Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
- Nomor
- 46
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
perlu dltetapkan Pedoman Organlsesl dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
MENTERI DALAM NEGERI, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEDOMANORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANADAERAH TENTANG PERATURANMENTERIDALAM NEGERI NOMOR 46TAHUN 2008 MENTERI DALAM NEGERI Mengingat Menlmbllng Dalam Peraturan Menterllnl yang dimaksud dongan:
Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH.
Menetapkan MEMUTUSKAN'
·2· SPSD Provlnsi dan SPSD KobupatenjKota dalam menyelenggarakan tugas sebagelmana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tungsi: a perumusan dan penelapan kebljakan penanggutangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepai dan tepat, efeklif dan ellslen: dan PasalS f.
c.
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
menyusun. menetapkan. dan mcnginformasikan peta rawan beneana:
Beglen Ketlgo lugas dan Fungsi
Bagia n Kesatu Pembentukan BAB II PEMBENTUKAN. KEDUDUKAN. lUCAS DAN FUNGSI SPBD PROVINSI DAN BPBD KASUPAlENjKOlA Unsur Pelaksana SpeD Provinsi dan BPSD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasl mellputi:
Pasall0
BAB II
PasalS Baglan KeUga Unsur Pelaksana Pengaturan unsur Pengarah SPBD Provinsl dan Kabupaten/Kota dltetapkan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Saglan Kedua Unsur Pengarah Susunan organisasi BPSD Provinsi dan SPBD Kabupalen/Kota lerdir! atas:
Bagian Kesatu Susunan Organlsasl SAS III ORGANISASI
·4-
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas:
PasallS
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 hurul c. mcrupakan tungsl pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daereh, Instansl vertikal yang ada dl daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan pcnanggutangan bencana dan ketentuen peraturan perundang- undangan.
Fungsi komando sebagalmana dimaksud dalam Pasat II huruf b. merupakan lungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dllaksanakan melalul pongorahan sumber daya man usia. poratctan. logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertlkal yang ada di daerah serta Iangkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
Fungsi koordinasi sebagalmana dimaksud dalam PasoI 11 hurul D, morupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsl dan BPBD Kabupaten/Kota dllaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usana, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBDKabupaten/Kota rnenyelenggarakan tungsi:
_5 _
P<lsal22 Bagian Kesatu BPBD Provinsi BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN Bagan struktur organlsasi BPBD Provinsl dan BPBD Kabupaten/Kota lercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. POlsal21 Panentuan klosifikasl BPBD Kabupaten/Kota scbagalmana dlmaksud dalom Pasal 16 evat (1) dltetapkan bcrdasarkan beban kerja. kemampuan keuangan dan kebutuhan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)