DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2017

Nomor: 58
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan umum wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri SALINAN dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3.Badan atau Lembaga adalah badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kerja sama Kementerian dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

a.Kementerian dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum;
b.Kementerian dengan Badan/Lembaga;
c.Pemerintah Daerah dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum; dan
d.Pemerintah Daerah dengan Badan/Lembaga.

Pasal 4

Objek kerja sama terdiri atas:

a.politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat;
b.penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c.penguatan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
d.pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
e.pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
f.penguatan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
g.peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
h.peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
i.perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
j.revolusi mental; dan
k.peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

Pasal 5

Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

a.dialog atau sejenisnya;
b.halaqoh;
c.pagelaran, festival seni dan budaya;
d.jambore, perkemahan, dan napak tilas;
e.perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat;
f.pemberdayaan masyarakat;
g.pelatihan masyarakat;
h.sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
i.pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah berhak:
1. a.mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran;
2. b.mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan/atau kabupaten/kota atau sebutan lainnya; dan
3. c.menetapkan Ormas atau Badan/Lembaga yang melakukan kerja sama.
(2)Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan
2. b.memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga berhak:
1. a.mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan
2. b.mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.
(2)Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga wajib:
1. a.melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan iktikad baik;
2. b.melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. d.mempertangungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Waktu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 9

Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pelaporan.

Pasal 10

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan kerja sama;
2. b.pengajuan kelengkapan administrasi;
3. c.penelitian kelengkapan administrasi; dan
4. d.penetapan.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
2. b.supervisi.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pelaporan kegiatan kerja sama; dan
2. b.penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
1. a.Menteri membentuk tim verifikasi kementerian melalui keputusan Menteri.
2. b.gubernur membentuk tim verifikasi provinsi melalui keputusan gubernur.
3. c.bupati/wali kota membentuk tim verifikasi daerah kabupaten/kota melalui Keputusan bupati/wali kota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan umum wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri SALINAN dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3.Badan atau Lembaga adalah badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kerja sama Kementerian dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

a.Kementerian dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum;
b.Kementerian dengan Badan/Lembaga;
c.Pemerintah Daerah dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum; dan
d.Pemerintah Daerah dengan Badan/Lembaga.

Pasal 4

Objek kerja sama terdiri atas:

a.politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat;
b.penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c.penguatan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
d.pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
e.pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
f.penguatan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
g.peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
h.peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
i.perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
j.revolusi mental; dan
k.peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

Pasal 5

Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

a.dialog atau sejenisnya;
b.halaqoh;
c.pagelaran, festival seni dan budaya;
d.jambore, perkemahan, dan napak tilas;
e.perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat;
f.pemberdayaan masyarakat;
g.pelatihan masyarakat;
h.sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
i.pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah berhak:
1. a.mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran;
2. b.mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan/atau kabupaten/kota atau sebutan lainnya; dan
3. c.menetapkan Ormas atau Badan/Lembaga yang melakukan kerja sama.
(2)Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan
2. b.memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga berhak:
1. a.mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan
2. b.mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.
(2)Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga wajib:
1. a.melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan iktikad baik;
2. b.melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. d.mempertangungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Waktu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 9

Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pelaporan.

Pasal 10

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan kerja sama;
2. b.pengajuan kelengkapan administrasi;
3. c.penelitian kelengkapan administrasi; dan
4. d.penetapan.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
2. b.supervisi.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pelaporan kegiatan kerja sama; dan
2. b.penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
1. a.Menteri membentuk tim verifikasi kementerian melalui keputusan Menteri.
2. b.gubernur membentuk tim verifikasi provinsi melalui keputusan gubernur.
3. c.bupati/wali kota membentuk tim verifikasi daerah kabupaten/kota melalui Keputusan bupati/wali kota.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013