DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008

Nomor: PER-05/MBU/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 3 September 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa; Tujuan pengaturan; Ruang Lingkup; Cara pengadaan barang dan jasa; Pengadaan barang dan jasa jangka panjang; Penunjukan langsung; Sanggahan; Kontrak; Pengadaan untuk BUM terbuka; Kewajiban Direksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengadaan barang dan/atau 'asa dilakukan J yang oleh BUMN dan dibiayai oleh Jana APBN telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaddan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, sedangkan pengadaan baran dan/atau 'asa dila g J yang kukan oleh BUMN dengan pendanaan diluar APBN termasuk pinj aman/hibah dari luar negeri (PHLN) baik yang diJ' amin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, memerlukan pedoman pengaturan tersendiri; C. bahwa BUMN sebagai badan usaha erlu melakukan pe p ngadaan barang dan rasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehin a di erlukan edoman gg p p pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan rinsi - rinsi p pp p efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan waJ'ar, serta akuntabel• ,
d.bahwa pengadaan baran dan 'asa dilakukang J yang oleh BUMN dengan menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal Negara pada BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pen gawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan seba aimana dimaksud dalam hg uruf a, b, c dan d di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; Mengingat .../2 vs,, MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentan g Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 t entang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentan Peli g mpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuan an Pada Perusahaan Per g seroan (Persero) Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentan Pendirian Pen g 'gurusan, Pengawasan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Ne gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentan Kedudukan Tu as g g , Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ' 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den an Ke utusan Pre ,• g p siden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini, yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD;
2.Badan .../3 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan u ^ saha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Ne ara melalui enye l g p rtaan secara angsung yang berasal dare kekayaan Negara yang dipisahkan;
3.Pengguna Barang dan Jasa adalah BUMN pemilik peker J'aan;
4.Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha , termasuk BUMN badan hukum , atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa;
5.Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau la Yanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa;
6.Anak Perusahaan adalah anak erusahaan B^ op yang sahamnya minimum 90 % dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

(1)Pengadaan Barang dan Jasa waj ib menerapkan prinsip-prinsip:
1. a.efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa hams diusahakan untu k mendapatkan hash yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan meng akan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara waj ar dan bukan hanYa didasarkan pada harga terendah;
2. b.efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa hams sesuai dengan kebutuhan yang tel ah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai den an sasaran ditetapk g yangan, C. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa hams terbuka bagi PenYedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat di antara Pen edia yang y Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
3. d.transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan , tata cara evaluasi , hasil evaluasi penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta PenYedia . Barang dan Jasa yang berminat; C. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Pen Yedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
4. f.akuntabel, berarti hams mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehin gga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(2)Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam ne eri rancan g ^ g bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan ba i usaha kecil sepJanang ^ g kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam ne eri Pen na Baran gggu g dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan penggunaan produksi dalam ne eri den an teta g g p mengindahkan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
(4)Pengguna .../4 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(4)Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan siner i antar B g UMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil roduksi BUMN Perusa p dan/atau Anak haan yang bersangkutan, dan se anJan kualitas har p g ga, dan tujuannya dapat dip ertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Baran g Jasa ini a g dalah'. a. b. , c. meningkatkan efisiensi; mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN• menyederhanakan dan memperce pat proses pengambila n keputusan, d. e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan rofesionalism p e, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; f. meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pen adaan baran dan jasa g g yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau an 'ggaran pihak lam termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik di'ami "yang ^ n maupun tidak did amen oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut men unakan gg dana langsung dari APBN/APBD balk sebagian maupun seluruhnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

(1)Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pen una Baran g g dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum seba aimana diatur dalam P g asal 2 dan best practice yang berlaku.
(2)Cara Pengadaan Barang dan Jasa da at dilakukan den an cara p g antara lain tetapi tidak terbatas pada :
1. a.pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, Yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Pen Yedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
2. b.pemilihan .../5 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
3. b.pemilihan langsung, atau seleksi lan sun untuk pe g g ngadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan ke ada beberapa pih p ak terbatas sekurang- kurangnya 2 (dua) penawaran; C. penunjukan langsung, yaitu pengadaan baran dan jasa ang di g y lakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia baran dan jasa atau melal g ui beauty contest;
4. d.pembelian langsung, yaitu pembelian terhada baran p g yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
(3)Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa seba aimana dimak g sud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Pasal 6

