Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedornan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Poiitik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juli 2006 MENTERI DALAM NEGERI, Ttd H. MOH. MA’RUF, SE LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 25 Tahun 2006 TANGGAL : 19 Juli 2006 KOP SURAT PARTAI POLITIK BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN …………. Kegiatan :Administrasl dan/atau Sekretariat Pelaksanaan Audit: Tgl …, Bln …, Thn …. Nama Partai Politik : NPWP : Nomor Rekening Bank : Alamat : Jumlah Kursi : Jumlah Dana : ………………………………………… Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/ Bupati/Walikota di ........................................................... Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut: NO. JENIS PENGELUARAN JUMLAH UANG KETERANGAN 1 2 3 4
BENDAHARA UMUM/BENDAHARA, KETUA UMUM/KETUA, ( ........................................................... ) (………………………….) Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan ( ……………………………………………. ) MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MOH. MA’RUF, SE.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)