(1)Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan pengolahan data koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas, pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan, pelaksanan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan Kementerian BUMN.
(2)Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pencairan Penyertaan Modal Negara, koordinasi pengelolaan keuangan, serta pembinaan pengelola keuangan.
(3)Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pencatatan akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, monitoring realisasi anggaran, serta penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.
(4)Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran kepada Menteri BUMN.
(5)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kementerian.
(6)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
(7)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.
(8)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.
(9)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan.
(10)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.
(12)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
(13)Dihapus.
5.BAB XII dihapus.
6.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum, 7202131999031001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. RINI M. SOEMARNO Diu:ndangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1782 MENTERI BU MN Sekretaris Kementerian Biro Umum dan Human Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi Biro Hukum Inspektorat Jabatan Fungsional LAMPIRAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: NOMOR PER-06/MBU/12/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-10/MBU/07/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN A. KEMENTERIAN BUMN Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Deputi Bidang Usaha Jana Keuangan, lase Survey dan Konsultan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Asdep Bidang Usaha Agro ciao Farmasi I Asdep Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Asdep Bldang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I Asdep Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I Asdep Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan I Asdep Restrukturisasi dan PPKNM Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN Asdep Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II Asdep Bidang Usaha Agro dan Farmasi II Asdep Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata II Asdep Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III Asdep Bidang Usaha Konstruksl, Sarana dan Prasarana Perhubungan II Asdep Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III Asdep Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II Asdep Pengembangan Usaha Asdep Data dan Teknologi Inforrnasi Asdep Pelayanan Hukum Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bag. Organisasi dan Reformasi Birokrasi [iSubbag. Organisasi dan Tata Laksana I Subbag. Reformasi Birokrasi Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Subbag Pengadaan SDM dan Manajemen JF [ Subbag. Layanan SDM p ubbag. Pengembangan SDM Bag. Perencanaan dan Manajemen Kinerja Subbag. Perencanaan dan An...ran [Subbag. Manajemen Kinerja Biro Hukum Subbag. Peraturan Perundang-Undangan I Subbag. Peraturan Perundang-Undangan II Bag. Bantuan Hukum Subbag. Bantuan Hukum I Subbag. Bantuar7_ Hukum II Bag. Humas dan Protokol Subbag. Publikas1 dan Hubungan Media Massa Biro Umum dan Humas L d Bagian Periengkapan Rumah Tangga dan ULP Subbagian Periengkapan, Rumah Tangga dan Pengelola BMN Subbagian ULP/ Sekretaris ULP Sekretanat dan Pokja ULP Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan Subbagian TU Pimpinan (9) I Subbagian Perbendaharaan SEKRETARIAT Biro Perencanaan, SDM dan Organisas Bag. Peraturan Perundang-Undangan Subbag. JDIFI Subbag. Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat Subbagian Protokol Bagian Administrasi dan Keuangan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi B. SEKRETARIS KEMENTERIAN Bidang Usaha Industri Agrodan Farmasi LB Subbidang Usaha Industri Agra dan Farrnasi IB-1 Subbidang Lisaha Industri Agra dan Farrnasi 113-2 Bidang Usaha Industri Agrodan Farmasi IA Subbidang Lisaha Industri Agro dan Farrnasi IA-1 Subbidang Lisaha Industri Agra dan Farrnasi Asdep Usaha Industri Agro dan Farmasi I C. DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Asdep Usaha Industri Agra dan Farmasi II Bidang Usaha Industri Agradan Farmasi IIA Subbidang Usaha Industri Agro dan Farrnasi IIA-1 Subbidang Usaha Industri Agro dan Farrnasi ILA-2 Bidang Usaha Industri Agra dan Farmasi IIB Subbidang Lisaha Industri Agro dan Farrnasi IIB-1 Subbidang Usaha Industri Agro dan Farrnasi 1113-2 D. DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, DAN PARIWISATA Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata p Usaha Energi, Logistic, Kawasan, dan Pariwisata I ai.asolet. sdeptisaha Energi, Logistik, p Usaha Energi, Kawasan, dan Pariwisata II Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III Bidang Usaha Energc, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IA Bkiang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIA Mang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata ILIA 111171...1111 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata RA-1 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 111A-1 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 1A-2 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 11A-2 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 111A-2 Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata LB