DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Nomor: 46
Tahun: 2008
Ditetapkan: 22 Oktober 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pa$al 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penenggulengan Bancana, perlu membentuk Badan Panancgulangan Bancana Deerah;
b.bahwa dalam rangka tertlb admlnlstrasl dan standarisasl organlsasl dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. perlu dltetapkan Pedoman Organlsesl dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
c.bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah marupakan baglan darl perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus barpadoman pada Peraturan Pamerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsa.$1Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimeksud dalam huruf a, huruf b, dan hurut c perlu menatapkan Peraturan Mentarl Dalam Negerl tentang Pedoman Organlsasl dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; MENTERI DALAM NEGERI, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEDOMANORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANADAERAH TENTANG PERATURANMENTERIDALAM NEGERI NOMOR 46TAHUN 2008 MENTERI DALAM NEGERI Mengingat Menlmbllng Dalam Peraturan Menterllnl yang dimaksud dongan:
1. 1.Daerah adalah Provlnsl. Kabupaten dan Kota.
2. 2.Kepala Daerah adatah Gubernur. Bupati dan WaliKota.
3. 3.Pcmerlntah Daerah adalah Gubemur. Bupati. WaliKota. dan pcrllngkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 4.Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntah oleh Pemermtah Daerah dan DPRD monurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prlnsip olonoml seluas-Iuasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesaluan Republlk Indonesia sebagalmana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5.Perangkal Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. 6.Badan Penanggulangan Beneana Daerah Provlnsi yang selanjutnya dlsebut BPBD Provinsl adalah perangkat daerah Provlnsl yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. 7.Badan Penanggutangan Bencana Daerah Kabupaten/Kola yang selanjulnya dlsebut BPSD Kabupaten/Kote IIdalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan lungsl untuk melaksanakan penanggulangan beneana.
8. 8.Beneana adalah perlstiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghldupan masyarakal yang disebabkan balk oleh taktor alam dan atau laktor non alam maupun laklor manusia. kerusakan lingkungan, keruglan harta benda dan dampak pslkologis. Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN'

4.Peraturan Pemerintah Nomor 4:1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
5.Peraturaa Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penangg~langan Bencana;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organlsas! dan Tata Kerja Dcpartemen Dalam Negeri sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008; ·2· SPSD Provlnsi dan SPSD KobupatenjKota dalam menyelenggarakan tugas sebagelmana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tungsi: a perumusan dan penelapan kebljakan penanggutangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepai dan tepat, efeklif dan ellslen: dan PasalS f.

g.mempertanggungjawabkan penggunll(l" enggaran yang diterlma darl Ansgaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
h.melaksanakan kewajlban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a. sesual dengan keblJakan Pemerintah Daerah dan Sadan Nasional Penanggulangan Bencana. c.
1. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan beneana:
2. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setlap bulan sekali dalam kondlsl normal dan setiap saat dalam kondisi darurat beneana: mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
3. b.menetapkan standarlsasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana bcrdasarken peraturan perundang-undangan: menyusun. menetapkan. dan mcnginformasikan peta rawan beneana:
(1)BPBD Provinsl dan SPBD KabupatenjKota mempunyai tugas:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bancana yang mencakup peneegahan beneana. penanganan darurat, rchabilltasl. serta rekonstruksl seeara adll dan setara:

Pasal 4

Beglen Ketlgo lugas dan Fungsi

(1)BPSD Provlnsi dan BPBD KabupatenjKota barada dl bawah dan bartanggungjowab kepllda Kepala Daerah.
(2)BPBD Provlnsl dan SPBD KabupatonjKota dlplmpln Kepala Sadan secara ex-officio dlJebet oleh Sekretarls Daerah_ Pasal 3 Baglan Kedua Kedudukan
(1)DiseUap Provinsi dibentuk SPSD Provlnsl dan dlsetlap KabupatenjKota dapat dlbentuk SPSD KabupatenjKota.
(2)Pembentukan SPSD Provinsl dan SPSD KabupatenjKota dltetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bagia n Kesatu Pembentukan

a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana. Pasall0

(1)Unsur Pelaksana SPSD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPBD Kabupaten/Kota.
(2)Unsur Pelaksana SPBD Kabupalen/Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala SPBD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi unsur pelaksana SPSD Kabupaten/Kota sehari-hari.

