Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2
4106);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663); 11 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia N91mor 4212), sebagaImana telah diubah terakhir kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaImana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PELAKSANA ANGGARAN
BAB II
Dalam hal terdapat perbedaan nama Pejabat KPA, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum di dalam DIPA dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur/BupatI/Walikota, yang dipakai adalah nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
KPA pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara Satuan Kerja Pusat dan satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit PelaKsana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:
Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksanaan Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
b Kepala Bagian Umum lontuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 6
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)