DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang memuat: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal (1), diantara Nomor urut 6 dan Nomor Urut 7 disisipkan Nomor 6A, 6B, dan 6C dan Nomor 15, dan Nomor 19 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah; 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4); 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah; 7. Bagian Keempat diubah; 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (2) dihapus; 9. Ketentuan Pasal 17 diubah; 10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9); 11. Ketentuan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah; 13. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah; 14. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah; 15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah; 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah; 18. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah; 19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; 20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5); 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 22. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3); 23. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah; 24. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah; 25. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah; 26. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5); 27. Ketentuan Pasal 62 diubah; 28. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A; 29. Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan ayat (3) huruf a diubah serta ayat (2) huruf g dihapus; 30. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal 65A; 31. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) diubah; 32. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 33. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2016 BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN

Mengingat

11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah .
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
8.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2

(2)Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasall 6A.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6B.Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. 6C.Kepala Desa adalah kepala wilayah setingkat desa yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
15.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), darr/ atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19.Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP- el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
1.Ketentuan Pasal (1), diantara Nomor urut 6 dan Nomor Urut 7 disisipkan Nomor 6A, 6B, dan 6C dan nomor 15, dan Nomor 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut : Pasal I TENTANG ADMINISTRASI

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN. MEMUTUSKAN : BUPATIBALANGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan Bersama 3

(1)Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. Pasa113

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasa18

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Penilaian kinerja Pejabat Struktural sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
(2)Pejabat struktural Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur. Pasa17

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

e.melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama di daerah dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan di Kantor KUAKecamatan; Pasa16
1. 3.Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: administrasi kependudukan, meliputi:
a.mendaftar dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
b.memberikan pelayanan yang sarna dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
f.melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4

(3)Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri
(2)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(1)KTP-el untuk:
1. a.Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
2. b.Orang Asing mas a berlakunya disesuaikan dengan mas a berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 18

10.Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut : Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 17

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial dapat diberikan KTP-el oleh Instansi Pelaksana.
(4)Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
(3)KTP-EL-elsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(2)Dihapus
(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP- el. Pasa116

8.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi :

(3)Kartu Keluarga menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
(2)Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. 5
(3)Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau Pasa123

14.Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan danj atau penerbitan KKdan KTP-elbagi penduduk yang bersangkutan. Pasa122

13.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan danjatau penerbitan KK dan KTP-elbagi penduduk yang bersangkutan. Pasa121

12.Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
(1)KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional, wajib dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.

Pasal 19

11.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(9)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau LurahjKepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(8)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(7)Dihapus.
(6)Dihapus.
(5)Dihapus.
(4)Dihapus. dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana. 6

20.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat

(4)dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2)Dihapus.
(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pasa139

19.Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lamb at 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasa137 18.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP-el. Pasa131

17.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Surat keterangan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Pasa129

16.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)SKDLN sebgaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KKdan KTP-elbaru atau perubahan. Pasa126

15.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan KK dan atau KTP-el bagi orang asing tinggal tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang tinggal terbatas. 7

(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Pasa151

24.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lamb at 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pasa148

23.Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa144

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

22.Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(1)Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kernenterian Agama. Pasa143

21.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Dihapus
(3)Dihapus
(2)Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati
(1)Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pasa140 8
(4)Tata cara pelaksanaan pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa164A
(1)Lurah/Kepala Desa menyusun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular.
(2)Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara regular.
(3)Instansi Pelaksana menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.

28.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan penataan Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa162 27.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa158 26.Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Pasa152

25.Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 9

(3)Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dihapus.

33.Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1)Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 66

32.Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Bagi Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas Standar Operasional Prosedur (SOP) dikenai sanksi berupa Denda Administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(2)Standar Operasional Prosedur yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 65A 30.Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3)Denda administratif dikenakan pula terhadap:
1. a.Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
(2)g. Dihapus.
(1)Setiap pelanggaran administratif terhadap peristiwa kependudukan di Daerah dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 65

29.Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan ayat (3) huruf a diubah serta ayat (2) huruf g dihapus, sehingga pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 10 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN NOMOR 69 TAHUN2016 LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2016 NOMOR10 H. ANSHARUDDIN Ditetapkan di Paringin pada tanggal 15 Mei 2016 BUPATI BALANGAN, Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasal II

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KTP yang telah terbit sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya penerapan KTP-elektronik (KTP-el) berbasis NIK secara efektif di Daerah.

Pasal 71

34.Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(4)Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) untuk memiliki KTP-el lebih dari satu dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 69

Pasal 66

Pasal 65

Pasal 71

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 69

Pasal 66

Pasal 65

Pasal 71

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012