DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2013

Nomor: 35
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
2.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.
6.Pelantikan adalah upacara resmi pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatan.

Pasal 2

(1)Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebelum memangku jabatan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji.
(2)Pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

(1)Menteri atas nama Presiden melantik gubernur dan/atau wakil gubernur.
(2)Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/ walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.
(2)Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/ walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh Menteri.

BAB II

TATA CARA

Pasal 5

(1)Pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh DPRD provinsi.
(2)Pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh DPRD kabupaten/kota.
(3)Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaran pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.
(2)Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.

Pasal 7

(3)Pimpinan DPRD provinsi berkoordinasi dengan Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi, dalam penyelenggaraan pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur.
(4)Pimpinan DPRD kabupaten/kota berkoordinasi dengan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 8

Dalam hal pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh Menteri, pimpinan DPRD kabupaten/kota berkoordinasi dengan Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi serta bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Kelengkapan acara penyelenggaraan Pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terdiri dari:

a.pejabat yang melantik;
b.pejabat yang dilantik;
c.pimpinan dprd;
d.rohaniwan;
e.pembaca surat keputusan;
f.pembaca do’a;
g.pembawa acara; dan
h.dirigen.

Pasal 10

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebelum pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu ditanyakan kesediaan untuk pengucapan sumpah/janji.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
2.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.
6.Pelantikan adalah upacara resmi pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatan.

Pasal 2

(1)Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebelum memangku jabatan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji.
(2)Pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 3

(1)Menteri atas nama Presiden melantik gubernur dan/atau wakil gubernur.
(2)Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/ walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.
(2)Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/ walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh Menteri.

BAB II

TATA CARA

Pasal 5

(1)Pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh DPRD provinsi.
(2)Pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh DPRD kabupaten/kota.
(3)Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaran pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.
(2)Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.

Pasal 7

(3)Pimpinan DPRD provinsi berkoordinasi dengan Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi, dalam penyelenggaraan pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur.
(4)Pimpinan DPRD kabupaten/kota berkoordinasi dengan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 8

Pasal 9

Kelengkapan acara penyelenggaraan Pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terdiri dari:

a.pejabat yang melantik;
b.pejabat yang dilantik;
c.pimpinan dprd;
d.rohaniwan;
e.pembaca surat keputusan;
f.pembaca do’a;
g.pembawa acara; dan
h.dirigen.

Pasal 10

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebelum pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu ditanyakan kesediaan untuk pengucapan sumpah/janji.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015