Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2009
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal I Lampiran I Daftar Materi Pemeriksaan bagian II Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 1 A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKANa. KEBIJAKAN1) KEBIJAKAN DAN STANDAR Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan diprovinsi sesuai dengankebijakan nasional. 1.a. Penetapan kebijakanoperasional pendidikan dikabupaten/kota sesuai dengankebijakan nasional danprovinsi. • Pemerintah daerah telahmenetapkan peraturan daerahyang mengatur tentangpendidikan. • Peraturan daerah tentangkebijakan operasionalpendidikan yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah. • Periksa apakah kebijakanoperasional yang telahditetapkan telah sesuaidengan kebijakan nasional. 1.b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakanoperasional dan programpendidikan antarkabupaten/kota. 1.b. – • Pemerintah daerah telahmelakukan koordinasi dansinkronisasi terkait kebijakanoperasional dan programpendidikan. • Kesesuaian programpendidikan dan operasionalantar daerah dengankebijakan yang telahditetapkan. • Periksa pelaksanaankoordinasi dan sinkronisasikebijakan operasional danprogram pendidikan didaerah • Teliti apakah ada kebijakanyang masih bertentangandengan kebijakan programpendidikan nasional. 1.c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan non formalsesuai denganperencanaan strategispendidikan nasional. 1.c. Perencanaan operasionalprogram pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan non formal sesuaidengan perencanaan strategistingkat provinsi dan nasional. • Disusunnya rencanapelaksanaan program pendidikananak usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan non formal sesuaidengan renstra. • Dokumentasi danadministrasi kegiatanprogram pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan non formal yangtelah dilaksanakan. • Periksa dokumentasi danadministrasi kegiatanprogram pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan non formal yangtelah dilaksanakan apakahtelah sesuai dengan renstra. 2. Sosialisasi danpelaksanaan standarnasional pendidikan di 2. Sosialisasi dan pelaksanaanstandar nasional pendidikan di • Pemahaman tentang standarnasional pendidikan di tingkat • Kesesuaian pemahamanterhadap standar nasionalpendidikan yang • Periksa apakah telahdilaksanakan sosialisasi ditingkat kabupaten/kota terkait LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 2 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tingkat provinsi. tingkat kabupaten/kota. kabupaten/kota. komprehensif di tingkatkabupaten/kota dengankebijakan programpendidikan. pelaksanaan standarnasional pendidikan. • Periksa apakah pemahamantentang standar nasionalpendidikan telah sesuaikebijakan daerah. 3. Koordinasi ataspengelolaan danpenyelenggaraanpendidikan,pengembangan tenagakependidikan danpenyediaan fasilitaspenyelenggaraanpendidikan lintaskabupaten/kota, untuktingkat pendidikan dasardan menengah. 3. Pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal. • Adanya pedoman pengelolaandan penyelenggaraanpendidikan formal dan nonnformal. • Kesesuaian antarapengelolaanpenyelenggaraan pendidikanlintas kabupaten/kota. • Jumlah pemantauanlapangan terhadapsatuan/penyelenggarapendidikan dalam kurunwaktu satu tahun. • Periksa apakah telahdilaksanakan koordinasiterkait pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikan,pengembangan tenagakependidikan danpenyediaan fasilitaspenyelenggaraan pendidikan. 4.a. – 4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuanpendidikan dasar, satuanpendidikan menengah dansatuan/penyelenggarapendidikan nonformal. • Adanya peraturan tentang izinpendirian, pencabutan izinpenyelenggaraan, danpembinaan satuan pendidikan. • Peraturan dan dokumententang izin pendirian,pencabutan izinpenyelenggaraan, danpembinaansatuan/penyelenggarapendidikan. • Periksa apakah pemberianizin pendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar, satuanpendidikan menengah dansatuan/penyelenggarapendidikan nonformal telahmemenuhi syarat-syaratpendirian sesuai perundang-undangan 4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuanpendidikan dan/atau 4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikansekolah dasar dan menengah • Adanya peraturan tentangpenyelenggaraan dan/ataupengelolaan satuan pendidikan • Peraturan dan dokumententang penyelenggaraandan/atau pengelolaan satuan • Periksa kebijakan yang telahditetapkan berkaitan denganPenyelenggaraan dan/atau LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 3 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan program studi bertarafinternasional pada jenjangpendidikan dasar danmenengah. bertaraf internasional. sekolah dasar dan menengahbertaraf internasional. pendidikan sekolah dasardan menengah bertarafinternasional. pengelolaan satuanpendidikan sekolah dasardan menengah bertarafinternasional 4.c. – 4.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuanpendidikan dasar danmenengah berbasiskeunggulan lokal. • Adanya peraturan tentang izinpendirian dan pencabutan izinsatuan pendidikan dasar danmenengah berbasis keunggulanlokal. • Peraturan dan dokumententang izin pendirian danpencabutan izin satuanpendidikan dasar danmenengah berbasiskeunggulan lokal. • Periksa apakah pemberianizin pendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar danmenengah berbasiskeunggulan lokal. 4.d. – 4.d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikanberbasis keunggulan lokalpada pendidikan dasar danmenengah. • Adanya peraturan tentangpenyelenggaraan dan/ataupengelolaan pendidikan berbasiskeunggulan lokal padapendidikan dasar dan menengah. • Peraturan dan dokumententang penyelenggaraandan/atau pengelolaanpendidikan berbasiskeunggulan lokal padapendidikan dasar danmenengah. • Periksa kebijakan yang telahditetapkan berkaitan denganPenyelenggaraan dan/ataupengelolaan pendidikanberbasis keunggulan lokalpada pendidikan dasar danmenengah. 5. Pemberian dukungansumber daya terhadappenyelenggaraanperguruan tinggi. 5. Pemberian dukungan sumberdaya terhadappenyelenggaraan perguruantinggi. • Peningkatan mutu sumber dayapenyelenggaraan pendidikan diperguruan tinggi. • Kualitas penyelenggaraanpendidikan di perguruantinggi. • Periksa kebijakan yang telahditetapkan denganpemberian dukungan sumberdaya terhadappenyelenggaraan perguruantinggi. 6. Pemantauan dan evaluasisatuan pendidikan bertarafinternasional. 6. Pemantauan dan evaluasisatuan pendidikan sekolahdasar bertaraf internasional. • Kurikulum satuan pendidikansekolah dasar berdasarkanstandar internasional. • Monitoring dan evaluasisatuan pendidikan dasarbertaraf internasional. • Periksa hasil monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan dalam satuanpendidikan bertarafinternasional. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 4 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Peremajaan data dalamsistem infomasimanajemen pendidikannasional untuk tingkatprovinsi. 7. Peremajaan data dalam sisteminfomasi manajemenpendidikan nasional untuktingkat kabupaten/kota. • Adanya pengembangan danperemajaan data dalam sisteminformasi manajemenpendidikan. • Dokumen peremajaan datadan sistem informasimanajemen pendidikan. • Periksa apakah telahdilaksanakan peremajaandata dalam sistem informasimanajemen pendidikannasional. b. PEMBIAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyediaan bantuan biayapenyelenggaraanpendidikan bertarafinternasional sesuaikewenangannya. 1. Penyediaan bantuan biayapenyelenggaraan pendidikananak usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal sesuaikewenangannya. • Daya serap anggaran • Copy dokumen DIPA yangditerima daerah • Dokumen atau tanda buktilain tentang penggunaananggaran untuk kurun waktutertentu • Periksa bantuan biaya dalampenyelenggaraanpendidikan anak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal danpendidikan bertarafinternasional 2. Pembiayaan penjaminanmutu satuan pendidikansesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutusatuan pendidikan sesuaikewenangannya. • Daya serap anggaran • Copy dokumen DIPA yangditerima daerah • Dokumen atau tanda buktilain tentang penggunaananggaran untuk kurun waktutertentu • Periksa dana yangdialokasikan dalampembiayaan penjaminanmutu satuan pendidikansesuai kewenangannya c. KURIKULUM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 5 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Koordinasi dan supervisipengembangan kurikulumtingkat satuan pendidikanpada pendidikanmenengah. • Koordinasi dan supervisipengembangan kurikulumtingkat satuan pendidikanpada pendidikan dasar. • Adanya dokumen kurikulumsatuan pendidikan • Surat undangan kegiatanbeserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan • Periksa apakah telahdilaksanakan koordinasi dansupervisi pengembangankurikulum tingkat satuanpendidikan pada pendidikanmenengah
b. Sosialisasi kerangka dasardan struktur kurikulumpendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, danpendidikan menengah. • Adanya dokumen kurikulumsatuan pendidikan • Surat undangan kegiatanbeserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan • Periksa pelaksanaan .sosialisasi kerangka dasardan struktur kurikulumpendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, danpendidikan menengah.
c. Sosialisasi dan implementasistandar isi dan standarkompetensi lulusanpendidikan dasar. • Adanya dokumen kurikulumsatuan pendidikan • Surat undangan kegiatanbeserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan • Periksa pelaksanaan .sosialisasi dan implementasistandar isi dan standarkompetensi lulusanpendidikan menengah. 2. Sosialisasi dan fasilitasiimplementasi kurikulumtingkat satuan pendidikanpada pendidikanmenengah. • Sosialisasi dan fasilitasiimplementasi kurikulumtingkat satuan pendidikanpada pendidikan anak usiadini dan pendidikan dasar. • Adanya dokumen kurikulumsatuan pendidikan • Surat undangan kegiatanbeserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan • Periksa apakah telahdilaksanakan sosialisasi danimplementasi standar isi danstandar kompetensi lulusanpendidikan menengah • Pengawasan pelaksanaankurikulum tingkat satuanpendidikan pada pendidikanmenengah. 3. Pengawasan pelaksanaankurikulum tingkat satuanpendidikan pada pendidikandasar. • Adanya dokumen kurikulumsatuan pendidikan • Surat undangan kegiatanbeserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatanLaporan hasil akhir kegiatan • Periksa apakah telahdilaksanakan Pengawasanpelaksanaan kurikulumtingkat satuan pendidikanpada pendidikan menengah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 6 d. SARANA DAN PRASARANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standarnasional sarana danprasarana pendidikanmenengah. 1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasionalsarana dan prasaranapendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal. • Derajat pemenuhan standarnasional tentang sarana danprasarana • Bukti fisik sarana danprasarana. • Laporan hasil pengawasan • Periksa apakah sarana danprasarana pendidikanmenengah telah memenuhistandar minimal
• Derajat pemenuhan standarnasional tentang sarana danprasarana • Bukti fisik sarana danprasarana. • Laporan hasil pengawasan • Periksa apakah telahdilaksanakan pengawasanterhadap pendayagunaanbantuan sarana danprasarana pendidikan yangtelah diberikan 2. Pengawasan penggunaanbuku pelajaran pendidikanmenengah 2. Pengawasan penggunaan bukupelajaran pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah, danpendidikan nonformal • Derajat pemenuhan standarnasional tentang sarana danprasarana • Laporan hasil pengawasan • Periksa apakah telahdilakukan pengawasanterhadap satuan pendidikanmenengah dalampendayagunaan bukupelajaran e. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Perencanaan kebutuhanpendidik dan tenagakependidikan untuk 1.a. Perencanaan kebutuhanpendidik dan tenagakependidikan pendidikan • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari need • Periksa kebutuhan pendidikdan tenaga kependidikanuntuk pendidikan bertaraf LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 7 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pendidikan bertarafinternasional sesuaikewenangannya. anak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformalsesuai kewenangannya. assessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan internasional yang telahdirencanakan sesuai denganketentuan 1.b. Pengangkatan danpenempatan pendidik dantenaga kependidikan PNSuntuk satuan pendidikanbertaraf internasional. 1.b. Pengangkatan danpenempatan pendidik dantenaga kependidikan PNSuntuk pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah, danpendidikan nonformal sesuaikewenangannya • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa realisasipengangkatan danpenempatan pendidik dantenaga kependidikan PNSuntuk satuan pendidikanbertaraf internasional 2. Pemindahan pendidik dantenaga kependidikan PNSantar kabupaten/kota. 2. Pemindahan pendidik dantenaga kependidikan PNS dikabupaten/ kota. • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa realisasiPemindahan pendidik dantenaga kependidikan PNSantar kabupaten/kota 3. Peningkatan kesejahteraan,penghargaan, danperlindungan pendidik dantenaga kependidikanpendidikan bertarafinternasional. 3. Peningkatan kesejahteraan,penghargaan, dan perlindunganpendidik dan tenagakependidikan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal. • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa Peningkatankesejahteraan,penghargaan, danperlindungan pendidik dantenaga kependidikanpendidikan bertarafinternasional 4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidikdan tenaga kependidikanpendidikan bertarafinternasional. 4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenagakependidikan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal. • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa Pembinaan danpengembangan pendidikdan tenaga kependidikanpendidikan bertarafinternasional LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 8 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikanPNS pada pendidikanbertaraf internasional selainkarena alasan pelanggaranperaturan perundang-undangan 4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS padapendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal selain karena alasanpelanggaran peraturanperundang-undangan. • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment , pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa apakah terdapattenaga pendidik dankependidikan yangdiberhentikan karenamelanggar peraturanperundang-undangan uangberlaku 5. Pengalokasian tenagapotensial pendidik dantenaga kependidikan didaerah. 5. - • Tertib administrasi kepegawaian • Dokumen manajemen ataupengelolaan SDMkependidikan mulai dari needassessment pengembangansampai pemberhentian/pemensiunan • Periksa pengalokasiantenaga potensial pendidikdan tenaga kependidikan didaerah f. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN1) PENILAIAN HASIL BELAJAR Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Membantu pelaksanaanujian nasional pendidikandasar, pendidikanmenengah, dan pendidikannonformal. 1. Membantu pelaksanaan ujiannasional pendidikan dasar,pendidikan menengah danpendidikan nonformal. • Kesesuaian dengan standarpendidikan tentang hasil ujian. • Laporan hasil kegiatan(termasuk laporanpenggunaan anggaran). • Periksa bentuk bantuan yangdiberikan dalampelaksanaan ujian nasionalpendidikan dasar,pendidikan menengah, danpendidikan non formal 2. Koordinasi, fasilitasi,monitoring, dan evaluasipelaksanaan ujian sekolah 2. Koordinasi, fasilitasi,monitoring, dan evaluasipelaksanaan ujian sekolah • Kesesuaian dengan standarpendidikan tentang hasil ujian • Laporan hasil kegiatan(termasuk laporanpenggunaan anggaran) • Periksa laporan hasilkoordinasi, fasilitasi,monitoring dan evaluasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 9 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan skala provinsi. skala kabupaten/kota pelaksanaan ujian nasional 3. Penyediaan biayapenyelenggaraan ujiansekolah skala provinsi. 3. Penyediaan biayapenyelenggaraan ujian sekolahskala kabupaten/kota. • Kesesuaian dengan standarpendidikan tentang hasil ujian • Laporan hasil kegiatan(termasuk laporanpenggunaan anggaran) • Periksa biaya yangdialokasikan dalampenyelenggaraan ujiansekolah 2. KESEHATANa. UPAYA KESEHATAN1) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. PenyelenggaraanSurveilans Epidemiologi(SE), penyelidikankejadian luar biasaskala provinsi 1. PenyelenggaraanSurveilans Epidemiologi(SE), penyelelidikankejadian luar biasa skalakabupaten/kota • Cakupan desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam100% pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan danpenetapan kebijakanuntuk penyusunanrencana kerjaoperasional programkesehatan tingkatprovinsi • Laporan kajian SE • Laporan investigasi,danpenanggulanganKejadian Luar Biasa(KLB) lintaskabupaten/kota • Laporan pelatihanteknis SE • Laporan penyebaraninformasi skala • Laporan penyusunandan penetapankebijakan untukpenyusunan rencanakerja operasionalprogram kesehatantingkat Kabupaten/Kota • Laporan kajian SE • Laporan investigasi, danpenanggulanganKejadian Luar Biasa(KLB) di kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknisSE • Laporan penyebaraninformasi skalaKabupaten/Kota • Laporan penyampaianlaporan berkala penyakit • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 10 provinsi • Laporanpenyampaianlaporan berkalapenyakit menularpotensial wabah danlaporan insidentilsituasi penyakit yangdianggap perlu • Laporan bimbinganteknis kinerja SEterhadapkabupaten/kota menular potensial wabahdan laporan insidentilsituasi penyakit yangdianggap perlu • Laporan bimbinganteknis kinerja SEterhadap unit pelaksanateknis kabupaten/kotamaupun di masyarakat 2. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular skalaprovinsi 2. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan penyakitmenular skalakabupaten/kota • Cakupan desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam100% pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan danpenepatan kebijakanuntuk penyusunanrencana kerjaoperasional programkesehatan tingkatprovinsi • Laporanpenyelidikan KLBlintaskabupaten/kota • Laporan pelatihanteknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus yangmemerlukanteknologi dansumber daya yangbelum mampudiselenggarakanpada tingkatkabupaten/kota • Laporan penyusunandan penepatankebijakan untukpenyusunan rencanakerja operasionalprogram kesehatantingkat kabupaten/kota • Laporan penyelidikanKLB skalakabupaten/kota • Laporan pelatihan teknispengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus • Laporan bimbinganteknis monitoring danevaluasi terhadap unitpelaksanan teknis danpenyelenggaraan olehmasyarakat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 11 • Laporan bimbinganteknis monitoringdan evaluasi 3. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpenyakit tidak menulartertentu skala provinsi 3. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan penyakittidak menular tertentuskala kabupaten/kota • Cakupan desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam100% pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan danpenepatan kebijakanuntuk penyusunanrencana kerjaoperasional programkesehatan tingkatprovinsi • Laporan pelatihanteknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus yangmemerlukantekhnologi dansumber daya yangbelum mampudiselenggarakanpada tingkatkabupaten/kota • Laporan bimbinganteknis monitoringdan evaluasi • Laporan penyusunandan penepatankebijakan untukpenyusunan rencanakerja operasionalprogram kesehatantingkat kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknispengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus • Laporan bimbinganteknis monitoring danevaluasi terhadap unitpelaksanan teknis danpenyelenggaraan olehmasyarakat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 4. Pengendalianoperasional,penanggulanganmasalah kesehatan,akibat bencana danwabah skala provinsi 4. Penyelenggaraanoperasionalpenanggulangan masalahkesehatan akibat bencanadan wabah skalakabupaten/kota • Cakupan pelayanangawat darurat level 1yang harus diberikansarana kesehatan (RS)di Kabupaten/kota 100%pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan danpenepatan kebijakanuntuk penyusunanrencana kerjaoperasional programkesehatan tingkatprovinsi • Laporanpenyelidikan KLBlintas • Laporan penyusunandan penepatankebijakan untukpenyusunan rencanakerja operasionalprogram kesehatantingkat kabupaten/kota • Laporan penyelidikanKLB lintaskabupaten/kota • Laporan pelatihan teknis • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasillaporan kegiatan/datadengan uji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 12 kabupaten/kota • Laporan pelatihanteknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus yangmemerlukantekhnologi dansumber daya yangbelum mampudiselenggarakanpada tingkatkabupaten/kota • Laporan bimbinganteknis, monitoringdan evaluasi pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksanakasus • Laporan bimbinganteknis, monitoring danevaluasi terhadap unitpelaksanan teknis danpenyelenggaraan olehmasyarakat 2) LINGKUNGAN SEHAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpencemaran lingkunganskala provinsi 1. