DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

RTRW Kota ini menjadi pedoman untuk: a. penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah Kota; c. perwujudan keseimbangan, keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam wilayah Kota; d. penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; dan e. penyusunan RDTR Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 belum mengakomodir kebijakan Pemerintah dan dinamika perkembangan Kota Mataram sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan agar pembangunan di wilayah Kota dapat berjalan secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya;
c.bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Mataram secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Mataram;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 3
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5103);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5160);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363); 5
34.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
35.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
36.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
40.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
42.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
43.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
44.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 - 2031 Pasal I Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

1.Di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a; di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a; di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 5a, 5b dan 5c; di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 9a dan 9b; di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a; di antara angka 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a; di antara angka 31 dan 32 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 31a dan 31b; di antara angka 39 dan 40 disisipkan 8 (delapan) angka yakni angka 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h dan 39i; di antara angka 42 dan 43 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 42adan 42b; di antara angka 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 48a; di antara angka 49 dan 50 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 49a;di antara angka 51 dan 52 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 51a, 51b dan 51c; angka 32 dan angka 52 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Mataram. 1a. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Walikota adalah Walikota Mataram. 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkatTKPRD adalah timad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 5a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang. 5b. Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BWS adalah BWS Nusa Tenggara I. 5c. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah adalah bagian dari Kota yang akan atau perlu disusun RDTR dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
9.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran RTRW Kota ke dalam rencana blok- blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang 8 harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. 9a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun di Kota. 9b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
10.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
16.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya 9
22.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 23a. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
24.Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
25.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya untuk dipertahankan sesuai dengan tujuannya.
26.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
27.Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu. 27a. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
29.Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani subwilayah kota.
30.Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan di dalam wilayah kota. 10
31.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 31a. Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi yang dilayani oleh Terminal Penumpang Tipe A. 31b. Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi yang dilayani oleh Terminal Penumpang Tipe B.
32.Dihapus.
33.Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
34.Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
35.Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegerasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
36.Sempadan Bangunan adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi batas persil sampai batas kawasan boleh dibangun di dalam persil.
37.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman dan saluran tepi jalan.
38.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
39.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah daerah jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi dan pengaman konstruksi jalan. 11 39a. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 39b. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 39c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. 39d. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut yang selanjutnya disingkat PLTGL adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menggerakkan generator, turbin danpenangkap gelombang atau aruslaut. 39e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai tenaga penggeraknya. 39f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU yakni pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah energi panas (hasil pembakaran bahan bakar dan udara) menjadi energi listrik. 39g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama. 39h. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke peyedia layanan telekomunikasi publik. 39i. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan kualitas dan kuantitas sumber air baku, transmisi air baku dari intake keInstalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi IPA yang efektif dari segi pelayanan dan biaya, transmisi air minum dari lokasi IPA ke reservoir, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. 12
40.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
41.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
42.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 42a. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik dengan kandungan utamanya adalah metana dan karbon dioksida. 42b. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiasi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lainnya.
43.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB diukur dari jarak antara as jalan dengan dinding luar bangunan persil atau jarak dari Rumija ke dinding terluar bangunan.
47.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 13 baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di Kota yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur dan lain sebagainya). 48a. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah salah satu bentuk RTNH yang berfungsi sebagai pengendali dan/atau pencegah banjir di musim penghujan dan lumbung air saat kemarau.
49.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 49a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
50.Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Walikota dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
51.Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. 51a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 14 mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. 51b. Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 51c. Kawasan Ampenan-Mataram-Cakranegara yang selanjutnya disebut Kawasan AMC adalah salah satu KSK dari sudut pertumbuhan ekonomi yang berada pada kawasan inti kota atau PPK.
52.Kawasan Rawan Ancaman Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
53.Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai dengan kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
54.Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
55.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56.Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
57.Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
58.Penertiban adalah usaha tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. 15
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RTRW Kota ini menjadi pedoman untuk:

a.penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
b.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah Kota;
c.perwujudan keseimbangan, keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam wilayah Kota;
d.penetapan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
e.penyusunan RDTR Kota.
1. 3.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA dan Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Lingkup substansi RTRW Kota, meliputi:

