DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 88 (delapan puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerja Sama; Ruang Lingkup Kerja Sama; Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama; Persetujuan DPRD; Pembiayaan dan Hasil Kerja Sama; Berakhir Kerja Sama; Perubahan Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terkait dengan pelaksanaan penyediaan pelayanan publik, Daerah juga dapat mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, sehingga potensi Daerah dapat dioptimalikan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan Kerja Sama Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
19.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tanggal 22 Mei 2009, Lampiran 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tanggal 22 Mei 2009;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain padaPemerintah.
3.Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan pada Lembaga Pemerintah NonKementerian.
4.Daerah adalah Kota Pekanbaru.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
6.Walikota adalah WalikotaPekanbaru.
7.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
8.Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Gubernur/Bupati/Waliko tadi dalam Provinsi adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota di wilayah Provinsi Riau.
10.Gubernur /Bupati/Walikota lain adalah Gubernur/Bupati/Walikota di luar wilayah Provinsi Riau.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru.
13.Rencana KerjaPemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
14.Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan Kerja Sama , yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan
15.Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatanantara Walikota dengan Gubernur/Bupati/Walikota didalam Provinsi,atau dengan Gubernur/Bupati/Walikota lain, atau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, atau dengan pihak Luar Negeri dan/atau dengan Badan Hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16.Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

(1)Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakan sarana untuk:
1. a.lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
2. b.menyerasikanpembangunan daerah;
3. c.mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan Badan Hukum;dan
4. d.meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

a.efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
b.efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c.sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d.saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e.kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama;
f.itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh- sungguh melaksanakan Kerja Sama;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
i.transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama;
j.keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama;dan
k.kepastian hukum, yaitu bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
b.menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik indonesia;
c.mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
d.mendukung pengarusutamaan gender; dan
e.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerja Sama dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kerja Sama, bertujuan untuk:

a.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
b.memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Kerja Sama meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain;
2. b.Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah NonKementerian atau sebutan lain;
3. c.Kerja Sama dengan Badan Hukum;dan
4. d.Kerja Sama dengan pihak luar negeri.
(2)Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi :
1. a.Kerja Sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
2. b.Kerja Sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda.
(3)Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b,meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan kementerian;dan
2. b.lembaga pemerintah nonkementerian.
(4)Kerja Sama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
2. b.Kerja Sama dengan badan usaha milik negara;
3. c.Kerja Sama dengan badan usaha milik daerah;
4. d.Kerja Sama dengan koperasi;
5. e.Kerja Sama dengan yayasan; dan
6. f.Kerja Sama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(5)Kerja Sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
2. b.Kerja Sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan- badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.Kerja Sama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.Kerja Sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/ Negara bagian/daerah di luar negeri; dan
5. e.Kerja Sama dengan swasta di luar negeri.

Pasal 8

(1)Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan:
1. a.Gubernur/Bupati/Walikota dalam Provinsi; atau
2. b.Gubernur/Bupati/Walikota dalam Provinsi yang berbeda.
(2)Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan Badan Hukum adalah Walikota dengan:
1. a.direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
2. b.direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
3. c.direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
4. d.ketua koperasi;
5. e.ketua yayasan; atau
6. f.ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
(3)Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah Walikota dengan:
1. a.Kepala pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
2. b.pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan- badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
3. c.pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
4. d.direksi/pimpinan Badan Hukum milik pemerintah negara/Negara bagian/daerah luar negeri; atau
5. e.direksi/pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penandatangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perumahan;
5. e.penataanruang;
6. f.perencanaan pembangunan;
7. g.perhubungan;
8. h.lingkungan hidup;
9. i.pertanahan;
10. j.kependudukan dan catatan sipil;
11. k.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. l.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13. m.sosial;
14. n.ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15. o.koperasi dan usahakecil dan menengah;
16. p.penanaman modal;
17. q.kebudayaan dan pariwisata;
18. r.kepemudaan dan olahraga;
19. s.kesatuan bangsadan politik dalam negeri;
20. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. u.pemberdayaan masyarakat;
22. v.statistik;
23. w.kearsipan;
24. x.perpustakaan;
25. y.komunikasi dan informatika;
26. z.pertanian dan ketahananpangan; aa. perdagangan;dan bb. bb. perindustrian.
(3)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.Pelayanan administrasi;
2. b.pengembangan sektorunggulan; dan
3. c.penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2005