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulanganpencemaran lingkunganskala kabupaten/kota • Cakupan pelayananyang harus diberikansarana kesehatan (RS)di Kabupaten/kota 100%pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan danpenetapan kebijakanuntuk penyusunanrencana kerjaoperasional programkesehatan tingkatprovinsi • Laporan pelatihanteknis pengelola • Laporan kajian ADL • Laporan bimbinganteknis, monitoringdan evaluasi • Laporan penyusunandan penetapankebijakan untukpenyusunan rencanakerja operasionalprogram kesehatantingkat Kabupaten/Kota • Laporan pelatihan teknispengelola • Laporan kajian ADL • Laporan bimbinganteknis, monitoring danevaluasi terhadap unitpelaksana teknis dan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 13 • Laporan upayakesehatanlingkungan yangmemerlukanteknologi dansumber daya yangbelum mampudiselenggarakanpada tingkatkabupaten/kota penyelenggaraan olehmasyarakat 2. Penyehatan Lingkungan • Cakupan pelayananyang harus diberikansarana kesehatan (RS)di Kabupaten/kota 100%pada tahun 2015 • Laporanpenyusunan rencanakerja operasional pemeliharaan danpengawasan kualitaskeslingdiperumahan, rumahsakit, lingkungankerja, sekolah,sekolah, saranakesehatan, pasar,hotel, angkutanumum dan TTUlainya skala propinsi. • Laporan pembinaanteknis, sosialisasi,advokasi, monevdan pelaporandalam pemeliharaandaan pengawasankualitas kesehatankesehatanlingkungan diperumahan, rumahsakit, lingkungankerja, sekolah,sarana kesehatan, • Laporan penyusunanrencana kerja operasinalpemeliharaan danpengawasan kualitaskeslingdiperumahan ,rumah sakit, lingkungankerja, sekolah, saranakesehatan, pasar, hotel,angkutan umum danTTU lainya skalaKabupaten/kota. • Laporan pembinaanteknis, sosialisasi,advokasi, monev danpelaporan dalampemeliharaan danpengawasan kualitaskesehatan lingkungan diperumahan, rumah sakit,lingkungan kerja,sekolah, saranakesehatan, pasar, hotel,angkutan umum danTTU lainya skalaKabupaten/kota • Laporan melaksanakanpelatihan teknis di • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 14 pasar, hotel,angkutan umum danTTU lainya skalanasional • Laporanpelaksanaanpelatihan teknis dibidang kesehatanlingkungan skalaprovinsi bidang kesehatanlingkungan skalaKabupaten/kota 3) PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraansurveilanskewaspadaan pangandan gizi buruk tingkatprovinsi • Pelaksanaan surveilanskewaspadaan pangan dangizi buruk tingkatkabupaten/kota • Cakupan balita giziburuk mendapatperawatan 100% padatahun 2010 • Laporan penetapanpedoman teknistentang surveilanskewaspadaanpangan dan giziburuk • Laporanpemanfaatanhardware dansoftware untuksistim pelaporansurveilans gizi • Laporanpengendaliankualitas datameliputi pelatihan,penyiapan materidan pembinaan • Laporankesiapsiagaan • Laporan penetapanpedoman pelaksanaantentang surveilanskewaspadaan pangandan gizi buruk • Laporan pemanfaatanhardware dan softwareuntuk sistim pelaporansurveilans gizi • Laporan pengendaliankualitas data meliputipelatihan, penyiapanmateri dan pembinaan • Laporan kesiapsiagaanuntuk :9 Tenaga dan tim 9 Anggaran 9 Logistik 9 Mendistribusikanmakanan formula • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 15 untuk:9 Tenaga dan tim 9 Anggaran 9 Logistik 9 Makananformula danobat-obatanuntuk bufferstokprovinsi 9 Informasi dantransportasi • Laporanpengelolaansurveilanskewaspadaanpangan dan gizimeliputipelaksanaankegiatan program:PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG, PSG • Laporanpelaksanaan TOTuntuk pengelolaansurveilans gizi danpenggunaanhardware/softwareuntuk sistimpelaporan surveilansgizi di tingkatprovinsi • Laporan perlakuanterhadap data:9 Dikumpulkan 9 Dicatat 9 Diolah 9 Dilaporkan dan obat-obatansampai sasaran 9 Informasi dantransportasi • Laporan pengelolaansurveilans kewaspadaanpangan dan gizi meliputipelaksanaan kegiatanprogram: PWS-Gizi,SKD-KLB, SKG,PSG. • Laporan pelaksanaanpelatihan untukpengelolaan surveilansgizi dan penggunaanhard ware/ softwareuntuk sistim pelLaporansurveilans gizi. • Laporan perlakuanterhadap data :9 Dikumpulkan 9 Dicatat 9 Diolah 9 Dilaporkan 9 Dianalisa 9 Disajikan • Laporan pelaksanaanSKD-KLB dilakukankajian epidemiologibersumber data rutin dankhusus untukmengidentifikasi adatidaknya potensibencana/ ancaman KLBgizi buruk di masyarakat • Laporan penyebarluasanhasil kajian kepadapengelola program LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 16 9 Dianalisa 9 Disajikan • Laporanpelaksanaan SKDKLB menetapkankajian epidemiologibersumber data rutindan khusus untukmengidentifikasi adatidaknya potensibencana/ ancamanKLB gizi buruk dimasyarakat • Laporan pemberianfeedback segeraatas hasil kajian • Laporan koordinasipeningkatankewaspadaan dankesiapsiagaanmenghadapi KLBgizi buruk • Laporanpenyelenggaraanpendistribusianlogistik, makananformula dan obat-obatan kekabupaten/kota • Laporanpenyelenggaraan,pelaksanaan dalammeningkatkanjaringankewaspadaanpangan dan gizi • Laporan pemberian kesehatan dan pihak lainyang terkait • Laporan apabilateridentifikasi adanyaancaman KLB, dalamwaktu yang secepat-cepatnya memberikanperingatan kewaspadaandini KLB kepadaprogram terkait dilingkungan Dinkes/Kabkota • Laporan respon cepatuntuk penanganankasus. • Laporan pelaksanaansurveilans ketat jikaterjadi KLB • Laporan tindakan segeraKLB-gizi buruk • Laporan pelaksanaanpendistribusian logistik,makanan formula danobat-obatan ke sasaran • Laporan pelaksanaanpeningkatankewaspadaan dankesiapsiagaanmenghadapi KLB giziburuk • Laporan pelaksanaandan peningkatanjaringan kewaspadaanpangan dan gizi • Laporan untuk mendapatfeedback dan rencanatindak lanjut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 17 feedback danrencana tindak lanjut • Laporan pemberianpembinaan tekniskepada petugasterkait • Laporan monevsistem dalampenerapanpelaksanaanpedoman,pendistribusianbantuan danintervensi yangdilakukan dailapangan • Laporan pemberianpembinaan tekniskepada petugaspuskesmas dan kaderterkait • Laporan monev sistemdalam penerapanpelaksanaan pedoman,pendistribusian bantuandan intervensi yangdilakukan di lapangan 2. Pemantauanpenanggulangan giziburuk skala provinsi • Penyelenggaraanpenanggulangan gizi burukskala kabupaten/kota • Cakupan balita giziburuk mendapatperawatan 100% padatahun 2010 A. Semua balita ditimbang setiapbulan dan naik beratbadannya • Laporanpenyelenggaraanpemantauanpertumbuhan balita(0-5 th) skalaprovinsi9 Formulasipedoman danmodul pelatihanPP Balita 9 Sosialisasipedoman danmodul pelatihan 9 TOT petugaskabupatententang modul A. Semua balita ditimbangsetiap bulan dan naikberat badannya • Laporanpenyelenggaraanpemantauanpertumbuhan balita (0-5th) skala Kabupaten/kota9 Pembuatan Juknis 9 PenyelenggaraanPP Balita 9 Sosialisasi JuknisPP Balita 9 Pelatihan PP Balitabagi petugaspuskesmas dankader 9 Distribusi danmaintenance alatdan bahan (KMS, • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasillaporan kegiatan/datadengan uji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 18 pelatihan PPBalita 9 Penyediaan alatdan bahan(KMS, dacin,Tripot, ST, alatukur PB/TB,bahan KIE danR/R) 9 Supervisi danfeedback • Laporanpenyelenggaraansistim informasi giziskala provinsi9 Pengolahandata hasilpenimbanganbalita (SKDN,BGM) 9 Validasi data 9 Analisis 9 Interpretasi 9 Feedback dacin, Tripot, ST,alat ukur PB/TB,bahan KIE dan R/R) 9 Pelaksanaanpemantauanpertumbuhan diPosyandu(penimbangan,ploting BB padaKMS, Interpretasi,konseling) 9 Konfirmasi rujukanbalita dengangangguanpertumbuhan dipuskesmas 9 Konselingpertumbuhan balitadi puskesmas dansarana Yankeslainnya 9 Supervisi &feedback 9 Pembuatan Juknis 9 PenyelenggaraanPP Balita • Laporanpenyelenggaraan sistiminformasi gizi skalakabupaten/kota9 Pendataan sasaranBalita 9 Pengumpulan datahasil penimbanganbalita (SKDN, BGM) 9 Pengolahan data LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 19 hasil penimbanganbalita (SKDN, BGM) 9 Pembuatan balokSKDN di Posyandudan desa 9 Diskusi hasilpencapaian SKDN didesa 9 Validasi data hasilPP balita 9 Rencana TindakLanjut B. Semua bayi, balitadan bufas mendapatkapsul vitamin A;semua ibu hamilmendapat tablettambah darah (TTD);semua anak sekolahdi daerah endemikmendapat kapsulyodium: • Laporan pembuatanJuknis implementasipedomanpemberiansuplementasi /obatgizi • Laporan pembuatanJuknis pedomanKIE pencegahan &penanggulanganmasalah vitamin A,anemia dan GAKY • Laporan B. Semua bayi, balita danbufas mendapat kapsulvitamin A; semua ibuhamil mendapat tablettambah darah (TTD);semua anak sekolah didaerah endemikmendapat kapsulyodium: • Laporan implementasipedoman pemberiansuplementasi /obat gizi. • Laporan implementasipedoman KIE(pemasaran sosial)distribusi kapsul vitaminA, TTD dan garamberyodium • Laporan peningkatankapasitas SDM dalamprogram suplementasiKapsul Vitamin A danTTD pada masyarakat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 20 peningkatankapasitas SDMdalam programsuplementasikapsul vitamin Adan TTD baik padapetugas kesehatandan lintas sektor • Laporan advokasidan sosialisasiprogrampencegahan danpenanggulanganmasalah vitamin A,GAKY dan garamberyodium • Laporan penyiapandan penyediaansuplementasi/obatgizi • Laporanpenyediaan biayaoperasionaldistribusi obat gizi • Laporanpenyediaan materiKIE (Vit. A, anemia& garamberyodium) • Laporanpemantauan dansupervisiManajemensuplementasi/obatgizi & Implementasiprogram. • Laporan sosialisasiprogram pencega handan penanggulanganmasalah vitamin A,GAKY dan garamberyodium • Laporan penyediaansuplementasi/obat gizi • Laporan penyediaanbiaya operasionaldistribusi obat gizi dansweeping • Laporan penyediaanmateri KIE (Vit A ,anemia dan garamberyodium) • Laporan pemantauanmanajemensuplementasi/obat gizi,garam beryodium, danImplementasi program C. 80% bayi yang C. 80% bayi yang berusia • Pemeriksaan terhadap LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 21 berusia 0-6 bulandiberi Air Susu Ibu(ASI) secaraEksklusif • Laporan formulasipedomanpelaksanaanpeningkatanpemberian ASI • Laporan sosialisasiPP berkaitan denganpemberian ASIsecara ekslusif danstrategi nasionalPMBA • Laporan pelatihankonseling menyusui • Laporan pengadaanmateri KIEpemberian ASIsecara ekslusif danstrategi nasionalPMBA • Laporan pembinaanteknis • Laporanpemantauanimplementasipemberian ASI danstrategi nasionalPMBA • Pelaporanimplementasipemberian ASI danstrategi nasionalPMBA 0-6 bulan diberi Air SusuIbu (ASI) secaraEksklusif • Laporan formulasipetunjuk teknispeningkatan pemberianASI • Laporan pelaksanaankegiatan peningkatanpemberian ASI • Laporan pelatihankonseling menyusui • Laporan pendistribusianmateri KIE pemberian ASIsecara ekslusif danstrategi nasional PMBA • Laporan pelaksanaankonseling menyusui • Laporan pemantauanimplementasi pemberianASI dan strategi nasionalPMBA • Pelaporan implementasipemberian ASI danstrategi nasional PMBA laporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 22 D. Semua bayi dananak berusia 6-24bulan dari keluargamiskin mendapatMakananPendamping AirSusu Ibu (MP-ASI) : • Laporan formulasipedomanpelaksanaanpemberian MP-ASI • Laporan sosialisasipemberian MP-ASI • Laporan penyusunanmateri KIEpemberian MP-ASI • Laporan pembinaanteknis • Laporanpemantauanimplementasipemberian MP-ASI • Pelaporanpemberian MP-ASI D. Semua bayi dan anakberusia 6-24 bulan darikeluarga miskinmendapat MakananPendamping Air SusuIbu (MP-ASI) : • Laporan formulasipetunjuk teknispemberian MP-ASI • Laporan pelaksanaanpemberian MP-ASI • Laporan pendistribusianmateri KIE pemberianMP-ASI • Laporan pelaksanaanpemberian MP-ASI(pendataan sasaran,pendistribusian) • Laporan pemantauanimplementasi pemberianMP-ASI • Pelaporan pemberianMP-ASI • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan E. Semua Puskesmasdan RS mampumelakukantatalaksana giziburuk sesuai denganstandar • Laporanpenyusunanstandar, pedomandan prosedur E. Semua Puskesmas danRS mampu melakukantatalaksana gizi buruksesuai dengan standar • Laporan penyusunanstandar, pedoman danprosedur (manajemendan teknisi):9 Penyelenggaraanpedoman dan standar • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 23 (manajemen danteknis) : 9 Penyelenggaraan standarisasi,pedoman danstandar teknis,pengendalian &pengawasanskala propinsi • Laporanpeningkatankapasitas SDMtenaga kesehatandan masyarakat : 9 Penyelenggaraan peningkatankapasitas SDM(tenagakesehatan danmasyarakat) 9 pemantauanpasca pelatihanskala provinsi • Laporan sosialisasidan advokasi : 9 Koordinasi,penyelenggaraan sosialisasi danadvokasi 9 pemantauansosialisasi skalapropinsi • Laporan penyiapan teknis, pengendalian& pengawasan skalakabupaten/kota • Laporan Peningkatankapasitas SDM tenagakesehatan danmasyarakat :9 Penyelenggaraanpeningkatankapasitas SDM(tenaga kesehatandan masyarakat : pemantauanpasca pelatihanskalakabupaten/kota Koordinasi untukmenunjuk calonpeserta Penerapan danpemanfaatanpengetahuansecara teknisskalakabupaten/kota • Laporan sosialisasi danadvokasi: 9 Koordinasi untukpenyelenggaraansosialisasi danadvokasi 9 Penerapan danpemanfaatanpengetahuan secarateknis skala LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 24 dan penyediaanlogistik untukintervensi giziburuk: 9 penyelenggaraan,pendistribusian,pengendaliandan pengawasanmineral mixskala propinsi • Laporanpenyediaan biayaoperasil : 9 Penyelenggaraan perencanaan,dan pengawasanskala propinsi • Laporan penyiapandanpenyebarluasaninformasi gizi: 9 pengelolaan,perencanaan,pelaksanaan,pengendaliandan pengawasanpenyebarluasaninformasi mineralmix, standar,prosedur sertapedoman yangtelahdikembangkanuntuk skala kabupaten/kota • Laporan penyiapan danpenyediaan logistik untukintervensi gizi buruk: 9 penyelenggaraanpendistribusian,pengendalian danpengawasan mineralmix untuk penggunalangsung di rumahsakit – rumah sakitatau Puskesmas RI,TFC atau CFC • Laporan penyediaanbiaya operasional: 9 Penyelenggaraa, danpengawasan skalakabupaten/kota • Laporan penyiapan danpenyebarluasan informasigizi: 9 pengelolaan,perencanaan,pelaksanaan,pengendalian danpengawasanpenyebarluasaninformasi mineral mix,standar, prosedurserta pedoman yangtelah dikembangkanuntuk skalakabupaten LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 25 propinsi. • Laporanpengelolaanpenyebarluasaninformasi gizi skalanasional: 9 Pelaksanaanpedoman,pengendaliandan pengawasanpenyebarluasaninformasi giziskala propinsi • Laporan pengelolaanpenyebarluasan informasigizi skala nasionall: • Pelaksanaanpedoman,pengendalian danpengawasanpenyebarluasaninformasi gizi skalakabupaten/kota 4) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Bimbingan danpengendalianpelayanan kesehatanhaji skala provinsi 1. Penyelenggaraankesehatan haji skalakabupaten/kota • Cakupan mendapatpelayanan kesehatan100% pada tahun 2010 • Laporan bimbingandan pengendalianpelaksanaankebijakan, norma,standar,prosedur,pedoman, juklak danjuknis, SISKOHATpelayanankesehatan haji • Laporanpenyusunanperencanaananggaran dankeuangan tingkat • Laporan pelaksanaankebijakan, norma,standar, prosedurpedoman, juklak danjuknis, SISKOHATpelayanan kesehatanhaji • Laporan penyusunanperencanaan anggarandan keuangan tingkatKabupaten/Kota • Laporan penyiapan SDMmelalui pelatihan teknispengelola tingkat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 26 provinsi • LaporanpengembanganSDM pengelola dantenaga kesehatanhaji melalui pelatihanteknis pengelola dantenaga kesehatanhaji tingkat Propinsi • Laporan distribusilogistik vaksin keKabupaten/Kota • Laporan perekrutan,pelatihan danpenggerakkanpetugas TKHD kloterpropinsi • Laporan penyiapanasrama perjalananke Embarkasi/Debarkasi • Laporanpelaksanaan dankoordinasioperasionalkesehatan haji padaperjalanan menujuEmbarkasi/Debarkasi • LaporanpelaksanaanSISKOHATkesehatan hajiPropinsi • Laporan pembinaan,pengawasan,pengendalian Kabupaten/Kota • Laporan distribusi vaksinmeningitis dan saranaprasarana pendukung kerumah sakit danpuskesmas • Laporan perekrutan,pelatihan danpenggerakkan petugasTKHD kloterKabupaten/Kota • Laporan penyiapanasrama perjalanan keEmbarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaandan koordinasioperasional kesehatanhaji pada perjalananmenujuEmbarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaanSISKOHAT kesehatanhaji Kabupaten/kota/Unitpelayanan • Laporan pembinaan,pengawasan,pengendalianSISKOHAT kesehatanhaji Unit pelayanan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 27 SISKOHATkesehatan hajiKabupaten/Kota 2. Pengelolaan pelayanankesehatan rujukansekunder dan tersiertertentu 2. Pengelolaan pelayanankesehatan dasar danrujukan sekunder skalaKabupaten/Kota • Cakupan mendapatpelayanan kesehatan100% pada tahun 2010 • Laporan bimbingandan pengendalianpelaksanaankebijakan, norma,standar, prosedur,pedoman, juklak danjuknis pelayanankesehatan dasar,serta sistem rujukandengan kemampuanpelayanan sekunderdan tersier • Laporanpengelolaan rujukansekunder dan tersiertertentu yangmembutuhkanpelayanankesehatan tertentudengan kompetensisesuai dengan iptekkedokteranspesialistik dansubspesialistik • Laporan bimbingandan pengendalianpelayanankesehatan tingkatpropinsi dankabupaten/kota • Laporan monevpelayanankesehatan rujukansekunder dan tersier • Laporan pelaksanaankebijakan, norma,standar, prosedurpedoman, juklak danjuknis pelayanankesehatan dasar, sistemrujukan dengankemampuan pelayanansekunder. Penetapankebijakan, norma,standar prosedur dankriteria pelayanankesehatan berdasarkebijakan provinsi • Laporan pengelolaanpelayanan kesehatandasar dan rujukansekunder • Laporan bimbingan danpengendalian pelayanankesehatan dasar danrujukan sekunder • Laporan monevpelayanan kesehatandasar dan rujukansekunder • Laporan pelaporan,kompilasi datapelayanan kesehatandasar dan rujukansekunder • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 28 tertentu • Laporan pelaporan,kompilasi datapelayanankesehatan rujukansekunder dan tersiertertentu 3. Bimbingan danpengendalian upayakesehatan pada daerahperbatasan, terpencil,rawan dan kepulauanskala provinsi 3. Penyelenggaraan upayakesehatan pada daerahperbatasan, rawan dankepulauan skalakabupaten/kota • Cakupan kunjungan ibuhamil K4 • Cakupan komplikasikebidanan yangditangani • Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan • Cakupan pelayanannifas • Cakupan neonataldengan komplikasi yangditangani • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan desa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI) • Cakupan pelayanananak balita • Cakupan pemberianmakanan pendampingASI pada anak usia 6-24bulan keluarga miskin • Cakupan Balita giziburuk mendapatperawatan. • Cakupan penjaringankesehatan siswa SD dan • Laporanpenyusunan danpenetapankebijakan/NSPKupaya pelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporanpenyusunanpengembanganrencana upayapelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporan sosialisasi,Advokasi dankoordinasi LP, LS,LSM, swasta danmasyarakat terkaitkebijakan upayapelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dan • Laporan penyusunandan penetapankebijakan/ NSPK upayapelayanan kesehatanpada daerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota • Laporan penyusunanpengembangan rencanaupaya pelayanankesehatan pada daerahtertinggal, perbatasandan kepulauan skalakabupaten/kota • Laporan sosialisasi,Advokasi dan koordinasiLP, LS, LSM, swastadan masyarakat terkaitkebijakan upayapelayanan kesehatanpada daerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota • Laporan bimbinganteknis, monitoring danevaluasi terhadap upayapelayanan kesehatanpada daerah tertinggal, • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 29 setingkat. • Cakupan peserta KBAktif • Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit. • Cakupan pelayanankesehatan dasarmasyarakat miskin • Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin • Cakupan pelayanangawat darurat level 1yang harus di berikansarana kesehatan (RS)di Kabupaten/kota • Cakupan desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi <24 jam • Cakupan Desa SiagaAktif kepulauan skalapropinsi • Laporan bimbinganteknis, monitoringdan evaluasiterhadap upayapelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporanpengembangansumberdayamanusiapengelolaanpelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporanpengembanganteknologi daninformasi pelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporan kajianpengelolaan/manajemen mutupelayanankesehatan pada perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota • Laporan pengembangansumberdaya manusiapengelolaan pelayanankesehatan pada daerahtertinggal, perbatasandan kepulauan skalaKabupaten/kota • Laporan pengembanganteknologi dan informasipelayanan kesehatanpada daerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota • Laporan kajianpengelolaan/manajemenmutu pelayanankesehatan pada daerahtertinggal, perbatasandan kepulauan skalakabupaten/kota • Laporan fasilitasi danpenyelenggaraanpemenuhan sumberdayaupaya pelayanankesehatan pada daerahtertinggal, perbatasandan kepulauan skalakabupaten/kota LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 30 daerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi • Laporan fasilitasidanpenyelenggaraanpemenuhan sumberdaya upayapelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalapropinsi 4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi saranakesehatan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi saranakesehatan sesuaiperaturan perundang-undangan • Cakupan pelayananregistrasi, akreditasi,sertifikasi saranakesehatan sesuai NSPK
• Laporan pemberianrekomendasiregistrasi rumahsakit • Laporan registrasilaboratoriumkesehatan kelaspratama, saranaradiologi diagnostik,UTD Pembina; • Laporan monitoringevaluasi registrasisarana kesehatanseluruh kabupaten diwilayah kerjaprovinsi; • Laporan pembinaanregistrasi saranakesehatan seluruhkabupaten di wilayah
• Laporan registrasipraktek mandiri tenagamedis dan keperawatan,keterapian fisik, praktekberkelompok tenagamedis dan keperawatan,keterapian fisik, rumahbersalin, klinikumum/spesialis, saranaradiologi diagnostik,UTDC, • Laporan monitoringevaluasi registrasisarana kesehatanwilayah kerjakabupaten/kota; • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 31 kerja provinsi
• Laporanpelaksanaanakreditasi praktekmandiri tenagamedis dankeperawatan,praktekberkelompoktenaga medis dankeperawatan,rumah bersalin,klinikumum/spesialis • Laporan bimbingandan pengawasanakreditasi saranakesehatan seluruhkabupaten diwilayah kerjaprovinsi • Laporan pemberianrekomendasiakreditasi saranakesehatan • Laporan monitoringdan evaluasiakreditasi saranakesehatan seluruhkabupaten diwilayah kerjaprovinsi.
