DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; www.peraturan.go.id 2018, No.120 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446); www.peraturan.go.id 2018, No.120 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon www.peraturan.go.id 2018, No.120 gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
4.Masa Kampanye adalah jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye.
5.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6.Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye.
(2)Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi. www.peraturan.go.id 2018, No.120
(3)Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

3.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pjs gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)ditunjuk oleh menteri.
(2)Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.
(3)Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
1. a.gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
2. b.ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati, dan Pelaksana Harian Wali kota; atau
3. c.dilantiknya Penjabat gubernur, Penjabat bupati, dan Penjabat wali kota. www.peraturan.go.id 2018, No.120
  1. 5.Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan
4. d.melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
5. e.melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

6.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota melakukan serah terima pelaksanaan tugas saat berakhir masa tugasnya. www.peraturan.go.id 2018, No.120
(2)Serah terima Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota dilakukan dengan penyerahan Nota Pelaksanaan Tugas dari Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota kepada gubernur, bupati/wali kota atau Penjabat gubernur , Penjabat bupati, Penjabat wali kota.
(3)Serah terima Pjs gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima Pjs bupati atau Pjs wali kota disaksikan oleh gubernur atau Penjabat gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Dalam hal Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan sebagai Penjabat gubernur, Penjabat bupati, Penjabat wali kota tidak dilakukan serah terima pelaksanaan tugas.

7.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Semua ketentuan mengenai pelaksana tugas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai Pjs. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.120 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 MENTERI DALAM NEGERI ttd. TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446); www.peraturan.go.id 2018, No.120 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon www.peraturan.go.id 2018, No.120 gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
4.Masa Kampanye adalah jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye.
5.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6.Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye.
(2)Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi. www.peraturan.go.id 2018, No.120
(3)Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

3.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pjs gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)ditunjuk oleh menteri.
(2)Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.
(3)Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
1. a.gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
2. b.ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati, dan Pelaksana Harian Wali kota; atau
3. c.dilantiknya Penjabat gubernur, Penjabat bupati, dan Penjabat wali kota. www.peraturan.go.id 2018, No.120
  1. 5.Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan
4. d.melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
5. e.melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

6.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota melakukan serah terima pelaksanaan tugas saat berakhir masa tugasnya. www.peraturan.go.id 2018, No.120
(2)Serah terima Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota dilakukan dengan penyerahan Nota Pelaksanaan Tugas dari Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota kepada gubernur, bupati/wali kota atau Penjabat gubernur , Penjabat bupati, Penjabat wali kota.
(3)Serah terima Pjs gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima Pjs bupati atau Pjs wali kota disaksikan oleh gubernur atau Penjabat gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Dalam hal Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan sebagai Penjabat gubernur, Penjabat bupati, Penjabat wali kota tidak dilakukan serah terima pelaksanaan tugas.

7.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10A

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10A

Pasal 11A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2025