Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Bagian Kesatu Pasal 7 Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atan Data Induk.
Bagian Kedua Standar Data Pasal 8 (l) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a.konsep;
b.definisi;
c.klasifikasi;
d.ukuran; dan
e.satuan.
(2)Data Pemerintahan Dalam Negeri memiliki karakteristik sebagai:
a.individual;
b.relasional; dan
c.longitudinal.
(3)Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing- masing entitas bidang pemerintahan dalam negeri secara rinci.
(4)Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang pemerintahan dalam negeri.
(5)Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pemerintahan dalam negeri yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.
Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Umum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
Bagian Kedua Standar Data
(1)Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a.konsep;
b.definisi;
c.klasifikasi;
d.ukuran; dan
e.satuan.
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Biro Hukum Kemendagri
(2)Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ideyang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(3)Defınisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(4)Klasifıkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(5)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(6)Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
(7)Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketiga Metadata Pasal 9
(1)Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb harus mengikuti struktur dan format baku.
(2)Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Interoperabilitas Data