• Laporan pengajuanpermohonan untukakreditasi saranakesehatan • Laporan monitoring danevaluasi akreditasisarkes di wilayahkabupaten/kota • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan
• Laporan pemberian
• Laporan usulan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 32 rekomendasipermohonansertifikasipenetapan/peningkatan kelas RS &Laboratoriumkesehatan tingkatPropinsi • Laporanpengawasan ditingkat Provinsi permohonan sertifikasipenetapan/peningkatankelas RS & labkes TkKabupaten/kota • Laporan monitoring danevaluasi sertifikasi ditingkat kabupaten/kota (output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 5.a. Pemberian rekomendasi izinsarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah danprovinsi • Cakupan pendiriansarana kesehatan • Laporanrekomendasi izinmendirikan saranakesehatan • Laporanrekomendasi izinpenyelenggaraan • Laporan monitoringdan evaluasi • Laporan rekomendasiizin mendirikan saranakesehatan • Laporan rekomendasiizin penyelenggaraan • Laporan monitoring &evaluasi • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputirumah sakit pemerintahKelas B nonpendidikan, rumah sakitkhusus, rumah sakitswasta serta saranakesehatan penunjangyang setara 5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakitswasta yang setara,praktik berkelompok,klinik umum/spesialis,rumah bersalin, klinikdokter keluarga/doktergigi keluarga, kedokterankomplementer, danpengobatan tradisional,serta sarana penunjangyang setara • Cakupan pendiriansarana kesehatan • Laporan penetapanizin mendirikan,setelah mendapatrekomendasiDepartemenKesehatan 9 Laporanpemberian izinpenyelenggaraan 9 Laporanpengawasan 9 Laporanrekomendasi izinmendirikan 9 Laporanrekomendasi izin • Laporan Usulan izinmendirikan saranakesehatan • Laporan monitoring danevaluasi • Laporan penetapan izinmendirikan • Laporan penetapan izinpenyelenggaraan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 33 penyelenggaraan 9 Laporanpengawasan b. PEMBIAYAAN KESEHATAN1) PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan,bimbingan,pengendalian jaminanpemeliharaankesehatan skalaprovinsi 1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan jaminanpemeliharaan kesehatansesuai kondisi lokal • Cakupan pelayanankesehatan dasarmasyarakat miskin • Laporan pengelolaan/penyelenggaraan,bimbingan,pengendalian jaminanpemeliharaankesehatan skalaprovinsi • Laporan pengelolaan/penyelenggaraan,jaminan pemeliharaankesehatan sesuai kondisilokal • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 1.b. Bimbingan dan pengendalianpenyelenggaraanjaminan pemeliharaankesehatan nasional(Tugas Pembantuan) 1.b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatannasional (TugasPembantuan) • Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masayarakatmiskin 100% pada tahun2015 • Laporan bimbingandan pengendalianpenyelenggaraanjaminanpemeliharaankesehatan nasional : a. Laporanbimbingan danpengendalianpelaksanaankebijakan, norma,standar,prosedur,pedoman, juklakdan juknis bidang • Laporanpenyelenggaraanjaminan pemeliharaankesehatan nasional : a. Laporan pelaksanaankebijakan, norma,standar,prosedur,pedoman, juklak danjuknis bidang jaminanpemeliharaankesehatan. b. Laporanpenyelenggaraanjaminan pemeliharaan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 34 jaminanpemeliharaankesehatan. b. Laporanpenyelenggaraanjaminanpemeliharaankesehatan tingkatprovinsi. c. Laporanpenetapansasarankepesertaanjaminanpemeliharaankesehatan tingkatprovinsi d. Laporanpenetapan paketpemeliharaanjaminanpemeliharaankesehatanprovinsi e. Laporanpenetapanjaringan PPKjaminanpemeliharaankesehatanprovinsi f. Laporanpenetapan BadanPenyelenggarajaminanpemeliharaankesehatan kesehatan tingkatkabupaten/kota.
Laporan penetapanpaket pemeliharaanjaminan pemeliharaankesehatankabupaten/kota e. Laporan penetapanjaringan PPK jaminanpemeliharaankesehatankabupaten/kota.
Laporan penetapansumber dan alokasipembiayaan jaminanpemeliharaankesehatankabupaten/kota h. Laporan penetapanbesaran iuran/premijaminan pemeliharaankesehatankabupaten/kota
Laporanpenetapansumber danalokasipembiayaanjaminanpemeliharaankesehatanprovinsi h. Laporanpenetapanbesaraniuran/premijaminanpemeliharaankesehatanprovinsi i. Laporanpelaksanaanpeningkatankapasitas SDMpenyelenggaraanjaminanpemeliharaankesehatan j. Laporanpelaksanaankoordinasi,sosialisasi danadvokasi jaminanpemeliharaankesehatan k. Laporanpelaksanaanmonitoring danevaluasi jaminan kesehatan
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN1) PENINGKATAN JUMLAH MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penempatan tenagakesehatan strategis,pemindahan tenaga tertentu antarkabupaten/kota skalaprovinsi 1. Pemanfaatan tenagakesehatan strategis • Cakupan pertolonganoleh tenaga kesehatanstrategis • LaporanPerencanaankebutuhan tenagakesehatanstrategisskala provinsi:9 Mengumpulkandata keadaantenagakesehatanstrategis di Provinsi 9 Menghitungkebutuhantenagakesehatanstrategis diwilayah Propinsi 9 Melaporkankebutuhantenagakesehatanstrategis kePusat • Laporanpelaksanaankebijakan/pedomanpelaksanaan :9 Laporan • Laporan perencanaankebutuhan tenagakesehatan strategisskala kabupaten:9 Mengumpulkan datakeadaan tenagakesehatan strategis 9 Menghitungkebutuhan tenagakesehatan strategisdi wilayahkabupaten/kota 9 Melaporkankebutuhan tenagakesehatan strategiske propinsi • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 37 pelaksanaanpengadaantenagakesehatanstrategis melaluipendidikantenagakesehatanstrategis sesuaikebutuhan 2. Pendayagunaantenaga kesehatan skalaprovinsi 2. Pendayagunaan tenagakesehatan skalakabupaten/kota • Cakupan pertolonganoleh tenaga kesehatan • Laporan penetapanjenis tenagakesehatan makroskala provinsi • Laporan penyusunanjenis tenagakesehatan makroskalaprovinsi/kabupaten/kota • Laporan koordinasidalam perencanaankebutuhan tenagakesehatan strategisskalaprovinsi/kabupaten/kota • Laporan penyusunanperencanaankebutuhan tenagakesehatan strategisskalaprovinsi/kabupaten/kota • Laporan pemberianbantuan/bimbinganteknis (kepada • Laporan penetapan jenistenaga kesehatan strategisskala kabupaten/kota. • Laporan penyusunan jenistenaga kesehatan strategisskala kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalamperencanaan kebutuhantenaga kesehatanstrategis skalakabupaten/kota(pada/antar tingkatwilayah kecamatan dantingkat organisasi,misalnya RS, puskesmas)yang tepat guna sesuaidengan kebijakan yangditetapkan • Laporan penyusunanperencanaan kebutuhantenaga kesehatanstrategis skalakabupaten/kota(pada/antar tingkatwilayah kecamatan dantingkat organisasi,misalnya RS, puskesmas • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 38 Pemdakabupaten/kotadalam menyusunperencanaankebutuhan tenagakesehatan strategisskala provinsi • Laporan penyusunanpedomanpelaksanaanrekrutmen, seleksi,penempatan,manajemenpengembangan karir,pola/sistemremunerasi, sisteminsentif, sistemmanajemen kinerjadan penghargaan,peningkatan mutu,distribusi dan sisteminfomasi tenagakesehatan makroskala provinsi • Laporan koordinasidalam pemenuhankebutuhan danpendayagunaantenaga kesehatanstrategis skalaprovinsi • Laporan koordinasidalam pengadaantenaga kesehatanstrategis skalaprovinsi khususnyauntuk jenis tenaga • Laporan pemberianbantuan/ bimbinganteknis ( technical assistance) dalam menyusun perencanaankebutuhan tenagakesehatan strategis skalakabupaten/kota(pada/antar tingkatwilayah kecamatan dantingkat organisasi,misalnya RS, puskesmas) • Laporan pengelolaanpelaksanaan rekrutmen,seleksi, penempatan,manajemenpengembangan karir,pola/sistem remunerasi,sistem insentif, sistemmanajemen kinerja danpenghargaan,peningkatan mutu,distribusi dan sistemtenaga kesehatan makroskala kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalampemenuhan kebutuhandan pendayagunaantenaga kesehatanstrategis skalakabupaten/kota • Laporan koordinasi dalampengadaan tenagakesehatan strategis skalakabupaten/kotakhususnya untuk jenistenaga yang tidak LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 39 yang tidak tersedia(tidak diproduksi) didaerah setempat • Laporan pemberianbantuanpemerintahan daerahkabupaten/kotasecara teknis( technical assisstance ) dalam melaksanakanberbagaikebijakan/pedomanpendayagunaantenaga kesehatanstrategis skalanasional (pada/antarberbagai jenjangpemerintahan) yangtepat guna. • Laporan penyusunandan penetapanpedomanpelaksanaan monevmonitoring danevaluasipendayagunaantenaga kesehatanmakro skala provinsi • Laporan bersama-sama denganpemerintah danpemerintahan daerahkabupaten/kotamelakukan monitoring(pemantauan) danevaluasi tersedia (tidak diproduksi)di daerah setempat • Laporan pemberianbantuan kecamatansecara teknis ( technical assisstance ) dalam melaksanakan berbagaikebijakan/pedomanpendayagunaan tenagakesehatan strategis skalakabupaten/kota (padatingkat wilayahkecamatan dan tingkatorganisasi, misalnya RS, puskesmas) yangtepat guna. • Laporan penyusunan danpenetapan pedomanpelaksanaan monevpendayagunaan tenagakesehatan makro skalakabupaten/kotapada/antar tingkatwilayah kecamatan dantingkat institusi,misalnya RS, puskesmas. • Laporan bersama-samadengan pemerintah danpemerintahan daerahprovinsi melakukanmonitoring (pemantauan)dan evaluasi pendayagunan tenaga kesehatanstrategis skalakabupaten/kota(pada/antar tingkat wilayakecamatan dan tingkat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 40 pendayagunaantenaga kesehatanstrategis skalaprovinsi (pada/antarberbagai jenjangpemerintahan didaerah) yang tepatguna sesuai dengankebijakan. • Laporan penyusunankebijakanpelaksanaan organisasi, misalnya RS,puskesmas) yang tepatguna sesuai dengankebijakan. • Laporan penyusunankebijakan pelaksanaan 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota • Cakupan pertolonganoleh tenaga kesehatan • Penyelenggaraandiklat teknis &fungsional standarnasional dan lokal • Pembinaan diklatteknis danfungsional • Pengendalian diklatteknis & fungsionalmelalui akreditasipelatihan • Evaluasi diklattingkat propinsi • Penyelenggaraan diklatteknis & fungsionalstandar lokal • Pengendalian diklatteknis & fungsional • Evaluasi diklat tingkatkabupaten/kota • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi tenagakesehatan tertentuskala provinsi sesuaiperaturan perundang-undangan 4. Registrasi, akreditasi,sertifikasi tenagakesehatan tertentu skalakabupaten/kota sesuaiperaturan perundang-undangan • Cakupan jumlah tenagakesehatan yangteregistrasi, terakreditasidan bersertifikat • KoordinatorPelaksanaan prosessertifikasi. • Pelaksana prosesregistrasi bagitenaga kesehatanyang telah lulus ujikompetensi denganmengeluarkan STR • Bersama denganOrganisasi Profesitingkat Propinsi • Pelaksanaan proseslisensi/ijin tenagakesehatan • Menerbitkan Surat IjinPraktek dan Surat IjinKerja bagi tenagakesehatan yang telahmemiliki STR • Bersama denganOrganisasi Profesitingkat Kabupaten/Kotamelaksanakan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 41 melaksanakanpembinaan danpengawasan profesidi tingkat propinsi pembinaan danpengawasan profesitingkat Kabupaten /Kota 5. Pemberianrekomendasi izintenaga kesehatan asing 5. Pemberian izin praktiktenaga kesehatan asing • Cakupan jumlah tenagakesehatan asing yangmendapat izin praktek • Penilaian kelayakanpelayanankesehatan(sarana dan TKKA) • Menyiapkanrekomendasi izinpenggunaan TKKA • Melakukanpembinaan danpengawasan TKKA • Membuat laporanberkala tentangkegiatan TKKA • Pembinaan danpengawasan TKKA • Membuat Laporan. • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan d. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1) KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUT OBAT DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyediaan danpengelolaanbufferstock obat provinsi, alatkesehatan, reagensiadan vaksin lainnyaskala provinsi 1. Penyediaan danpengelolaan obatpelayanan kesehatandasar, alat kesehatan,reagensia dan vaksin skalakabupaten/kota • Cakupan jumlahketersediaan obat-obatan, alat kesehatandan vaksin • Laporanpelaksanaankebijakan, standar,norma, pedoman,kriteria dan prosedurdi bidangpenyediaan danpengelolaan obat,alat kesehatan,reagensia danvaksin di tingkatprovinsi • Laporan pelaksanaankebijakan, standar,norma, pedoman, kriteriadan prosedur di bidangpenyediaan danpengelolaan obat, alatkesehatan, reagensiadan vaksin di tingkatkabupaten / kota • Laporan bimbingan danpengendalianpelaksanaan kebijakan, • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 42 • Laporan bimbingandan pengendalianpelaksanaankebijakan, standar,norma, pedoman,kriteria dan prosedurdi bidangpenyediaan danpengelolaan obat,alat kesehatan,reagensia danvaksin skala provinsi • Laporanperencanaanestimasi kebutuhanobat, alat kesehatan,reagensia danvaksin untukpelayanankesehatan danprogram skalaprovinsi • Laporan pengadaanpenyediaan obat,alat kesehatan,reagensia dan vaksinsektor publik, yangmenjadi tanggungjawab Provinsi yaitubuffer stock, alatkesehatan,reagensia dan vaksinlainnya skalaprovinsi • Laporanpendistribusian obat,alat kesehatan, standar, norma,pedoman, kriteria danprosedur di bidangpenyediaan danpengelolaan obat, alatkesehatan, reagensiadan vaksin skalakabupaten / kota • Laporan perencanaanestimasi kebutuhan obat,alat kesehatan, reagensiadan vaksin untukpelayanan kesehatan danprogram skalakabupaten/kota • Laporan pengadaanpenyediaan obat, alatkesehatan, reagensiadan vaksin sektor publik,yang menjadi tanggungjawab Kabupaten/kotayaitu obat pelayanankesehatan dasar, alatkesehatan, reagensiadan vaksin skalakabupaten/kota • Laporan pendistribusianobat, alat kesehatanreagensia dan vaksintepat jenis, tepat jumlah,tepat waktu dan tepatsasaran untuk menjaminketersediaan danpemerataan skalakabupaten LaporanPenyimpanan Melakukan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 43 reagensia dan vaksintepat jenis, tepatjumlah, tepat waktudan tepat sasaranuntuk menjaminketersediaan danpemerataan skalaprovinsi • Laporanpenyimpanan sesuaidengan persyaratanuntuk menjaminkualitas obat, alatkesehatan,reagensia danvaksin yang akandigunakan • Laporan advokasipenggunaan obat,alat kesehatan,reagensia danvaksin secararasional denganpenerapanpelayanankefarmasian • Laporan Monitoringdan evaluasiterhadap seluruhaspek pengelolaandan penyediaanobat, alat kesehatan,reagensia danvaksin yangdilaksanakan olehkabupaten / kota penyimpanan sesuaidengan persyaratanuntuk menjamin kualitasobat,alatkesehatan,reagensiadan vaksin yang akandigunakan • Laporan penggunaanobat, alat kesehatan,reagensia dan vaksinsecara rasional denganpenerapan pelayanankefarmasian • Laporan monitoring danevaluasi terhadapseluruh aspekpengelolaan danpenyediaan obat, alatkesehatan, reagensiadan vaksin yangdilaksanakan olehpuskesmas danjaringannya LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 44 2. Sertifikasi saranaproduksi dan distribusialat kesehatan,Perbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)Kelas II 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaanfarmasi di lapangan • Cakupan jumlahketersediaan saranaproduksi dan distribusialat kesehatan • Tersedianya datadan informasinarkotika,psikotropika danprekursor farmasitingkat propinsi • Pemberian SertifikatSarana ProduksiPerusahaan RumahTangga yangmemproduksi alkesdan PKRT Kelas IItertentu • Laporan Melakukankoordinasi danpelatihanpengambilan contohalat kesehatan danPKRT Kelas I,kosmetika, makananminuman hasilindustri rumahtangga, obattradisional hasilindustri kecil obattradisional • Laporan Melakukankoordinasipengawasan danpengendalian dalamrangka pencegahandan mengatasi KLBakibat pencemaranmakanan dalamskala provinsi • LaporanTersedianya data • Tersedianya data daninformasi narkotika,psikotropika danprekursor farmasitingkat kabupaten /kota • Memberikanpenyuluhan danrekomendasi dalamrangka pemberiansertifikat saranaproduksi kepadaperusahaan rumahtangga yangmemproduksialkes/PKRT Kelas IItertentu • Laporan Melakukanpengambilan contohalat kesehatan danPKRT Kelas I,kosmetika, makananminuman hasil industrirumah tangga, obattradisional hasil industrikecil obat tradisional • Laporan Melakukanpengawasan danpengambilan samplingrangka pencegahandan mengatasi KLBakibat pencemaranmakanan dalam skalakabupaten / kota • Tersedianya data daninformasi keamanan,mutu dan manfaat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 45 dan informasikeamanan, mutudan manfaatsediaan farmasi danalat kesehatantingkat provinsi sediaan farmasi danalat kesehatan tingkatkabupaten/kota 2.b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dandistribusi sediaan farmasi • Cakupan jumlahketersediaan saranaproduksi dan distribusialat kesehatan • Laporan Pembinaandan pengawasanpelaksanaanpemeriksaan saranaproduksi dandistribusi IKOT,kosmetika golonganC, alat kesehatandan PKRT Kelas Bdan C, makanandan minumanindustri rumahtangga • Laporan Pemeriksaansetempat saranaproduksi dan distribusiIKOT, kosmetikagolongan C, alatkesehatan dan PKRTKelas B dan C,makanan dan minumanindustri rumah tangga • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 2.c. Pengawasan dan registrasi makananminuman produksi rumahtangga • Cakupan jumlahketersediaan makananminuman teregistrasiproduksi rumah tangga • Laporan Pembinaandan pengendalianpelaksanaanpengawasan danregistrasi makananminuman produksirumah tangga • Laporan Melakukanpembinaan danpengendalianpenerbitan sertifikatlaik sehat bagiprodusen makananminuman siap saji • Laporan koordinasipengawasan danpengendalian dalamrangka penggunaan • Laporan Pelaksanaanpengawasan danregistrasi makananminuman produksi rumahtangga • Laporan PelaksanaanPenyuluhan Keamananmakanan minumandalam rangka SertifikasiProduksi makananminuman Industri RumahTangga • Laporan Menerbitkansertifikat laik sehat bagiprodusen makananminuman siap saji • Laporan Melakukanpengawasan dan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 46 bahan tambahanyang dilarangtermasuk cemaranmikroba patogendalam makananminuman produksirumah tangga skalaprovinsi pengendalian dalamrangka penggunaanbahan tambahan yangdilarang termasukcemaran mikrobapatogen dalam makananminuman produksirumah tangga skalakabupaten / kota 2.d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I • Cakupan jumlahketersediaan alatkesehatan dan PKRTKelas I • Laporan supervisipelaksanaanpemberian sertifikatsarana produksiperusahaan rumahtangga alatkesehatan danPKRT Kelas Itertentu • Laporan pemberiansertifikat penyuluhan dalam rangka pemberiansertifikat sarana produksikepada perusahaanrumah tangga yangmemproduksi alatkesehatan/PKRT kelas Itertentu • Laporan sertifikat Kelas Isarana produksi kepadaperusahaan rumahtangga yangmemproduksi alkes /PKRT Kelas I tertentu • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan 3.a. Pemberian rekomendasi izinindustri komoditikesehatan, PBF danPedagang Besar AlatKesehatan (PBAK) 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAKdan Industri Kecil ObatTradisional (I KOT) • Cakupan jumlah izinPBF Cabang, PBAKdan Industri Kecil ObatTradisional (IKOT) • Pemberianrekomendasi IzinUsaha IndustriFarmasi • Pemberianrekomendasi IzinIndustri ObatTradisional • Pemberianrekomendasi IzinProduksi Kosmetika • Pemeriksaansetempat bersama • Pemeriksaan setempatsarana produksikosmetika golongan C • Pemeriksaan setempatsarana bersamadengan provinsi • Pemeriksaan setempatsarana bersamaprovinsi • Pemeriksaan setempatsarana dalam rangkapemberianrekomendasi • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 47 denganKabupaten/kota • Rekomendasisertifikasi saranaproduksi Alkes danPKRT Kelas Bdan C • Pemberianrekomendasi izinIndustri Bahan BakuFarmasi • Pemberianrekomendasi izinPedagang BesarFarmasi danPedagang BesarBahan Baku Farmasi • Pemeriksaansetempat bersamadenganKabupaten/kota • Pemberianrekomendasi izinPAK • PemberianRekomendasi dalamrangka pemberianizin importirprodusen • PemberianRekomendasi dalamrangka pemberianizin importir Terdaftar • Pemberianrekomendasi dalamrangka pemberianizin importir /eksportirobat narkotika, • Pemeriksaan setempatsarana dalam rangkapemberianrekomendasi • Pemeriksaan saranadalam rangkapemberianrekomendasi • Pemberianrekomendasi ijindistribusi untuk cabangdan Sub PAKberdasarkan hasilpemeriksaan setempatsarana • Melakukan BindalwasIndustri Rumah Tanggadan PKRT • Monitoring danpembinaan terhadapsarana produksi dandistribusi alatkesehatan dan PKRTtingkat kabupaten/kota LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 48 psikotropika danprekursor farmasi • Pemberian izindistribusi untukCabang dan SubPAK • KoordinasipelaksanaanBindalwas IndustriRumah TanggaAlkes dan PKRT • Pelaksanaan dankoordinasimonitoring danpembinaanterhadap saranaproduksi dandistribusi alatkesehatan dan PKRTtingkat provinsi 2.b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT 3.b. Pemberian izin apotik, toko obat • Cakupan jumlah izinPBF Cabang, PBAKdan Industri Kecil ObatTradisional (IKOT) • Pemberian izin PBFCabang dan IKOT • Bimbingan danpengendalianpelaksanaankebijakan perizinanApotik dan TokoObat • Pemeriksaan setempatdan pemberianrekomendasi izin PBFCabang dan IKOT • Pemberian izin apotik,toko obat • Pemeriksaan setempatApotik dan Toko Obatdalam rangka pemberianizin • Pemberian izin Apotikdan Toko Obat • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1) PEMBERDAYAAN INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP SEHAT dAN PENGEMBANGAN UPAYA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 49 KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraanpromosi kesehatanskala provinsi 1. Penyelenggaraan promosikesehatan skalakabupaten/kota • Cakupan desa siagaaktif 80% pada tahun2015 • Laporanpengumpulan data,mengolah, analisisdan menyajikan datadari survei cepatPHBS skala provinsi. • Laporan penetapanprioritas masalah-masalah kesehatansetempat yang akanditangani/intervensiskala provinsi. • Laporan penetapanwaktu/jadwalpelaksanaanpromosi danpemberdayaanmasyarakat yangterfokus padamasalah-masalahkesehatan prioritas.Hal ini dapatdilakukan denganterlebih dahulumenganalisis secaraepidemiologismasing-masingmasalah kesehatandan menetapkanpola kejadianmenurut waktu,tempat dan orangskala provinsi. • Laporan pengumpulandata, mengolah, analisisdan menyajikan datadari survei cepat PHBSskala kabupaten/kota. • Laporan penetapanprioritas masalah-masalah kesehatansetempat yang akanditangani/intervensiskala kabupaten/kota. • Laporan penatapanwaktu/jadwalpelaksanaan promosidan pemberdayaanmasyarakat yangterfokus pada masalah-masalah kesehatanprioritas. Hal ini dapatdilakukan denganterlebih dahulumenganalisis secaraepidemiologis masing-masing masalahkesehatan danmenetapkan polakejadian menurut waktu,tempat dan orang skalakabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanmelatih,mengawasi,membimbing danmengevaluasi pertugas- • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 50 • Laporanpelaksanaanmelatih,mengawasi,membimbing danmengevaluasipertugas-petugaskesehatan di unit-unit operasionaldalam melaksanakanpromosi kesehatandan pemberdayaanmasyarakat untuksubstansi programkesehatan prioritasskala provinsi. • Laporan membantudan memfasilitasipetugas-petugaskesehatan di unit-unit operasionaldengansarana/mediakomunikasi yangsesuai untukpelaksanaanpromosi danpemberdayaanmasyarakat (mis.dgn menyediakanlembar balik/mediacetak, mediaelektronik, CD sertaprototipe medialainnya). Untuk inisecara bertahapdikembangkankemampuan petugas petugas kesehatan diunit-unit operasionaldalam melaksanakanpromosi kesehatan danpemberdayaanmasyarakat untuksubstansi programkesehatan prioritasskala kabupaten/kota. • Laporan membantu danmemfasilitasi petugas-petugas kesehatan diunit-unit operasionaldengan sarana/mediakomunikasi yang sesuaiuntuk pelaksanaanpromosi danpemberdayaanmasyarakat (mis. dgnmenyediakan lembarbalik/media cetak, mediaelektronik, CD sertaprototipe media lainnya).Untuk ini secarabertahap dikembangkankemampuan petugasdalam memproduksimedia (cetak danelektronik) skalakabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanbina suasana danadvokasi di tingkatkabupaten/kota • Laporan pelaksanaanpemberdayaanmasyarakat di LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 51 dalam memproduksimedia (cetak danelektronik) skalaprovinsi. • Laporanpelaksanaan binasuasana danadvokasi di provinsidan tingkatkabupaten/kota • Laporanpelaksanaanpemberdayaanmasyarakat diprovinsi,kabupaten/kota dankecamatan dandesa. kabupaten/kota dankecamatan dan desa. f. MANAJEMEN KESEHATAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Bimbingan danpengendalian norma,standar, prosedur, dankriteria bidangkesehatan • Penyelenggaraan,bimbingan danpengendalianoperasionalisasi bidangkesehatan • Cakupan desa siagaaktif 80% pada tahun2015 • Laporan bimbingandan pengendaliannorma, standar,prosedur, dan kriteriabidang uapayakesehatan,pembiayaankesehatan, sumberdaya manusiakesehatan, obat danperbekalan • LaporanPenyelenggaraan,bimbingan danpengendalianoperasionalisasi bidangupaya kesehatan, ,pembiayaan kesehatan,sumber daya manusiakesehatan, obat danperbekalan kesehatan,perberdayaan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 52 kesehatan,perberdayaanmasyarakat sertamanajemenkesehatan :9 Bimbingan danpengendaliannorma, standar,prosedur, dankriteria dalamPengelolaan danPenyelenggaraanPerumusanKebijakanPembangunanKesehatan skalaProvinsi 9 Melakukanbimbingan,supervisi,fasilitasi,advokasi,konsultasi,monitoring danevaluasiPengkajianKebijakanPembangunanKesehatan 9 Menyiapkansumber dayamanusia untukmengikutipeningkatankapasitas dalampengkajiankebijakan masyarakat sertamanajemen kesehatan9 Penyelenggaraan,bimbingan danpengendalianoperasionalisasidalam PengelolaandanPenyelenggaraanPerumusanKebijakanPembangunanKesehatan skalaKabupaten/Kota 9 Melakukankonsultasi, advokasi,monitoring danevaluasi PengkajianKebijakanPembangunanKesehatan. 