Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019
- Nomor
- 102
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
www.peraturan.go.id 2019, No.1611
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1611
www.peraturan.go.id 2019, No.1611 BAB II PEMBERIAN HAK AKSES DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pemberian Hak Akses Data Kependudukan
BAB II
(1), terdiri atas:
Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.
www.peraturan.go.id 2019, No.1611
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna. www.peraturan.go.id 2019, No.1611 Paragraf 1 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Pusat
Persyaratan Pemberian Hak Akses di pusat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan tahapan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1611
www.peraturan.go.id 2019, No.1611
Unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang membutuhkan Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan mengajukan permohonan dari pimpinan pejabat tinggi madya kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Paragraf 2 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Membuka PDF…