DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH (Fungsi, Peran (Mengembangkan Instrumen Kebijakan, Pemberian Penghargaan, Pemetaan Potensi Inovasi unggulan daerah), BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH (Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah), PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH (Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah, Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah), UJI COBA INOVASI DAERAH , PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH, PERAN SERTA MASYARAKAT, INFORMASI INOVASI DAERAH, PENGUATAN SIDa, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKS! ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan pu blik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan Inovasi; BUPATI LABUHANBATU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG INOVASI DAERAH BUPATILABUHANBATU PROVINS! SUMATERA UTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2 SALIN AN Dipindai dengan CamScanner \ . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

c.bahwa berdasarkan Pasal 386 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jnovasi Daerah. Dipindai dengan CamScanner
1. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dipindai dengan CamScanner
3. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. 7.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dipindai dengan CamScanner
7. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2). tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 5); Daerah Kabu paten Nomor 4 Tahun 2016
8. 13.Peraturan Labuhanbatu
9. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 5 Tahun 2018 ten tang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerin tah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dipindai dengan CamScanner Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
12. 1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
13. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pela.ksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Labuhanbatu. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH. MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATILABUHANBATU Dengan Persetujuan Bersama Dipindai dengan CamScanner

10.lnovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologiyang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9.Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
6.Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dipindai dengan CamScanner
16.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
15.Roadmap Penguatan SIDa adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabu paten Labuhanbatu.
14.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pernerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
13.Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabu paten Labuhanbatu termasuk penerapan/ replikasi atas Inovasi milik Pemerintah / instansi lain.
12.Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah ide berbeda dari Rancang Ban.gun Inovasi Daerah yang diusulkan yang digunakan sebagai pilihan.
11.Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Dipindai dengan CamScanner

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), sasaran lnovasi Daerah diarahkan untuk
(1)lnovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 7. lnovasi Pelayanan Pu blik adalah tero bosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula cakupan satu pendekatan barubersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pad a inovasi pelayanan pu blik yang ada. Dipindai dengan CamScanner Ruang lingkup pengaturan lnovasi Daerah meliputi:

a.fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
b.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
c.pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
d.uji coba Inovasi Daerah;
e.penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
f.peran serta masyarakat;
g.informasi Inovasi Daerah;

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP lnovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

Pasal 3

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan pelayanan pu blik;
b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c.peningkatan daya saing Daerah. Dipindai dengan CamScanner ( 1) Fungsi Pemerin tah Daerah dalam Inovasi daerah adalah:
a.Menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
b.Memberikan motivasi;
c.Memberikan stimulan dan fasilitasi; dan
d.Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
(3)Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur

Pasal 5

h.penguatan SIDa;
i.pendanaan; dan J. pembinaan dan pengawasan. Dipindai dengan CamScanner

(1)Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di Daerah.

BAB IV

FUNGSIDANPERANPEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

a.Mengembangkan instrument kebijakan;
b.Memberikan penghargaan; dan
c.Memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Pasal 6

(4)Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya. Dipindai dengan CamScanner lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian penghargaan sebagaimana pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Ketentuan prosedur dimaksud Bupati.
(2)
(1)Salah satu bentuk instrumen kebijakan sebagiamana dimaksud Pasal 6 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/ a tau insentif kepada Penyelenggara Pemerin tahan Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.

Pasal 8

(4)Pelaksanaan instrument kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.
(3)Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
(2)Kemudahan dan dukungan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga, dan fasilitasi lainnya. Dipindai dengan CamScanner
(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah

Pasal 11

Inovasi Daerah berbentuk:

a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di daerah.
(1)Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2021