a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
b.rencana struktur ruag wilayah Kota;
c.rencana pola ruang wilayah Kota;
d.penetapan KSK;
e.arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
f.ketentuan pengendalilan pemanfaatan ruang wilayah Kota.
1. 4.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Wilayah Kota memiliki luas 6.009,70 (enam ribu sembilan koma tujuh puluh) hektar dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok; 16
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
(2)Wilayah Kota terdiri atas 325 (tiga ratus dua puluh lima) lingkungan, 50 (lima puluh) kelurahan dan 6 (enam) kecamatan, meliputi:
1. a.Kecamatan Ampenan seluas 902,73 (sembilan ratus dua koma tujuh puluh tiga) hektar;
2. b.Kecamatan Sekarbela seluas 1.063,63 (seribu enam puluh tiga koma enam puluh tiga) hektar;
3. c.Kecamatan Mataram seluas 1.016,19 (seribu enam belas koma sembilan belas) hektar;
4. d.Kecamatan Selaparang seluas 951,17 (sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh belas) hektar;
5. e.Kecamatan Cakranegara seluas 891,00 (delapan ratus sembilan puluh satu koma nol nol) hektar; dan
6. f.Kecamatan Sandubaya seluas 1.184,99 (seribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar.
(3)Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota terdiri atas:

a.kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayahKota;
b.kebijakan dan strategipengembanganpola ruang wilayah Kota; dan
c.kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota.
1. 6.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf m diubah dan ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1)Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari: 17
1. a.pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional;
2. b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sstem transportasi kota secara optimal; dan
3. c.pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
(2)Strategi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota;
2. b.mempertahankan keberadaan Terminal Mandalika sebagai terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk melayani kebutuhan nasional, regional, dan lokal;
3. c.mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu di Kota;
4. d.mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan yang terdiri darisistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, system pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. e.meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana, dan 18 transportasi massal yang berbasis moda jalan; dan
6. f.memelihara, merehabilitasi, serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota.
(3)Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
1. a.mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam Kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan;
2. b.meningkatkan fungsi dan pembangunan lanjutan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
3. c.membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus Pusat Pelayanan Kota dengan Subpusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan serta daerah belakangnya (wilayah Kabupaten Lombok Barat) antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah;
4. d.mengembangkan ruas jalan sepanjang pantai bagian barat Kota ke Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir;
5. e.merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota;
6. f.mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan;
7. g.membangun jembatan pada jalan-jalan baru dan meningkatkan kualitas jembatan yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik;
8. h.membangun tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum di lokasi-lokasi strategis dan memiliki tarikan lalu lintas yang tinggi;
9. i.meniadakan terminal-terminal angkutan orang dan barang bayangan untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
10. j.mengembangkan rute-rute angkutan orang dan barang yang melewati titik-titik dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
11. k.membatasi rute kendaraan tradisional cidomo pada ruas jalan-jalan nasional dan provinsi; 19
12. l.meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan;
13. m.mengembangkan dan memperkuat sistem dan tatanan serta alur pelayaran pelabuhan wisata berbasis DLKr dan DLKp pelabuhan serta meningkatkan kelengkapan prasarana dan sarana dasarnya; dan
14. n.mengembangkan jalur jalan wisata antarpulau, antarwilayah, dan antarnegara.
(4)Dihapus

7.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya berupa pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur evakuasi bencana secara terpadu yang berbasis kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
(2)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, memperluas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi; dan
2. b.mengembangkan sumber energi baru terbarukan.
(3)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

1.mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan telekomunikasi yang berkualitas secara merata dan seimbang;
2.membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap 20 wilayah pertumbuhan antar pusat kegiatan;
3.mengembangkan jaringan jaringan telepon kabel dan jaringan telepon nirkabel di seluruh wilayah Kota yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan.

(4)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

1.melakukan konservasi yang ketat untuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai konservasi air dan tanah;
2.meningkatkan kualitas air pada sumber- sumber mata air dan sungai beserta ekosistemnya;
3.meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
4.meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah; dan
5.mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya air ramah lingkungan.

(5)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem prasarana penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

1.meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan kontinuitas jaringan air minum ke seluruh wilayah kota; dan
2.merehabilitasi instalasi dan membangun jaringan pipa air minum untuk meningkatan kapasitas dan mengurangi tingkat kebocoran.

