DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diubah kembali sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4 dihapus 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 3 huruf d dihapus 3. Ketentuan antara Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56a yang merupakan pasal tambahan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012, disisipkan paragraf Tujuh Belas a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di lakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Dati II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diubah kembali sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4 dihapus. sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. a.Asisten Administrasi Pemerintahan :
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan.
  2. 2.Bagian Administrasi Pertanahan.
  3. 3.Bagian Administrasi Hukum.
2. b.Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat:
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian.
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan.
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
  4. 4.Dihapus
3. c.Asisten Administrasi Umum :
  1. 1.Bagian Administrasi Umum
  2. 2.Bagian Administrasi Organisasi dan Kepegawaian.
  3. 3.Bagian Administrasi Humas dan Protokol.
4. d.Staf Ahli terdiri dari :
  1. 1.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
  2. 2.Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
  3. 3.Sraf Ahli Bidang Pembangunan.
  4. 4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
  5. 5.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
1. a.Bagian Umum.
2. b.Bagian Keuangan.
3. c.Bagian Persidangan dan Legilasi.
4. d.Bagian Humas dan Protokol.
(3)Dinas Daerah terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
3. c.Dinas Kesehatan;
4. d.Dinas Sosial;
5. e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. f.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Pekerjaan Umum;
9. i.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. j.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. k.Dinas Pertanian dan Peternakan;
12. l.Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. m.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
14. n.Dinas Pertambangan dan Energi;
15. o.Dinas Pendapatan Daerah;
16. p.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(4)Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Badan Lingkungan Hidup;
3. c.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. e.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. f.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
7. g.Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
8. h.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. i.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
10. j.Rumah Sakit Umum Daerah;
11. k.Satuan Polisi Pamong Praja.
(5)Kecamatan terdiri dari :
1. a.Sekretaris Kecamatan membawahi :
  1. 1.Subbag Umum.
  2. 2.Subbag Keuangan.
  3. 3.Subbag Perencanaan.
2. b.Seksi-seksi terdiri dari :
  1. 1.Seksi Peerintahan.
  2. 2.Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  3. 3.Seksi Pembangunan Masyarakat, Desa dan Kelurahan.
  4. 4.Seksi Kesejahteraan Sosial.
  5. 5.Seksi Pelayanan Umum.
(6)Kelurahan terdiri dari :
1. a.Sekretaris Kelurahan.
2. b.Seksi terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemerintahan.
  2. 2.Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  3. 3.Seksi Pembangunan.
  4. 4.Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
  5. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 3 huruf d dihapus sehingga Pasal 8 menjadi :

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :

a.Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi : 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; 3) Sub Bagian Kelurahan dan Desa.
b.Bagian Administrasi Pertanahan, membawahi : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Izin Penggunaan Tanah; 2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan; 3) Sub Bagian Pengadaan Tanah Pembangunan.
c.Bagian Administrasi Hukum, membawahi : 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
1. 3.Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a.Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi : 1) Sub Bagian Produksi Daerah; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian; 3) Sub Bagian Distribusi dan Pemasaran.
b.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Pengendalian; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Sub Bagian pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.
d.Hapus 1) Dihapus 2) Dihapus 3) Dihapus
1. 4.Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
a.Bagian Administrasi Umum , membawahi : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
b.Bagian Administrasi Organisasi dan Kepegawaian, membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3) Sub Bagian Analisa dan Akuntabilitas Kinerja.
c.Bagian Administrasi Humas dan Protokol, membawahi : 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; 3) Sub Bagian Protokol.
1. 5.Staf Ahli terdiri dari :
a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(2)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas staf ahli dapat dibantu sejumlah staf administrasi.
(3)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

3.Ketentuan antara Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56a yang merupakan pasal tambahan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012, disisipkan paragraf Tujuh Belas a sehingga berbunyi. Paragraf Tujuh Belas a Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal II Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 26 Juli 2014 BUPATI BENGKULU UTARA ttd H. M. IMRON ROSYADI Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 26 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd SAID IDRUS ALBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB BENGKULU UTARA, ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 196407051988031010 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BUPATI WAKIL BUPATI STAF AHLI SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI EKBANGRA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN Administrasi Pemerintahan BAGIAN Administrasi Pertanahan BAGIAN Administrasi Hukum BAGIAN Administrasi Kesra BAGIAN Administrasi Pembangunan BAGIAN Administrasi Perekonomian BAGIAN Adm.Organisasi &kepegawian BAGIAN Adm.Humas & protokol BAGIAN Administrasi umum Sub bagian pemerintahan umum Sub bagian pengembangan otonomi daerah Sub bagian pemerintahan keluahan &desa Subbagian perencanaan& izin penggunaan tanah Subbagian penyelesaian masalah pertanahan Sub bagian pengadaan tanah pembangunan Subbagian peraturan perundang- undangan Sub bagian bantuan hukum & HAM Sub bagian dokumentasi & sosialisasi Sub bagian produksi daerah Sub bagian sarana & prasarana perekonomian Sub bagian distribusi & pemasaran Sub bagian penyusunan program Sub bagian pengendalian Sub bagian evaluasi & pelaporan Sub bagian sosial Sub bagian agama,pend & kebudayaan Sub bagian pemuda,olahraga & pemebrdayaan masy. Sub bagian tata usaha Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan Sub bagian keuangan Sub bagian kelembagaan & kepegawaian Sub bagian ketatalaksanaan Sub bagian analisa & akuntabilitas kinerja Sub bagian pemberitaan & dokumentasi Sub bagian sandi & telekomunikasi Sub bagian protokol Bupati Bengkulu Utara H. M. IMRON ROSYADI BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU UTARA Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun 2013 Tanggal 2013 Kepala Dinas Kel. Jabatan Fungsional Sekretaris Bidang P2HPBidang Hortikultura Bidang Tanaman Pangan Bidang Bina Program Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Subbag. Kepegawaian Subbag. Keuangan Subbag. Umum danAset Seksi Perencanaan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Seksi Data dan Informasi Pertanian Seksi Budidaya dan Pasca Panen Serealia Seksi Budidaya dan Pasca Panen AKABI Seksi Perbenihan dan Perlintan Seksi Buah dan Tanaman Hias Seksi Sayuran dan Tanaman Obat Seksi Perbenihan dan Perlintan Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian Seksi Perluasan, Pengelolaan Lahan dan Alsintan Seksi Pengelolaan Air Irigasi Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan Pertanian UPTD Bupati Bengkulu Utara H. M. IMRON ROSYADI BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KAB. BENGKULU UTARA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun 2013 Tanggal 2013 KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG KEUANGANSUBBAG PERENCANAAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN SEKSI PENGEMBANGAN TERNAK SEKSI ALSIN, PUPUK DAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN SEKSI LAHAN DAN AIR PETERNAKAN SEKSI PAKAN TERNAK BIDANG PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KES. MASYARAKAT VETERINER SEKSI PERBIBITAN TERNAK BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN SEKSI DATA DAN INFORMASI PETERNAKAN SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN SEKSI KES. MASYARAKAT VETERINER SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN SEKSI PEMASARAN DAN DISTRIBUSI HASIL PETERNAKAN SEKSI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN SEKSI USAHA PETERNAKAN UPTD RUMAH POTONG HEWAN ARGA MAKMUR BUPATI BENGKULU UTARA H. M. IMRON ROSYADI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015