DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015

Nomor: 73
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang SALINAN Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 564). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7.SAP Berbasis Akrualadalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
10.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
11.Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12.Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
13.Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Pasal 2

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value), pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Tata cara Penyisihan Piutang;dan
b.Tata cara Penyisihan Dana Bergulir.

BAB II

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

a.Penentuan jenis-jenis piutang;
b.Penentuan kualitas piutang;
c.Penentuan besaran penyisihan piutang;
d.Pencatatan penyisihan piutang;
e.Pelaporan penyisihan piutang; dan f.Penghapusan piutang.

Pasal 5

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Piutang dari pungutan pendapatan daerah;
b.Piutang dari perikatan; dan
c.Piutangdari transfer antar entitas pelaporan.

Pasal 6

Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diklasifikasikan atas:

a.Kualitas lancar;
b.Kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan; dan
d.Kualitas macet.

Pasal 7

Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diklasifikasikan atas:

a.Kualitas lancer, sebesar 0,5% (nolkoma lima persen) dari piutang dengan kualitaslancar;
b.Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d.Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 8

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

Pasal 9

(1)Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.Beban penyisihan piutang; dan
2. b.Penyisihan piutang tidak tertagih.
(2)Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
(3)Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 10

(1)Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
1. a.Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
2. b.Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
(2)Penghapusan piutang sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang SALINAN Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 564). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7.SAP Berbasis Akrualadalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
10.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
11.Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12.Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
13.Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Tata cara Penyisihan Piutang;dan
b.Tata cara Penyisihan Dana Bergulir.

BAB II

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

a.Penentuan jenis-jenis piutang;
b.Penentuan kualitas piutang;
c.Penentuan besaran penyisihan piutang;
d.Pencatatan penyisihan piutang;
e.Pelaporan penyisihan piutang; dan f.Penghapusan piutang.

Pasal 5

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Piutang dari pungutan pendapatan daerah;
b.Piutang dari perikatan; dan
c.Piutangdari transfer antar entitas pelaporan.

Pasal 6

Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diklasifikasikan atas:

a.Kualitas lancar;
b.Kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan; dan
d.Kualitas macet.

Pasal 7

Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diklasifikasikan atas:

a.Kualitas lancer, sebesar 0,5% (nolkoma lima persen) dari piutang dengan kualitaslancar;
b.Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c.Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d.Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 8

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

Pasal 9

(1)Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.Beban penyisihan piutang; dan
2. b.Penyisihan piutang tidak tertagih.
(2)Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
(3)Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 10

(1)Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
1. a.Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
2. b.Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
(2)Penghapusan piutang sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018