(6)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.mengembangkan sistem perpipaan air limbah secara komunal;
2. b.mengembangkan IPAL terpadu dan berkelanjutan;
3. c.menyediakan IPAL terpadu pada kawasan peruntukan industri; dan
4. d.meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan Kota.
(7)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan sampah terpadu menuju Zero Waste, terdiri atas: 21
1. a.menerapkan konsep 3Rdalam pengelolaan sampah dimulai dari proses pemilihan sampah langsung dari sumbernya;
2. b.mengembangkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
3. c.membenahi sistem pengelolaan sampah terpadu skala individu di setiap PL;
4. d.mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdayaguna dan berkualitas;
5. e.meningkatkan kerjasama pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter secara terpadu;
6. f.menumbuhkan keswadayaan unit-unit pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
7. g.meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan;
8. h.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari timbulan sampah hingga ke TPA sampah; dan
9. i.penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pengelolaan sampah.
(8)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.menyediakan saluran drainase tertutup dan/atau terbuka pada kanan dan kiri jalan di kawasan permukiman padat, kawasan pengembangan baru, kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan dengan konsep gravitasi yang mengikuti bentuk kontur alam dan kondisi setempat;
2. b.menyediakan ruang yang memadai di kanan dan kiri saluran drainase untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala; dan
3. c.menyediakan bangunan-bangunan pengendali banjir.
(9)Strategi pengembangan kualitas dan serta penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.menata jalur pejalan kaki tepi jalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan;
2. b.menyediakan jalur pejalan kaki tepi jalan yang terhubung dengan tempat pemberhentian kendaraan umum dan fasilitas publik sesuai dengan standar pelayanan minimum;
3. c.menyediakan jalur pejalan kaki di sepanjang sempadan sungai yang 22 berfungsi sebagai jalan inpeksi sejajar sempadan sungai; dan
4. d.menyediakan jalur lambat untuk sepeda pada badan jalan dan/atau digabung dengan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar pelayanan minimum.
(10)Strategi pengembangan kualitas dan kuantitas jangkauan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.mengintegrasikan jalur-jalur evakuasi bencana dengan jalan-jalan utama kota yang menjauhi lokasi bencana;
2. b.menyediakan prasarana dan sarana evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi;
3. c.memasang marka dan/atau penanda yang memudahkan proses evakuasi bencana;
4. d.menyediakan ruang-ruang evakuasi bencana dengan memanfaatkan fasilitas umum.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
1. a.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. b.pengelolaan area-area dengan fungsi resapan;
3. c.pengelolaan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat;
4. d.penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala wilayahnya;
5. e.pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
6. f.pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana.
(2)Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.menetapkan komponen-komponen kawasan lindung Kota;
2. b.memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota;
3. c.mengendalikan pemanfaatan budidaya di dalam kawasan lindung melalui rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan 23 dan pemindahan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi lindungsecara bertahap;
4. d.menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan biologis;
5. e.melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung;
6. f.menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung;
7. g.mencanangkan program penghijauan pada kawasan-kawasan lindung; dan
8. h.memperhatikan dan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kota.
(3)Strategi pengelolaan area-area dengan fungsi resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.mengidentifikasi area-area di dalam Kota yang berfungsi sebagai kawasan resapan;
2. b.memberikan dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air;
3. c.mengawasi dan mengendalikan kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
4. d.pencegahan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; dan
5. e.mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan.
(4)Strategi pengelolaan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.menetapkan garis sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air sesuai dengan kondisi dan karakteristik fisik kawasan;
2. b.mewujudkan lahan-lahan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air secara partisipatif;
3. c.memperkuat status penguasaan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air oleh pemerintah;
4. d.mengendalikan perkembangan bangunan- bangunan baru di dalam kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air; 24
5. e.memberikan perlindungan pada sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dalam rangka menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, habitat, potensi sumberdaya kehidupan, serta keanekaragaman sumber daya genetikanya; dan
6. f.menyediakan bangunan perlindungan bencana di sekitar kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
(5)Strategi penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.menetapkan batas-batas kawasan RTH;
2. b.mengalokasikan ruang di wilayah Kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen sebagai RTH publik dan 10 (sepuluh) persen sebagai RTH privat dengan tutupan vegetasi yang sesuai fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan;
3. c.memanfaatkan kawasan-kawasan lindung sebagai kawasan RTH;
4. d.mengembangkan RTH pada kawasan rawan ancaman bencana alam;
5. e.merevitalisasi, memantapkan kualitas dan meminimalisir alih fungsi RTH yang ada;
