Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
155);
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.417.727.882.212,- berkurang sejumlah Rp. 60.127.328.668,- sehingga menjadi Rp. 1.357.600.553.544,- dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp. 309.702.495.330,- 2) Berkurang Rp. 55.621.310.421,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 254.081.184.909,-
1) Semula Rp. 791.127.869.000,- 2) Berkurang Rp. 76.253.747.000,- Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 714.874.122.000,-
1) Semula Rp. 314.697.517.882,- 2) Bertambah Rp. 6.246.706.414,- Jumlah ... Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 320.944.224.296,-
1) Semula Rp. 86.639.866.452,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 86.639.866.452,-
1) Semula Rp. 36.656.961.052,- 2) Bertambah Rp._ 150.000.000,- Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 36.806.961.052,-
1) Semula Rp. 8.000.000.000,- 2) Bertambah Rp._ 0,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,-
1) Semula Rp. 156.056.537.826,- 2) Berkurang Rp 55.771.310.421,- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 100.285.227.405,-
1) Semula Rp. 22.349.130.000,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Zakat Setelah Perubahan Rp. 22.349.130.000,-
1) Semula Rp. 32.290.635.000,- 2). Bertambah. 2) Bertambah Rp. 3.989.501.000,- Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 36.280.136.000,-
1) Semula Rp. 612.486.658.000,- 2) Berkurang Rp. 60.922.392.000,- Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 551.564.266.000,-
1) Semula Rp. 146.350.576.000,- 2) Berkurang Rp. 19.320.856.000,- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Setelah Perubahan Rp. 127.029.720.000,-
1) Semula Rp. 23.265.800.000,- 2) Bertambah Rp. 9.588.600.000,- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 32.854.400.000,-
1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,-
1) Semula Rp. 37.865.470.756,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 37.865.470.756,-
1) Semula Rp. 109.600.088.000,- 2) Berkurang Rp. 1.550.268.000,- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 108.049.820.000,-
1) Semula Rp. 138.966.159.126,- 2) Berkurang Rp. 1.791.625.586,- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 137.174.533.540,-
1) Semula Rp. 5.000.000.000,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-
1) Semula Rp. 572.555.354.804,- 2) Bertambah Rp._9.041.674. 115,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 581.597.028.919,-
1) Semula Rp. 845.172.527.408,- 2) Berkurang Rp. 69.169.002.783,- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 776.003.524.625,-
1) Semula Rp. 421.321.277.169,- 2) Berkurang Rp. 3.283.790.745,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 418.037.486.423,-
1) Semula Rp. 3.400.000.000,- 2) Bertambah Rp._ 511.000.000,- Jumlah. Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 3.911.000.000,-
1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp._ 0>ÿ Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,-
1) Semula Rp. 9.073.214.000,- 2) Bertambah Rp. 5.641.336.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 14.714.550.000,-
1) Semula Rp. 3.268.000.000,- 2) Bertambah Rp. 1.765.045.000,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 5.033.045.000,-
1) Semula Rp. 8.680.777.925,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 8.680.777.925,-
1) Semula Rp. 125.812.085.710,- 2) Berkurang Rp,_ 972.630.000,- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 124.839.455.710,-
1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 9.362.119.110,- Jumlah... Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 10.362.119.110,-
1) Semula Rp. 127.094.437.637,- 2) Bertambah Rp._ 1.195.185.494,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 128.289.623.131,-
1) Semula Rp. 493.814.662.498,- 2) Berkurang Rp. 66.551.694.789,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 427.262.967.709,-
1) Semula Rp. 224.263.427.273,- 2) Berkurang Rp._ 3.812.493.488,- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 220.450.933.785,-
1) Semula Rp. 10.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 62.354.595.399,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 72.354.595.399,-
1) Semula Rp. 7.800.000.000,- 2) Berkurang Rp. 3.146.426.940,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.653.573.060,-
1) Semula Rp. 10.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.354.595.399.- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 12.354.595.399,-
1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 60.000.000.000.- Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Setelah Perubahan Rp. 60.000.000.000,-
1) Semula Rp. 5.000.000.000,- 2) Berkurang Rp._ 3. 146.426.940,- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 1.853.573.060,-
1) Semula Rp. 2.800.000.000,- 2) Bertambah Rp._ 0ÿ Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,-
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:
Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar.... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal OPToE>&-q. 2020 M 2G f+ffit 1442 H I |WA TA BANDA ACEH iAMINULLÿH USMAN 'N Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 2020 M yirf 1442 H Pit. SEKRETAR KOTA BA MUZAKKIR LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR !> NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : 3/63/2020
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen