DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2009

Nomor: 20
Tahun: 2009
Ditetapkan: 6 April 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, mengamanatkan Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, Walikota bagi daerah kota.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun anggaran.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, maupun PPKD selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam RKA-PPKD.
10.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang menampung pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
15.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16.Program adalah penjabaran kegiatan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
18.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/aset milik daerah.
20.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.
23.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah.
25.Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pada unit SKPD.
27.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAK

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan DAK di Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan barang/aset daerah yang bersumber dari DAK.

Pasal 3

Asas umum pengelolaan keuangan DAK mencakup:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.ekonomis;
d.transparansi;
e.akuntabilitas;
f.keadilan;
g.kepatutan; dan
h.manfaat.

Pasal 4

(1)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(3)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(4)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan DAK.
(5)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan DAK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DAK yang ditetapkan.
(6)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan DAK yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
(7)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan penjabaran program/kegiatan DAK yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.
(8)Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelaksanaan program/kegiatan DAK yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
(2)Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
(3)RKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, keluaran, hasil dan anggaran.
(4)Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis DAK.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS.
(2)Pencantuman klausul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

(1)Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA- PPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk kegiatan DAK masing-masing bidang.
(2)RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD.
(3)Dalam hal pagu DAK diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dilakukan sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

(1)Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyelaraskan rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
(2)Dalam hal menggunakan pagu definitif DAK yang ditetapkan pemerintah, program dan kegiatan DAK langsung dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mekanisme pembahasan RAPBD.
(3)Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 Nopember.
(4)Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(3)dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
(5)Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 9

(1)Penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
(3)Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
(4)Untuk penganggaran dan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyampaikan DPA-SKPD untuk disahkan PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah.
(2)Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
(3)Dalam hal daerah memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kemampuan keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.
(5)Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjumlahan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah dikurangi dengan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
(6)Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
(7)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, mengamanatkan Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, Walikota bagi daerah kota.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode satu tahun anggaran.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, maupun PPKD selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan, hibah, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dituangkan dalam RKA-PPKD.
10.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang menampung pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) adalah dokumen yang menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
15.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16.Program adalah penjabaran kegiatan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
18.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/aset milik daerah.
20.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.
23.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah.
25.Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pada unit SKPD.
27.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAK

Pasal 2

Pasal 3

Asas umum pengelolaan keuangan DAK mencakup:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.ekonomis;
d.transparansi;
e.akuntabilitas;
f.keadilan;
g.kepatutan; dan
h.manfaat.

Pasal 4

(1)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(3)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(4)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan DAK.
(5)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan DAK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DAK yang ditetapkan.
(6)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan DAK yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
(7)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan penjabaran program/kegiatan DAK yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.
(8)Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelaksanaan program/kegiatan DAK yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
(2)Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
(3)RKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, keluaran, hasil dan anggaran.
(4)Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis DAK.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS.
(2)Pencantuman klausul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

(1)Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA- PPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk kegiatan DAK masing-masing bidang.
(2)RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD.
(3)Dalam hal pagu DAK diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dilakukan sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

(1)Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyelaraskan rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
(2)Dalam hal menggunakan pagu definitif DAK yang ditetapkan pemerintah, program dan kegiatan DAK langsung dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mekanisme pembahasan RAPBD.
(3)Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 Nopember.
(4)Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(3)dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
(5)Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 9

(1)Penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
(3)Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
(4)Untuk penganggaran dan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyampaikan DPA-SKPD untuk disahkan PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah.
(2)Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
(3)Dalam hal daerah memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kemampuan keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.
(5)Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjumlahan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah dikurangi dengan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).
(6)Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
(7)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014