DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021

Nomor: 58
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; www.peraturan.go.id 2021, No.1391 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang www.peraturan.go.id 2021, No.1391 merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia.
2.Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau.
3.Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
8.Pemutakhiran adalah proses memvalidasi dan memperbaharui Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. www.peraturan.go.id 2021, No.1391

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU

Pasal 2

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau diberikan setelah memenuhi persyaratan penataan daerah, penataan Kecamatan, penataan Kelurahan, dan penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengenai usulan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan pertimbangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri;
3. c.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
4. d.dalam hal usulan ditolak, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan informasi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan penolakan; dan
5. e.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk www.peraturan.go.id 2021, No.1391 daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan disertai pertimbangan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. c.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau.
(3)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengenai usulan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan pertimbangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri;
3. c.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; www.peraturan.go.id 2021, No.1391
4. d.dalam hal usulan ditolak, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan informasi kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa disertai dengan alasan penolakan; dan
5. e.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa.

BAB III

KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

Pasal 4

(1)Kode tertuang dalam bentuk numerik.
(2)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kode yang penomorannya terintegrasi mulai dari Kode untuk daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau seluruh Indonesia.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
1. a.Kode untuk daerah provinsi terdiri dari 2 (dua) digit yaitu:
  1. 1.Digit pertama Kode untuk daerah provinsi didasarkan pada letak geografis Pulau/kepulauan Indonesia yang dimulai dari arah barat ke timur; dan
  2. 2.Digit kedua diisi sesuai dengan urutan pembentukan provinsi.
2. b.Kode untuk daerah kabupaten/kota terdiri dari 4 (empat) digit, yaitu:
  1. 1.Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit;
  2. 2.Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
  3. 3.Digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit Kode untuk kabupaten diisi dengan angka 01 www.peraturan.go.id 2021, No.1391 (nol satu) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan); dan
  4. 4.Digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit Kode untuk kota diisi dengan angka 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).
3. c.Kode untuk Kecamatan berjumlah 6 (enam) digit yang terdiri dari Kode untuk daerah provinsi 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan.
4. d.Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan, sebagai berikut:
  1. 1.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan
  2. 2.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Desa menggunakan angka 2 (dua).
  3. 3.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Desa adat menggunakan angka 3 (tiga).
5. e.Kode Pulau berjumlah 9 (sembilan) digit terdiri dari:
  1. 1.Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit,
  2. 2.Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit; dan
  3. 3.Kode Pulau berjumlah 5 (lima) digit dengan urutan pertama menggunakan angka 4 (empat).

Pasal 5

(1)Kode untuk daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan letak geografis Pulau/kepulauan Indonesia, yang dimulai dari barat ke timur dengan penjelasan: www.peraturan.go.id 2021, No.1391
1. a.Kode untuk provinsi di Pulau Sumatera dimulai dengan angka 1 dan 2;
2. b.Kode untuk provinsi di Pulau Jawa dimulai dengan angka pertama 3 dan 4;
3. c.Kode untuk provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dimulai dengan angka pertama 5;
4. d.Kode untuk provinsi di Pulau Kalimantan dimulai dengan angka pertama 6;
5. e.Kode untuk provinsi di Pulau Sulawesi dimulai dengan angka pertama 7;
6. f.Kode untuk provinsi di Pulau Maluku dimulai dengan angka pertama 8; dan
7. g.Kode untuk provinsi di Pulau Papua dimulai dengan angka pertama 9.
(2)Digit kedua Kode untuk daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan urutan pembentukan provinsi.
(3)Dalam hal terjadi pemekaran provinsi, Kode untuk daerah provinsi induk tidak berubah, Kode untuk daerah provinsi pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah provinsi urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan provinsi, dimana nama provinsi baru tersebut menggunakan salah satu nama provinsi sebelum penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk provinsi yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan provinsi, provinsi hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan untuk provinsi baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama provinsi, Kode untuk provinsi tidak berubah.