6. f.mengembangkan RTH secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan;
7. g.mempertahankan jalur-jalur hijau di sepanjang jaringan jalan;
8. h.mengembangkan tempat pemakaman umum hingga skala lingkungan;
9. i.meningkatkan aksesibilitas antar kawasan RTH dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasa pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan;
10. j.mengembangkan RTH di kawasan perbatasan antara Kota dengan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi bagian KSP Mataram Metro/Mataram Raya; dan
11. k.melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan RTH publik dan privat.
(6)Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.melakukan konservasi terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; 25
2. b.merevitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya lokal;
3. c.menyelaraskan kegiatan-kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
4. d.melestarikan dan mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan.
(7)Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.menetapkan ruang yang memiliki potensi ancaman bencana;
2. b.mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan ancaman bencanadan mengarahkannya untuk kegiatan non budidaya;
3. c.menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
4. d.menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
5. e.mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah Kota secara terpadu;
6. f.meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
7. g.memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan yang memiliki ancaman bencana; dan
8. h.mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
1. a.pengembangan kawasan peruntukan budidaya yang terdiri atas:
  1. 1.kawasan perumahan;
  2. 2.kawasan perdagangan dan jasa;
  3. 3.kawasan perkantoran;
  4. 4.kawasan peruntukan industri;
  5. 5.kawasan pariwisata;
  6. 6.kawasan ruang evakuasi bencana;
  7. 7.kawasan pendidikan;
  8. 8.kawasan kesehatan; 26
  9. 9.kawasan peribadatan;
  10. 10.kawasan pertahanan negara; dan
  11. 11.kawasan pertanian.
2. b.pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
(2)Strategi pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas kawasan permukiman;
2. b.menata kawasan permukiman padat dan/ atau kumuh di wilayah Kota;
3. c.mengembangkan prasarana dan sarana permukiman;
4. d.membatasi perkembangan pola permukiman linier dengan mengarahkan pengembangan pola permukiman memusat secara vertikal;
5. e.menghindari pengembangan permukiman pada RTH yang berada di kawasan perbatasan dan di luar pusat kota;
6. f.menyediakan RTH yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang pada kawasan permukiman dan mengoptimalkan fungsinya;
7. g.merelokasi dan/atau menata kembali kampung nelayan pada kawasan rawan ancaman bencana gelombang pasang/ tsunami dan abrasi pantai;
8. h.menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan terutama menyangkut intensitas tata bangunan dan lingkungan, sempadan bangunan, sempadan sungai, serta sempadan pantai; dan
9. i.mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai dan sempadan pantai.
(3)Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:
1. a.menata dan merevitaliasasi kawasan perdagangan dan jasa;
2. b.mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional dan lokal;
3. c.meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
4. d.mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
5. e.menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
6. f.meminimalisir penetrasi kegiatan perdagangan pada kawasan perumahan; 27
7. g.menyediakan prasarana drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan;
8. h.menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi pejalan kaki dan pesepeda di kawasan perdagangan dan jasa;
9. i.menyediakan dan mengoptimalkan fungsi RTH pada kawasan perdagangan dan jasa;
10. j.mengatur dan menata ruang yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal melalui:
  1. 1.penetapan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang;
  2. 2.menentukan waktu berdagang siang dan malam hari; dan
  3. 3.menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Strategi pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan perkantoran secara vertikal dan berwawasan lingkungan;
2. b.menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai;
3. c.menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan perkantoran;
4. d.mengembangkan kawasan perkantoran baru pemerintah Kota; dan
5. e.membatasi penetrasi kegiatan perkantoran pada kawasan perumahan.
(5)Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, terdiri atas:
1. a.mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan;
2. b.mengembangkan sentra-sentra industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata;
3. c.menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam operasional kegiatan industri;
4. d.menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan dan pengelolaan air limbah yang memadai;
5. e.merelokasi dan/atau meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat industri pengolahan dan industri kerajinan; dan
6. f.mengembangkan zona penyangga antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan permukiman. 28
(6)Strategi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, terdiri atas:
1. a.mengembangkan dan menata kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata Kota;
2. b.menyediakan prasarana dasar berupa drainase, persampahan, pengelolaan air limbah, jalan pejalan kaki yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum di setiap destinasi pariwisata;
3. c.mengembangkan inovasi dalam promosi pariwisata melalui penyediaan paket-paket pariwisata terpadu lintas wilayah;
4. d.menerapkan Sapta Pesona;
5. e.meningkatkan kapasitas pemerintah, dukungan swasta dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien di sektor kepariwisataan;
6. f.melestarikan seni, adat istiadat, budaya, kuliner khas daerah, situs kepurbakalaan dan kawasan bernilai sejarah sebagai aset pariwisata;
