Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 68
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIAK Bagian Kesatu Unsur SIAK
BAB II
Unsur SIAK terdiri dari:
Bagian Kedua Database Kependudukan
Data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
aa. nomor induk kependudukan ibu; bb. nama lengkap ibu; cc. nomor induk kependudukan ayah; dd. nama lengkap ayah; ee. nama ketua rukun tetangga; ff. nama ketua rukun warga; gg. nomor kartu keluarga; hh. gelar agama; ii. gelar akademis; jj. gelar bangsawan; kk. nama petugas registrasi; ll. nomor induk pegawai petugas registrasi; dan mm. tanggal entri.
aa. tempat diterbitkan; bb. tempat datang pertama; cc. tanggal datang pertama; dd. nomor surat tanda lapor diri; ee. tanggal pendaftaran; ff. nama nomenklatur dinas; gg. nama kepala dinas; hh. nama petugas entri; ii. nomor induk pegawai petugas entri; jj. tanggal entri; kk. nomor kartu keluarga; ll. nomor kode provinsi; mm. nomor kode kabupaten; nn. nomor kode kecamatan; dan oo. nomor kode kelurahan.
Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
aa. pendidikan istri; bb. pekerjaan istri; cc. status kawin istri sebelum perkawinan ini; dd. perkawinan istri yang ke; ee. istri sebagai anak ke; ff. kewarganegaraan istri; gg. kebangsaan istri; hh. identitas ayah istri; ii. identitas ibu istri; jj. identitas saksi I; kk. identitas saksi II; ll. tanggal perkawinan; mm. tempat perkawinan; nn. tanggal melapor; oo. waktu melapor; pp. perkawinan berdasarkan agama; qq. nama badan yang mengesahkan perkawinan; rr. keputusan pengadilan; ss. nama pemuka agama; tt. nomor akta kawin; uu. nama petugas pencatat; yy. nama petugas entri; dan zz. tanggal entri.
aa. yang mengajukan perceraian; bb. nomor akta kawin; cc. tanggal akta kawin; dd. tempat perkawinan; ee. sebab perceraian; ff. tanggal melapor; gg. waktu melapor; hh. jumlah anak yang ditanggung; ii. lembaga pengadilan; jj. nomor ketetapan pengadilan; nn. tanggal penetapan pengadilan; oo. domisili perceraian; mm. nomor akta perceraian; nn. nama petugas pencatat; rr. nama petugas entri; dan ss. tanggal entri.
Pasphoto, sidik jari tangan dan tandatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Membuka PDF…