DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012

Nomor: 32
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diundangkan, sehingga perlu acuan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun setiap tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Pedoman Penyusunan RKPD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan RKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.Penyusunan RKPD Tahun 2013; dan
b.Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai penjabaran dari RPJMD.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada tanggal 31Mei Tahun 2012 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada tanggal 16 Juni Tahun 2012.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/KotaTahun 2013 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013 secara nasional.
(2)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013 di kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2012 MENTERI DALAM NEGERI ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 422 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diundangkan, sehingga perlu acuan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun setiap tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Pedoman Penyusunan RKPD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan RKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.Penyusunan RKPD Tahun 2013; dan
b.Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai penjabaran dari RPJMD.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(2)Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada tanggal 31Mei Tahun 2012 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada tanggal 16 Juni Tahun 2012.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/KotaTahun 2013 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013 secara nasional.
(2)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013 di kabupaten/kota di wilayahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2016