DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

beberapa ketentuan diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b . bahwa untuk sinkronisasi pengaturan dalam pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1l.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 3 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 /2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 791); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105); 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9); 4 2l.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 33 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 54), sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
2. b.penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
(3)Dalam hal besaran penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), lebih dari Rp5 .000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per wajib Pajak/Rertribusi penanggung utang, maka penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ..Jawa Barat.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasa l 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penghapusan piutang Pajak dimaksud dalam Pasal 4 , ketentuan: 5 Daerah sebagaimana dilaksanakan dengan
1. a.penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB dan BBNKB dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.wajib PKB meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
  2. 2.subjek maupun objek pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT JRW setempat;
  3. 3.subjek pajak merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda;
  4. 4.objek pajak ditarik oleh lembagajperusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
  5. 5.objek pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat dan/ a tau melalui sarana berbasis teknologi informasi;
  6. 6.objek pajak hilang, tidak dilaporkan kepada aparatur Kepolisian berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ a tau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi.
2. b.penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.wajib Pajak Air Permukaan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
  2. 2.wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/ a tau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara pengecekan lokasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bapenda dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
  3. 3.objek PKB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran danjatau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda, laporan instansi berwenang dan/ a tau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik; 6
  4. 4.objek pajak hilang yang dilaporkan oleh subjek pajak secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
  5. 5.objek pajak musnah (force majeure) disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
  6. 6.duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek Pajak Daerah yang tercatat pada database, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik; dan
  7. 7.hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. 7
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah dengan alasan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
(3)Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan dalam hal piutang Pajak Daerah tercantum dalam SKPD, SPTPD, dan SPPR atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.nama wajib pajak/ retribusi penanggung pajak/ retribusi;
2. b.alamat wajib pajak/ retribusi penanggung pajak/ retribusi;
3. c.jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
4. d.tahun pajak/ retribusi; e . tanggal dan nomor penetapan pajakjretribusi (skum / kohir);
5. f.jumlah pokok pajak/ retribusi yang akan dihapuskan;
6. g.jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/ a tau kenaikan; dan
7. h.alasan dihapuskan.
(3)Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bapenda dan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi, kecuali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kadaluarsa.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Berdasarkan penetapan penghapusan piutan Pajak Daerah danfatau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3): 8
1. a.Bapenda menghapu s piutang Pajak Daerah dan/ a tau Retribu si Daerah dari basis data (database}, daftar tagihan, dan Buku Administrasi Pajak Daerah dan/ a tau Retribusi Daerah; dan b . Perangkat Daerah penghasil menghapus piutang Retribusi Daerah dari basis data (database}, daftar tagihan, dan Buku Administrasi Retribusi Daerah.
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah danjatau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada BPKAD un tuk dilakukan penghapusan dari Neraca Pemerintah Daerah Provinsi, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peratu ran Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan d i Bandung pa d a tanggal 7 J u ni 2018 G UBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 ~u 211e S EKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWABARAT, ttd IWA KARNIWA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b . bahwa untuk sinkronisasi pengaturan dalam pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1l.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 3 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 /2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 791); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105); 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177); 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9); 4 2l.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 33 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
2. b.penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
(3)Dalam hal besaran penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), lebih dari Rp5 .000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per wajib Pajak/Rertribusi penanggung utang, maka penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ..Jawa Barat.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasa l 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penghapusan piutang Pajak dimaksud dalam Pasal 4 , ketentuan: 5 Daerah sebagaimana dilaksanakan dengan
1. a.penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB dan BBNKB dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.wajib PKB meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
  2. 2.subjek maupun objek pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT JRW setempat;
  3. 3.subjek pajak merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda;
  4. 4.objek pajak ditarik oleh lembagajperusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
  5. 5.objek pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat dan/ a tau melalui sarana berbasis teknologi informasi;
  6. 6.objek pajak hilang, tidak dilaporkan kepada aparatur Kepolisian berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dan/ a tau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi.
2. b.penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.wajib Pajak Air Permukaan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
  2. 2.wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/ a tau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara pengecekan lokasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bapenda dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
  3. 3.objek PKB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran danjatau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda, laporan instansi berwenang dan/ a tau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik; 6
  4. 4.objek pajak hilang yang dilaporkan oleh subjek pajak secara aktif kepada Kantor Samsat maupun melalui sarana yang berbasis IT dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
  5. 5.objek pajak musnah (force majeure) disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/ a tau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
  6. 6.duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek Pajak Daerah yang tercatat pada database, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik; dan
  7. 7.hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. 7
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah dengan alasan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
(3)Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan dalam hal piutang Pajak Daerah tercantum dalam SKPD, SPTPD, dan SPPR atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.nama wajib pajak/ retribusi penanggung pajak/ retribusi;
2. b.alamat wajib pajak/ retribusi penanggung pajak/ retribusi;
3. c.jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
4. d.tahun pajak/ retribusi; e . tanggal dan nomor penetapan pajakjretribusi (skum / kohir);
5. f.jumlah pokok pajak/ retribusi yang akan dihapuskan;
6. g.jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/ a tau kenaikan; dan
7. h.alasan dihapuskan.
(3)Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bapenda dan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi, kecuali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kadaluarsa.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Berdasarkan penetapan penghapusan piutan Pajak Daerah danfatau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3): 8
1. a.Bapenda menghapu s piutang Pajak Daerah dan/ a tau Retribu si Daerah dari basis data (database}, daftar tagihan, dan Buku Administrasi Pajak Daerah dan/ a tau Retribusi Daerah; dan b . Perangkat Daerah penghasil menghapus piutang Retribusi Daerah dari basis data (database}, daftar tagihan, dan Buku Administrasi Retribusi Daerah.
(2)Penghapusan piutang Pajak Daerah danjatau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada BPKAD un tuk dilakukan penghapusan dari Neraca Pemerintah Daerah Provinsi, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peratu ran Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan d i Bandung pa d a tanggal 7 J u ni 2018 G UBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 ~u 211e S EKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWABARAT, ttd IWA KARNIWA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (31)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK .07/2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (31)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK .07/2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017