7. g.mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri kerajinan untuk mendukung industri pariwisata.
(7)Strategi pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, terdiri atas:
1. a.memanfaatkan bangunan dan/atau kawasan publik sebagai ruang evakuasi bencana;
2. b.mengembangkan bangunan khusus yang diperuntukan sebagai ruang evakuasi bencana;
3. c.menyediakan ruang evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi bencana dan dekat dengan fasilitas umum; dan
4. d.menyediakan rambu/marka petunjuk evakuasi bencana di kawasan budidaya.
(8)Strategi pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan di kawasan pendidikan;
2. b.menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan dengan regulasi tegas;
3. c.mengarahkan konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi yang baru di luar kawasan pusat kota; dan
4. d.mengatur intensitas dan tata bangunan sarana pendidikan baru. 29
(9)strategi pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan serta jangkauan pelayanan kesehatan; dan
2. b.menyediakan ruang parkir dan sistem IPAL berwawasan lingkungan yang memadai.
(10)Strategi pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan di kawasan peribadatan;
2. b.menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta mengoptimalkan RTH di kawasan peribadatan;
3. c.memanfaatkan kawasan-kawasan peribadatan untuk pengembangan keagamaan, kebudayaan dan pariwisata.
(11)Strategi pengembangan kawasan pertahanan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10, terdiri atas:
1. a.meningkatkan fungsi kawasan pertahanan negara;
2. b.mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan negara;
3. c.menjaga aset-aset pertahanan negara;
4. d.mempertahankan bangunan yang sudah ada; dan
5. e.menyediakan zona penyangga antara kawasan pertahanan negara dengan kawasan lainnya.
(12)Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 11, terdiri atas:
1. a.menginventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian;
2. b.menetapkan KP2B untuk menuju kedaulatan dan kemandirian pangan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata;
3. c.mengembangkan prasarana serta sarana irigasi dan non irigasi dengan teknologi alternatif sesuai kebutuhan dan kondisi geografis;
4. d.mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agroindustri; dan
5. e.mengembangkan budidaya perikanan air tawar.
(13)Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya 30 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.mengatur kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas bangunan, komposisi ruang terbangun dan non terbangun maksimal melalui penetapan peraturan zonasi;
2. b.meningkatkan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
3. c.melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan;
4. d.meningkatkan pelayanan perizinan melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur; dan
5. e.pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif.
  1. 10.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Kebijakan perencanaan kawasan strategis diwujudkan melalui:
1. a.pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota;
2. b.pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
3. c.pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
4. d.pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2)Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.memadukan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan strategis provinsi di wilayah kota; dan
2. b.menyelaraskan program-program pemanfaatan ruang baik yang berskala internasional, nasional, regional, dan lokal.
(3)Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari:
1. a.mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota berskala internasional, nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan perdagangan dan jasa serta pariwisata sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
2. b.meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; 31
3. c.mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya;
4. d.menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;
5. e.menyediakan kawasan-kawasan sektor informal yang prospektif dan berdaya tarik tinggi untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, religius, dan berbudaya; dan
6. f.mengembangkan kawasan pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exibition) yang berbasis lingkungan, kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kuliner, kawasan pariwisata belanja, dan kawasan pariwisata buatan.
(4)Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, adat istiadat, budaya dan sejarah sebagai kawasan pelestarian dan pusat budaya Kota;
2. b.meningkatkan upaya-upaya konservasi pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.menata dan mengelola kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kawasan di sekitarnya secara terpadu; dan
4. d.mengembangkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai destinasi pariwisata budaya, sejarah dan/atau religi.
(5)Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.menetapkan deliniasi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan RTH dan area-area resapan sebagai kawasan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
2. b.melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan;
3. c.meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam;
4. d.menyediakan advis perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di 32 kawasan dengan potensi pelestarian lingkungan hidup; dan
5. e.menata, mengatur jenis kegiatandan meremajakan kembali kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengalami degradasi.
  1. 11.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (45)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 122 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 51 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 Tahun 2017

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (45)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1993