(1)Cara Pengadaan Barang dan Jasa seba aimana dimaksud g dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan menggunakan sarana e-procurement ers aratanyang p Y teknisnya ditetapkan oleh Direksi.
(2)Dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN men unakan ' gg slstem e -procurement, maka slstem tersebut wajib dihubungkan dengan portal utama Kemen terian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi s Yarat.
(2)Panitia pengadaan atau pejabat engadaan atau lembaga .. profesional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wad ib menandatangani Pakta Inte ritas of undertaking)(letter untuk setup Pengadaan Barang dan Jasa dengan format sebagaimana terlampir.
(3)Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola erusahaan balk Di p yang reksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pen gadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
(4)Pengadaan Barang dan Jasa tertentu bersifat substanse ' yang al sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditentukan oleh Direksi dengan p ^ ersetu'uan Dewan Komisaris /Dewan . Pengawas.

Pasal 8

(1)Untuk pekerj aan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau multt '-(satu) year, maka BUMN dapat melakukan Pengadaan Barang dan Jasa 1(satu kali untuk jangka waktu 1) ebih dari 1(satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masin -masin Bg g UrMN, . sepanjang kualitas , harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam .../6 MENTERI NEGARA BA.DAN USAHA MILIK NEGARA
(2)Dalam hal pengadaan jangka panjang atau multi-year, Direksi perlu membuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment ) balk untuk kenaikan mau pun pen urunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan lan sun dilakukJ g g an dengan menunJuk langsung 1(satu) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa.
(2)Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan se an'an Direksi p ^ g terlebih dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan seba aimana dim g aksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan pada aYat (3 ) Pasal mi.
(3)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud ada a at da at p Y (1) p dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dare persyaratan sebagai berikut :
1. a.Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kiner ' a utama erusahaan d. ^ p an tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset);
2. b.Penyedia Barang dan Jasa dimaksud han a satu- •y satunya (barang spesifik), C. Barang dan jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk men ungg akan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsun an en etahuan dari Pen Bara g p g yedia ng dan Jasa;
3. d.Bila pelaksanaan Pen adaan Baran g • Jasa de g g ngan menggunakan Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b telah dua kali dilakukan namun peserta pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria atau tidak ada ihak men ikuti elelan an at au p yangg p g au pemilihan langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-s arat telah memenuhi kewaJ• aran• Y^ .
4. e.Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas keka aan intelektual Y (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture;
5. f.Penanganan darurat untuk keamanan keselamatan ma syarakat, dan aset strategis perusahaan;
6. g.Barang dan jasa yang mere pakan pembelian berulang (repeat order) sepanJ ang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang danJjasa•
7. h.Penanganan darurat akibat bencana alam , balk yang bersifat lokal maupun nasional'
8. i.Barang dan jasa lanjutan yang secara teknis meru akan satu kesatuan sifatn p yang ya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumn Ya; j.. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN dan/atau Ana 'k Perusahaan sepanJang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan roduk atau la anan dari BUMNp Y atau Anak Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan pemilihan langsung terhadap BUMN dan/atau Anak Perusahaan tersebut. agian .../7 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 10

(1)Untuk menj amin adanya transparansi dan erlakuan samap yang (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa , maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.
(2)Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanYa yang berkaita n dengan kesesualan pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata cara elelan an/selp g eksi.
(3)Sanggahan dapat diterima apabila dia'ukan dalam waktu selam J bat-lambatnya 4 (empat) hart kerj a sej ak diumumkannya pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani ,mans yang lebih dahulu.
(4)Direksi atau pej abat yang ditunj uk sebagai Pemilik pekerj aan di internal BUrMN waJib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatn a 14y (empat belas) hart kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
(5)Direksi atau pejabat yang ditunjuk menangani dan memeriksa san ahan gg dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses pengaaaan barang dan jasa yang bersangkutan.
(6)Direksi dapat mengatur persyaratan untuk da at mela ani san ahan an p Y gg tara lain dengan mensyaratkan penyetoran uang jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (bid bona) atau penaaaran jaminan penawaran (bid bond), termasuk mens Yaratkan adanya pembuktian dari pihak yang menyanggah.
(7)Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan ke ada en an ah a abila s p p Y gg p anggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BUMN bersan kutan yang g apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.
(8)Keputusan Direksi atau pejabat yang ditunjuk seba aimana dimaksud ada a g , p yat (4), bersifat final.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003