Pasal 6

(1)Kode untuk daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dimulai dengan nomor 01 (nol satu), nomor 02 (nol dua), nomor 03 (nol tiga), sampai dengan nomor 69 (enam sembilan) sesuai dengan www.peraturan.go.id 2021, No.1391 urutan pembentukan kabupaten, diletakkan setelah Kode provinsi.
(2)Kode untuk daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dimulai dengan nomor 71 (tujuh satu), nomor 72 (tujuh dua), nomor 73 (tujuh tiga) sampai dengan nomor 99 (sembilan sembilan) sesuai dengan urutan pembentukan kota, diletakkan setelah Kode provinsi.
(3)Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, Kode untuk daerah kabupaten/kota induk tidak berubah, Kode untuk daerah kabupaten/kota pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah kabupaten/kota urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan kabupaten/kota, dimana nama kabupaten/kota baru tersebut menggunakan salah satu nama kabupaten/kota sebelum penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk kabupaten/kota yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan kabupaten/kota, kabupaten/kota hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan untuk kabupaten/kota baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama kabupaten/kota, Kode untuk kabupaten/kota tidak berubah.

Pasal 7

(1)Kode untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berjumlah 6 (enam) digit dengan urutan 2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi, 2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota, dan 2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan.
(2)Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, Kode Kecamatan induk tidak berubah, Kode Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode Kecamatan urutan terakhir.
(3)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, dimana nama Kecamatan baru tersebut menggunakan salah satu nama Kecamatan sebelum www.peraturan.go.id 2021, No.1391 penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk Kecamatan yang namanya digunakan.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan Kecamatan, Kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan Kode untuk Kecamatan baru.
(5)Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan, Kode untuk Kecamatan tidak berubah.

Pasal 8

(1)Kode untuk Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari:
1. a.2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi,
2. b.2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota,
3. c.2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan, dan
4. b.4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan dan Desa yang ditulis secara berurutan.
(2)Kode untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan Kode untuk Kelurahan yaitu pada digit pertama:
1. a.angka 1 (satu) menunjukkan Kode untuk Kelurahan;
2. b.angka 2 (dua) menunjukkan Kode untuk Desa; dan
3. c.angka 3 (tiga) menunjukkan Kode untuk Desa adat selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Kelurahan dan Desa pada Kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).
(3)Dalam hal terjadi pemekaran Kelurahan dan/atau Desa, Kode untuk Kelurahan dan Desa induk tidak berubah, Kode untuk Kelurahan dan/atau Desa hasil pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk Kelurahan, dan Kode Desa urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, nama Kelurahan dan Desa baru tersebut menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1391 Desa sebelum penggabungan, diberikan Kode untuk Kelurahan dan Kode untuk Desa yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan Kode baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama Kelurahan dan/atau Desa, tidak menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum perubahan dan diberikan Kode untuk Kelurahan dan/atau Kode untuk Desa baru.
(7)Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, dan/atau perubahan status dari Desa menjadi Desa adat atau sebaliknya, diberikan Kode untuk Desa, Kode untuk Desa adat, dan/atau Kode untuk Kelurahan baru.

Pasal 9

Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

BAB IV

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

Pasal 10

(1)Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau merupakan data dasar yang memuat:
1. a.nama wilayah administrasi;
2. b.luas wilayah;
3. c.jumlah penduduk; dan
4. d.nama dan titik koordinat Pulau
(2)Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nama Wilayah Administrasi Pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1391
(3)Luas wilayah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan luas wilayah darat provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(5)Nama dan titik koordinat Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merujuk pada data nama dan titik koordinat Pulau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang www.peraturan.go.id 2021, No.1391 merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia.
2.Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau.
3.Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
8.Pemutakhiran adalah proses memvalidasi dan memperbaharui Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. www.peraturan.go.id 2021, No.1391

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU

Pasal 2

Pasal 3

(1)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengenai usulan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan pertimbangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri;
3. c.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
4. d.dalam hal usulan ditolak, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan informasi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan penolakan; dan
5. e.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk www.peraturan.go.id 2021, No.1391 daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan kepada Menteri mengenai usulan disertai pertimbangan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. c.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kecamatan, Kelurahan, dan Pulau.
(3)Mekanisme pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa meliputi:
1. a.Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengenai usulan untuk pemberian Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan pertimbangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri;
3. c.Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai arahan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; www.peraturan.go.id 2021, No.1391
4. d.dalam hal usulan ditolak, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan informasi kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa disertai dengan alasan penolakan; dan
5. e.dalam hal usulan disetujui, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Desa.

