DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan Bencana.
6.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dibentuk:

a.BPBD provinsi pada pemerintah daerah provinsi; dan
b.BPBD kabupaten/kota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Pembentukan BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang; dan/atau
4. d.Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
(2)Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pembentukan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan:
1. a.tipe A;
2. b.tipe B; dan
3. c.tipe C.
(2)BPBD kabupaten/kota tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang; dan/atau
4. d.Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
(3)BPBD kabupaten/kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat;
3. c.seksi; dan/atau
4. d.Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
(4)Penentuan nomenklatur dan tipe BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan.
(5)Dalam hal nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi tetap dibentuk BPBD tipe C.
(6)Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi serta perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pembentukan BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota mempunyai tugas:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
5. e.melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
6. f.melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
7. g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
9. i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria:

a.lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
b.penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
c.manfaat atau dampak negatif penanggulangan Bencana lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
d.efisiensi penggunaan sumber daya penanggulangan Bencana apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 8

Tugas BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria:

a.lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
b.penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
c.manfaat atau dampak negatif penanggulangan Bencana hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
d.efisiensi penggunaan sumber daya penanggulangan Bencana apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas unsur:
1. a.pengarah; dan
2. b.pelaksana.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
2. b.anggota masyarakat profesional dan ahli.
(3)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.tenaga profesional; dan
2. b.ahli.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan Bencana.

Pasal 10

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana daerah;
2. b.memantau; dan
3. c.mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…