11.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(9)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau LurahjKepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(8)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(7)Dihapus.
(6)Dihapus.
(5)Dihapus.
(4)Dihapus.
dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana. 6
20.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat
(4)dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2)Dihapus.
(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
Pasa139
19.Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lamb at 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
Pasa137 18.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP-el.
Pasa131
17.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Surat keterangan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Pasa129
16.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)SKDLN sebgaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KKdan KTP-elbaru atau perubahan.
Pasa126
15.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
perubahan KK dan atau KTP-el bagi orang asing tinggal tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang tinggal terbatas. 7 (2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Pasa151
24.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lamb at 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
Pasa148
23.Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa144
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
22.Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2)Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(1)Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kernenterian Agama.
Pasa143
21.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Dihapus
(3)Dihapus
(2)Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati
(1)Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
Pasa140 8
(4)Tata cara pelaksanaan pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa164A
(1)Lurah/Kepala Desa menyusun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular.
(2)Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara regular.
(3)Instansi Pelaksana menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.
28.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan penataan Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa162 27.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa158 26.Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
Pasa152
25.Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9
(3)Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dihapus.
33.Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :