DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015

Nomor: 76
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2015, No.1799

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah merupakan bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi.
4.Jabatan Administrator adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
5.Jabatan Pengawas adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
6.Pejabat adalah pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Panitia Seleksi Jabatan adalah Panitia yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menempati jabatan di unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
10.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11.Kompetensi adalah karateristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 2

(1)Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(3)Dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1)Pengangkatan Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.berstatus PNS;
3. c.serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
4. d.minimal berpendidikan strata 1 (S1) atau diploma 4;
5. e.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
7. g.semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.pendidikan dan pelatihan; dan
9. i.pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan. Paragraf Kesatu Pengangkatan Pejabat di Provinsi

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(2)Gubernur mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Jabatan provinsi dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan.
(5)Menteri menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.
(2)Gubernur mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri menetapkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima. www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Paragraf Kedua Pengangkatan Pejabat di Kabupaten/Kota

Pasal 6

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur.
(2)Bupati/walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan kabupaten/kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gubernur menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan.
(5)Menteri menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.
(2)Bupati/walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(3)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri menetapkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima. Paragraf Ketiga Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

a.surat usulan pengangkatan Pejabat dari gubernur;
b.surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
c.surat keputusan Panitia Seleksi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
d.surat penilaian prestasi kerja, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.surat keputusan mengenai pangkat terakhir;dan
f.surat keputusan mengenai jabatan terakhir. Paragraf Keempat Pelantikan Pejabat

Pasal 9

(1)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat di provinsi dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang ditugasi untuk mewakili.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Menteri.
(4)Dalam hal gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunjuk pejabat Kementerian untuk melakukan pelantikan.
(5)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara.

Pasal 10

(1)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat di kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Membidangi Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau yang ditugasi untuk mewakili.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Menteri.
(4)Dalam hal bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari www.peraturan.go.id 2015, No.1799 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunjuk gubernur untuk melakukan pelantikan.
(5)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan atau di ibu kota provinsi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2015, No.1799

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah merupakan bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi.
4.Jabatan Administrator adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
5.Jabatan Pengawas adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
6.Pejabat adalah pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Panitia Seleksi Jabatan adalah Panitia yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan menempati jabatan di unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
10.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11.Kompetensi adalah karateristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 2

(1)Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(3)Dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1)Pengangkatan Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.berstatus PNS;
3. c.serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
4. d.minimal berpendidikan strata 1 (S1) atau diploma 4;
5. e.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
7. g.semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.pendidikan dan pelatihan; dan
9. i.pengalaman kerja di bidang administrasi kependudukan. Paragraf Kesatu Pengangkatan Pejabat di Provinsi

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(2)Gubernur mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Jabatan provinsi dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan.
(5)Menteri menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.
(2)Gubernur mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri menetapkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima. www.peraturan.go.id 2015, No.1799 Paragraf Kedua Pengangkatan Pejabat di Kabupaten/Kota

Pasal 6

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur.
(2)Bupati/walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan kabupaten/kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gubernur menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan.
(5)Menteri menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.
(2)Bupati/walikota mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(3)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri menetapkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima. Paragraf Ketiga Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

a.surat usulan pengangkatan Pejabat dari gubernur;
b.surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
c.surat keputusan Panitia Seleksi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
d.surat penilaian prestasi kerja, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.surat keputusan mengenai pangkat terakhir;dan
f.surat keputusan mengenai jabatan terakhir. Paragraf Keempat Pelantikan Pejabat

Pasal 9

(1)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat di provinsi dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1799
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang ditugasi untuk mewakili.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Menteri.
(4)Dalam hal gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunjuk pejabat Kementerian untuk melakukan pelantikan.
(5)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara.

Pasal 10

(1)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat di kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Membidangi Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau yang ditugasi untuk mewakili.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Menteri.
(4)Dalam hal bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari www.peraturan.go.id 2015, No.1799 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunjuk gubernur untuk melakukan pelantikan.
(5)Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan atau di ibu kota provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGGANTIAN ATAU PEMINDAHAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016