Bktang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II1B Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IB-1 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 11B-1 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata RIB-1 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IB-2 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 11B-2 Subbidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata 111B-2 Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri, Strategis, dan Media Asde p Usaba Pertambangan, I ndustri Strategis, dan Media I Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media 1E3-1 Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IB-2 Batang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IA subbidang rtarrkbangan, Industri Strategis, dan MPriia IA-1 Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I-2 Bidartg Usaha Pe rtam bangan, Industri rateg' .dan Media LB F- F- ubbidang rtambangan, I ndustri Strategis, dan Media IA-/ Subbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIA-2 Su bbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media 11B-1 ubbidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-2 Asdep Usaba Pe rtam bangan„ I ndustri Strategis, dan Media Ii Btdang Usaha Pe rtam bangan, Industri Strategis, dan MediaHA Bidang Usaha Pe rtam bangan, Industri Strategis, dan Media IIB E. DEPUTI BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, DAN MEDIA Asdep Usaha Konstruksi n Sarana dan Prasarana rhubu an 1 Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IB-1 Subbidang KonstruksiKonstruk.si dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IB-2 ang sa nt dart Sarana dan Prasarana Perhubu n IA Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IA-1 Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IA-2 Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana pe:rhufrjpn lB Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA-1 Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan [LA-2 sdepUsaha Konstruksi n Sarana dan Prasarana Perhubungan 11 Bidang Usaha Konstrtzlcsi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11A Wang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11B Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-1 Su b bidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-2 F. DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI DAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Asdep Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Pe rhubungan 111 Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I ilA Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIA-1 Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IliA-2 H Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubuhgan IIIB Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-1 Subbidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-2 Bdang Usaha Jasa uangan, Jasa Survei, dan Ka an LB Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IB-1 Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsu [tan IB-2 Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Su rve I, dan Konsultan 118-1 Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan 115-2 G. DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan p Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei„ flan Konsultan I 1.........Keuangan, Jasa Survei, dan ICansultan IA Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IA-1 Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IA-2 p Usa Keuangan, Jasa Sunrei, dan Konsultan II H Bidang Jasa Keuangan, Jasa Su niei, dan Konsultan I IA Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I -1 Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan ILA-2 Fr Usaha Jasa -- Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan 11B 04,1n1¢.94W H. DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS Asdep Layanan Hukum BU MN Asdep Martajemen SDM Eksekutif BUMN Asdep Data dan Teknologi lnformasi AsdepTanggung 1awab Sosial elan Lirigkungan Bidang Kebijakan SUM Eksekutif BUM! Teknollogi nforimasi Bidang KebijakanTISL kern Subbidang Nlutasi SUM Eksekutif BUMN Subbidang Pe re ncanaan clan Kebijakan TJ Subbidang Kebijakan TJSL I Sub Bidang Layanan Hukum BUMN Fa Subbidang Penge Iola Data 5DM Eksekutif BUMN Subbidang Pe ngembangan 11 Subbidang Kebijakan TJSL Sub Bidang Layanan Hukum LIMN lb ktang Pe ngembangan Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan TI Bidang Monitoring dan Evaluasi Program TJSL Layaxran Hukum BUMN IISDM Eksekutif BUMN Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program TJSL I Subbidang Program Pe nge mbangan SDM Eksekutif BUMN is Data Subbidang Layanan Hukum BUMN lta Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program TJSL IISubbidang Pe ngelolaan Data Subbidang Layanan Hukum BUMN llbSubbidang Pe nye le nggaraan Dikl at SUM Eksekutif BUMN Subbidang Analisis dan Pe nyalian Informasi t Sub Bidang Riset BUMN I Sub Bidang Riset BUMN II DEPUTI RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA Subbidang PMN BUMN 5 ubbida ng Penerusan Pinjarnandan P50 BUMN Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BU MN Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKNM Subbidang Perenca na a n Strategis Bisnis BUMN Subbidang Pengernhangan Bisnis BUMN Bidang 1estnzkturisasi BUMN Bidang Pengembangan Bisnis BUMN Subbidang Restru kurki BUMN Subbidang Restrukturisasi BUMN II Bidang PPKNM Subbidang PPKNM I Subbidang PPKNM II Bidang Prevatisasi dan Sinergi BUMN Subbidang Privatisasi BU MN Subbidang Sinergi BUMN Bidang PMN, Penerusan Pinjaman, dan PSO BUMN 02131999031001 I. DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. RINI M. SOEMARNO Salinan sesuai dengan aslinya