DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007

Nomor: 66
Tahun: 2007
Ditetapkan: 28 November 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM- Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
8.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU- RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
9.Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG- DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12.Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
(2)Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
(3)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

(1)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP- Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
(2)RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

(1)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. c.berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. d.terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. e.akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. f.selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. g.efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. h.keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. i.cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. j.proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. k.penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c.memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
d.menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

a.menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
b.menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
(2)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(3)Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
1. a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
2. b.Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
3. c.Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
4. d.Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Pasal 9

(1)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelembagaan.
(2)Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

(1)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadual dan agenda;
2. b.mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
3. c.membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
4. d.menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
(2)Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
1. a.pendaftaran peserta;
2. b.pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
3. c.pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
4. d.pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
5. e.penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
6. f.penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
7. g.pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
8. h.pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
9. i.perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
10. j.penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
11. k.penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
(3)Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
(4)Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM- Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
8.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU- RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
9.Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG- DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12.Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
(2)Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
(3)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

(1)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP- Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
(2)RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

(1)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. c.berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. d.terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. e.akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. f.selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. g.efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. h.keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. i.cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. j.proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. k.penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c.memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
d.menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

a.menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
b.menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
(2)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(3)Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
1. a.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
2. b.Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
3. c.Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
4. d.Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Pasal 9

(1)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelembagaan.
(2)Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

(1)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadual dan agenda;
2. b.mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
3. c.membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
4. d.menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
(2)Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
1. a.pendaftaran peserta;
2. b.pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
3. c.pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
4. d.pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
5. e.penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
6. f.penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
7. g.pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
8. h.pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
9. i.perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
10. j.penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
11. k.penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
(3)Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
(4)Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014