DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008

Nomor: 7
Tahun: 2008
Ditetapkan: 8 Februari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

: Pendahuluan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasl dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
1. a.administrasi pemerintahan desa; dan
2. b.urusan pemerintahan desa.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
1. a.kebijakan desa;
2. b.kelembagaan desa;
3. c.keuangan desa; dan
4. d.kekayaan desa.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
1. a.urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. b.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. c.tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
4. d.urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
(2)Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.ruang lingkup;
b.sasaran pemeriksaan;
c.desa yang diperiksa;
d.jadual pelaksanaan pemeriksaan;
e.jumlah tenaga;
f.anggaran pemeriksaan; dan
g.laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordinasi dengan Camat.
(2)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 7

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
(2)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
(3)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.
(4)Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
(2)Mekanisme dan sistimatika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
(2)Mekanisme dan sistimatika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Bupati/Wallkota.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

: Pendahuluan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasl dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
1. a.administrasi pemerintahan desa; dan
2. b.urusan pemerintahan desa.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
1. a.kebijakan desa;
2. b.kelembagaan desa;
3. c.keuangan desa; dan
4. d.kekayaan desa.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
1. a.urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. b.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. c.tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
4. d.urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
(2)Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.ruang lingkup;
b.sasaran pemeriksaan;
c.desa yang diperiksa;
d.jadual pelaksanaan pemeriksaan;
e.jumlah tenaga;
f.anggaran pemeriksaan; dan
g.laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordinasi dengan Camat.
(2)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.

Pasal 7

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
(2)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
(3)Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.
(4)Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
(2)Mekanisme dan sistimatika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
(2)Mekanisme dan sistimatika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Bupati/Wallkota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

: Pendahuluan

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

: Pendahuluan

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021