BAB II

PEMBENTUKAN. KEDUDUKAN. lUCAS DAN FUNGSI SPBD PROVINSI DAN BPBD KASUPAlENjKOlA Unsur Pelaksana SpeD Provinsi dan BPSD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasl mellputi:

Pasal 9

(1)Unsur Pclaksana SPBD Provinsi berada dl bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPSD Provinsi.
(2)Unsur Pelaksana SPSD Provinsi dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala SPSD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi unsur pelaksana SpeD Provinsi sehari-hari. PasalS Baglan KeUga Unsur Pelaksana Pengaturan unsur Pengarah SPBD Provinsl dan Kabupaten/Kota dltetapkan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Saglan Kedua Unsur Pengarah Susunan organisasi BPSD Provinsi dan SPBD Kabupalen/Kota lerdir! atas:
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah; dan
3. c.Unsur Pelaksana.

Pasal 6

b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggutangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. ·4-

(1)Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi A sebagaimana dimaksud daram Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana;

Pasal 17

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.klaslflkasl A; dan
b.klasltikasi B. PasallS

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDProvinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sckretariat Unsur Pelaksana;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Bideng Kedaruratan dan Logistik; dan
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(2)Sekrelarlat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tlga) Subbagian dan maslng-maslng Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 hurul c. mcrupakan tungsl pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daereh, Instansl vertikal yang ada dl daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan pcnanggutangan bencana dan ketentuen peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Fungsi komando sebagalmana dimaksud dalam Pasat II huruf b. merupakan lungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dllaksanakan melalul pongorahan sumber daya man usia. poratctan. logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertlkal yang ada di daerah serta Iangkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagalmana dimaksud dalam PasoI 11 hurul D, morupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsl dan BPBD Kabupaten/Kota dllaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usana, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBDKabupaten/Kota rnenyelenggarakan tungsi:

e.pengoordinasian;
b.pengkomandoan:dan
c.petaksana.

Pasal 11

_5 _

(1)Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon Il.a.
(2)Kepala Sekretariat BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon lll.a.
(3)Kepala Bidang BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
(4)Kepala Subbaglan dan Kopala Seksl BPBD Provinsi adalah jabatan Slruktural eselon IV.a. P<lsal22 POlsal21 Panentuan klosifikasl BPBD Kabupaten/Kota scbagalmana dlmaksud dalom Pasal 16 evat (1) dltetapkan bcrdasarkan beban kerja. kemampuan keuangan dan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pa$al 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penenggulengan Bancana, perlu membentuk Badan Panancgulangan Bancana Deerah;
b.bahwa dalam rangka tertlb admlnlstrasl dan standarisasl organlsasl dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. perlu dltetapkan Pedoman Organlsesl dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
c.bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah marupakan baglan darl perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus barpadoman pada Peraturan Pamerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsa.$1Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimeksud dalam huruf a, huruf b, dan hurut c perlu menatapkan Peraturan Mentarl Dalam Negerl tentang Pedoman Organlsasl dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; MENTERI DALAM NEGERI, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEDOMANORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANADAERAH TENTANG PERATURANMENTERIDALAM NEGERI NOMOR 46TAHUN 2008 MENTERI DALAM NEGERI Mengingat Menlmbllng Dalam Peraturan Menterllnl yang dimaksud dongan:
1. 1.Daerah adalah Provlnsl. Kabupaten dan Kota.
2. 2.Kepala Daerah adatah Gubernur. Bupati dan WaliKota.
3. 3.Pcmerlntah Daerah adalah Gubemur. Bupati. WaliKota. dan pcrllngkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 4.Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntah oleh Pemermtah Daerah dan DPRD monurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prlnsip olonoml seluas-Iuasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesaluan Republlk Indonesia sebagalmana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5.Perangkal Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. 6.Badan Penanggulangan Beneana Daerah Provlnsi yang selanjutnya dlsebut BPBD Provinsl adalah perangkat daerah Provlnsl yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. 7.Badan Penanggutangan Bencana Daerah Kabupaten/Kola yang selanjulnya dlsebut BPSD Kabupaten/Kote IIdalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan lungsl untuk melaksanakan penanggulangan beneana.
8. 8.Beneana adalah perlstiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghldupan masyarakal yang disebabkan balk oleh taktor alam dan atau laktor non alam maupun laklor manusia. kerusakan lingkungan, keruglan harta benda dan dampak pslkologis. Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN'

