DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), penambahan Pasal 6A diantara Pasal 6 dan Pasal 7, dan perubahan Pasal 7 Perbup Merangin No. 68 Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); Dipindai dengan CamScanner -2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomorS5587) sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960); Dipindai dengan CamScanner 10. 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor2036]_ sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanatasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun Dipindai dengan CamScanner 2029tentangPerubahanatasPeraturan Bupati MerangingNomor68Tahun2022tentangPedoman BinyaPenunjangOperasionalBupatidanWakil Bupati (BeritaDaerahKabupatenMernnginTahun2024 Nomor 18):

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATETENTANGPERUBAHAN KEDUAATAS ATURANBUPATIMERANGINNOMOR08TAHUN2022 TENTANGPEDOMANBIAYAPENUNJANGOPERASIONAL BUPATIDANWAKIL BUPATL

Pasal 1

BeberapaketentuandalamPeraturan BupatiMerangin Nomor68Tahun2022tentangPedomanBiaya PenunjangOperasionalBupatidanWakilBupati(Berita Dacrah KabupatenTahun2022Nomor68)scbagaimana telahdiubahdenganPeraturan BupatiMeranginNomor 18Tahun2024(BeritaDacrah KabupatenMerangin Tahun2024Nomor18)diubahscbagaiberikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (5) Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Biaya penunjang Operasional Bupati Merangin dan Wakil Bupati Mecrangin dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerima lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, rincian objek belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati Merangin.
(2)Besaran ~ Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
(5)Dihapus. Dipindai dengan CamScanner 2.Ketentuanayat(1)Pasal5diubah,sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 5

(1)Besaran proporsi penggunaan Biaya Pcnunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka Wakil Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
(3)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara maka Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
(4)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara maka biaya Operasional dapat digunakan oleh Pjs Bupati sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai dilantik sebagai Penjabat Sementara Bupati.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka biaya Operasional dapat digunakan oleh Pj. Bupati sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai dilantik sebagai Penjabat Bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

4.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pengajuan pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap. Dipindai dengan CamScanner siBi= SKetentuanayat(1)Pasal7diubah,ayat(2),ayat(3), wat(4),ayat(5),ayat(6),ayat(7)danayat(8) Dihapus, sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 7

(1)PertanggungjawabanpenggunaanBiaya PenunjangOperasionalsebagaimanadimaksud dalamPasal5 dilaksanakansesuaiketentuan peraturanperundang-undangan mengenai pengelolaankeuangandaerah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupatiinidengan penempatannyadalam BeritaDaerah Kabupaten Merangin. DitetapkandiBangko Padatanggal|&-2-2025 BUPATIMERANGIN, M.SYUKUR DiundangkandiBangko Padatanggal|0-2~ 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, FAJARMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR $§ Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Merangin Nomor 68 Tahun 2022

Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Merangin Nomor 68 Tahun 2022

Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022