9 Menyiapkan sumberdaya manusia untukmengikutipeningkatankapasitas dalampengkajiankebijakanpembangunnkesehatan 9 Meningkatkandukunganpembiayaan dansarana untukpelaksanaanpengkajiankebijakan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 53 pembangunnkesehatan 9 Meningkatkandukunganpembiayaan dansarana untukpelaksanaanpengkajiankebijakanpembangunnkesehatan skalaProvinsi 9 Melaksanakanmetode danteknik pengkajiankebijakanpembangunankesehatan 9 Mengembangkanjejaringpengkajiankebijakanpembangunankesehatan skalaProvinsi 9 Menyusunkebijakanperencanaanbidang kesehatanprovinsi 9 Koordinasi dansinkronisasiperencanaan dananggaran bidangkesehatanprovinsi 9 Perencanaan pembangunnkesehatan skalaKabupaten/Kota 9 Melaksanakanmetode dan teknikpengkajiankebijakanpembangunankesehatan 9 Mengembangkanjejaring pengkajiankebijakanpembangunankesehatan skalaKabupaten/Kota 9 Menyusunperencanaan bidangkesehatankabupaten/kota 9 Koordinasi dansinkronisasiperencanaan dananggaran bidangkesehatankabupaten/kota 9 Perencanaanoperasional bdiangkesehatan skalaKabupaten/kotasesuai dan selarasdengan kebijakannasional danprovinsi 9 Monitoring danevaluasipelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 54 strategis bidangkesehatan skalaprovinsi sesuaidan selarasdengan kebijakannasional 9 Monitoring danevaluasipelaksanaanprogram dananggaran skalaprovinsi program dananggaran skalakabupaten/kota 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraanpenelitian danpengembangankesehatan yangmendukung perumusankebijakan provinsi 1. Penyelenggaraanpenelitian danpengembangan kesehatanyang mendukungperumusan kebijakankabupaten/kota 9 Cakupan desa siagaaktif 80% pada tahun2015 • Menyusun proposal/protokol litbangkessesuai agendalitbangkes • Melaksanakanlitbangkes sesuaibaku ilmiah danbaku etika • Translate results ofresearch into action • Kajian hasilpenelitian danpenyusunanringkasan eksekutifuntuk pengambilkeputusan danpelaksana program • Memfasilitasi • Menyusun proposal/protokol litbangkessesuai agendalitbangkes • Melaksanakanlitbangkes sesuai bakuilmiah dan baku etika • Translate results ofresearch into action • Kajian hasil penelitiandan penyusunanringkasan eksekutifuntuk pengambilkeputusan danpelaksana program • Memfasilitasi publikasihasil litbangkes • Memanfaatkan sumber • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 55 publikasi hasillitbangkes • Memfasilitasi HKIbagi litbangkes yanghasilnya menjadisumber dayaproduk/ proses • Memanfaatkansumber dayalitbangkes secaraefektif dan efisien • Menginisiasi,membina danmengembangkanjejaring litbangkes • Memfasilitasipublikasi hasillitbangkes • Memfasilitasi HKIbagi litbangkes yanghasilnya menjadisumber dayaproduk/ proses • Menciptakanhubungan baikdengan semuasimpul dan mitralitbangkes • Menyediakan sistempenghargaankepada lembagalitbangkes, penelitidan fungsionallitbang iptekkes lain • Menyediakan sistemrekrutmen danpengembangan daya litbangkes secaraefektif dan efisien • Memfasilitasipelaksanaan litbangkes • Melaksanakan advokasiuntuk mendapatdukungan pelaksanaanlitbangkes • Menciptakan hubunganbaik dengan semuasimpul dan mitralitbangkes • Menyediakan sistempenghargaan kepadalembaga litbangkes,peneliti dan fungsionallitbang iptekkes lain • Menyediakan sistemrekrutmen danpengembangan SDMlitbangkes • Menjamin ketersediaandan kesinambungan dana litbangkes sesuaiagenda litbangkes LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 56 SDM litbangkes • Menjaminketersediaan dankesinambungandana litbangkessesuai agendalitbangkes 3) KERJASAMA LUAR NEGERI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraankerjasama luar negeriskala provinsi 1. Penyelenggaraankerjasama luar negeriskala kabupaten/kota • Cakupan kerjasamabidang kesehatanmeningkat • Laporan fasilitasipersiapan &penyusunan rencanaDRPHLN tingkatprovinsi dankabupaten/kota • Laporanpelaksanaankoordinasipenyusunan rencanaDRPHLN tingkatprovinsi dankabupaten/kota • Laporanpelaksanaanpendampingan &advokasi kepadaBappeda dan DPRD • Melakukan evaluasiperencanaanDRPHLN tingkatprovinsi • Laporan persiapan danpenyusunan rencanaDRPHLN • Laporan pelaksanaankoordinasi penyusunanrencana DRPHLN dilingkunfan DinasKesehatankabupaten/kota • Laporan pelaksanaanevaluasi perencanaanDRPHLN tingkatkabupaten/kota • Laporan pelaksanaanusulan DRPHLN provinsidan kabupaten/kotakepada Kepala DinasKesehatan provinsi • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 57 • Laporanpelaksanaanmonitoring danevaluasipelaksanaan proyek-proyek DRPHLN(provinsi dankabupaten/kota) • LaporanpenyelenggaraanRAKOREN – PHLNprovinsi • Laporanpelaksanaan usulanDRPHLN provinsidan kabupaten/kotakepada Menkes 4) PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Pembinaan, monitoring,evaluasi danpengawasan skalaprovinsi 1. Pembinaan, monitoring,evaluasi dan pengawasanskala kabupaten/kota • Cakupan pembinaandan pengawasan • Jumlah rapatevaluasi terhadappeningkatanpelayanankesehatan • Laporan hasilpelaaksanaanevaluasi danpengawasan • Jumlah rapat evaluasiterhadap peningkatanpelayanan kesehatan • Laporan hasilpelaaksanaan evaluasidan pengawasan • Pemeriksaan terhadaplaporan hasilpelaksanaan kegiatan(output) • Membuktikankebenaran hasil laporankegiatan/data denganuji petik • Menganalisapermasalahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 58 5) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Provinsi Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan SIK skalaprovinsi. . 1. Pengelolaan SIK skalakabupaten/kota. • Cakupan kabupaten/kotamempunyai dokumentasisistem kesehatan padatahun 2010 • Laporanpelaksanaan sisteminformasi tersebut(SIK) • Laporanpenyebarluasansistem informasitersebut (SIK)kepada masyarakatberdasarkan sendi-sendi pelayananpublik yang baik • Laporan pelaksanaansistem informasi tersebut(SIK) • Laporan penyebarluasansistem informasi tersebut(SIK) kepadamasyarakat berdasarkansendi-sendi pelayananpublik yang baik •
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGAa. KEPEMUDAAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Penetapan kebijakan dalamskala Provinsi :1. Pengembangankeserasian kebijakandan pemberdayaan. Penetapan kebijakan dalamskala Kabupaten /Kota :1. Pengembangan keserasiankebijakan dan pemberdayaan • Dikembangkannya keserasiankebijakan dan pemberdayaankepemudaan • Laporan pengembangankeserasian kebijakan danpemberdayaan kepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pengembangankeserasian kebijakan danpemberdayaankepemudaan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 59 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pengembangankemitraan pemerintahdengan masyarakatdalam pembangunan 2. Pengembangan kemitraanpemerintah denganmasyarakat dalampembangunan • Dikembangkannya kemitraanpemerintah dengan masyarakatdalam pembangunankepemudaan. • Laporan pengembangankemitraan pemerintahdengan masyarakat dalampembangunan kepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pengembangankemitraan pemerintahdengan masyarakat dalampembangunankepemudaan. 3. Peningkatan peransertasecara lintas bidang dansektoral 3. Peningkatan peransertasecara lintas bidang dansektoral. • Meningkatnya peran sertakepemudaan secara lintasbidang dan sektoral. • Laporan peningkatanperanserta kepemudaansecara lintas bidang dansektoral • Periksa apakah terdapatlaporan peningkatanperanserta kepemudaansecara lintas bidang dansektoral 4. Periksa apakah terdapatlaporan pengembangankemitraan dankewirausahaankepemudaan. 4. Pengembangan manajemen,wawasan dan kreativitas • Dikembangkannya manajemen,wawasan dan kreativitaskepemudaan • Dikembangkannyamanajemen, wawasan dankreativitas kepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pengembanganmanajemen, wawasan dankreativitas kepemudaan. 5. Kemitraan dankewirausahaan 5. Kemitraan dankewirausahaan • Dikembangkannya kemitraandan kewirausahaankepemudaan • Laporan pengembangankemitraan dankewirausahaan kepemudaan • Periksa apakah terdapatLaporan pengembanganilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan(IMTAQ) kepemudaan. 6. Pengembangan ilmupengetahuan danteknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan(IMTAQ). 6. Pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi(IPTEK) dan keimananketaqwaan (IMTAQ) • Dikembangkannya ilmupengetahuan dan teknologi(IPTEK) dan keimananketaqwaan (IMTAQ)kepemudaan • Laporan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi(IPTEK) dan keimananketaqwaan (IMTAQ)kepemudaan. • Periksa apakah terdapatLaporan pengembanganilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan(IMTAQ) kepemudaan 7. Peningkatanprofesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan 7. Peningkatan profesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan • Meningkatnya profesionalisme,kepemimpinan dan kepeloporanpemuda • Laporan peningkatanprofesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan pemuda • Periksa apakah terdapatLaporan pengembanganilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan(IMTAQ) kepemudaan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 60 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Pengaturan sistempenganugerahanprestasi 8. Pengaturan sistempenganugerahan prestasi • Dilakukannya pengaturansistem penganugerahanprestasi pemuda • Laporan pelaksanaanpengaturan sistempenganugerahan prestasipemuda. • Periksa apakah terdapatlaporan peningkatanprofesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan pemuda 9. Peningkatan prasaranadan sarana. 9. Peningkatan prasarana dansarana • Ditingkatkannya prasarana dansarana kepemudaan • Laporan peningkatanprasarana dan saranakepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan peningkatanprofesionalisme,kepemimpinan dankepeloporan pemuda 10. Pengembangan jaringandan sistem informasi 10. Pengembangan jaringan dansistem informasi • Dikembangkannya jaringan dansistem informasi kepemudaan. • Laporan pengembanganjaringan dan sistem informasikepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan sistempenganugerahan prestasipemuda 11. Kriteria dan standarisasilembaga kepemudaan 11. Kriteria dan standarisasilembaga kepemudaan • Dirumuskannya kriteria danstandarisasi lembagakepemudaan • Laporan perumusan kriteriadan standarisasi lembagakepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan peningkatanprasarana dan saranakepemudaan 12. Pembangunan kapasitasdan kompetensilembaga kepemudaan 12. Pembangunan kapasitas dankompetensi lembagakepemudaan • Dibangunnya kapasitas dankompetensi lembagakepemudaan • Laporan pembangunankapasitas dan kompetensilembaga kepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pengembanganjaringan dan sisteminformasi kepemudaan 13. Pencegahan danperlindungan bahayadistruktif 13. Pencegahan danperlindungan bahaya distruktif • Dilakukannya pencegahan danperlindungan bahaya distruktif • Laporan pelaksanaanpencegahan danperlindungan bahayadistruktif. • Periksa apakah terdapatlaporan perumusan kriteriadan standarisasi lembagakepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pembangunankapasitas dan kompetensilembaga kepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 61 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanpencegahan danperlindungan bahayadistruktif. 2) PELAKSANAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pelaksanaan kebijakan dalamskala Provinsi :1. Aktivitas kepemudaanyang berskala provinsi Pelaksanaan kebijakan dalamskala Kabupaten/Kota :1. Aktivitas kepemudaan yangberskala kabupaten/kota,provinsi, nasional daninternasional • Terlaksananya aktivitaskepemudaan • Laporan pelaksanaanaktivitas kepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanaktivitas kepemudaan 1. Fasilitasi dan dukunganaktivitas kepemudaanlintas kabupaten/ kota 2. Fasilitasi dan dukunganaktivitas kepemudaan lintaskecamatan skala kabupaten/kota • Terlaksananya fasilitasi dandukungan aktivitas kepemudaanlintas daerah. • Laporan pelaksanaan fasilitasidan dukungan aktivitaskepemudaan lintas daerah • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi dan dukunganaktivitas kepemudaan lintasdaerah. 2. Pembangunan pusatpemberdayaan pemuda 3. Pembangunan pusatpemberdayaan pemuda • Dibangunnya pusatpemberdayaan pemuda • Laporan pembangunan pusatpemberdayaan pemuda. • Periksa apakah terdapatpembangunan pusatpemberdayaan pemuda 3. Pendidikan dan pelatihankepemudaan tingkatprovinsi 4. Pendidikan dan pelatihankepemudaan tingkatkabupaten/ kota • Terlaksananya pendidikan danpelatihan kepemudaan. • Laporan pelaksanaanpendidikan dan pelatihankepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpendidikan dan pelatihankepemudaan. 4. Kerjasama antarkabupaten/kota skalaprovinsi, pemerintah daninternasional 5. Kerjasama antar kecamatanskala kabupaten/kota,provinsi, pemerintah daninternasional. • Dilakukannya kerjasamakepemudaan lintas daerah • Laporan pelaksanaankerjasama kepemudaan lintasdaerah • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankerjasama kepemudaanlintas daerah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 62 3) KOORDINASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Koordinasi dalam skalaProvinsi :1. Koordinasi antar dinasinstansi terkait. Koordinasi dalam skalaKabupaten/Kota : 1. Koordinasi antar dinasinstansi terkait. • Dilakukannya koordinasi bidangkepemudaan antar dinas instansiterkait. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasibidang kepemudaan antardinas instansi terkait. 2. Koordinasi denganlembaga non pemerintah. 2. Koordinasi dengan lembaganon pemerintah. • Dilakukannya koordinasi bidangkepemudaan dengan lembaganon pemerintah. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasibidang kepemudaan denganlembaga non pemerintah. 3. Koordinasi antar provinsidan kabupaten/kota. 3. Koordinasi antar kecamatanskala kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi bidangkepemudaan dengan lembaganon pemerintah. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasibidang kepemudaan denganlembaga non pemerintah. 4) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pembinaan dan pengawasandalam skala Provinsi :1. Pembinaan terhadaporganisasi kepemudaan. Pembinaan dan pengawasan dalamskala Kabupaten/Kota :1. Pembinaan terhadaporganisasi kepemudaan • pembinaan terhadap organisasikepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan terhadap organisasikepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan terhadaporganisasi kepemudaan. 2. Pembinaan terhadapkegiatan kepemudaan 2. Pembinaan terhadap kegiatankepemudaan • Dilakukannya pembinaanterhadap kegiatan kepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan terhadap kegiatankepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan terhadapkegiatan kepemudaan 3. Pembinaan koordinasipemerintahan antar 3. Pembinaan koordinasipemerintahan antar susunan • Dilakukannya pembinaankoordinasi pemerintahan antar • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 63 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan susunan pemerintahan dibidang kepemudaan pemerintahan di bidangkepemudaan. susunan pemerintahan di bidangkepemudaan daftar hadir rapat koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan di bidangkepemudaan 4. Pembinaan, penyusunanpemberian pedoman danstandar pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang kepemudaan 4. Pembinaan, penyusunanpemberian pedoman danstandar pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan • Dilakukannya pembinaan,penyusunan pemberian pedomandan standar pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan, penyusunanpemberian pedoman danstandar pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, penyusunanpemberian pedoman danstandar pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan 5. Pembinaan pemberianbimbingan, supervisi dankonsultasi urusan pemerin-tahan di bidangkepemudaan. 5. Pembinaan pemberianbimbingan, supervisi dankonsultasi urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. • Dilakukannya pembinaanpemberian bimbingan, supervisidan konsultasi urusanpemerintahan di bidangkepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan pemberianbimbingan, supervisi dankonsultasi urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pemberianbimbingan, supervisi dankonsultasi urusanpemerintahan di bidangkepemudaan 6. Pembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkepemudaan 6. Pembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkepemudaan • Dilakukannya pembinaanpendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkepemudaan 7. Pembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. 7. Pembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. • Dilakukannya pembinaanperencanaan, penelitian,pengembangan, pemantauan danevaluasi pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan • Laporan pelaksanaanpembinaan perencanaan,penelitian, pengem-bangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkepemudaan. 8. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaannorma dan standar di 8. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaan normadan standar di bidang • Dilakukannya pengaturanpengawasan terhadappelaksanaan norma dan standar • Laporan pelaksanaanpengaturan pengawasanterhadap pelaksanaan norma • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 64 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan bidang kepemudaan. kepemudaan di bidang kepemudaan. dan standar di bidangkepemudaan. terhadap pelaksanaan normadan standar di bidangkepemudaan. b. OLAH RAGA1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Penetapan kebijakan dalamskala Provinsi :1. Pengembangan dankeserasian kebijakanolahraga Penetapan kebijakan dalam skalaKabupaten/Kota :1. Pengembangan dan keserasiankebijakan olahraga. • Dilakukannya pengembangan dankeserasian kebijakan olahraga • Laporan pelaksanaanpengembangan dan keserasiankebijakan olahraga. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan dankeserasian kebijakanolahraga 2. Penyelenggaraankeolahragaan 2. Penyelenggaraan keolahragaan • Dilakukannya penyelenggaraankeolahragaan • Laporan penyelenggaraankeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraankeolahragaan 3. Pembinaan danpengembangankeolahragaan 3. Pembinaan danpengembangan keolahragaan • Dilakukannya pembinaan danpengembangan keolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan keolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan keolahragaan 4. Pengelolaan keolahragaan 4. Pengelolaan keolahragaan • Dilakukannya pengelolaankeolahragaan • Laporan pelaksanaanpengelolaan keolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan keolahragaan. 5. Penyelenggaraan pekandan kejuaraan olahraga 5. Penyelenggaraan pekan dankejuaraan olahraga • Terselenggaranya pekan dankejuaraan olahraga • Laporan penyelenggaraanpekan dan kejuaraan olahraga • Periksa apakah terdapatlaporan penyelengga raanpekan dan kejuaraanolahraga 6. Pembangunan danpeningkatan prasarana dansarana olahraga 6. Pembangunan dan peningkatanprasarana dan sarana olahraga • Dilakukannya pembangunan danpeningkatan prasarana dan saranaolahraga • Laporan pelaksanaanpembangunan danpeningkatan prasarana dansarana olahraga • Periksa laporan pelaksanaanpembangunan danpeningkatan prasarana dansarana olahraga LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 65 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Pendidikan dan pelatihankeolahragaan 7. Pendidikan dan pelatihankeolahragaan • Terselenggaranya pendidikan danpelatihan keolahragaan • Laporan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihankeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihankeolahragaan 8. Pendanaan keolahragaan 8. Pendanaan keolahragaan • Didanainya keolahragaan • Laporan pendanaankeolahragaan • Periksa laporan pendanaankeolahragaan 9. Pengembangan IPTEKkeolahragaan 9. Pengembangan IPTEKkeolahragaan • Dikembangkannya IPTEKkeolahragaan • Laporan pelaksanaanpengembangan IPTEKkeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan IPTEKkeolahragaan
• Laporan pelaksanaanpengembangan kemitraanpemerintah denganmasyarakat dalampembangunan olahraga • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan kemitraanpemerintah denganmasyarakat dalampembangunan olahraga
• Dilakukannya pemberdayaan danpemasyarakatan olahraga sertapeningkatan kebugaran jasmanimasyarakat. • Laporan pelaksanaanpemberdayaan danpemasyarakatan olahragaserta peningkatan kebugaranjasmani masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberdayaan danpemasyarakatan olahragaserta peningkatan kebugaranjasmani masyarakat. 2) PELAKSANAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pelaksanaan kebijakan dalamskala Provinsi :1. Aktivitas keolahragaanskala provinsi, nasionaldan internasional Pelaksanaan kebijakan dalamskala Kabupaten/Kota 1. Aktivitas keolahragaan skalakabupaten/ kota, provinsi,nasional dan internasional • Terselenggaranya aktivitaskeolahragaan • Peningkatan aktivitaskeolahragaan di daerah • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanktivitas keolahragaan 2. lintas kabupaten/ kota 2. Fasilitasi dan dukunganaktivitas keolahragaan lintaskecamatan skalakabupaten/kota • Terlaksananya fasilitasi dandukungan aktivitas keolahragaanlintas daerah. • Laporan pelaksanaanfasilitasi dan dukunganaktivitas keolahragaan lintasdaerah • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi dan dukunganaktivitas keolahragaanlintas daerah. 3. Kerjasama antarkabupaten/kota skalaprovinsi, pemerintah daninternasional 3. Kerjasama antar kecamatanskala kabupaten/kota,provinsi, pemerintah daninternasional • Terlaksananya kerjasama bidangkeolaharagaan antar daerah • Lapor Laporanpenyelenggaraan aktivitaskeolahragaan anpelaksanaan kerjasamabidang keolaharagaan ant • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankerjasama bidangkeolaharagaan antardaerah 4. Pembangunan danpenyediaan prasarana 4. Pembangunan danpenyediaan prasarana dan • Terlaksananya pemba-ngunandan penyediaan prasarana dan • Laporan pelaksanaanpembangunan dan • Periksa apakah terdapatpembangunan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 68 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dan sarana olahraga sarana olahraga sarana olahraga penyediaan prasarana dansarana olahraga penyediaan prasarana dansarana olahraga 5. Pendanaan keolahragaan 5. Pendanaan keolahragaan • Terlaksananya pendanaankeolahragaan • Laporan pelaksanaanpendanaan keolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpendanaan keolahragaan 6. Pendidikan danpelatihan keolahragaan. 6. Pendidikan dan pelatihankeolahragaan • Terlaksananya pendidikan danpelatihan keolahragaan • Laporan pelaksanaanpendidikan dan pelatihankeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpendidikan dan pelatihankeolahragaan 7. Pembangunan sentrapembinaan prestasiolahraga 7. – • Pembangunan sentrapembinaan prestasi olahraga • Laporan pelaksanaanpembangunan sentrapembinaan prestasi olahraga • Periksa apakah terdapatpembangunan sentrapembinaan prestasiolahraga. 3) KOORDINASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dalam skalaprovinsi :a. Koordinasi antar dinasinstansi terkait. 1. Koordinasi dalam skalakabupaten/kota :a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. • Terlaksananya koordinasibidang keolahragaan antardinas/instansi terkait. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi bidangkeolahragaan antardinas/instansi terkait. b. Koordinasi denganlembaga nonpemerintah. b. Koordinasi dengan lembaganon pemerintah. • Terlaksananya koordinasidengan lembaga nonpemerintah dan masyarakat. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi dengan lembaganon pemerintah danmasyarakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 69 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan c. Koordinasi antar provinsidan kabupaten/kota. c. Koordinasi antar kecamatanskala kabupaten/kota. • Terlaksananya koordinasi antarpropinsi/ kabupaten kota /kecamatan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi denganpemerintah daerah terkait . 4) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pembinaan dan pengawasandalam skala Provinsi :1. Pembinaan terhadaporganisasi keolahragaan Pembinaan dan Pengawasandalam skala Kabupaten/Kota :1. Pembinaan terhadaporganisasi keolahragaan • Terlaksananya pembinaanterhadap organisasikeolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan terhadaporganisasi keolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan terhadaporganisasi keolahragaan 2. Pembinaan terhadapkegiatan keolahragaan 2. Pembinaan terhadap kegiatankeolahragaan • Terlaksananya pembinaanterhadap kegiatan keolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan terhadap kegiatankeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan terhadapkegiatan keolahragaan 3. Pembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan 3. Pembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan • Terlaksananya pembinaanpengelolaan olahraga dantenaga keolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pengelolaanolahraga dan tenagakeolahragaan 4. Pembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasukolahraga unggulan. 4. Pembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasuk olahragaunggulan • pembinaan koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasuk olahragaunggulan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan prestasiolahraga termasuk olahragaunggulan 5. Pembinaan koordinasipemerintahan antarsusunan pemerintahan diprovinsi 5. Pembinaan koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan dikabupaten/kota • Pembinaan koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan di provinsi • Laporan pelaksanaanpembinaan koordinasipemerintahan antar susunanpemerintahan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan koordinasipemerintahan antar susunan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 70 pemerintahan 6. Pembinaan pendidikandan pelatihan di bidangkeolahragaan 6. Pembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkeolahragaan • Terlaksananya pembinaanpendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pendidikan danpelatihan di bidangkeolahragaan 7. Pembinaan perencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkeolahragaan 7. Pembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkeolahragaan • Terlaksananya pembinaanperencanaan, penelitian,pengembangan, pemantauandan evaluasi pelaksanaanurusan pemerintahan di bidangkeolahragaan • Laporan pelaksanaanpembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan di bidangkeolahragaan. 8. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaannorma dan standar dibidang keolahragaan 8. Pengaturan pengawasanterhadap pelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan • Terlaksananya penga-turanpengawasan terhadappelaksanaan norma dan standardi bidang keolahragaan • Laporan pelaksanaanpengaturan pengawasanterhadap pelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan pengawasanterhadap pelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan 9. Pembinaan danpengembangan industriolahraga 9. Pembinaan dan pengemba-ngan industri olahraga • Terlaksananya pembinaan danpengembangan industri olahraga • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan industriolahraga • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan industri olahraga 10. Pengawasan terhadappenyelenggaraan olahraga 10. Pengawasan terhadappenyelenggaraan olahraga • Dilakukannya pengawasanterhadap penyelenggaraanolahraga • Laporan pelaksanaanpengawasan terhadappenyelenggaraan olahraga • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan terhadappenyelenggaraan olahraga 11. Pengawasan terhadappelaksanaan anggaran/dana. 11. Pengawasan terhadappelaksanaan anggaran/ dana. • Dilakukannya pengawasanterhadap pelaksanaan anggaran/dana • Laporan pelaksanaanpengawasan terhadappelaksanaan anggaran/ dana • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan terhadappelaksanaan anggaran/dana. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 71 4. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILa. PENDAFTARAN PENDUDUK1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpendaftaran pendudukskala provinsi. 1. Penetapan kebijakanpendaftaran penduduk skalakabupaten/kota. • Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentang pendaftaranpenduduk • Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah • Dapatkan dan buatkan daftarperaturan daerah, peraturankepala daerah, keputusankepala daerah atau dokumenlain yang berkaitan denganpendaftaran penduduk didaerah • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhi dansesuai dengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya. 2) SOSIALISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis, advokasi,supervisi, konsultasi dalampelaksanaan pendaftaranpenduduk danpemutakhiran datapenduduk skala provinsi. 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi dalam pelaksanaanpendaftaran penduduk skalakabupaten/kota. • Kesesuaian jumlah harisosialisasi pelaksanaanpendaftaran penduduk denganrencana • Kesesuaian jumlah harisosialisasi pemutakhiran data • Surat undangan sosialisasi • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi • Periksa apakah kegiatansosialisasi ini termasukdalam daftar kegiatan yangharus dilaksanakan sesuaiRKA-SKPD • Periksa apakah bentuk, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 72 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penduduk dengan rencana • Jumlah satuan wilayah(desa/kelurahan) yangmemperoleh sosialisasi. sasaran, serta organisasikegiatan sosialisasi telahsesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadirpeserta kegiatan sosialisasiserta cek kembalikesesuainnya denganrencana. • Periksa ada atau tidaknyalaporan pelaksanaankegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikatorkinerja yang ditetapkantercapai atau tidak. 3) PENYELENGGARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasipenyelenggaraanpendaftaran penduduk skalaprovinsi.
• Dilakukannya koordinasipenyelenggaraan pendaftaranpenduduk. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah instansiberwenang pernahmelakukan rapat koordinasidengan instansi terkaitlainnya. • Bila telah melakukan rapatkoordinasi periksa ada atautidaknya daftar hadir danhasil notulen rapat. • Periksa apakah agendarapat seperti yang ada dalamundangan telah semuanyatercatat dalam hasil notulenrapat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 73 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. –
a) Pencatatan danpemutakhiran biodatapenduduk serta penerbitanNomor IndukKependudukan (NIK); b) Pendaftaran perubahanalamat; c) Pendaftaran pindah datangpenduduk dalam wilayahRepublik Indonesia; d) Pendaftaran Warga NegaraIndonesia tinggalsementara; e) Pendaftaran pindah datangAntar-negara; f) Pendaftaran pendudukyang tinggal di perbatasanAntarnegara; g) Pendataan pendudukrentan AdministrasiKependudukan; h) Penerbitan dokumenkependudukan hasilpendaftaran penduduk; i) Penatausahaanpendaftaran penduduk. • Jumlah dokumen kependudukanyang diterbitkan selama kurunwaktu tertentu (bulan, triwulan,semester, tahun). • Prosentase penduduk yang telahmendapatkan Nomor IndukKependudukan (NIK). • Prosentase kelurahan/desa yangtelah melayani administrasikependudukan denganmenggunakan sistem informasiadministrasi kependudukan(SIAK). • Dokumen kependudukan yangditerbitkan. • Nomor Induk Kependudukan(NIK) yang diterbitkan. • Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK). • Periksa penyelenggaraanpelayanan pendaftaranpenduduk dalam sistemadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota,dengan melihat: Dokumenkependudukan yangditerbitkan; Nomor IndukKependudukan (NIK) yangditerbitkan; dan SistemInformasi AdministrasiKependudukan (SIAK). 4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 74 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpendaftaran pendudukskala provinsi. 1. Pemantauan, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpendaftaran penduduk skalakabupaten/kota. • Jumlah pemantauan lapanganterhadap kegiatanpenyelenggaraan pendaftaranpenduduk dalam kurun waktusatu tahun • Jumlah rapat evaluasi terhadapkegiatan pendataran penduduk • Jumlah pelaksanaan surveikepuasan masyarakat terhadaplayanan pendaftaran pendudukdalam kurun waktur satu tahun • Jumlah keluhan yang masukselama kurun waktu tertentu. • Rata-rata lama respon waktupenganan keluhan • Surat Penugasan untukmelakukan pementauan danevaluasi • Laporan kegiatanpemantauan dan evaluasi(monev) kegiatan • Surat/undangan rapatevaluasi • Laporan hasil surveikepuasan masyarakat • Sarana pengaduan (Kotakpengaduan, kotak pos, atausatgas penerima pengaduan) • Teliti apakah SuratPenugasan yang dibuattelah sesuai denganketentuan yang berlaku; • Periksa apakah tahapanatau langkah-langkahpelaksanaan pemantauantelah sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku; • Periksa adakah suratundangan untuk melakukanrapat evaluasi terhadappenyelenggaraanpendaftaran penduduk; • Bila ada, apakah telah telahdilakukan rapat evaluasiterhadap hasil pemantauanyang telah dilakukan • Periksa apakah rapatevaluasi tersebut telahdibuat Notulen Rapatnya • Periksa apakah sistematikalaporan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. 5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 75 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusia pengelolapendaftaran pendudukskala provinsi. 1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusiapengelola pendaftaranpenduduk skalakabupaten/kota. • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihan peningkatankapasitas; • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihan dandinyatakan lulus dengan nilaibaik. • Dokumen koordinasi • Laporan kegiatan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatanPeriksa bagaimana hasilproses pelaksanaankegiatannya. 6) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan ataspenyelenggaraanpendaftaran pendudukskala provinsi. 1. Pengawasan ataspenyelenggaraan pendaftaranpenduduk skalakabupaten/kota. • Jumlah temuan; • Jumlah temuan yangditindaklanjuti. • Laporan hasil pengawasan • Periksa dokumen rencanapengawasan di bidangpendaftaran penduduk • Periksa laporan hasilpengawasan yang dilakukandi bidang pendaftaranpenduduk. b. PENCATATAN SIPIL1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 76 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpencatatan sipil skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakanpencatatan sipil skalakabupaten/kota. • Adanya kebijakan daerahtentang Pencatatan Sipil • Kebijakan daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah • Dapatkan dan buatkandaftar peraturan daerah,peraturan kepala daerah,keputusan kepala daerahatau dokumen lain yangberkaitan denganpencatatan sipil di daerah • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhiketentuan dan sesuaidengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya. 2) SOSIALISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis, advokasi,supervisi, dan konsultasipelaksanaan pencatatansipil skala provinsi. 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pelaksanaanpencatatan sipil skalakabupaten/kota. • Jumlah hari sosialisasipelaksanaan pencatatan sipil; • Jumlah hari sosialisasipemutakhiran pencatatan sipil; • Jumlah satuan wilayah(desa/keluarahan) yangmemperoleh sosialisasi. • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi • Periksa apakah kegiatansosialisasi ini termasukdalam daftar kegiatan yangharus dilaksanakan sesuaiRKA-SKPD; • Periksa apakah bentuk,sasaran, serta organisasikegiatan sosialisasi telahsesuai dengan rencana; • Dapatkan daftar hadirpeserta kegiatan sosialisasiserta cek kembalikesesuainnya denganrencana; LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 77 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa ada atau tidaknyalaporan pelaksanaankegiatan sosialisasi; • Periksa apakah indikatorkinerja yang ditetapkantercapai atau tidak. 3) PENYELENGGARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilakukannya koordinasipenyelenggaraan pencatatan sipil. • Notulen Rapat. • Daftar Hadir Rapat. • Periksa apakah instansiberwenang pernahmelakukan rapat koordinasidengan instansi terkaitlainnya. • Bila telah melakukan rapatkoordinasi periksa ada atautidaknya daftar hadir danhasil notulen rapat. • Periksa apakah agendarapat seperti yang adadalam undangan telahsemuanya tercatat dalamhasil notulen rapat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 78 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. –
a) Pencatatan kelahiran; b) Pencatatan lahir mati; c) Pencatatan perkawinan; d) Pencatatan perceraian; e) Pencatatan kematian; f) Pencatatan pengangkatananak, pengakuan anak danpengesahan anak; g) Pencatatan perubahan nama; h) Pencatatan perubahan statuskewarganegaraan; i) Pencatatan peristiwa pentinglainnya; j) Pencatatan perubahan danpembatalan akta; k) Penerbitan dokumenkependudukan hasilpencatatan sipil; l) Penatausahaan dokumenpencatatan sipil. • Terselenggaranya pelayananpencatatan sipil dalam sistemadministrasi kependudukan skalakabupaten/kota. • Buku laporan/ pencatatankependudukan. • Periksa penyelenggaraanpelayanan pencatatan sipildalam sistem administrasikependudukan skalakabupaten/kota, denganmelihat pelaporan/pencatatan kependudukan. 4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan, evaluasi danpelaporan 1. Pemantauan, evaluasi danpelaporan penyelenggaraan • Jumlah pemantauan lapanganterhadap kegiatan • Laporan kegiatanpemantauan dan evaluasi • Teliti apakah SuratPenugasan yang dibuat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 79 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraanpencatatan sipil skalaprovinsi. pencatatan sipil skalakabupaten/kota. penyelenggaraan pencatatan sipildalam kurun waktu satu tahun; • Jumlah rapat evaluasi terhadapkegiatan penyelenggaraanpencatatan sipil; • Jumlah pelaksanaan surveikepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pencatatan sipildalam kurun waktur satu tahun; • Jumlah keluhan yang masukselama kurun waktu tertentu; • Rata-rata lama respon waktupenganan keluhan (monev) kegiatan; • Laporan Hasil surveiKepuasan Masyarakat; • Sarana Pengaduan (KotakPengaduan, Kotak Pos, atauSatgas PenerimaPengaduan) telah sesuai denganketentuan yang berlaku; • Periksa apakah tahapanatau langkah-langkahpelaksanaan pemantauantelah sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku; • Periksa adakah suratundangan untuk melakukanrapat evaluasi terhadappenyelenggaraan catatansipil; • Bila ada, apakah telah telahdilakukan rapat evaluasiterhadap hasil pemantauanyang telah dilakukan; • Periksa apakah rapatevaluasi tersebut telahdibuat Notulen Rapatnya; • Periksa apakah sistematikalaporan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. 5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 80 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusia pengelolapencatatan sipil skalaprovinsi. 1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusiapengelola pencatatan sipil skalakabupaten/kota. • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihan peningkatankapasitas teknis di bidangpencatatan sipil. • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihan dandinyatakan lulus dengan nilaibaik. • Dokumen koordinasi • Laporan kegiatan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan • Periksa bagaimana hasilproses pelaksanaankegiatannya. 6) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan ataspenyelenggaraanpencatatan sipil skalaprovinsi. 1. Pengawasan ataspenyelenggaraan pencatatansipil skala kabupaten/kota. • Jumlah temuan • Jumlah temuan yangditindaklanuti • Laporan Hasil Pengawasan • Periksa dokumen rencanapengawasan di bidangcatatan sipil. • Periksa laporan hasilpengawasan yang dilakukandi bidang catatan sipil. c. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 81 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala provinsi. 1. Penetapan kebijakanpengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan daerahtentang pengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Dokumen ketetapankebijakan daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah. • Dapatkan dan buatkan daftarperaturan daerah, peraturankepala daerah, keputusankepala daerah atau dokumenlain yang berkaitan denganpengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhiketentuan dan sesuaidengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya. 2) SOSIALISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi, sosialisasi,bimbingan teknis, advokasi,supervisi, dan konsultasipengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala provinsi. 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pengelolaaninformasi administrasikependudukan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasi,sosialisasi, bimbingan teknis,advokasi, supervisi, dankonsultasi pengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Dokumen sistem informasiadministrasi kependudukan. • Daftar hadir peserta kegiatansosialisasi. • Laporan pelaksanan kegiatanfasilitasi, sosialisasi, bimbinganteknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pengelolaaninformasi administrasikependudukan. • Periksa apakah kegiatansosialisasi ini termasukdalam daftar kegiatan yangharus dilaksanakan sesuaiRKA-SKPD. • Periksa apakah bentuk,sasaran, serta organisasikegiatan sosialisasi telahsesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadirpeserta kegiatan sosialisasiserta cek kembalikesesuainnya denganrencana. • Periksa ada atau tidaknya LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 82 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikatorkinerja yang ditetapkantercapai atau tidak. 3) PENYELENGGARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasikependudukan skalaprovinsi.
