1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Gubernur adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8.Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut KPA Dekonsentrasi adalah kepala Perangkat Daerah provinsi atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri.
9.Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
10.Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPK Dekonsentrasi adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
11.Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPK Tugas Pembantuan adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
12.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPSPM Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA Dekonsentrasi, yang diberikan kewenangan oleh KPA Dekonsentrasi untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPSPM Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan Tugas Pembantuan, yang diberikan kewenangan oleh KPA Tugas Pembantuan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14.Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah provinsi yang sama dengan KPA Dekonsentrasi dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi.
15.Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah kabupaten/kota yang sama dengan KPA Tugas Pembantuan dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Tugas Pembantuan.
16.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
17.Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19.Sekretaris Jenderal adalah jabatan pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.