DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2007

Nomor: 69
Tahun: 2007
Ditetapkan: 10 Desember 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan kawasan perkotaan yang terpadu dan berkesinambungan, perlu dilakukan kerja sama pembangunan perkotaan untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pembangunan adalah kegiatan yang terencana dan tersusun secara sistemik dan sistematik untuk menata, mengubah, memperbaiki, merawat dan memelihara suatu aset atau potensi yang terdapat di dalam ruang agar mempunyai manfaat dan kegunaan yang lebih baik dan maju bagi masyarakat.
6.Kawasan Perkotaan yang selanjutnya dapat disebut perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7.Kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
8.Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antar kepala daerah yang bertetangga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan
9.Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah/geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan.
10.Perencanaan teknis adalah penyusunan rencana yang bersifat spesifik dan detail.
11.Perencanaan pembiayaan adalah penyusunan rencana alokasi keuangan untuk membiayai program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
12.Perencanaan kelembagaan adalah penyusunan rencana hubungan kerja antar lembaga yang melaksanakan program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
13.Perencanaan bagi hasil adalah penyusunan rencana pembagian keuntungan atau pendistribusian nilai tambah dari pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan.
14.Perencanaan disinsentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang, fasilitas umum, dan/atau ekonomi di suatu daerah yang akan berdampak negatif terhadap daerah lain.
15.Perencanaan insentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang, pembangunan fasilitas umum, dan/atau ekonomi yang berdampak positif terhadap daerah lain.
16.Perencanaan kompensasi adalah penyusunan rencana pendanaan dari daerah yang melakukan kerja sama kepada daerah yang terkena dampak negatif pelaksanaan kerja sama.

BAB II

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Pembangunan perkotaan dilakukan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.

Pasal 3

Pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan kerja sama pembangunan perkotaan.

Pasal 4

Kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum of understanding) dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB III

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pola Kerja sama

Pasal 5

Pola kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga; dan
b.kerja sama jaringan lintas perkotaan.

Pasal 6

(1)Pola kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat kewilayahan.
(2)Pola kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat non kewilayahan.

Pasal 7

Prinsip Kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan:

a.efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c.sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. f . itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
h.persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
i.transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah;
j.keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.
k.kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 8

Subjek kerja sama pembangunan perkotaan terdiri atas:

a.Gubernur;
b.Bupati; dan
c.Walikota.

Pasal 9

Objek kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan.

Pasal 10

(1)Kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga meliputi:
1. a.sosial budaya;
2. b.sosial ekonomi;
3. c.tata ruang dan lingkungan hidup; dan
4. d.sarana dan prasarana.
(2)Kelompok objek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.kependudukan; dan
4. d.kebudayaan.
(3)Kelompok objek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.perdagangan;
2. b.kepariwisataan; dan
3. c.perindustrian.
(4)Kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.penataan ruang; dan
2. b.pelestarian lingkungan hidup.
(5)Kelompok objek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.terminal;
2. b.instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
3. c.tempat pembuangan akhir (TPA) sampah;
4. d.jaringan jalan;
5. e.transportasi umum;
6. f.pelayanan persampahan;
7. g.jaringan air hujan;
8. h.pelayanan air bersih; dan
9. i.pemakaman umum.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan kawasan perkotaan yang terpadu dan berkesinambungan, perlu dilakukan kerja sama pembangunan perkotaan untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pembangunan adalah kegiatan yang terencana dan tersusun secara sistemik dan sistematik untuk menata, mengubah, memperbaiki, merawat dan memelihara suatu aset atau potensi yang terdapat di dalam ruang agar mempunyai manfaat dan kegunaan yang lebih baik dan maju bagi masyarakat.
6.Kawasan Perkotaan yang selanjutnya dapat disebut perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7.Kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.
8.Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah kesepakatan antar kepala daerah yang bertetangga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan
9.Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan antar kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan wilayah/geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pembangunan perkotaan.
10.Perencanaan teknis adalah penyusunan rencana yang bersifat spesifik dan detail.
11.Perencanaan pembiayaan adalah penyusunan rencana alokasi keuangan untuk membiayai program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
12.Perencanaan kelembagaan adalah penyusunan rencana hubungan kerja antar lembaga yang melaksanakan program penyelenggaraan pembangunan perkotaan.
13.Perencanaan bagi hasil adalah penyusunan rencana pembagian keuntungan atau pendistribusian nilai tambah dari pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan.
14.Perencanaan disinsentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang, fasilitas umum, dan/atau ekonomi di suatu daerah yang akan berdampak negatif terhadap daerah lain.
15.Perencanaan insentif adalah penyusunan rencana dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang, pembangunan fasilitas umum, dan/atau ekonomi yang berdampak positif terhadap daerah lain.
16.Perencanaan kompensasi adalah penyusunan rencana pendanaan dari daerah yang melakukan kerja sama kepada daerah yang terkena dampak negatif pelaksanaan kerja sama.

BAB II

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan kerja sama pembangunan perkotaan.

Pasal 4

Kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum of understanding) dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB III

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pola Kerja sama

Pasal 5

Pola kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga; dan
b.kerja sama jaringan lintas perkotaan.

Pasal 6

(1)Pola kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat kewilayahan.
(2)Pola kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat non kewilayahan.

Pasal 7

Prinsip Kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan berdasarkan:

a.efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c.sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. f . itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
h.persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
i.transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama daerah;
j.keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.
k.kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 8

Subjek kerja sama pembangunan perkotaan terdiri atas:

a.Gubernur;
b.Bupati; dan
c.Walikota.

Pasal 9

Objek kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan.

Pasal 10

(1)Kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga meliputi:
1. a.sosial budaya;
2. b.sosial ekonomi;
3. c.tata ruang dan lingkungan hidup; dan
4. d.sarana dan prasarana.
(2)Kelompok objek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.kependudukan; dan
4. d.kebudayaan.
(3)Kelompok objek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.perdagangan;
2. b.kepariwisataan; dan
3. c.perindustrian.
(4)Kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.penataan ruang; dan
2. b.pelestarian lingkungan hidup.
(5)Kelompok objek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.terminal;
2. b.instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
3. c.tempat pembuangan akhir (TPA) sampah;
4. d.jaringan jalan;
5. e.transportasi umum;
6. f.pelayanan persampahan;
7. g.jaringan air hujan;
8. h.pelayanan air bersih; dan
9. i.pemakaman umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pola Kerja sama

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pola Kerja sama

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014