DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 Tahun 2015

Nomor: PER-10/MBU/07/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 317

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; Sekretariat Kementerian; Deputi Bidang Usaha Indstri Agro dan Farmasi; Deputi Bidang Usaha Logistik, Kawasan dan Pariwisata; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; Inspektorat; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Fungsional; tata kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan perubahan struktur organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
b.bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 41 Tabun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 76);
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Memperhatikan.../2 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2270/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 9 Juli 2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Kementerian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
(2)Pembinaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN;
d.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian BUMN terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi;
c.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata;
d.Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media;
e.Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
f.Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan;
g.Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
h.Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
i.Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial; dan
j.Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi.../4 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
e.koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
b.Biro Hukum; dan
c.Biro Umum dan Humas.

Pasal 9

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian BUMN.

Isi peraturan

Teks317PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015