DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2018

Nomor: 121
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2019, No.158 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. www.peraturan.go.id 2019, No.158
4.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
5.Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7.Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
8.Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta www.peraturan.go.id 2019, No.158 menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.mutu pelayanan dasar;
b.kriteria penerima; dan
c.tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

a.standar operasional prosedur Satpol PP;
b.standar sarana prasarana Satpol PP;
c.standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d.standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. www.peraturan.go.id 2019, No.158

Pasal 4

(1)Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.pelayanan kerugian materil; dan
2. b.pelayanan pengobatan.
(2)Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.
(3)Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
2. b.rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. www.peraturan.go.id 2019, No.158
(4)Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

(1)Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.
(2)Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
1. a.yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
2. b.berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 7

(1)Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
1. a.Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. b.dokumen kepemilikan aset; dan/atau
3. c.saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.
(2)Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2019, No.158
(3)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

BAB IV

TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Pasal 8

(1)Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik.
(3)Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(4)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
1. a.program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
2. b.dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
3. c.dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan www.peraturan.go.id 2019, No.158
4. d.dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
(5)Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. b.perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
3. c.tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
4. d.penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
5. e.Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat warga negara:
1. a.terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
2. b.terkena dampak kerugian cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan www.peraturan.go.id 2019, No.158 pertama; dan
3. c.terkena dampak kerugian cidera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
(2)Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum sesuai dengan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar dibebankan pada anggaran dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Perda dan Perkada yang berkaitan dengan pencapaian Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2019, No.158 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. www.peraturan.go.id 2019, No.158
4.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
5.Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7.Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
8.Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta www.peraturan.go.id 2019, No.158 menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.mutu pelayanan dasar;
b.kriteria penerima; dan
c.tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

a.standar operasional prosedur Satpol PP;
b.standar sarana prasarana Satpol PP;
c.standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d.standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. www.peraturan.go.id 2019, No.158

Pasal 4

(1)Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.pelayanan kerugian materil; dan
2. b.pelayanan pengobatan.
(2)Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.
(3)Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
2. b.rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. www.peraturan.go.id 2019, No.158
(4)Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

(1)Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.
(2)Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
1. a.yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
2. b.berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 7

(1)Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
1. a.Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. b.dokumen kepemilikan aset; dan/atau
3. c.saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.
(2)Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2019, No.158
(3)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

BAB IV

TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Pasal 8

(1)Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik.
(3)Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(4)Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
1. a.program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
2. b.dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
3. c.dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan www.peraturan.go.id 2019, No.158
4. d.dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
(5)Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. b.perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
3. c.tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
4. d.penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
5. e.Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat warga negara:
1. a.terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
2. b.terkena dampak kerugian cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan www.peraturan.go.id 2019, No.158 pertama; dan
3. c.terkena dampak kerugian cidera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
(2)Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum sesuai dengan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar dibebankan pada anggaran dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025