Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2022
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
397);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAB II
aa. pemberdayaan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota. ab. fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya; ac. pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; ad. penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; ae. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD; af. memberikan pemberian rekomedasi atas usulan Dana Alokasi Khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; ag. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /kota; ah. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah; ai. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; aj. koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; ak. pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; al. monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; am. pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; an. pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yg baik, asas materi muatan peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan serta telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; ao. pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan; ap. pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik; aq. pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan; ar. pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional; dan as. pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan Daerah.
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur dan bupati/wali kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB III
BAB IV PELAKSANAAN
BAB IV
Program, Kegiatan dan anggaran pelimpahan tugas dan wewenang, pelimpahan urusan pemerintahan, serta penugasan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)