BAB III

KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

Pasal 4

(1)Kode tertuang dalam bentuk numerik.
(2)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kode yang penomorannya terintegrasi mulai dari Kode untuk daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau seluruh Indonesia.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
1. a.Kode untuk daerah provinsi terdiri dari 2 (dua) digit yaitu:
  1. 1.Digit pertama Kode untuk daerah provinsi didasarkan pada letak geografis Pulau/kepulauan Indonesia yang dimulai dari arah barat ke timur; dan
  2. 2.Digit kedua diisi sesuai dengan urutan pembentukan provinsi.
2. b.Kode untuk daerah kabupaten/kota terdiri dari 4 (empat) digit, yaitu:
  1. 1.Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit;
  2. 2.Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
  3. 3.Digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit Kode untuk kabupaten diisi dengan angka 01 www.peraturan.go.id 2021, No.1391 (nol satu) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan); dan
  4. 4.Digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit Kode untuk kota diisi dengan angka 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).
3. c.Kode untuk Kecamatan berjumlah 6 (enam) digit yang terdiri dari Kode untuk daerah provinsi 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan.
4. d.Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit, Kode untuk Kecamatan berjumlah 2 (dua) digit, dan Kode untuk Kelurahan dan Desa berjumlah 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan, sebagai berikut:
  1. 1.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan
  2. 2.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Desa menggunakan angka 2 (dua).
  3. 3.urutan pertama dari 4 (empat) digit Kode untuk Desa adat menggunakan angka 3 (tiga).
5. e.Kode Pulau berjumlah 9 (sembilan) digit terdiri dari:
  1. 1.Kode untuk daerah provinsi berjumlah 2 (dua) digit,
  2. 2.Kode untuk daerah kabupaten/kota berjumlah 2 (dua) digit; dan
  3. 3.Kode Pulau berjumlah 5 (lima) digit dengan urutan pertama menggunakan angka 4 (empat).

Pasal 5

(1)Kode untuk daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan letak geografis Pulau/kepulauan Indonesia, yang dimulai dari barat ke timur dengan penjelasan: www.peraturan.go.id 2021, No.1391
1. a.Kode untuk provinsi di Pulau Sumatera dimulai dengan angka 1 dan 2;
2. b.Kode untuk provinsi di Pulau Jawa dimulai dengan angka pertama 3 dan 4;
3. c.Kode untuk provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dimulai dengan angka pertama 5;
4. d.Kode untuk provinsi di Pulau Kalimantan dimulai dengan angka pertama 6;
5. e.Kode untuk provinsi di Pulau Sulawesi dimulai dengan angka pertama 7;
6. f.Kode untuk provinsi di Pulau Maluku dimulai dengan angka pertama 8; dan
7. g.Kode untuk provinsi di Pulau Papua dimulai dengan angka pertama 9.
(2)Digit kedua Kode untuk daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan urutan pembentukan provinsi.
(3)Dalam hal terjadi pemekaran provinsi, Kode untuk daerah provinsi induk tidak berubah, Kode untuk daerah provinsi pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah provinsi urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan provinsi, dimana nama provinsi baru tersebut menggunakan salah satu nama provinsi sebelum penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk provinsi yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan provinsi, provinsi hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan untuk provinsi baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama provinsi, Kode untuk provinsi tidak berubah.

