DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Sistematika RPD, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD, Tata Cara Perubahan RPD, ketentuan penutup. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman pada masa kekosongan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sebagai payung hukum perencanaan untuk tahun 2024-2026.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
b.bahwa Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ~
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); It
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); ~
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
22.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, clan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39.Peraturan Daerah Nomor 1 7 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
40.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR PEMBANGUNAN DAERAH SELATAN TAHUN 2024-2026. TENTANG PROVINS!

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA SUMATERA Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2023.
8.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman pada masa kekosongan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sebagai payung hukum perencanaan untuk tahun 2024-2026.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk tahun 2024-2026.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah. --------------~---

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur 1n1 dimaksudkan sebagai pedoman:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
2. b.Pemerintah Provinsi dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampa1 dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan sebagai tolak ukur dan mendukung keberhasilan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023.

BAB II

SISTEMATIKA RPD

Pasal 3

(1)RPD Provinsi Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB VII
8. h.BAB VIII
  1. 1.BAB IX PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM GAMBARAN KEUANGAN DAERAH PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TUJUAN DAN SASARAN ISU STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS KERANGKA PENDANMN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARMN PEMERINTAH DAERAH PENUTUP
(2)Isi beserta uraian RPD Provinsi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD.
(2)Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra PD.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi dan PD.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
(5)Pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
1. a.capaian target tujuan dan sasaran RPD;
2. b.capaian target indikator kinerja daerah RPD;
3. c.efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
4. d.efektivitas Program PD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPD

Pasal 5

( 1) Pengendalian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pemantauan dan superv1s1 pelaksanaan RPD yang diterjemahkan dalam Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(2)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
1. a.konsistensi kinerja RKPD dengan kinerja RPD; dan
2. b.konsistensi kinerja Renja PD dengan kinerja Renstra PD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/ subkegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD.

Pasal 6

(1)Evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup evaluasi terhadap program prioritas daerah dan program PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPD dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.
(3)Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/ atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4)Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi RPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN RPD

Pasal 7

(1)Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/ atau
4. d.perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam I hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
(3)Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD. BABV

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 24-- Max¾!fit 2023 SEKRETARIS DAERAH J_ PROVINS! SUMATERA SELATAN,/ r- ~ . /111__-r- . S.A. SUPRIONO Ditetapkan di Palembang / pada tanggal 2.4,+ li:1aret- 2023 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, • H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5J

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (50)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (50)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007