DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018

Nomor: 104
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1611 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota.
3.Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
6.Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah www.peraturan.go.id 2018, No.1611 provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.
7.Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mengukur tingkat Inovasi Daerah;
b.memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
c.mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
d.meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
e.meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable); dan
f.memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. www.peraturan.go.id 2018, No.1611

BAB II

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

(1)Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.
(2)Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya.
(3)Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
2. b.mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.
(2)Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
1. a.penjaringan;
2. b.pengukuran indeks;
3. c.presentasi; dan
4. d.validasi lapangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1611

Pasal 5

(1)Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah oleh:
1. a.Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah provinsi; dan
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah kabupaten/kota.
(3)Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.
(4)Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 6

(1)Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
(2)Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 7

(1)Tahapan presentasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala Daerah www.peraturan.go.id 2018, No.1611 mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah di daerah masing-masing.
(2)Kepala Daerah yang melakukan presentasi yaitu Pemerintah Daerah yang memiliki peringkat tertinggi pada skala tertentu sesuai dengan klaster.

Pasal 8

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau Pemerintah Daerah membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 9

(1)Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang daerah Inovatif melalui sidang final tim penilai.
(2)Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
(2)Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
2. b.tujuan dan manfaat;
3. c.waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
4. d.hasil Inovasi Daerah;
5. e.data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
6. f.lampiran.
(3)Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dalam pedoman www.peraturan.go.id 2018, No.1611 Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 11

(1)Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1611 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota.
3.Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
6.Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah www.peraturan.go.id 2018, No.1611 provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.
7.Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mengukur tingkat Inovasi Daerah;
b.memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
c.mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
d.meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
e.meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable); dan
f.memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. www.peraturan.go.id 2018, No.1611

BAB II

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

(1)Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.
(2)Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya.
(3)Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
2. b.mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.
(2)Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
1. a.penjaringan;
2. b.pengukuran indeks;
3. c.presentasi; dan
4. d.validasi lapangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1611

Pasal 5

(1)Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah oleh:
1. a.Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah provinsi; dan
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di daerah kabupaten/kota.
(3)Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.
(4)Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 6

(1)Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
(2)Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 7

(1)Tahapan presentasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Kepala Daerah www.peraturan.go.id 2018, No.1611 mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah di daerah masing-masing.
(2)Kepala Daerah yang melakukan presentasi yaitu Pemerintah Daerah yang memiliki peringkat tertinggi pada skala tertentu sesuai dengan klaster.

Pasal 8

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau Pemerintah Daerah membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 9

(1)Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang daerah Inovatif melalui sidang final tim penilai.
(2)Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
(2)Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
2. b.tujuan dan manfaat;
3. c.waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
4. d.hasil Inovasi Daerah;
5. e.data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
6. f.lampiran.
(3)Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dalam pedoman www.peraturan.go.id 2018, No.1611 Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 11

(1)Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim penilai.
(2)Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021