Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2008
- Nomor
- 62
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4737);
4737);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BAB II
Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. BAB III PELAKSANAAN
BAB III
BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS
BAB IV
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
BAB V
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI
Membuka PDF…