Pasal 6

(1)Kode untuk daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dimulai dengan nomor 01 (nol satu), nomor 02 (nol dua), nomor 03 (nol tiga), sampai dengan nomor 69 (enam sembilan) sesuai dengan www.peraturan.go.id 2021, No.1391 urutan pembentukan kabupaten, diletakkan setelah Kode provinsi.
(2)Kode untuk daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dimulai dengan nomor 71 (tujuh satu), nomor 72 (tujuh dua), nomor 73 (tujuh tiga) sampai dengan nomor 99 (sembilan sembilan) sesuai dengan urutan pembentukan kota, diletakkan setelah Kode provinsi.
(3)Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, Kode untuk daerah kabupaten/kota induk tidak berubah, Kode untuk daerah kabupaten/kota pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk daerah kabupaten/kota urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan kabupaten/kota, dimana nama kabupaten/kota baru tersebut menggunakan salah satu nama kabupaten/kota sebelum penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk kabupaten/kota yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan kabupaten/kota, kabupaten/kota hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan untuk kabupaten/kota baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama kabupaten/kota, Kode untuk kabupaten/kota tidak berubah.

Pasal 7

(1)Kode untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berjumlah 6 (enam) digit dengan urutan 2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi, 2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota, dan 2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan.
(2)Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, Kode Kecamatan induk tidak berubah, Kode Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode Kecamatan urutan terakhir.
(3)Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, dimana nama Kecamatan baru tersebut menggunakan salah satu nama Kecamatan sebelum www.peraturan.go.id 2021, No.1391 penggabungan atau penghapusan, diberikan Kode untuk Kecamatan yang namanya digunakan.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan Kecamatan, Kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan Kode untuk Kecamatan baru.
(5)Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan, Kode untuk Kecamatan tidak berubah.

Pasal 8

(1)Kode untuk Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri dari:
1. a.2 (dua) digit Kode untuk daerah provinsi,
2. b.2 (dua) digit Kode untuk daerah kabupaten/kota,
3. c.2 (dua) digit Kode untuk Kecamatan, dan
4. b.4 (empat) digit Kode untuk Kelurahan dan Desa yang ditulis secara berurutan.
(2)Kode untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan Kode untuk Kelurahan yaitu pada digit pertama:
1. a.angka 1 (satu) menunjukkan Kode untuk Kelurahan;
2. b.angka 2 (dua) menunjukkan Kode untuk Desa; dan
3. c.angka 3 (tiga) menunjukkan Kode untuk Desa adat selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Kelurahan dan Desa pada Kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).
(3)Dalam hal terjadi pemekaran Kelurahan dan/atau Desa, Kode untuk Kelurahan dan Desa induk tidak berubah, Kode untuk Kelurahan dan/atau Desa hasil pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti Kode untuk Kelurahan, dan Kode Desa urutan terakhir.
(4)Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, nama Kelurahan dan Desa baru tersebut menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1391 Desa sebelum penggabungan, diberikan Kode untuk Kelurahan dan Kode untuk Desa yang namanya digunakan.
(5)Dalam hal terjadi penggabungan Kelurahan dan/atau Desa, hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan Kode baru.
(6)Dalam hal terjadi perubahan nama Kelurahan dan/atau Desa, tidak menggunakan salah satu nama Kelurahan dan/atau Desa sebelum perubahan dan diberikan Kode untuk Kelurahan dan/atau Kode untuk Desa baru.
(7)Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, dan/atau perubahan status dari Desa menjadi Desa adat atau sebaliknya, diberikan Kode untuk Desa, Kode untuk Desa adat, dan/atau Kode untuk Kelurahan baru.

Pasal 9

Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

BAB IV

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU

Pasal 10

(1)Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau merupakan data dasar yang memuat:
1. a.nama wilayah administrasi;
2. b.luas wilayah;
3. c.jumlah penduduk; dan
4. d.nama dan titik koordinat Pulau
(2)Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nama Wilayah Administrasi Pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1391
(3)Luas wilayah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan luas wilayah darat provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(5)Nama dan titik koordinat Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merujuk pada data nama dan titik koordinat Pulau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023