• Tersedianya informasiadministrasi kependudukan. • Dilakukannya koordinasipengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Dokumen sistem informasiadministrasi kependudukan. • Surat undangan rapatkoordinasi. • Berita acara dan daftar hadirrapat koordinasi. • Notulen rapat koordinasi. • Laporan pelaksanan kegiatan • Periksa apakah dalammengelola informasikependudukan dilakukankoordinasi dengan pihak-pihak terkait. • Bila ada, lakukan pengecekanterhadap surat undanganrapat, daftar hadir, beritaacara dan/ atau notulen rapat. • Lakukan pengecekan secarafisik atas perangkat kerasatau perangkat infokom yangdigunakan dalam administrasikependudukan. • Teliti apakah pengadaanbarang untuk informasikependudukan ini telah sesuaidengan ketentuan danperaturan yang ada. • Periksa apakah administrasidata kependudukan mulai dariperekaman, replikasi,perlindungan sampai LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 83 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyajian data kependudukantelah dilaksanakan denganbaik. 2. Pembangunan danpengembangan jaringankomunikasi data skalaprovinsi. 2. Pembangunan danpengembangan jaringankomunikasi data skalakabupaten/kota • Dilakukannya pembangunan danpengembangan jaringankomunikasi data. • Jaringan komunikasi data. • Laporan pelaksanaanpembangunan danpengembangan jaringankomunikasi data. • Dapatkan bukti fisik jaringankomunikasi data. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembangunandan pengembangan jaringankomunikasi data. 3. Penyediaan perangkatkeras dan perlengkapanlainnya serta saranajaringan komunikasi data di provinsi. 3. Penyediaan perangkat kerasdan perlengkapan lainnya sertajaringan komunikasi datasampai dengan tingkatkecamatan atau kelurahansebagai tempat pelayanandokumen penduduk. • Tersedianya perangkat keras danperlengkapan lainnya sertasarana jaringan komunikasi data. • Perangkat keras danperlengkapan lainnya sertasarana jaringan komunikasidata. • Laporan pelaksanaanpenyediaan. • Dapatkan bukti fisik perangkatkeras dan perlengkapanlainnya serta sarana jaringankomunikasi data. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyediaanperangkat keras danperlengkapan lainnya sertasarana jaringan komunikasidata. 4. Penyelenggaraankomunikasi datakependudukan skalaprovinsi. 4. Pelaksanaan sistem informasiadministrasi kependudukan. • Diselenggarakannya komunikasidata dan sistem informasikependudukan. • Laporan penyelenggaraankomunikasi data dan sisteminformasi kependudukan. • Periksa penyelenggaraankomunikasi data dan sisteminformasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasidata kependudukan diprovinsi. 5. Pembangunan replikasi datakependudukan dikabupaten/kota. • Dibangunnya replikasi datakependudukan. • Hasil replikasi datakependudukan. • Laporan pelaksananpembangunan replikasi datakependudukan. • Dapatkan hasil replikasi datakependudukan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembangunanreplikasi data kependudukan. 6. Pembangunan bank datakependudukan provinsi. 6. Pembangunan bank datakependudukan kabupaten/kota. • Dibangunnya bank datakependudukan. • Bank data kependudukan. • Laporan pelaksanaanpembangunan bank datakependudukan. • Dapatkan bukti fisik bank datakependudukan, • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembangunanbank data kependudukan. 7. – 7. Pembangunan tempat • Dibangunnya tempat perekaman • Tempat perekaman data • Dapatkan bukti fisik tempat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 84 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perekaman datakependudukan di kecamatan. data kependudukan. kependudukan. • Laporan pelaksanaanpembangunan tempatperekaman datakependudukan. perekaman datakependudukan. • Laporan pelaksanaanpembangunan tempatperekaman datakependudukan. 8. – 8. Perekaman data hasilpelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipilserta pemutakhiran datapenduduk menggunakansistem informasi administrasikependudukan. • Dilakukannya perekaman datahasil pelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipilserta pemutakhiran data pendudukmenggunakan sistem informasiadministrasi kependudukan. • Rekaman data hasil pelayananpendaftaran penduduk danpencatatan sipil sertapemutakhiran data pendudukyang menggunakan sisteminformasi administrasikependudukan. • Laporan pelaksanaan kegiatanperekaman. • Dapatkan bukti fisik rekamandata hasil pelayananpendaftaran penduduk danpencatatan sipil sertapemutakhiran data pendudukmenggunakan sisteminformasi administrasikependudukan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan kegiatanperekaman. 9. Penyajian dan diseminasiinformasi penduduk skalaprovinsi. 9. Penyajian dan diseminasiinformasi pendudukkabupaten/kota. • Dilakukannya penyajian dandiseminasi informasi penduduk. • Dokumen informasi penduduk. • Program/kegiatan penyajiandan diseminasi informasipenduduk. • Laporan pelaksanaanpenyajian dan diseminasiinformasi penduduk. • Dapatkan informasipenduduk, sertaprogram/kegiatan penyajiandan diseminasinya. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyajian dandiseminasi informasipenduduk.
10. Perlindungan data pribadipenduduk pada bank datakependudukan kabupaten/kota. • Terlindunginya data pribadipenduduk pada bank datakependudukan. • Data pribadi penduduk. • Bank data kependudukan. • Laporan pelaksanaan kegiatanperlindungan data pribadipenduduk pada bank datakependudukan. • Dapatkan data pribadipenduduk dan bank datakependudukan. • Periksa proses dn hasilpelaksanaan perlindungandata pribadi penduduk padabank data kependudukan.
Perlindungan data pribadipenduduk dalam proses dan • Terlindunginya data pribadipenduduk dalam proses dan hasil • Data pribadi penduduk dalamproses dan hasil pendaftaran • Dapatkan data pribadipenduduk dalam proses dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 85 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan hasil pendaftaran pendudukserta pencatatan sipil. pendaftaran penduduk sertapencatatan sipil. penduduk serta pencatatansipil. • Laporan pelaksanaan kegiatanperlindungan data pribadipenduduk dalam proses danhasil pendaftaran pendudukserta pencatatan sipil. hasil pendaftaran pendudukserta pencatatan sipil. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan perlindungandata pribadi penduduk dalamproses dan hasil pendaftaranpenduduk serta pencatatansipil. 4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala provinsi. 1. Pemantauan dan evaluasipengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota. • Jumlah pemantauan lapanganterhadap kegiatan pengelolaaninformasi administrasikependudukan dalam kurunwaktu satu tahun. • Jumlah rapat evaluasi terhadapkegiatan pengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi pengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Laporan kegiatan pemantauandan evaluasi (monev) kegiatanpengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Dokumen pendukung untukmelakukan kegiatan monev(surat tugas). • Teliti apakah suratpenugasan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. • Periksa apakah tahapan ataulangkah-langkah pelaksanaanpemantauan telah sesuaidengan prosedur danketentuan yang berlaku. • Periksa adakah suratundangan untuk melakukanrapat evaluasi terhadappenyelenggaraan informasiadministrasi kependudukan. • Bila ada, apakah telahdilakukan rapat evaluasiterhadap hasil pemantauanyang telah dilakukan. • Periksa apakah rapatevaluasi tersebut telah dibuat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 86 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan notulen rapatnya. • Periksa pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengelolaan informasiadministrasi kependudukan. 5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengembangan sumberdaya manusia pengelolainformasi administrasikependudukan skalaprovinsi. 1. Pembinaan dan pengembangansumber daya manusiapengelola informasiadministrasi kependudukanskala kabupaten/kota. • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas teknis dibidang pengelolaan informasiadministrasi kependudukan. • Jumlah tenaga pengelola yangmengikuti pelatihan dandinyatakan lulus dengan nilaibaik. • Dilaksanakannya pembinaandan pengembangan sumberdaya manusia pengelolainformasi administrasikependudukan • Daftar peserta/tenagapengelola yang mengikutipelatihan/ pembinaan,termasuk yang dinyatakanlulus dengan baik. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpengembangan sumber dayamanusia pengelola informasiadministrasi kependudukan. • Dapatkan daftar pesertatenaga pengelola yangmengikuti pelatihan/pembinaan, termasuk yangdinyatakan lulus denganbaik. • Periksa pelaksanaankegiatan pembinaan danpengembangan sumberdaya manusia pengelolainformasi administrasikependudukan. 6) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 87 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan ataspengelolaan informasiadministrasi kependudukanskala provinsi 1. Pengawasan atas pengelolaaninformasi administrasikependudukan skalakabupaten/kota • Dilakukannya pengawasan ataspengelolaan informasi administrasikependudukan. • Laporan pelaksanaanpengawasan atas pengelolaaninformasi administrasikependudukan. • Periksa laporan hasilpengawasan yang dilakukandi bidang pengelolaaninformasi administrasikependudukan. d. PERKEMBANGAN PENDUDUK1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanperkembangankependudukan skala provinsi.
• Ditetapkannya kebijakan daerahyang mengatur perkembangankependudukan • Dokumen kebijakan daerahyang telah dilegalisasi. • Dapatkan dan buatkan daftarperaturan daerah, peraturankepala daerah, keputusankepala daerah atau dokumenlain yang berkaitan denganperkembangankependudukan. • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhiketentuan dan sesuai denganperaturan perundangan yanglebih tinggi tingkatannya. 2. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraanpengendalian kuantitas,pengembangan kualitas,pengarahan mobilitas danpersebaran penduduk sertaperlindungan penduduk skala
• Ditetapkannya norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraan pengendaliankuantitas, pengembangankualitas, pengarahan mobilitasdan persebaran penduduk sertaperlindungan penduduk di • Ketetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapenyelenggaraanpengendalian kuantitas,pengembangan kualitas,pengarahan mobilitas danpersebaran penduduk sertaperlindungan penduduk di • Periksa apakah ditetapkan norma, standar, prosedur,dan kriteriapenyelenggaraanpengendalian kuantitas,pengembangan kualitas,pengarahan mobilitas danpersebaran penduduk serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 88 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. daerah. daerah. perlindungan penduduk didaerah. 2) SOSIALISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Sosialisasi dan koordinasipelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan pendudukserta pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi. 1. Sosialisasi dan koordinasipelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala kab/kota. • Jumlah hari sosialisasi, bintek,tentang perkembangankependudukan. • Jumlah satuan wilayah(desa/keluarahan) yangmemperoleh sosialisasi. • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi • Periksa apakah kegiatansosialisasi ini termasuk dalamdaftar kegiatan yang harusdilaksanakan sesuai RKA-SKPD • Periksa apakah bentuk,sasaran, serta organisasikegiatan sosialisasi telahsesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadir pesertakegiatan sosialisasi sertaperiksa kembalikesesuainnya denganrencana. • Periksa ada atau tidaknyalaporan pelaksanaankegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikatorkinerja yang ditetapkantercapai atau tidak. 3) PENYELENGGARAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 89 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengkajian efektivitaskebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/ penataanpersebaran penduduk danperlindungan pendudukserta pembangunanberwawasan kependudukanskala propinsi.
• Dilakukannya pengkajian dandilaksanakannya kebijakanpengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukan. • Laporan hasil pengkajian danpelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/ penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukan. • Periksa hasil pengkajian danpelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/ penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan. 2. Pelaporan pelaksanaanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaranpenduduk, dan perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skala provinsi.
• Dilakukannya analisis danpelaporan pengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/ penataan persebaranpenduduk, dan perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan. • Laporan hasil analisis danpelaksanaan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, dan perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan. • Periksa hasil analisis danpelaksanaan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk, danperlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukan. 3. –
• Dilakukannya koordinasi dankerjasama antar daerah dalampelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukan. • Laporan pelaksanaankoordinasi dan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaankebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunan • Periksa pelaksanaankoordinasi dan kerjasamaantar daerah dalampelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 90 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan berwawasan kependudukan. perlindungan penduduk sertapembangunan berwawasankependudukan. 4. –
• Dilaporkannya pelaksanaanpengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataanpersebaran penduduk, danperlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukan skalakabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/ penataanpersebaran penduduk, danperlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukanskala kabupaten/kota. • Periksa pelaporanpelaksanaan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/ penataanpersebaran penduduk, danperlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukanskala kabupaten/kota. \ 4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasikebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan pendudukserta pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi. 1. Pemantauan dan evaluasikebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunanberwawasan kependudukanskala kabupaten/kota. • Jumlah pemantauan lapanganterhadap kegiatan pengendalianperkembangan kependudukandalam kurun waktu satu tahun. • Jumlah rapat evaluasi terhadapkegiatan pengendalianperkembangan kependudukan. • Laporan kegiatanpemantauan dan evaluasi(monev) kegiatan • Dokumen pendukung untukmelakukan kegiatan monev(surat tugas) • Teliti apakah SuratPenugasan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. • Periksa apakah tahapan ataulangkah-langkahpelaksanaan pemantauantelah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku. • Periksa adakah suratundangan untuk melakukan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 91 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan rapat evaluasi terhadappelaksanaan kebijakantentang pengendalianperkembangankependudukan. • Bila ada, apakah telah telahdilakukan rapat evaluasiterhadap hasil pemantauanyang telah dilakukan; • Periksa apakah rapatevaluasi tersebut telah dibuatNotulen. Rapatnya. • Periksa apakah sistematikalaporan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. 5) PEMBINAAN DAN FASILITASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 92 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangan kualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan pendudukdalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skalaprovinsi. 1. - • Dilaksanakannya pembinaan danpelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk dalam kontekspembangunan berwawasankependudukan skala provinsi. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaanpelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangan kualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk dalamkonteks pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan kegiatan • Periksa bagaimana hasilproses pelaksanaankegiatannya. 6) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 93 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk,dan pembangunanberwawasan kependudukanskala provinsi. 1. Pengawasan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk, dan pembangunanberwawasan kependudukanskala kabupaten/kota. • Dilaksanakannya pengawasankebijakan pengendaliankuantitas penduduk,pengembangan kualitaspenduduk, pengarahanmobilitas/penataan persebaranpenduduk, perlindunganpenduduk, dan pembangunanberwawasan kependudukan • Laporan pelaksanaanpengawasan kebijakanpengendalian kuantitaspenduduk, pengembangankualitas penduduk,pengarahanmobilitas/penataanpersebaran penduduk,perlindungan penduduk, danpembangunan berwawasankependudukan. • Periksa dokumen rencanapengawasan di bidangpengendalianperkembangankependudukan. • Periksa laporan hasilpengawasan yang dilakukandi bidang pengendalianperkembangankependudukan. e. PERENCANAAN KEPENDUDUKAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanperencanaankependudukan skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakanperencanaan kependudukanskala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan daerahyang mengatur perencanaankependudukan • Dokumen kebijakan daerahyang telah dilegalisasi. • Dapatkan dan buatkan daftarperaturan daerah, peraturankepala daerah, keputusankepala daerah atau dokumenlain yang berkaitan denganperencanaan kependudukan. • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhiketentuan dan sesuaidengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 94 2) SOSIALISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan sosialisasiindikator kependudukan,proyeksi penduduk dananalisis dampakkependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skalaprovinsi. 1. - • Dilaksanakannya kegiatanfasilitasi dan sosialisasi. • Jumlah hari untuk fasilitasi dansosialisasi tentang perencanaankependudukan. • Jumlah satuan wilayah(kabupaten/kota) yangmemperoleh sosialisasi. • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi danfasilitasi. • Periksa apakah kegiatansosialisasi ini termasukdalam daftar kegiatan yangharus dilaksanakan sesuaiRKA-SKPD • Periksa apakah bentuk,sasaran, serta organisasikegiatan sosialisasi telahsesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadirpeserta kegiatan sosialisasiserta cek kembalikesesuainnya denganrencana. • Periksa ada atau tidaknyalaporan pelaksanaankegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikatorkinerja yang ditetapkantercapai atau tidak. 3) PENYELENGGARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
antar dan dengan lembagapemerintah dan nonpemerintah pada skalakabupaten/kota. kependudukan pada tataranhorizontal, vertikal, dan diagonalantar lembaga pemerintah danlembaga non pemerintahpengelola bidang kependudukan. harmonisasi kebijakankependudukan pada tataranhorizontal, vertikal, dandiagonal antar lembagapemerintah dan lembaga nonpemerintah pengelola bidangkependudukan. harmonisasi kebijakankependudukan pada tataranhorizontal, vertikal, dandiagonal antar lembagapemerintah dan lembaga nonpemerintah pengelola bidangkependudukan. - 1.b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasikemasyarakatan dalamrangka tertib administrasikependudukan. • Diselenggarakannya kerjasamadengan organisasikemasyarakatan dalam rangkatertib administrasi kependudukan. • Dokumen kerjasama danlaporan pelaksanaankerjasama dengan organisasikemasyarakatan dalamrangka tertib administrasikependudukan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan kerjasamadengan organisasikemasyarakatan dalamrangka tertib administrasikependudukan.
• Ditetapkannya indikatorkependudukan, proyeksipenduduk, dan analisis dampakkependudukan. • Ketetapan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk, dan analisisdampak kependudukan. • Periksa pelaksanaanpenetapan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk, dan analisisdampak kependudukan.
• Dilakukannya koordinasi dansosialisasi hasil penyusunanindikator, proyeksi, dan analisisdampak kependudukan sertakebijakan kependudukan kepadakhalayak sasaran. • Berita acara, notulen,danlaporan pelaksanaankoordinasi dan sosialisasihasil penyusunan indikator,proyeksi, dan analisis dampakkependudukan sertakebijakan kependudukankepada khalayak sasaran. • Periksa pelaksanaankoordinasi dan sosialisasihasil penyusunan indikator,proyeksi, dan analisisdampak kependudukan sertakebijakan kependudukankepada khalayak sasaran.
• Dilakukannya penilaian danpelaporan kinerja pembangunankependudukan secara periodik. • Laporan pelaksanaanpenilaian dan pelaporankinerja pembangunankependudukan secara • Periksa pelaksanaanpenilaian dan pelaporankinerja pembangunankependudukan secara LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 96 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan periodik. periodik.
• Didayagunakannya informasi atasindikator kependudukan dananalisis dampak kependudukanuntuk perencanaan pembangunanberbasis penduduk. • Laporan pendayagunaaninformasi atas indikatorkependudukan dan analisisdampak kependudukan untukperencanaan pembangunanberbasis penduduk. • Periksa pelaksanaan kegiatanpendayagunaan informasiatas indikator kependudukandan analisis dampakkependudukan untukperencanaan pembangunanberbasis penduduk. 3) PEMANTAUAN DAN EVALUASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan, evaluasi, danpelaporan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan,serta penyerasian kebijakankependudukan skalaprovinsi. 1. Pemantauan, evaluasi, danpelaporan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kegiatanpemantauan, evaluasi, danpelaporan. • Jumlah pemantauan lapanganterhadap kegiatan perencanaankependudukan dalam kurunwaktu satu tahun. • Jumlah rapat evaluasi terhadapkegiatan perencanaankependudukan. • Laporan kegiatanpemantauan dan evaluasi(monev) kegiatan • Dokumen pendukung untukmelakukan kegiatan monev(surat tugas) • Teliti apakah SuratPenugasan yang dibuattelah sesuai denganketentuan yang berlaku; • Periksa apakah tahapanatau langkah-langkahpelaksanaan pemantauantelah sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku; • Periksa adakah suratundangan untuk melakukanrapat evaluasi terhadappelaksanaan kebijakantentang pengendalianperkembangankependudukan; • Bila ada, apakah telah telah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 97 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasandilakukan rapat evaluasiterhadap hasil pemantauanyang telah dilakukan. • Periksa apakah rapatevaluasi tersebut telahdibuat notulen. rapatnya. • Periksa apakah sistematikalaporan yang dibuat telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. 4) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan teknis, advokasi,fasilitasi, dan sosialisasiindikator kependudukan,proyeksi penduduk dananalisis dampakkependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skalaprovinsi. 1. - • Dilaksanakannya kegiatanbimbingan teknis, advokasi,fasilitasi, dan sosialisasi indikatorkependudukan, proyeksi pendudukdan analisis dampak kependudukan,serta penyerasian kebijakankependudukan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknis, advokasi,fasilitasi, dan sosialisasiindikator kependudukan,proyeksi penduduk dananalisis dampakkependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan pembinaan • Periksa bagaimana hasilproses pelaksanaankegiatannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 98 5) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan,serta penyerasian kebijakankependudukan skalaprovinsi. 1. Pengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pengawasanindikator kependudukan, proyeksipenduduk dan analisis dampakkependudukan, serta penyerasiankebijakan kependudukan • Laporan pelaksanaanpengawasan indikatorkependudukan, proyeksipenduduk dan analisisdampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakankependudukan. • Periksa dokumen rencanapengawasan di bidangperencanaan kependudukan. • Periksa laporan hasilpengawasan yang dilakukandi bidang perencanaankependudukan. f. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN *1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
2) PENGELOLAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Cek apakah perangkat yangdibentuk, tupoksinya tidaktumpang tindih dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 100 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sebelumnya sebelumnya perangkat yang sudah adasebelumnya
• Dengan terbitnya UU No. 23Tahun 2006, apakahKepmendagri No. 94 Tahun2003 dan Permendagri No.35A Tahun 2005 masihrelevan
3) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Penyelenggaraan bentuk-bentuk pembinaan yang telahdilakukan oleh Kepala Daerahterhadap penyelenggaraanpengelolaan administrasi • Diselenggarakannya bentuk-bentuk pembinaan yang telahdilakukan oleh Kepala Daerahterhadap penyelenggaraanpengelolaan administrasi • Laporan penyelenggaraanbentuk-bentuk pembinaanyang telah dilakukan olehKepala Daerah terhadappenyelenggaraan pengelolaan • Periksa bentuk-bentukpembinaan yang telahdilakukan oleh KepalaDaerah terhadappenyelenggaraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 102 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengelolaan administrasikependudukan danpencocokan bentukpembinaan sesuai dengankebijakan yang telahditetapkan oleh Pusat/ItjenAdminduk kependudukan dan pencocokanbentuk pembinaan sesuaidengan kebijakan yang telahditetapkan oleh Pusat/ItjenAdminduk kependudukan dan pencocokanbentuk pembinaan sesuaidengan kebijakan yang telahditetapkan oleh Pusat/ItjenAdminduk administrasi kependudukandan pencocokan bentukpembinaan sesuai dengankebijakan yang telahditetapkan oleh Pusat/ItjenAdminduk pengelolaan administrasikependudukan. Cocokkanbentuk pembinaan sesuaidengan kebijakan yang telahditetapkan oleh Pusat/ItjenAdminduk
Pelaksanaan sosialisasi dalamrangka meningkatkan kesadaranmasyarakat untuk mendukungpendaftaran penduduk danpencatatan sipil sertamenyebarluaskan informasikependudukan • Dilaksanakannya sosialisasidalam rangka meningkatkankesadaran masyarakat untukmendukung pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipilserta menyebarluaskaninformasi kependudukan • Laporan pelaksanaansosialisasi dalam rangkameningkatkan kesadaranmasyarakat untuk mendukungpendaftaran penduduk danpencatatan sipil sertamenyebarluaskan informasikependudukan • Periksa apakah PemerintahDaerah telah melakukansosialisasi dalam rangkameningkatkan kesadaranmasyarakat untukmendukung pendaftaranpenduduk dan pencatatansipil serta menyebarluaskaninformasi kependudukan
Pengecekan hasil sosialisasidengan membandingkanpeningkatan data-datainformasi kependudukan • Dilakukannya pengecekan hasilsosialisasi denganmembandingkan peningkatandata-data informasikependudukan • Laporan pelaksanaanpengecekan hasil sosialisasidengan membandingkanpeningkatan data-datainformasi kependudukan • Cek hasil sosialisasi denganmembandingkanpeningkatan data-datainformasi kependudukan
Optimalisasi peran masyarakat,antara lain dengan membentukTim Penggerak PKK dalam tertibadministrasi kependudukan danpembinaan terhadap tim tersebut • Dilakukannya optimalisasi peranmasyarakat, antara lain denganmembentuk Tim Penggerak PKKdalam tertib administrasikependudukan dan pembinaanterhadap tim tersebut • Laporan pelaksanaanoptimalisasi peran masyarakat,antara lain dengan membentukTim Penggerak PKK dalamtertib administrasikependudukan dan pembinaanterhadap tim tersebut • Periksa sejauhmana KepalaDaerah telah mengoptimalkanperan masyarakat, antara laindengan membentuk TimPenggerak PKK dalam tertibadministrasi kependudukandan pembinaan apa yang telahdilakukan terhadap tim tersebu
- • Dilakukannya pengawasan • Laporan pelaksanaan • Periksa apakah Kepala LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 103 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penerapan spesifikasi danpengadaan blanko dandokumen kependudukan olehPemerintah Kabupaten/ Kotadi wilayahnya, penyampaianlaporan kepada TimPengendali Pusat, danpengecekan tindak lanjutnya terhadap penerapan spesifikasidan pengadaan blanko dandokumen kependudukan olehPemerintah Kabupaten/ Kota diwilayahnya, penyampaianlaporan kepada Tim PengendaliPusat, dan pengecekan tindaklanjutnya pengawasan terhadappenerapan spesifikasi danpengadaan blanko dandokumen kependudukan olehPemerintah Kabupaten/ Kotadi wilayahnya, penyampaianlaporan kepada TimPengendali Pusat, danpengecekan tindak lanjutnya Daerah telah melakukanpengawasan terhadappenerapan spesifikasi danpengadaan blanko dandokumen kependudukan olehPemerintah Kabupaten/Kotadi wilayahnya, apakah sudahdilaporkan kepada TimPengendali Pusat, cek tindaklanjutnya
Pemantauan terhadappelaksanaan pemutakhiran datapenduduk yang dilaksanakanoleh SKPD yang bersangkutan • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpemutakhiran data pendudukyang dilaksanakan oleh SKPDyang bersangkutan • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan pemutakhirandata penduduk yangdilaksanakan oleh SKPD yangbersangkutan • Periksa apakah KepalaDaerah telah melakukanpemantauan terhadappelaksanaan pemutakhirandata penduduk yangdilaksanakan oleh SKPDyang bersangkutan
Pembuatan analisis hasilpemantauan dan penyampaiankepada Menteri Dalam Negerisebagai penyempurnaankebijakan yang diperlukan • Dibuatkannya analisis hasilpemantauan dan penyampaiankepada Menteri Dalam Negerisebagai penyempurnaankebijakan yang diperlukan • Laporan pembuatan analisishasil pemantauan danpenyampaian kepada MenteriDalam Negeri sebagaipenyempurnaan kebijakanyang diperlukan • Cek apakah Kepala Daerahmembuat analisis hasilpemantauan danmenyampaikan kepadaMenteri Dalam Negerisebagai penyempurnaankebijakan yang diperlukan
- • Disampaikannya laporanpelaksanaan pemutakhiran datapenduduk kepada Menteri DalamNegeri melalui Gubernur • Laporan penyampaianlaporan pelaksanaanpemutakhiran data pendudukkepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur • Cek apakah Bupati/Walikotatelah menyampaikan laporanpelaksanaan pemutakhirandata penduduk kepadaMenteri Dalam Negerimelalui Gubernur LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 104 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
- • Dilaksanakannya evaluasitahunan oleh Gubernur ataskinerja pelayanan administrasikependudukan lingkup provinsidan kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan evaluasitahunan oleh Gubernur ataskinerja pelayanan administrasikependudukan lingkup provinsidan kabupaten/kota • Periksa apakah Gubernur telah melakukan evaluasitahunan atas kinerjapelayanan administrasikependudukan lingkupprovinsi dan kabupaten/kota 4) PELAPORAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
KETENAGAKERJAANa. -1) KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpusat dan penetapankebijakan daerah sertapelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalaprovinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan pusatdan provinsi, penetapankebijakan daerah danpelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kebijakan,penetapan kebijakan, danpelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan • Dokumen kebijakan danstrategi penyelenggaraanurusan pemerintahan bidangketenagakerjaan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Dapatkan dokumenkebijakan dan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Periksa pelaksanaankebijakan dan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. 2. Pembinaan (pengawasan,pengendalian, monitoring,evaluasi, dan pelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalaprovinsi. 2. Pembinaan (pengawasan,pengendalian, monitoring,evaluasi, dan pelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya pembinaan(pengawasan, pengendalian,monitoring, evaluasi, danpelaporan) penyelenggaraanurusan pemerintahan bidangketenagakerjaan. • Laporan pelaksanaanpembinaan (pengawasan,pengendalian, monitoring,evaluasi, dan pelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Periksa pelaksanaanpembinaan (pengawasan,pengendalian, monitoring,evaluasi, dan pelaporan)penyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. 3. Penanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalaprovinsi. 3. Penanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Tercapainya penanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Laporan pencapaianpenanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Periksa proses dan hasilpencapaianpenanggungjawabpenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. 4. Pembentukan kelembagaanSKPD bidangketenagakerjaan di provinsi. 4. Pembentukan kelembagaanSKPD bidang ketenagakerjaandi kabupaten/kota. • Dibentuknya kelembagaanSKPD bidang ketenagakerjaan. • Kelembagaan SKPD bidangketenagakerjaan. • Laporan pembentukan • Dapatkan Peraturan Daerahdan/atau keputusan yangmenetapkan kelembagaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 106 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kelembagaan SKPD bidangketenagakerjaan. SKPD bidangketenagakerjaan. • Periksa proses dan hasilpembentukan kelembagaanSKPD bidangketenagakerjaan. 5. Perencanaan tenaga kerjadaerah provinsi, pembinaanperencanaan tenaga kerjamikro, pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketenagakerjaan,serta pembinaanperencanaan tenaga kerjadan sistem informasiketenagakerjaankabupaten/kota skalaprovinsi. 5. Perencanaan tenaga kerjadaerah kabupaten/kota,pembinaan perencanaan tenagakerja mikro pada instansi/tingkatperusahaan, pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya perencanaantenaga kerja daerah provinsi,pembinaan perencanaan tenagakerja mikro, pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketenagakerjaan, sertapembinaan perencanaan tenagakerja dan sistem informasiketenagakerjaan. • Dokumen rencana tenagakerja daerah provinsi,pembinaan perencanaantenaga kerja mikro,pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketenagakerjaan,serta pembinaanperencanaan tenaga kerjadan sistem informasiketenagakerjaan. • Periksa pelaksanaanperencanaan tenaga kerjadaerah provinsi, pembinaanperencanaan tenaga kerjamikro, pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketenagakerjaan,serta pembinaanperencanaan tenaga kerjadan sistem informasiketenagakerjaan. 2) PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakan,pedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria(NSPK) monitoringevaluasi pembinaan SDMaparatur pelaksana urusan 1. Pelaksanaan kebijakan,pedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria (NSPK)monitoring evaluasi pembinaanSDM aparatur pelaksana urusanpemerintahan bidang • Dilaksanakannya kebijakan danNSPK monitoring evaluasipembinaan SDM aparaturpelaksana urusan pemerintahandaerah bidang ketenagakerjaan. • Dokumen kebijakan danNSPK monitoring evaluasipembinaan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan daerah bidangketenagakerjaan. • Dapatkan dokumenkebijakan dan NSPKmonitoring evaluasipembinaan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan daerah bidang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 107 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemerintahan bidangketenagakerjaan skalaprovinsi. ketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanDokumen kebijakan danNSPK monitoring evaluasipembinaan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan daerah bidangketenagakerjaan. ketenagakerjaan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankebijakan dan NSPKmonitoring evaluasipembinaan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan daerah bidangketenagakerjaan. 2. Perencanaan formasi,karir, dan diklat SDMaparatur pelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan diprovinsi. 2. Perencanaan formasi, karir, dandiklat SDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan bidangketenagakerjaan dikabupaten/kota. • Dilakukannya perencanaanformasi, karir, dan diklat SDMaparatur pelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan • Dokumen rencana formasi,karir, dan diklat SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Dapatkan dokumenperencanaan formasi, karir,dan diklat SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Kumpulkan data untukmengetahui seberapa jauhrencana formasi, karir, dandiklat SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan telahberjalan. 3. Pembinaan,penyelenggaraan,pengawasan, danpengendalian, sertaevaluasi pengembanganSDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaanskala provinsi. 3. Pembinaan, penyelenggaraan,pengawasan, pengendalian,serta evaluasi pengembanganSDM aparatur pelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,penyelenggaraan, pengawasan,dan pengendalian, serta evaluasipengembangan SDM aparaturpelaksana urusan pemerintahanbidang ketenagakerjaan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, penyelenggaraan,pengawasan, danpengendalian, serta evaluasipengembangan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. • Periksa pelaksanaanpembinaan, penyelenggaraan,pengawasan, danpengendalian, serta evaluasipengembangan SDM aparaturpelaksana urusanpemerintahan bidangketenagakerjaan. 4. Pengangkatan danpemberhentian pejabatperangkat daerah yang 4. Pengangkatan danpemberhentian pejabatperangkat daerah yang • Dilakukannya pengangkatan danpemberhentian pejabatperangkat daerah yang • Laporan pengangkatan danpemberhentian pejabatperangkat daerah yang • Periksa pelaksanaanpengangkatan danpemberhentian pejabat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 108 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan menangani bidangketenagakerjaan skalaprovinsi. menangani bidangketenagakerjaan skalakabupaten/kota. menangani bidangketenagakerjaan menangani bidangketenagakerjaan perangkat daerah yangmenangani bidangketenagakerjaan 5. Pembinaan,pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan diinstansi provinsi. 5. Pembinaan, pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan di instansikabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan • Laporan pembinaan,pengangkatan, danpemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengangkatan,dan pemberhentian pejabatfungsional bidangketenagakerjaan 3) PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pembinaan dan penyelenggaraanpelatihan kerja skalaprovinsi. 1. Pembinaan danpenyelenggaraan pelatihankerja skala kabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaanpelatihan dan produktivitastenaga kerja • Laporan hasil pembinaanpelatihan dan produktivitastenaga kerja • Dapatkan laporan hasilpembinaan pelatihan danproduktivitas tenaga kerjayang telah dilaksanakan olehdaerah • Teliti apakah hasilpembinaan tersebut telahsesuai dengan tujuan dansasarannya 1.b. Pelatihan diseminasi program untukkabupaten/kota di wilayahprovinsi.
