DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019

Nomor: 39
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat. Bagian

Pasal 7

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2)Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3)Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4)Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merujuk pada spesihkasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

(1)Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
(2)Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat. _10_

Pasal 9

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2)Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
1. a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
2. b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. (2\ Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3)Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:
1. a.Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
2. b.Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut. (4lForum...
(4)Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
(5)Dewan Pengarah menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam hal:
1. a.Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
2. b.Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia. Umum Pasal 1 1 Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh:
1. a.Dewan trRESIDEN -t2-
2. a.Dewan Pengarah;
3. b.Pembina Data tingkat pusat;
4. c.Walidata tingkat pusat; dan
5. d.Produsen Data tingkat pusat

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Pasal 12

(1)Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Dewan Pengarah. (21 Dewan Pengarah mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;
4. d.mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
5. e.menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.
(3)Dewan Pengarah terdiri atas:
1. a.Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. b.Anggota, terdiri atas:
  1. 1.menteri REPUELIK INDONESIA
  2. 1.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
  3. 2.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  4. 3.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  5. 4.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  6. 5.kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan
  7. 6.kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. (41 Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri atau kepala Instansi Pusat terkait lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 13

(1)Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas:
1. a.menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; b.menetapkan... SK No 00701 1 A trRESIDEN
2. b.menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Fusat dan/atau Instansi Daerah;
3. c.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
4. d.melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
5. e.melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk Data Statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
(3)Untuk Data Geospasial tingkat pusat, Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. (41 Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(5)Untuk Data lainnya, penetapan Pembina Data untuk suatu Data lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Instansi Fusat mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
2. b.Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat membahas usulan Instansi Pusat; SK No OO7O14 A c.Koordinator... _15_
3. c.koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan kepada Dewan Pengarah;
4. d.Ketua Dewan Pengarah menyampaikan usulan Pembina Data untuk Data lainnya kepada Presiden untuk ditetapkan; dan
5. e.Presiden menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.

Pasal 14

(1)Walidata tingkat pusat mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data. (21 Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Pasal 15

(1)Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, at-au Peraturan Badan.

Pasal 16

(1)Pembina Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data lndonesia tingkat pusat.
(2)Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang berasal dari kemerrterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(3)Dalam -t7-
(3)Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dapat menyertakan:
1. a.pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat yang Menteri atau kepala Instansi Pusatnya menjadi anggota Dewan Pengarah;
2. b.Produsen Data; dan/atau
3. c.pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
(4)Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
1. a.daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. b.daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
3. c.rencana aksi Satu Data Indonesia;
4. d.Kode Referensi dan Data Induk;
5. e.Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
6. f.calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Instansi Fusat;
7. g.pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat; dan
8. h.permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indorresia.
(5)Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
(6)Dalam -18
(6)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat meminta arahar, Dewan Pengarah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 17

(1)Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnva dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(2)Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan aclministratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
2. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3)Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian )ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pcmbangunan nasional. (41 Ketentuan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pernbangunan nasional.

Pasal 18

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (30)

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025

Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2024

Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2024

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (30)

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025

Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2024

Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2024

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023