DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Wali Kota bagi daerah kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
12.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
13.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja.
14.Pengelola Program JKK dan JKM adalah PT Dana Tabungan (Persero) dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, dan pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban Iuran JKK dan Iuran JKM yang bersumber dari APBD.

BAB II

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PETANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM Pegawai ASN yang ditetapkan dalam APBD.
(2)Besarnya Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan; dan
2. b.Iuran JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji pokok peserta per bulan.

Pasal 4

(1)Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM.
(2)Rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, rincian obyek belanja Iuran JKK dan rincian obyek belanja Iuran JKM sesuai dengan kode rekening berkenaan.
(3)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 5

(1)Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan, rincian objek belanja Iuran JKK, dan rincian objek belanja Iuran JKM.
(3)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 6

(1)Bendahara pengeluaran SKPD melalui PPK-SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung untuk belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM kepada Kepala SKPD.
(2)PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen surat perintah membayar langsung.
(3)Kepala SKPD menandatangani surat perintah membayar langsung dan menyampaikan kepada bendahara umum daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM.
(4)Bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran SKPD dengan terlebih dahulu memotong Iuran JKK dan Iuran JKM sebagai uang Perhitungan Pihak Ketiga.
(5)Bendahara umum daerah menyetor uang Perhitungan Pihak Ketiga Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Program JKK dan JKM paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
(6)Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja gaji dan tunjangan termasuk di dalamnya belanja Iuran JKK dan Iuran JKM setiap bulan dalam surat pertanggungjawaban administratif kepada Pengguna Anggaran dan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penganggaran, serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM bagi Pegawai ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penganggaran, serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017 MENTERI DALAM NEGERI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 996. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Wali Kota bagi daerah kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
12.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
13.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja.
14.Pengelola Program JKK dan JKM adalah PT Dana Tabungan (Persero) dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, dan pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban Iuran JKK dan Iuran JKM yang bersumber dari APBD.

BAB II

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PETANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM Pegawai ASN yang ditetapkan dalam APBD.
(2)Besarnya Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan; dan
2. b.Iuran JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji pokok peserta per bulan.

Pasal 4

(1)Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM.
(2)Rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, rincian obyek belanja Iuran JKK dan rincian obyek belanja Iuran JKM sesuai dengan kode rekening berkenaan.
(3)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 5

(1)Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan, rincian objek belanja Iuran JKK, dan rincian objek belanja Iuran JKM.
(3)DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 6

(1)Bendahara pengeluaran SKPD melalui PPK-SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung untuk belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM kepada Kepala SKPD.
(2)PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen surat perintah membayar langsung.
(3)Kepala SKPD menandatangani surat perintah membayar langsung dan menyampaikan kepada bendahara umum daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan, termasuk di dalamnya Iuran JKK dan Iuran JKM.
(4)Bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung belanja gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran SKPD dengan terlebih dahulu memotong Iuran JKK dan Iuran JKM sebagai uang Perhitungan Pihak Ketiga.
(5)Bendahara umum daerah menyetor uang Perhitungan Pihak Ketiga Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Program JKK dan JKM paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
(6)Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PETANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PETANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2020