DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup; Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian hasil pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana 4 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.
7.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Kapuas Hulu.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
10.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahaan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 5 Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaraan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat desa.
13.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14.Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
15.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama secara musyawarah mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat di wilayah Indonesia.
16.Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan daerah adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari penggalian gagasan tingkat dusun/lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.
17.Musyawarah Desa adalah forum permusywaratan di Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam hal ini adalah Perencanaan Desa.
18.Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program nasional dalam memberdayakan masyarakat di pedesaan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan.
19.Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
20.Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh.
21.Pembangunan daerah adalah proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan 6 dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahateraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27.Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah kelembagaan tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai pelaksana teknis BKAP dalam pengelolaan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan dan atau antar Kelurahan/Desa.
28.Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.
29.Pendamping Lokal yang selanjutnya disingkat PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan dalammempasilitasi masyarakat untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan mulai dari pelaksanaan, perencanaan dan pelestarian.
30.Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat PPD adalah rencana pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
31.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan pembangunan secara partisipatif, dan memberdayakan masyarakat serta menumbuhkembangan dinamika masyarakat.
32.Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan dikecamatan setingkat Kasi. 7

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas sistem pembangunan terintegrasi daerah yaitu:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.manfaat;
i.pemerataan;
j.berkeadilan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Prinsip sistem pembangunan terintegrasi daerah dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang adil dan merata.

Pasal 4

Tujuan sistem pembangunan terintegrasi daerah adalah untuk :

a.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b.menumbuhkembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah;
c.menghidupkan kembali budaya dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat untuk pembangunan di daerah;
d.meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan di daerah;
e.meningkatkan daya saing masyarakat dalam pembangunan daerah;
f.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di daerah;
g.mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
h.memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di daerah; dan
i.penguatan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 8

Pasal 5

Ruang lingkup sistem pembangunan terintegrasi daerah meliputi:

a.partisipasi masyarakat pada proses perencanaan;
b.pengambilan keputusan dalam penggunaan;
c.pengelolaan dana sesuai dengan skala prioritas;
d.proses pelaksanaan kegiatan;
e.monitoring dan evaluasi;
f.pemeliharaan/pelestariaannya.

BAB III

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP- D.
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM-D.
c.Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renstra SKPD.
d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disingkat RKPD.
e.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renja SKPD.

Pasal 7

(1)RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Penyusunan rencana awal RPJPD wajib meminta masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau Musrenbang.
(3)Konsultasi publik atau Musrenbang rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.
(4)RPJPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-D, dan memperhatikan RPJPM-Nasional dan RPJPM-Provinsi.
(2)Penyusunan rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimintakan masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau Musrenbang. 9
(3)Konsultasi publik atau Musrenbang rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
(4)RPJM-D yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang sebagaimna yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Renstra-SKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-D.
(2)Rancangan Renstra-SKPD yang telah dibuat disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
(3)Renstra-SKPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau Musrenbang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014