DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 Tahun 2017

Nomor: 116
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4.Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
10.Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat RTR Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepualauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang laut nasional.
11.Rencana Tata Ruang provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil.
12.Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang.
13.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Provinsi.
(2)Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
(2)Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 5

(1)Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi.
(2)Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas terhadap:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang
(2)Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. b.mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. c.mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
(3)Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi.
(4)Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. c.mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi;
4. d.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. e.memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Pasal 7

(1)Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk TKPRD kabupaten/kota.
(2)Pembentukan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 8

(1)TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas terhadap:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang.
(2)Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. b.mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD;
3. c.mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
6. f.mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/ kota ke daerah provinsi.
(3)Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.
(4)Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. c.mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
4. d.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. e.memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur organisasi TKPRD provinsi meliputi:

a.penanggung jawab : gubernur;
b.ketua : sekretaris daerah provinsi;
c.wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah provinsi;
d.sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
e.anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:

a.sekretariat TKPRD; dan
b.kelompok kerja.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4.Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
10.Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat RTR Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepualauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang laut nasional.
11.Rencana Tata Ruang provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil.
12.Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang.
13.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Provinsi.
(2)Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
(2)Pengintegrasian berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 5

(1)Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi.
(2)Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas terhadap:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang
(2)Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. b.mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. c.mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
(3)Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi.
(4)Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. c.mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi;
4. d.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. e.memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Pasal 7

(1)Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk TKPRD kabupaten/kota.
(2)Pembentukan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 8

(1)TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas terhadap:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang.
(2)Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. b.mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD;
3. c.mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
6. f.mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/ kota ke daerah provinsi.
(3)Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota.
(4)Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. c.mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
4. d.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. e.memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur organisasi TKPRD provinsi meliputi:

a.penanggung jawab : gubernur;
b.ketua : sekretaris daerah provinsi;
c.wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah provinsi;
d.sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
e.anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:

a.sekretariat TKPRD; dan
b.kelompok kerja.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020