DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007

Nomor: 3
Tahun: 2007
Ditetapkan: 26 Januari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662); Undang-Undang Nomor 18 Tahun. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
7.Peraturan Pemerintah Nomor .39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonseritrasi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
62.Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4095); Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4106);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesia Nomor 4503); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663); 11 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N91mor 4212), sebagaImana telah diubah terakhir kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaImana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA :Jdalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran Negara.
2.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan anggaran/barang Departemen Dalam Negeri.
3.Kepala Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Pejabnt yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yung dibiayai dari DIPA pada Satuan Kerja.
4.Satuan Kerja Pusat adalah Unit Organisasi Eselon I dan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Departemen Dalam Negeri, yang melaksanakan program yang dibiayai Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3 dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
5.Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Organisasi Departemen Dalam Negeri, di Daerah yang melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
6.Satuan Kerja Khusus adalah Satuan Kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan dengan dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar Bagian Anggaran Departemen Dalam Negeri atau berasal dari Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
8.Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA dalam satuan kerja.
9.Pejabat Pemungut Penerimaan Negara adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara pada satuan kerja di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
11.Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
12.Bendahara Penetimaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang telah mempunyai Sertifkat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan negara.
13.Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada satuan Kerja yang mempunyai Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
14.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang membantu Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/rencanal/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.
16.Tim Penguji adalah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pusat, Vertikal dan Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja berada dibawah Pejabat Penguji dan Perintah Membayar, yang diserahi tugas untuk melakukan penelitian dan pengujian atas SPP beserta dokumen bukti pendukungnya.
17.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat. SPP adalah dokumen yang Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4 digunakan/diterbitkan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagai pengajuan permintaan pembayaran.
18.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
19.Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian Anggaran 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), Bagian Anggaran 62 (Subsidi dan Transfer lainnya), dan Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-Lain),
20.Unit Akuntansi adalah bagian satuan kerja yang bersifat fungsional untuk melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang instansi yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

BAB II

PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 2

(1)Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
(2)Gubernur menunjuk Pejabat KPA untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
(3)BupatI/Walikota menunjuk Pejabat KPA untuk Tugas Pembantuan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.

Pasal 3

(1)Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menunjuk Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan, dan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus.
(2)Gubernur, Bupati dan Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menunjuk Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran, Anggaran Belarja/PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Kepala Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus, dan SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KPA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
(2)KPA Satuan Kerja Pusat, Vertikal/UPT, dan Khusus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dalam DIPA kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, SKPD kepada Gubernur untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan kepada Bupati/Walikota untuk Tugas Pembantuan melalui Kepala Satuan Kerja
(3)(5)Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam DIPA kepada KPA.
(4)Kepala Satuan Kerja menetapKan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan DI PA untuk masing-masing Satuan Kerja.
(5)Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5 Kepala Satuan Kerja.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan nama Pejabat KPA, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum di dalam DIPA dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur/BupatI/Walikota, yang dipakai adalah nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 6

KPA pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Biro Umum untuk. Satuan Kerja Sekretariat Jendaral;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk Satuan Kerja Badan;
e.Rektor IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan
f.Kepala Pusat Diklat Regional/Kepala Balai PMD untuk Satuan kerja Pusat Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 7

Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara Satuan Kerja Pusat dan satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Biro Umum untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inst:ektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk Satuan Kerja Badan;
e.Rektor IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan ,
f.Kepala Pusat Diklat Regional/Kepala Balai PMD untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 8

Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit PelaKsana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Biro/Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayata untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal
d.Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Badan
e.Kepala Biro untuk Satuan Kerja IPDN; dan
f.Kepala Diklat Regional, Kepala Balai PMD untuk Satuan Kerja Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 9

Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksanaan Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Bagian Keuangan masing-masing Satuan Kerja; b Kepala Bagian Umum lontuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 6
c.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; dan
d.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PMD untuk Satuan Kerja Bala! PMD.

