DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2005

Nomor: 32
Tahun: 2005
Ditetapkan: 28 Juli 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2.Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
3.Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1)Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat Nasional disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy Surat Keterangan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. c.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi Partai Politik di DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. e.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangai yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
6. f.lampiran tersebut pada huruf a, hurut b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3

(1)Pengajuan bantuan keuangan tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
2. b.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
3. c.surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
4. d.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
5. e.lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.

Pasal 4

(1)Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
2. b.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
3. c.surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. d.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
5. e.lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota atau sebutan Izinnya.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Nasional dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) di tingkat Pusat diketuai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemilihan Umum serta Instansi Pusat terkait;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Instansi Daerah terkait;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 7

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan Iainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota;
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Ketua umum dan Bendahara Umum DPP Partai Politik atau sebutan Iainnya.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan persyaratan administrasi :

a.surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPP Partai Politik;
b.surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap Stempel partai politik;
c.berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum sebagai Pihak Kedua; Pasal 1 1 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 12

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan persyaratan administrasi:

a.surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Lank atas nama DPD Partai Politik;
b.surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
c.berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
2.Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
3.Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1)Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat Nasional disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy Surat Keterangan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. c.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi Partai Politik di DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. e.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangai yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
6. f.lampiran tersebut pada huruf a, hurut b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3

(1)Pengajuan bantuan keuangan tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
2. b.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
3. c.surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
4. d.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
5. e.lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.

Pasal 4

(1)Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
2. b.foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
3. c.surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. d.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
5. e.lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota atau sebutan Izinnya.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Nasional dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) di tingkat Pusat diketuai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemilihan Umum serta Instansi Pusat terkait;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Instansi Daerah terkait;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 7

(1)Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
(2)Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan Iainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah;
(3)Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota;
(4)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan persyaratan administrasi :

a.surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPP Partai Politik;
b.surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap Stempel partai politik;
c.berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum sebagai Pihak Kedua; Pasal 1 1 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 12

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan persyaratan administrasi:

a.surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Lank atas nama DPD Partai Politik;
b.surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
c.berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015