DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013

Nomor: 23
Tahun: 2013
Ditetapkan: 22 Maret 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010- 2014; dan
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.Penyusunan RKPD Tahun 2014.
b.Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014.
c.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan RKPD;
b.Penyusunan rancangan awal RKPD;
c.Penyusunan rancangan RKPD;
d.Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
e.Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.Penetapan RKPD.

Pasal 4

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.program prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
(2)Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
(3)Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
(4)Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(5)Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

(1)Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 dalam RPJMD.
(2)Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014.

Pasal 6

(1)Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2014.
(2)Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 7

(1)RKPD Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2013 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2013.
(3)Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2014 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2014 disahkan oleh kepala daerah.

Pasal 8

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 9

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan lampiran:

a.Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2014 oleh Kepala Bappeda; dan
b.Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2014.

Pasal 10

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2014.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010- 2014; dan
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.Penyusunan RKPD Tahun 2014.
b.Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014.
c.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan RKPD;
b.Penyusunan rancangan awal RKPD;
c.Penyusunan rancangan RKPD;
d.Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
e.Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.Penetapan RKPD.

Pasal 4

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.program prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
(2)Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
(3)Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
(4)Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(5)Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

(1)Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 dalam RPJMD.
(2)Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014.

Pasal 6

(1)Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2014.
(2)Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 7

(1)RKPD Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2013 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2013.
(3)Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2014 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2014 disahkan oleh kepala daerah.

Pasal 8

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 9

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan lampiran:

a.Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2014 oleh Kepala Bappeda; dan
b.Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2014.

Pasal 10

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010