Pasal 10

(1)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Petaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/DPK yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja.
(2)Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal selain Pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sat.uan Kerja dapat menunjuk pejabat fungsional.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662); Undang-Undang Nomor 18 Tahun. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
7.Peraturan Pemerintah Nomor .39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonseritrasi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
62.Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4095); Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4106);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesia Nomor 4503); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663); 11 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N91mor 4212), sebagaImana telah diubah terakhir kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaImana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA :Jdalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran Negara.
2.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan anggaran/barang Departemen Dalam Negeri.
3.Kepala Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Pejabnt yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yung dibiayai dari DIPA pada Satuan Kerja.
4.Satuan Kerja Pusat adalah Unit Organisasi Eselon I dan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Departemen Dalam Negeri, yang melaksanakan program yang dibiayai Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3 dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
5.Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Organisasi Departemen Dalam Negeri, di Daerah yang melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
6.Satuan Kerja Khusus adalah Satuan Kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan dengan dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar Bagian Anggaran Departemen Dalam Negeri atau berasal dari Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
8.Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA dalam satuan kerja.
9.Pejabat Pemungut Penerimaan Negara adalah Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara pada satuan kerja di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
11.Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
12.Bendahara Penetimaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang telah mempunyai Sertifkat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan negara.
13.Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada satuan Kerja yang mempunyai Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
14.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang membantu Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/rencanal/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.
16.Tim Penguji adalah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pusat, Vertikal dan Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja berada dibawah Pejabat Penguji dan Perintah Membayar, yang diserahi tugas untuk melakukan penelitian dan pengujian atas SPP beserta dokumen bukti pendukungnya.
17.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat. SPP adalah dokumen yang Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4 digunakan/diterbitkan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagai pengajuan permintaan pembayaran.
18.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
19.Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Bagian Anggaran 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), Bagian Anggaran 62 (Subsidi dan Transfer lainnya), dan Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-Lain),
20.Unit Akuntansi adalah bagian satuan kerja yang bersifat fungsional untuk melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang instansi yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

BAB II

PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 2

(1)Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
(2)Gubernur menunjuk Pejabat KPA untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
(3)BupatI/Walikota menunjuk Pejabat KPA untuk Tugas Pembantuan berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.

Pasal 3

(1)Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menunjuk Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Penerimaan, dan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus.
(2)Gubernur, Bupati dan Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menunjuk Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran, Anggaran Belarja/PPK, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Kepala Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus, dan SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KPA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
(2)KPA Satuan Kerja Pusat, Vertikal/UPT, dan Khusus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dalam DIPA kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, SKPD kepada Gubernur untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan kepada Bupati/Walikota untuk Tugas Pembantuan melalui Kepala Satuan Kerja
(3)(5)Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam DIPA kepada KPA.
(4)Kepala Satuan Kerja menetapKan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan DI PA untuk masing-masing Satuan Kerja.
(5)Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5 Kepala Satuan Kerja.

Pasal 5

Pasal 6

KPA pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Biro Umum untuk. Satuan Kerja Sekretariat Jendaral;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk Satuan Kerja Badan;
e.Rektor IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan
f.Kepala Pusat Diklat Regional/Kepala Balai PMD untuk Satuan kerja Pusat Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 7

Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara Satuan Kerja Pusat dan satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Kepala Biro Umum untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inst:ektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk Satuan Kerja Badan;
e.Rektor IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan ,
f.Kepala Pusat Diklat Regional/Kepala Balai PMD untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 8

a.Kepala Biro/Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayata untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal
d.Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Badan
e.Kepala Biro untuk Satuan Kerja IPDN; dan
f.Kepala Diklat Regional, Kepala Balai PMD untuk Satuan Kerja Diklat Regional/Balai PMD.

Pasal 9

a.Kepala Bagian Keuangan masing-masing Satuan Kerja; b Kepala Bagian Umum lontuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 6
c.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional; dan
d.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PMD untuk Satuan Kerja Bala! PMD.

Pasal 10

(1)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Petaksana Teknis, Satuan Kerja Khusus, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/DPK yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja.
(2)Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal selain Pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sat.uan Kerja dapat menunjuk pejabat fungsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019