DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3; PENGUMPULAN LIMBAH B3; BERAKHIRNYA MASA BERLAKU IZIN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; SANKSI ADMNISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c.bahwa berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (83) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 83) meliputi penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 83) dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun; 1 1 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 6); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEK.ASAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 . Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Ka bu paten Pamekasan.
8.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau membahayakan lingkungan hid up, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Lim bah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3. 1 1 . Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
12.Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah 83, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
13.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha clan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 3
16.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah. 1 7. Penyimpanan Lim bah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
18.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
19.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
20.Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hid up. 2 1 . Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
22.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkan secara baik dan benar.

Pasal 3

( 1) Setiap Orang yang menghasilkan Lim bah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hid up. 4
(3)Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) termasuk Penghasil Lim bah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi:
1. a.pusat kesehatan masyarakat;
2. b.klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
3. c.rumah sakit.
(2)Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi tahapan:
1. a.penyimpanan sementara Limbah B3; dan
2. b.pengumpulan Limbah 83.

BAB III

PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Pasal 5

ayat ( 1 ) diajukan pemohon kepada persyaratan dan tern patten tang ( 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah 83.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada permohonan secara tertulis oleh DPMPTSP dengan melengkapi kepemilikan Izin Lingkungan.
(3)Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.identitas pemohon;
2. b.akta pendirian badan usaha;
3. c.nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 83 yang akan disimpan;
4. d.dokumen yang menjelaskan Penyimpanan Limbah B3;
5. e.dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
6. f.surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah 83.
(5)Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
(6)Ketentuan mengenai perizinan penyimpanan sementara Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 6

( 1 ) Terhadap Limbah B3 yang telah dilakukan pemilahan, dilakukan penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3.

(2)Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
2. b.menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
3. c.penggunaan warna pada setiap kemasan dan/ atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
4. d.pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/ atau wadah Limbah 83 sesuai karakteristik Limbah 83.
(3)Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan :
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu menyimpan Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau rusak; dan
5. e.dilekati label Limbah B3 dan Simbol Limbah 83.
(4)Limbah 83 dan Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nama Limbah B3;
2. b.identitas Penghasil Limbah 83;
3. c.tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
4. d.tanggal Pengemasan Limbah 83.
(5)Penggunaan Label B3 dan Simbol 83 sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai simbol dan label Limbah B3.

Pasal 7

( 1 ) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan Penghasil Limbah B3, bebas banjir, dan tidak rawan bencana alam;
b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c.peralatan penanggulangan keadaan darurat, seperti alat pemadam api dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. 6

(2)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dapat berupa:
1. a.bangunan;
2. b.tangki dan/ atau kontainer;
3. c.silo;
4. d.tempat tumpukan limbah (waste pile);
5. e.waste impoundment; dan/ atau
6. f.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
1. a.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
2. b.memiliki penerangan dan ventilasi; dan
3. c.memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Pasal 8

Setiap pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib :

a.melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
b.melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
c.melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan penyimpanan Limbah B3;
e.melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkankegiatan penyimpanan Limbah 83;
f.menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah 83 secara berkala kepada 8upati; dan
g.memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 9

Laporan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f paling sedikit memuat :

a.sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
b.pelaksanaan Penyimpanan Limbah 83.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2014