DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010

Nomor: 41
Tahun: 2010
Ditetapkan: 29 Juni 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.317 2 2. 3. 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
(2)Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3173

Pasal 3

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 4

Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
d.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
f.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g.Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h.Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
l.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
m.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
n.Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
o.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
p.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.317 4

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
(2)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3175

Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Organisasi;
d.Biro Hukum; dan
e.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
c.perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan
e.penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Program;
b.Bagian Perencanaan Anggaran;
c.Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
d.Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.317 6

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
(2)Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3173

Pasal 3

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 4

Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
d.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
f.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g.Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h.Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
l.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
m.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
n.Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
o.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
p.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.317 4

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
(2)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3175

Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Organisasi;
d.Biro Hukum; dan
e.Biro Umum.

Pasal 9

Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
c.perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan
e.penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Program;
b.Bagian Perencanaan Anggaran;
c.Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
d.Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.317 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014