DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); www.peraturan.go.id 2023, No.800
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6.Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7.Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.
8.Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP. www.peraturan.go.id 2023, No.800
9.Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

SOP SATPOL PP

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP penegakan Perda; dan
2. b.SOP penegakan Perkada.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP deteksi dan cegah dini;
2. b.SOP pembinaan dan penyuluhan;
3. c.SOP patroli;
4. d.SOP pengamanan;
5. e.SOP pengawalan;
6. f.SOP penertiban; dan
7. g.SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Perkada yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
(2)Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat standar operasional prosedur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

BAB III

KODE ETIK POL PP

Pasal 5

(1)Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
(2)Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP. www.peraturan.go.id 2023, No.800

Pasal 6

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
b.memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
c.mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d.mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 7

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 8

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b.setia kepada Pemerintahan yang sah;
c.perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d.menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan
e.patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.etika kepribadian;
b.etika berorganisasi;
c.etika bermasyarakat; dan
d.etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
e.bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggung jawab;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.berpakaian rapi dan sopan;
i.tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; www.peraturan.go.id 2023, No.800
j.tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
k.tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
l.tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
m.tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang peraturan perundang- undangan;
n.tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
o.menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
p.tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

Pasal 11

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a.bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b.menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
d.menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
e.mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
f.menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
g.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
h.bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
i.menjunjung tinggi motto praja wibawa;
j.tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
k.menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
l.melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
m.tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;
n.melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan www.peraturan.go.id 2023, No.800
o.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); www.peraturan.go.id 2023, No.800
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6.Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7.Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.
8.Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP. www.peraturan.go.id 2023, No.800
9.Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

SOP SATPOL PP

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP penegakan Perda; dan
2. b.SOP penegakan Perkada.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP deteksi dan cegah dini;
2. b.SOP pembinaan dan penyuluhan;
3. c.SOP patroli;
4. d.SOP pengamanan;
5. e.SOP pengawalan;
6. f.SOP penertiban; dan
7. g.SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Perkada yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
(2)Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat standar operasional prosedur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

BAB III

KODE ETIK POL PP

Pasal 5

(1)Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
(2)Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP. www.peraturan.go.id 2023, No.800

Pasal 6

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
b.memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
c.mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d.mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 7

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 8

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b.setia kepada Pemerintahan yang sah;
c.perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d.menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan
e.patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.etika kepribadian;
b.etika berorganisasi;
c.etika bermasyarakat; dan
d.etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
e.bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggung jawab;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.berpakaian rapi dan sopan;
i.tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; www.peraturan.go.id 2023, No.800
j.tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
k.tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
l.tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
m.tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang peraturan perundang- undangan;
n.tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
o.menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
p.tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

Pasal 11

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a.bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b.menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
d.menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
e.mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
f.menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
g.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
h.bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
i.menjunjung tinggi motto praja wibawa;
j.tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
k.menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
l.melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
m.tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;
n.melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan www.peraturan.go.id 2023, No.800
o.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SOP SATPOL PP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KODE ETIK POL PP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SOP SATPOL PP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KODE ETIK POL PP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025