DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019

Nomor: 119
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 2019, No. 1802 Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
2.Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
3.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
4.Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
5.Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 2019, No. 1802 dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 2019, No. 1802

BAB II

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Pasal 2

(1)Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.

Pasal 3

(1)Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 4

(1)Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
(2)Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa. 2019, No. 1802
(3)Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Wali Kota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
(4)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
2. b.memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
3. c.mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. d.melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

(1)Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
2. b.menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui kepala desa.

Pasal 6

(1)Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 2019, No. 1802 serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
(2)Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 7

(1)Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
(2)Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
1. a.4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
2. b.1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
(3)Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
(4)Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

BAB III

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

(1)Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, 2019, No. 1802 dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
(2)Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
(3)Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
(2)Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 11

(1)Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa. 2019, No. 1802
(2)Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
(3)Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
1. a.rencana penerimaan ADD; dan
2. b.rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
(4)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota.
(5)Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 2019, No. 1802 Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
2.Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
3.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
4.Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
5.Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 2019, No. 1802 dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 2019, No. 1802

BAB II

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Pasal 2

(1)Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.

Pasal 3

(1)Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 4

(1)Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
(2)Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa. 2019, No. 1802
(3)Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Wali Kota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
(4)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
2. b.memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
3. c.mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. d.melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

(1)Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
(2)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
2. b.menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui kepala desa.

Pasal 6

(1)Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 2019, No. 1802 serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
(2)Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 7

(1)Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
(2)Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
1. a.4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
2. b.1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
(3)Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
(4)Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

BAB III

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

(1)Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, 2019, No. 1802 dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
(2)Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
(3)Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
(2)Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 11

(1)Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa. 2019, No. 1802
(2)Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
(3)Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
1. a.rencana penerimaan ADD; dan
2. b.rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
(4)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota.
(5)Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 19 Tahun 2025