4.Peraturan Pemerintah Nomor 4:1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
5.Peraturaa Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penangg~langan Bencana;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organlsas! dan Tata Kerja Dcpartemen Dalam Negeri sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008; ·2· SPSD Provlnsi dan SPSD KobupatenjKota dalam menyelenggarakan tugas sebagelmana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tungsi: a perumusan dan penelapan kebljakan penanggutangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepai dan tepat, efeklif dan ellslen: dan PasalS f.

g.mempertanggungjawabkan penggunll(l" enggaran yang diterlma darl Ansgaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
h.melaksanakan kewajlban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a. sesual dengan keblJakan Pemerintah Daerah dan Sadan Nasional Penanggulangan Bencana. c.
1. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan beneana:
2. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setlap bulan sekali dalam kondlsl normal dan setiap saat dalam kondisi darurat beneana: mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
3. b.menetapkan standarlsasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana bcrdasarken peraturan perundang-undangan: menyusun. menetapkan. dan mcnginformasikan peta rawan beneana:
(1)BPBD Provinsl dan SPBD KabupatenjKota mempunyai tugas:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bancana yang mencakup peneegahan beneana. penanganan darurat, rchabilltasl. serta rekonstruksl seeara adll dan setara:

Pasal 4

Beglen Ketlgo lugas dan Fungsi

(1)BPSD Provlnsi dan BPBD KabupatenjKota barada dl bawah dan bartanggungjowab kepllda Kepala Daerah.
(2)BPBD Provlnsl dan SPBD KabupatonjKota dlplmpln Kepala Sadan secara ex-officio dlJebet oleh Sekretarls Daerah_ Pasal 3 Baglan Kedua Kedudukan
(1)DiseUap Provinsi dibentuk SPSD Provlnsl dan dlsetlap KabupatenjKota dapat dlbentuk SPSD KabupatenjKota.
(2)Pembentukan SPSD Provinsl dan SPSD KabupatenjKota dltetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bagia n Kesatu Pembentukan

a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana. Pasall0

(1)Unsur Pelaksana SPSD Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPBD Kabupaten/Kota.
(2)Unsur Pelaksana SPBD Kabupalen/Kota dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala SPBD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi unsur pelaksana SPSD Kabupaten/Kota sehari-hari.

BAB II

PEMBENTUKAN. KEDUDUKAN. lUCAS DAN FUNGSI SPBD PROVINSI DAN BPBD KASUPAlENjKOlA Unsur Pelaksana SpeD Provinsi dan BPSD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasl mellputi:

Pasal 9

(1)Unsur Pclaksana SPBD Provinsi berada dl bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPSD Provinsi.
(2)Unsur Pelaksana SPSD Provinsi dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala SPSD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan lungsi unsur pelaksana SpeD Provinsi sehari-hari. PasalS Baglan KeUga Unsur Pelaksana Pengaturan unsur Pengarah SPBD Provinsl dan Kabupaten/Kota dltetapkan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Saglan Kedua Unsur Pengarah Susunan organisasi BPSD Provinsi dan SPBD Kabupalen/Kota lerdir! atas:
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah; dan
3. c.Unsur Pelaksana.

Pasal 6

b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggutangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. ·4-

(1)Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota klasifikasi A sebagaimana dimaksud daram Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana;

Pasal 17

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.klaslflkasl A; dan
b.klasltikasi B. PasallS

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDProvinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sckretariat Unsur Pelaksana;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Bideng Kedaruratan dan Logistik; dan
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(2)Sekrelarlat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tlga) Subbagian dan maslng-maslng Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBDKabupaten/Kota rnenyelenggarakan tungsi:

e.pengoordinasian;
b.pengkomandoan:dan
c.petaksana.

Pasal 11

_5 _

(1)Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon Il.a.
(2)Kepala Sekretariat BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon lll.a.
(3)Kepala Bidang BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
(4)Kepala Subbaglan dan Kopala Seksl BPBD Provinsi adalah jabatan Slruktural eselon IV.a. P<lsal22 POlsal21 Panentuan klosifikasl BPBD Kabupaten/Kota scbagalmana dlmaksud dalom Pasal 16 evat (1) dltetapkan bcrdasarkan beban kerja. kemampuan keuangan dan kebutuhan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016