DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RORA, yang terdiri atas 68 Pasal dari XIII Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Nama Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha, Bab III Modal, Bab IV Organ Perumda Air Minum Tirta Rora, Bab V KPM Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian, Bab Kepegawaian, Bab VII Tahun Buku Anggaran dan Laporan Keuangan, Bab VIII Penetapan dan Penggunaan Hasil Usaha, Bab IX Kerjasama, Bab X Pembiayaan Pengawasan, Bab XI Pembubaran, Bab XII Ketentuan Peralihan, Bab XIII Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok rnasyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat perlu mengatur pengelolaan perusahaan daerah air mmum secara komprehensif dan profesional;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rora;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Mengingat Menimbang TENTANG PERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTARORA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIDOMPU, PERATURANDAERAH KABUPATENDOMPU NOMOR 06 TAHUN2020 BUPATI DOMPU PROVINSI NUSATENGGARABARAT Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dompu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu (Dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 01 Sebagaimana Telah Di ubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDM)Kabupaten Dompu;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173);
1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Bupati adalah Bupati Dompu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora, selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Rora adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora.
6.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora.
7.Sistem pengelolaan Air Minum ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistem pengelolaan air minum yang berbeda di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dompu.
8.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Rora yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air BUPATIDOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAHAIR MINUMTIRTARORA dan Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENDOMPU Dengan Persetujuan Bersama BABII NAMA,TEMPATKEDUDUKAN,DANKEGIATANUSAHA

Pasal 2

Perumda Tirta Rora Air Minum didirikan dengan tujuan:

a.memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat;
b.meningkatkan kualitas pelayanan air bagi masyarakat;
c.meningkatkan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Minum Tirta Rora serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
1. 10.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
2. 11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Rora yang bertugas melaksanakan pengawasan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
3. 12.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
4. 13.Sistem pengelolaan air Minum ibu kota Kecamatan yamg selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistim pengelolaan air mmum yang berada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dompu. BABIII MODAL Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Rora terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modallainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Sumber modallainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
(1)Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Rora meliputi:
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah; dan
2. b.penyediaan jerus usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(1)Perumda Air Minum Tirta Rora berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda Aira Minum Tirta Rora dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah kecamatan dan/ atau desa di Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertirobangan Dewan Pengawas. BABV KPM, DEWANPENGAWAS,DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rap at dalam pengembangan usaha Perumda Air Mium Tirta Rora.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.rapat Tahunan; BABlV ORGANPERUMDAAIR MINUMTIRTARORA Pasal 8
(1)Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Rora.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Rora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.KPM;
2. b.dewan Pengawas; dan
3. c.direktur.

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Rora Kabupaten Dompu per 2019 adalah sebesar Rp. 32.238.703.699,68 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sembilan koma enam delapan rupiah).
(2)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Rora yang belum dipenuhi sebesar Rp. 32.238.703.699,68 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sembilan koma enam delapan rupiah)
1. b.keuntungan revaluasi asset; dan
2. c.agio saham.
3. d.hibah; dan
4. e.sumber modallainnya. keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sarna;
4. d.investasi dan pembiyaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapatalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saharn;
6. f.pengangkatan dan peberhentian Dewan Pegawas dan Direksi
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
  1. 1.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;dan
9. k.jarninan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD; mengarnbilkewenanganmempunyaiRoraTirta

Pasal 10

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum
1. b.rap at persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora; dan
2. c.rapat luar biasa.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.sejak jasmani rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penye1engaraan Pemerintah Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

Pasal 12

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Anggota Dewan pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas me1aksanakan pelayanan publik.
1. b.klarifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
2. c.laporan keuangan BUMD.
(6)Kententuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundangan- undangan.

Pasal 15

(1)Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 14

(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagamana pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan patutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
1. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. f.berijasah paling rendah Strata 1 (S-I);
3. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
4. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisasris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak sedang menjalani sanksi pidana;dan
5. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil Kepala daerah, dan I atau calon anggota legislatif. Paragraf2 Tugas dan Kewajiban Pasal 18
(1)DewanPengawas bertugas :
1. a.melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Rora;dan
2. b.mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalarn menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora.
(2)Dewan Pengawas wajib:
1. a.meloparkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
2. b.membuat dan memelihara risalah rapat;

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 16

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sarna dengan jumlah Direksi.
(3)Dalarn hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkanasas efektivitas keputusan, pengawas, dan pembiyaan bagi kepentingan Perumda Air MinumTirta Rora.
(4)Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5)Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016