DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2.Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3.Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4.Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7.Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a.PBU-10 dengan koordinat 3° 45' 02.040" LU dan 97° 49' 29.692" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Aceh, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 44' 10.481" LU dan 97° 48' 53.975" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
b.TK 1 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 43' 21.201" LU dan 97° 48' 01.806" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 42' 46.229" LU dan 97° 48' 15.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c.TK 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 41' 53.490" LU dan 97° 48' 50.824" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 40' 58.727" LU dan 97° 49' 19.333" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
d.TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 39' 39.567" LU dan 97° 50' 40.235" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 38' 20.784" LU dan 97° 51' 14.972" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
e.TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 37' 36.627" LU dan 97° 51' 13.450" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 36' 44.797" LU dan 97° 52' 18.502" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
f.TK 9 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 35' 17.960" LU dan 97° 51' 58.375" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 34' 14.862" LU dan 97° 52' 06.490" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
g.TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 33' 35.309" LU dan 97° 54' 00.828" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 32' 04.653" LU dan 97° 54' 44.602" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
h.TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 30' 50.060" LU dan 97° 55' 23.254" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15A dengan koordinat 3° 29' 53.533" LU dan 97° 55' 17.548" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
i.TK 15A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 29' 21.625" LU dan 97° 56' 45.642" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 28' 52.238" LU dan 97° 57' 31.879" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
j.TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 28' 07.192" LU dan 97° 56' 53.923" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 26' 38.361" LU dan 97° 56' 01.589" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
k.TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 24' 54.463" LU dan 97° 56' 59.382" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 23' 37.313" LU dan 97° 56' 51.541" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
l.TK 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 22' 21.342" LU dan 97° 58' 35.086" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 22' 13.742" LU dan 97° 59' 32.346" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
m.TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 22' 21.393" LU dan 97° 59' 38.915" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 21' 33.762" LU dan 98° 00' 37.424" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan
n.TK 25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 20' 35.542" LU dan 98° 01' 21.052" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 19' 50.715" LU dan 98° 01' 45.318" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 558

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2.Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3.Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4.Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5.Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7.Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a.PBU-10 dengan koordinat 3° 45' 02.040" LU dan 97° 49' 29.692" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Aceh, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 44' 10.481" LU dan 97° 48' 53.975" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
b.TK 1 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 43' 21.201" LU dan 97° 48' 01.806" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 42' 46.229" LU dan 97° 48' 15.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c.TK 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 41' 53.490" LU dan 97° 48' 50.824" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 40' 58.727" LU dan 97° 49' 19.333" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
d.TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 39' 39.567" LU dan 97° 50' 40.235" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 38' 20.784" LU dan 97° 51' 14.972" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
e.TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 37' 36.627" LU dan 97° 51' 13.450" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 36' 44.797" LU dan 97° 52' 18.502" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
f.TK 9 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 35' 17.960" LU dan 97° 51' 58.375" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 34' 14.862" LU dan 97° 52' 06.490" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
g.TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 33' 35.309" LU dan 97° 54' 00.828" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 32' 04.653" LU dan 97° 54' 44.602" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
h.TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 30' 50.060" LU dan 97° 55' 23.254" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15A dengan koordinat 3° 29' 53.533" LU dan 97° 55' 17.548" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
i.TK 15A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 29' 21.625" LU dan 97° 56' 45.642" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 28' 52.238" LU dan 97° 57' 31.879" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
j.TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 28' 07.192" LU dan 97° 56' 53.923" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 26' 38.361" LU dan 97° 56' 01.589" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
k.TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 24' 54.463" LU dan 97° 56' 59.382" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 23' 37.313" LU dan 97° 56' 51.541" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
l.TK 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 22' 21.342" LU dan 97° 58' 35.086" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 22' 13.742" LU dan 97° 59' 32.346" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
m.TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 22' 21.393" LU dan 97° 59' 38.915" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 21' 33.762" LU dan 98° 00' 37.424" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan
n.TK 25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 20' 35.542" LU dan 98° 01' 21.052" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 19' 50.715" LU dan 98° 01' 45.318" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020