(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
a.Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; 3) Sub Bagian Kelurahan dan Desa.
b.Bagian Administrasi Pertanahan, membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Izin Penggunaan Tanah; 2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan; 3) Sub Bagian Pengadaan Tanah Pembangunan.
c.Bagian Administrasi Hukum, membawahi :
1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
3.Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a.Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
1) Sub Bagian Produksi Daerah; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian; 3) Sub Bagian Distribusi dan Pemasaran.
b.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Pengendalian; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Sub Bagian pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat.
d.Hapus
1) Dihapus 2) Dihapus 3) Dihapus
4.Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
a.Bagian Administrasi Umum , membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
b.Bagian Administrasi Organisasi dan Kepegawaian, membawahi:
1) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3) Sub Bagian Analisa dan Akuntabilitas Kinerja.
c.Bagian Administrasi Humas dan Protokol, membawahi :
1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; 3) Sub Bagian Protokol.
5.Staf Ahli terdiri dari :
a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c.Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(2)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas staf ahli dapat dibantu sejumlah staf administrasi.
(3)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
3.Ketentuan antara Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56a yang merupakan pasal tambahan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012, disisipkan paragraf Tujuh Belas a sehingga berbunyi.
Paragraf Tujuh Belas a Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal II Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 26 Juli 2014 BUPATI BENGKULU UTARA ttd H. M. IMRON ROSYADI Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 26 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd SAID IDRUS ALBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB BENGKULU UTARA, ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 196407051988031010 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BUPATI WAKIL BUPATI STAF AHLI SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI EKBANGRA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN Administrasi Pemerintahan BAGIAN Administrasi Pertanahan BAGIAN Administrasi Hukum BAGIAN Administrasi Kesra BAGIAN Administrasi Pembangunan BAGIAN Administrasi Perekonomian BAGIAN Adm.Organisasi &kepegawian BAGIAN Adm.Humas & protokol BAGIAN Administrasi umum Sub bagian pemerintahan umum Sub bagian pengembangan otonomi daerah Sub bagian pemerintahan keluahan &desa Subbagian perencanaan& izin penggunaan tanah Subbagian penyelesaian masalah pertanahan Sub bagian pengadaan tanah pembangunan Subbagian peraturan perundang- undangan Sub bagian bantuan hukum & HAM Sub bagian dokumentasi & sosialisasi Sub bagian produksi daerah Sub bagian sarana & prasarana perekonomian Sub bagian distribusi & pemasaran Sub bagian penyusunan program Sub bagian pengendalian Sub bagian evaluasi & pelaporan Sub bagian sosial Sub bagian agama,pend & kebudayaan Sub bagian pemuda,olahraga & pemebrdayaan masy. Sub bagian tata usaha Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan Sub bagian keuangan Sub bagian kelembagaan & kepegawaian Sub bagian ketatalaksanaan Sub bagian analisa & akuntabilitas kinerja Sub bagian pemberitaan & dokumentasi Sub bagian sandi & telekomunikasi Sub bagian protokol Bupati Bengkulu Utara H. M. IMRON ROSYADI BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU UTARA Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun 2013 Tanggal 2013 Kepala Dinas Kel. Jabatan Fungsional Sekretaris Bidang P2HPBidang Hortikultura Bidang Tanaman Pangan Bidang Bina Program Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Subbag. Kepegawaian Subbag. Keuangan Subbag. Umum danAset Seksi Perencanaan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Seksi Data dan Informasi Pertanian Seksi Budidaya dan Pasca Panen Serealia Seksi Budidaya dan Pasca Panen AKABI Seksi Perbenihan dan Perlintan Seksi Buah dan Tanaman Hias Seksi Sayuran dan Tanaman Obat Seksi Perbenihan dan Perlintan Seksi Pengolahan Hasil Pertanian Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian Seksi Perluasan, Pengelolaan Lahan dan Alsintan Seksi Pengelolaan Air Irigasi Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan Pertanian UPTD Bupati Bengkulu Utara H. M. IMRON ROSYADI BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KAB. BENGKULU UTARA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun 2013 Tanggal 2013 KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG KEUANGANSUBBAG PERENCANAAN BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN SEKSI PENGEMBANGAN TERNAK SEKSI ALSIN, PUPUK DAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN SEKSI LAHAN DAN AIR PETERNAKAN SEKSI PAKAN TERNAK BIDANG PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KES. MASYARAKAT VETERINER SEKSI PERBIBITAN TERNAK BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN SEKSI DATA DAN INFORMASI PETERNAKAN SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN SEKSI KES. MASYARAKAT VETERINER SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN SEKSI PEMASARAN DAN DISTRIBUSI HASIL PETERNAKAN SEKSI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN SEKSI USAHA PETERNAKAN UPTD RUMAH POTONG HEWAN ARGA MAKMUR BUPATI BENGKULU UTARA H. M. IMRON ROSYADI