DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); www.peraturan.go.id 2019, No.550
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi www.peraturan.go.id 2019, No.550 kewenangan daerah otonom.
3.Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7.Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
8.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
10.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari. www.peraturan.go.id 2019, No.550
11.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas dilapangan.
12.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
13.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan jenis pakaian dinas dan atributnya.
14.Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib:

a.memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
b.menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
c.melakukan pembinaan teknis operasional. www.peraturan.go.id 2019, No.550

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
c.hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
(3)Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
(4)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP.
(6)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2019, No.550 urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
2. b.pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
3. c.pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
(2)Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol PP.

Pasal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.gedung kantor;
b.kendaraan operasional; dan
c.perlengkapan operasional.

Pasal 8

(1)Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.550
1. a.ruang kerja pimpinan dan staf;
2. b.ruang pos jaga;
3. c.ruang rapat;
4. d.ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
5. e.ruang penyimpanan barang/gudang;
6. f.ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
7. g.ruang sidang majelis kode etik;
8. h.tempat apel/upacara; dan
9. i.halaman parkir.
(2)Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.
(2)Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Pasal 10

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

a.perorangan;
b.beregu;
c.patroli; dan
d.penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.pakaian dinas;
b.tonfa dan holster tonfa;
c.borgol; www.peraturan.go.id 2019, No.550
d.tameng;
e.senter;
f.ferplas;
g.tas atau ransel;
h.sleeping bag;
i.jaket;
j.rompi/body protector; dan
k.masker.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); www.peraturan.go.id 2019, No.550
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi www.peraturan.go.id 2019, No.550 kewenangan daerah otonom.
3.Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7.Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
8.Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
10.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari. www.peraturan.go.id 2019, No.550
11.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas dilapangan.
12.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
13.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan jenis pakaian dinas dan atributnya.
14.Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib:

a.memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
b.menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
c.melakukan pembinaan teknis operasional. www.peraturan.go.id 2019, No.550

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a.jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
c.hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
(3)Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
(4)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP.
(6)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2019, No.550 urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
2. b.pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
3. c.pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
(2)Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol PP.

Pasal 6

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.gedung kantor;
b.kendaraan operasional; dan
c.perlengkapan operasional.

Pasal 8

(1)Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.550
1. a.ruang kerja pimpinan dan staf;
2. b.ruang pos jaga;
3. c.ruang rapat;
4. d.ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
5. e.ruang penyimpanan barang/gudang;
6. f.ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
7. g.ruang sidang majelis kode etik;
8. h.tempat apel/upacara; dan
9. i.halaman parkir.
(2)Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.
(2)Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Pasal 10

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

a.perorangan;
b.beregu;
c.patroli; dan
d.penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.pakaian dinas;
b.tonfa dan holster tonfa;
c.borgol; www.peraturan.go.id 2019, No.550
d.tameng;
e.senter;
f.ferplas;
g.tas atau ransel;
h.sleeping bag;
i.jaket;
j.rompi/body protector; dan
k.masker.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2025