasilantetap berupauang yang diterima setiapbulan oleh seseorang karenakedudukannyasebagaianggotaDewanKomisarisdanDewanPengawasBUIvIN.
12.Tunjanganadalahpenghasilanberupauang atauyang dapatdinilai denganuang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggotaDireksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas,selain gaji/honorarium. 13.Fasilitas adalah penghasilanberupa saranadan/ataukemanfaatandan/ataupenjaminanyang digunakan/dimanfaatkanolehanggotaDireksi, DewanKomisaris,dan DewanPengawasdalam rangka pelaksanaantugas, wewenang,kewajiban dan tanggungjawabberdasarkanperaturan perundang-undangan.
14.Tantiem adalah penghasilanyang merupakanpenghargaanyang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan PengawasBUIvIN setiap tahun apabila perusahaan memperolehlaba, ataudiberikan kepadaDireksi dan DewanKomisaris Perseroapabilaterjadi peningkatankinerja Perserowalaupunmasihmengalamikerugian.
15.Insentif Kinerja adalah penghasilanyang merupakanpenghargaanyang diberikan kepada anggotaDireksi dan Dewan PengawasPerum setiaptahun apabilaterjadi peningkatankinerja Perumwalaupunmasihmengalamikerugian.
16.RumahJabatanadalahrumahyang secarakhususdisediakan(dibangun,dibeli ataudisewa)oleh BUMN untuk dihuni olehanggotaDireksi BUIvINselamamemangkujabatan.
17.Tingkat Kesehatanadalah suatu basil penilaian yang terukur dengan menggunakanmetode tertentu atas aspek-aspekyang langsung mempengaruhi kondisi perusahaan sehingga menggambarkansuatuperusahaansehat,kurangsehatatautidak sehat.
18.Ukuran Kinerj'a Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakantarget-targetyang terukur dan harns dicapai oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasdalammelakukanpengurusandanpengawasanperusahaan.