• Laporan pelaksanaanpelatihan diseminasi programuntuk kabupaten/kota diwilayah provinsi. • Dapatkan laporanpelaksanaan pelatihandiseminasi program untukkabupaten/kota di wilayahprovinsi. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pelatihandiseminasi program untukkabupaten/kota di wilayahprovinsi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 109 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuranproduktivitas skalaprovinsi. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaanpelatihan dan produktivitastenaga kerja • Laporan hasil pembinaanpelatihan dan produktivitastenaga kerja • Dapatkan Laporan hasilpembinaan pelatihan danproduktivitas tenaga kerjayang telah dilaksanakan olehdaerah • Teliti apakah hasilpembinaan tersebut telahsesuai dengan tujuan dansasarannya 2.b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitasdi wilayah provinsi. 2.b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas diwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya programpeningkatan produktivitas • Laporan pelaksanaanprogram peningkatanproduktivitas • Dapatkan laporanpelaksanaan programpeningkatan produktivitas. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan programpeningkatan produktivitas 3. Pengawasan pelaksanaanperizinan/ pendaftaranlembaga pelatihan kerjaserta penerbitanrekomendasi perizinanmagang ke luar negeri. 3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihanserta pengesahankontrak/perjanjian magangdalam negeri. • Terlaksananya pengawasanyang efektif terhadap perizinan,rekomendasi, sertifikasi danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja • Laporan hasil pengawasanterhadap perizinan,rekomendasi, sertifikasi, danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja • Dapatkan laporan hasilpengawasan terhadapperizinan, rekomendasi,sertifikasi, dan akreditasilembaga pelatihan tenagakerja • Periksa apakah keluaranpengawasan tersebut (izin,rekomendasi, sertifikasi, danakreditasi) prosesnya telahsesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku 4. Pengawasan pelaksanaansertifikasi kompetensi danakreditasi lembagapelatihan kerja skalaprovinsi. 4. Koordinasi pelaksanaansertifikasi kompetensi danakreditasi lembaga pelatihankerja skala kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanyang efektif terhadap perizinan,rekomendasi, sertifikasi danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja • Laporan hasil pengawasanterhadap perizinan,rekomendasi, sertifikasi, danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja • Dapatkan laporan hasilpengawasan terhadapperizinan, rekomendasi,sertifikasi, dan akreditasilembaga pelatihan tenagakerja LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 110 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah keluaranpengawasan tersebut (izin,rekomendasi, sertifikasi, danakreditasi) prosesnya telahsesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku 4) PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasipasar kerja di wilayahprovinsi. 1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaranpencari kerja (pencaker) danlowongan kerja. • Tersusunnya sistem dan fasilitasipenyebarluasan informasi pasarkerja bagi para pencari kerja • Media informasi pasar kerjabagi para pencari kerja • Periksa apakah pemerintahdaerah telah menyediakanmedia informasi pasar kerjabagi para pencari kerja didaerahnya 1.b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencaker dan penggunatenaga kerja skala provinsi. 1.b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencakerdan data lowongan kerja skalakabupaten/kota. • Diberikannya pelayananinformasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencaker dan pengguna tenagakerja, serta penyusunan,pengolahan dan penganalisisandata pencaker dan datalowongan kerja • Laporan pelaksanaanpemberian pelayananinformasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencaker dan penggunatenaga kerja, sertapenyusunan, pengolahan danpenganalisisan data pencakerdan data lowongan kerja • Periksa pelaksanaanpemberian pelayananinformasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencaker dan penggunatenaga kerja, sertapenyusunan, pengolahandan penganalisisan datapencaker dan data lowongankerja 1.c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataanjabatan fungsionalpengantar kerja tingkatprovinsi. 1.c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja,bimbingan jabatan kepadapencaker dan penggunatenaga kerja skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,monitoring, evaluasi, danpendataan jabatan fungsionalpengantar kerja, serta pemberianpelayanan informasi pasar kerja,bimbingan jabatan kepadapencaker dan pengguna tenagakerja • Laporan pelaksanaanpembinaan, monitoring,evaluasi, dan pendataanjabatan fungsional pengantarkerja, serta pemberianpelayanan informasi pasarkerja, bimbingan jabatankepada pencaker dan • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembinaan,monitoring, evaluasi, danpendataan jabatanfungsional pengantar kerja,serta pemberian pelayananinformasi pasar kerja,bimbingan jabatan kepada LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 111 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengguna tenaga kerja pencaker dan penggunatenaga kerja 1.d. Penilaian angka kredit jabatan fungsionalpengantar kerja tingkatprovinsi. 1.d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. • Dilakukannya penilaian angkakredit jabatan fungsionalpengantar kerja, sertapembinaan pejabat fungsionalpengantar kerja • Laporan pelaksanaanpenilaian angka kredit jabatanfungsional pengantar kerja,serta pembinaan pejabatfungsional pengantar kerja • Periksa pelaksanaanpenilaian angka kreditjabatan fungsional pengantarkerja, serta pembinaanpejabat fungsional pengantarkerja 1.e. – 1.e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja diwilayah kerja kabupaten/ kota. • Dilakukannya penilaian angkakredit jabatan fungsionalpengantar kerja • Laporan pelaksanaanpenilaian angka kredit jabatanfungsional pengantar kerja • Periksa proses dan hasilpenilaian angka kreditjabatan fungsional pengantarkerja 2.a. Penerbitan danpengendalian izinpendirian Lembaga BursaKerja/LPTKS danLembaga Penyuluhandan Bimbingan Jabatanskala provinsi. 2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga BursaKerja/LPTKS dan LembagaPenyuluhan dan BimbinganJabatan skala kabupaten/kota. • Dilakukannya penerbitan danpengendalian izin pendirianLembaga Bursa Kerja/LPTKSdan Lembaga Penyuluhan danBimbingan Jabatan • Laporan pelaksanaanpenerbitan dan pengendalianizin pendirian Lembaga BursaKerja/LPTKS dan LembagaPenyuluhan dan BimbinganJabatan • Teliti apakah penerbitan danpengendalian izin pendirianLembaga BursaKerja/LPTKS dan LembagaPenyuluhan dan BimbinganJabatan telah sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku 2.b. Penerbitan rekomendasiuntuk perizinan pendirianLPTKS dan lembagapenyuluhan danbimbingan jabatan yangakan melakukan kegiatanskala provinsi. 2.b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS danlembaga penyuluhan danbimbingan jabatan yang akanmelakukan kegiatan skalakabupaten/kota. • Diterbitkannya rekomendasi untukperizinan pendirian LPTKS danlembaga penyuluhan danbimbingan jabatan yang akanmelakukan kegiatan • Dokumen rekomendasi untukperizinan pendirian LPTKSdan lembaga penyuluhan danbimbingan jabatan yang akanmelakukan kegiatan • Periksa dokumen penerbitanrekomendasi untuk perizinanpendirian LPTKS danlembaga penyuluhan danbimbingan jabatan yangakan melakukan kegiatan 3. Pemberian rekomendasikepada swasta dalampenyelenggaraan pameranbursa kerja/ job fair skala provinsi. 3. Pemberian rekomendasikepada swasta dalampenyelenggaraan pameranbursa kerja/ job fair skala kabupaten/ kota. • Diberikannya rekomendasikepada swasta dalampenyelenggaraan pameran bursakerja/ job fair • Dokumen rekomendasikepada swasta dalampenyelenggaraan pameranbursa kerja/ job fair • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasikepada swasta dalampenyelenggaraan pameranbursa kerja/ job fair 4. Fasilitasi dan pembinaan 4. Fasilitasi penempatan bagi • Dilakukannya fasilitasi dan • Laporan pelaksanaan • Periksa pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 112 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penempatan bagi pencarikerja penyandang cacat,lansia dan perempuan skalaprovinsi. pencari kerja penyandangcacat, lansia dan perempuanskala kabupaten/kota. pembinaan penempatan bagipencari kerja penyandang cacat,lansia dan perempuan fasilitasi dan pembinaanpenempatan bagi pencarikerja penyandang cacat,lansia dan perempuan fasilitasi dan pembinaanpenempatan bagi pencarikerja penyandang cacat,lansia dan perempuan 5.a. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi. 5.a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahanpengantar kerja, sertapenempatan tenaga kerjaAKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). • Diterbitkannya SPP AKAD,penyuluhan, rekrutmen, seleksidan pengesahan pengantarkerja, serta penempatan tenagakerja AKAD/Antar Kerja Lokal(AKL) • Laporan pelaksanaanpenerbitan SPP AKAD,penyuluhan, rekrutmen,seleksi dan pengesahanpengantar kerja, sertapenempatan tenaga kerjaAKAD/Antar Kerja Lokal(AKL) • Periksa pelaksanaanpenerbitan SPP AKAD,penyuluhan, rekrutmen,seleksi dan pengesahanpengantar kerja, sertapenempatan tenaga kerjaAKAD/Antar Kerja Lokal(AKL) 5.b. - 5.b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota. • Diterbitkannya SPP AKL • Laporan pelaksanaanpenerbitan SPP AKL • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penerbitan SPPAKL 6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS LuarNegeri, TKS Indonesia,lembaga sukarelaIndonesia yang akanberoperasi lebih dari 1(satu) kabupaten/kotadalam satu provinsi. 6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri,TKS Indonesia, lembagasukarela Indonesia yang akanberoperasi pada 1 (satu)kabupaten/kota. • Diterbitkannya rekomendasi izinoperasional TKS Luar Negeri,TKS Indonesia, lembagasukarela Indonesia yang akanberoperasi lebih dari 1 (satu) • Dokumen rekomendasi izinoperasional TKS Luar Negeri,TKS Indonesia, lembagasukarela Indonesia yang akanberoperasi lebih dari 1 (satu) • Periksa pelaksanaanpenerbitan rekomendasi izinoperasional TKS LuarNegeri, TKS Indonesia,lembaga sukarela Indonesiayang akan beroperasi lebihdari 1 (satu) 6.b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, danpengawasanpendayagunaan TKS danlembaga sukarela skalaprovinsi. 6.b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, danpengawasan pendayagunaanTKS dan lembaga sukarelaskala kabupaten/kota. • Dilaksanakannya pembinaan,pengendalian, dan pengawasanpendayagunaan TKS danlembaga sukarela • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengendalian,dan pengawasanpendayagunaan TKS danlembaga sukarela • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengendalian,dan pengawasanpendayagunaan TKS danlembaga sukarela 6.c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi programpendayagunaan TKMskala provinsi. 6.c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. • Dilakukannya koordinasi,integrasi dan sinkronisasiprogram pendayagunaan TKM,serta pendaftaran dan fasilitasipembentukan TKM • Laporan pelaksanaankoordinasi, integrasi dansinkronisasi programpendayagunaan TKM, sertapendaftaran dan fasilitasipembentukan TKM • Periksa pelaksanaankoordinasi, integrasi dansinkronisasi programpendayagunaan TKM, sertapendaftaran dan fasilitasipembentukan TKM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 113 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Pengesahan RPTKAperpanjangan yang tidakmengandung perubahanjabatan, jumlah orang, danlokasi kerjanya dalam 1(satu) wilayah provinsi. 7. - • Dilakukannya pengesahanRPTKA perpanjangan yang tidakmengandung perubahan jabatan,jumlah orang, dan lokasikerjanya dalam 1 (satu • Laporan pelaksanaanpengesahan RPTKAperpanjangan yang tidakmengandung perubahanjabatan, jumlah orang, danlokasi kerjanya dalam 1 (satu • Periksa pelaksanaanpengesahan RPTKAperpanjangan yang tidakmengandung perubahanjabatan, jumlah orang, danlokasi kerjanya dalam 1(satu) 8. Penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKAyang lokasi kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi. 8. Penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKA yanglokasi kerjanya dalam wilayahkabupaten/kota. • Diterbitkannya IMTAperpanjangan untuk TKA • Dokumen penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKA • Periksa proses dan hasilpenerbitan IMTAperpanjangan untuk TKA 9. Monitoring dan evaluasipenggunaan TKA yanglokasi kerjanya lebih dari 1(satu) kabupaten/kotadalam wilayah provinsi. 9. Monitoring dan evaluasipenggunaan TKA yang lokasikerjanya dalam wilayahkabupaten/kota yangbersangkutan. • Dilakukannya monitoring danevaluasi penggunaan TK • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasipenggunaan TK • Periksa pelaksanaanmonitoring dan evaluasipenggunaan TK 10. Pembinaan danpenerapan teknologi tepatguna skala provinsi. 10. Pelaksanaanpelatihan/bimbingan teknis,penyebarluasan danpenerapan teknologi tepatguna skala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan danpenerapan teknologi tepat gunadan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis,penyebarluasan dan penerapanteknologi tepat guna • Laporan pelaksanaanpembinaan dan penerapanteknologi tepat guna danpelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis,penyebarluasan danpenerapan teknologi tepatguna • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembinaan danpenerapan teknologi tepatguna dan pelaksanaanpelatihan/ bimbingan teknis,penyebarluasan danpenerapan teknologi tepatguna 11. Koordinasi, integrasi, dansinkronisasi pelaksanaanprogram usaha mandiridan sektor informal sertaprogram padat karya skalaprovinsi. 11. Penyelenggaraan programperluasan kerja melaluibimbingan usaha mandiri dansektor informal serta programpadat karya skalakabupaten/kota. • Terlaksananya program usahamandiri dan sektor informal sertaprogram padat karyaberdasarkan prinsip KIS • Laporan pelaksanaanprogram usaha mandiri dansektor informal serta programpadat karya • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan programusaha mandiri dan sektorinformal serta program padatkarya di daerahnya • Bila telah dilaksanakan,apakah pelaksanaanprogram usaha mandiri dansektor informal serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 114 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan program padat karyatersebut telah mencapaitujuan dan sasarannya 5) PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luarnegeri yang berasal dariwilayah provinsi. 1.a. Pelaksanaan penyuluhan , pendaftaran dan seleksi calonTKI di wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya monitoring danevaluasi penempatan,pelaksanaan penyuluhan,pendaftaran dan seleksi calon TKI • Laporan kegiatan monitoringdan evaluasi penempatan,pelaksanaan penyuluhan,pendaftaran dan seleksi calonTKI • Periksa pelaksanaan kegiatanmonitoring dan evaluasipenempatan, pelaksanaanpenyuluhan, pendaftaran danseleksi calon TKI 1.b. - 1.b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayahkabupaten/kota. Dilakukannya pengawasanpelaksanaan rekrutmen calonTKI Laporan pelaksanaanpengawasan pelaksanaanrekrutmen calon TKI Periksa pelaksanaanpengawasan pelaksanaanrekrutmen calon TKI 2. Fasilitasi pelaksanaanperjanjian kerjasamabilateral dan multilateralpenempatan TKI yangpelaksanaannya di wilayahprovinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaanperjanjian kerjasama bilateraldan multilateral penempatanTKI yang pelaksanaannya diwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasipelaksanaan perjanjiankerjasama bilateral danmultilateral penempatan TKI • Laporan pelaksanaanfasilitasi pelaksanaanperjanjian kerjasama bilateraldan multilateral penempatanTKI • Periksa pelaksanaanfasilitasi pelaksanaanperjanjian kerjasamabilateral dan multilateralpenempatan TKI 3. Penerbitan perizinanpendirian kantor cabang diwilayah provinsi danrekomendasiperpanjanganSIPPTKIS/PPTKIS. 3. Penerbitan rekomendasi izinpendirian kantor cabangPPTKIS di wilayahkabupaten/kota. • Diterbitkannya perizinanpendirian kantor cabang diwilayah provinsi danrekomendasi perpanjanganSIPPTKIS/PPTKIS • Dokumen penerbitanperizinan pendirian kantorcabang di wilayah provinsidan rekomendasiperpanjanganSIPPTKIS/PPTKIS • Periksa pelaksanaanpenerbitan perizinanpendirian kantor cabang diwilayah provinsi danrekomendasi perpanjanganSIPPTKIS/PPTKIS 4. Verifikasi dokumen TKI diwilayah provinsi. 4. Penerbitan rekomendasipaspor TKI di wilayah • Dilakukannya verifikasi dokumendan penerbitan rekomendasi • Laporan hasil pelaksanaanverifikasi dokumen dan • Periksa pelaksanaanverifikasi dokumen dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 115 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota berdasarkanasal/alamat calon TKI. paspor TKI penerbitan rekomendasipaspor TKI penerbitan rekomendasipaspor TKI 5. Penyebarluasan sisteminformasi penempatan TKIdan pengawasanpenyetoran danaperlindungan TKI diwilayah provinsi. 5. Penyebarluasan sisteminformasi penempatan TKIdan pengawasan penyetorandana perlindungan TKI diwilayah kabupaten/kota. • Disebarluaskannya sisteminformasi penempatan TKI danpengawasan penyetoran danaperlindungan TKI • Sistem informasi penempatanTKI dan pengawasanpenyetoran danaperlindungan TKI • Periksa proses dan hasilpelaksanaanpenyebarluasan sisteminformasi penempatan TKIdan pengawasan penyetorandana perlindungan TKI 6. Sosialisasi substansiperjanjian kerjapenempatan TKI ke luarnegeri skala provinsi 6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatanTKI ke luar negeri skalakabupaten/kota. • Dilakukannya sosialisasiperjanjian kerja penempatan TKIke luar negeri • Laporan kegiatan sosialisasiperjanjian kerja penempatanTKI ke luar negeri • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankegiatan sosialisasiperjanjian kerja penempatanTKI ke luar negeri 6.b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI keluar negeri. • Dilakukannya penelitian danpengesahan perjanjianpenempatan TKI ke luar negeri. • Laporan pelaksanaanpenelitian dan pengesahanperjanjian penempatan TKI keluar negeri. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penelitian danpengesahan perjanjianpenempatan TKI ke luarnegeri. 7. Fasilitasi penyelenggaraanPAP 7. – • Dilakukannya fasilitasipenyelenggaraan PAP • Laporan pelaksanaanfasilitasi penyelenggaraanPAP • Periksa proses dan hasilpelaksanaan fasilitasipenyelenggaraan PAP 8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan danperlindungan TKI diwilayah provinsi. 8.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatanmaupun perlindungan TKI dikabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,pengawasan penempatan danperlindungan TKI • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasanpenempatan danperlindungan TKI • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengawasanpenempatan danperlindungan TKI 8.b. Penerbitan perizinan tempat penampungan diwilayah provinsi. 8.b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempatpenampungan di wilayahkabupaten/kota. • Diterbitkannya perizinan tempatpenampungan • Dokumen perizinan tempatpenampungan • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penerbitanperizinan tempatpenampungan 9. Fasilitasi kepulangan TKIdi pelabuhan debarkasi diwilayah provinsi. 9. Pelayanan kepulangan TKIyang berasal darikabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasi danpelayanan kepulangan TKI dipelabuhan debarkasi • Laporan pelaksanaanfasilitasi dan pelayanankepulangan TKI di pelabuhandebarkasi • Periksa pelaksanaanfasilitasi dan pelayanankepulangan TKI dipelabuhan debarkasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 116 6) PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahanperaturan perusahaanyang skala berlakunyalebih dari satukabupaten/kota dalam satuprovinsi. 1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturanperusahaan yang skalaberlakunya dalam satu wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyusunan danpengesahan peraturanperusahaan sesuai tingkatanpemerintahannya. • Laporan kegiatan fasilitasipenyusunan dan pengesahanperaturan • Apakah daerah telahmenyelenggarakan kegiatanfasilitasi penyusunan danpengesahan peraturanperusahaan sesuai tingkatanpemerintahannya. 1.b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaanantara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya lebih dari satuwilayah kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi. 1.b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya pada 1 (satu)wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pendaftaran PKB,perjanjian pekerjaan antaraperusahaan pemberi kerjadengan perusahaan penyediajasa pekerja/buruh • Dokumen pendaftaran PKB,perjanjian pekerjaan antaraperusahaan pemberi kerjadengan perusahaan penyediajasa pekerja/ buruh • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pendaftaranPKB, perjanjian pekerjaanantara perusahaan pemberikerja dengan perusahaanpenyedia jasa pekerja/ buruh 1.c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skalaberlakunya lebih dari satukabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi. 1.c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skalaberlakunya dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pencatatan PKWTpada perusahaan • Dokumen pencatatan PKWTpada perusahaan • Periksa pelaksanaanpencatatan PKWT padaperusahaan 2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antaraPerusahaan Pemberi Kerjadengan PerusahaanPenyedia JasaPekerja/Buruh yang skalaberlakunya lebih dari 1(satu) kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi. 2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang berdomisilidi kabupaten/kota danpendaftaran perjanjianpekerjaan antara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya dalam 1 (satu) • Diterbitkannya izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh dan pendaftaranperjanjian pekerjaan antaraperusahaan pemberi kerjadengan perusahaan penyediajasa pekerja/buruh • Dokumen izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh dan perjanjiankerja • Periksa dokumen izinoperasional perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruhdan perjanjian kerja. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 117 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan wilayah kabupaten/kota. 2.b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izinoperasional perusahaanpenyedia jasapekerja/buruh yang skalaberlakunya lebih dari satukabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi. 2.b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang berdomisilidi kabupaten/kota atasrekomendasi pusat dan atauprovinsi. • Dicabutnya izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh dan pendaftaranperjanjian pekerjaan antaraperusahaan pemberi kerjadengan perusahaan penyediajasa pekerja/ buruh • Surat pencabutan izinoperasional perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruhdan pendaftaran perjanjianpekerjaan antara perusahaanpemberi kerja denganperusahaan penyedia jasapekerja/ buruh • Teliti apakah prosespembuatan rekomendasi danperizinan serta perjanjiankerja tersebut telah sesuaidengan prosedur danketentuan yang berlaku. • Periksa proses dan hasilpencabutan izin operasionalperusahaan penyedia jasapekerja/buruh danpendaftaran perjanjianpekerjaan antaraperusahaan pemberi kerjadengan perusahaanpenyedia jasa pekerja/ buruh 3. Pencegahan danpenyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja, dan penutupanperusahaan skala provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaianperselisihan hubunganindustrial, mogok kerja, danpenutupan perusahaan diwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatanpencegahan dan penyelesaianperselisihan hubungan industrial,mogok kerja, dan penutupanperusahaan • Laporan pelaksanaanpencegahan danpenyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja, dan penutupanperusahaan • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan kegiatanpencegahan danpenyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja, dan penutupanperusahaan 4. Pembinaan SDM danlembaga penyelesaianperselisihan di luarpengadilan skala provinsi. 4. Pembinaan SDM dan lembagapenyelesaian perselisihan diluar pengadilan skalakabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan SDMdan kelembagaan penyelesaianperselisihan di luar pengadilan • Laporan pelaksanaanpembinaan SDM dankelembagaan penyelesaianperselisihan di luarpengadilan • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan kegiatanpembinaan SDM dankelembagaan penyelesaianperselisihan di luarpengadilan 5. Penyusunan formasi,pendaftaran dan seleksicalon mediator, arbiter,dan konsiliator di wilayahprovinsi. 5. Penyusunan dan pengusulanformasi serta melakukanpembinaan mediator,konsiliator, arbiter di wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya penyusunanformasi, pendaftaran dan seleksicalon mediator, arbiter, dankonsiliator • Laporan pelaksanaanpenyusunan formasi,pendaftaran dan seleksi calonmediator, arbiter, dankonsiliator • Periksa proses dan hasilpenyusunan formasi,pendaftaran dan seleksicalon mediator, arbiter, dankonsiliator LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 118 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. Pendaftaran dan seleksicalon hakim ad-hocpengadilan hubunganindustrial yang wilayahnyameliputi provinsi 6. Pendaftaran dan seleksi calonhakim ad-hoc pengadilanhubungan industrial yangwilayahnya meliputikabupaten/kota. • Dilakukannya pendaftaran danseleksi calon hakim ad-hocpengadilan hubungan industrial • Daftar dan hasil seleksi calonhakim ad-hoc pengadilanhubungan industrial • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pendaftarandan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubunganindustrial 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintaskabupaten/kota dalam satuprovinsi. 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaanskala kabupaten/kota • Dilakukannya bimbingan aplikasipengupahan • Laporan pelaksanaanbimbingan aplikasipengupahan • Periksa apakah telahdilakukan bimbingan aplikasipengupahan 7.b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi,kabupaten/kota, danmelaporkan kepada menteriyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 7.b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimumkabupaten/kota kepadagubernur. • Dilakukannya penyusunan danpenetapan upah minimumdaerah dan melaporkan kepadapihak yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan • Laporan penyusunan danpenetapan upah minimumdaerah dan melaporkankepada pihak yangbertanggung jawab di bidangketenagakerjaan • Periksa apakah telahdilakukan penyusunan danpenetapan upah minimumdaerah dan melaporkankepada pihak yangbertanggung jawab di bidangketenagakerjaan 8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminansosial tenaga kerja skalaprovinsi. 8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja diwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danpelaksanaan pembinaankepesertaan jaminan sosialtenaga kerja • Laporan pelaksanaankoordinasi dan pelaksanaanpembinaan kepesertaanjaminan sosial tenaga kerja • Periksa apakah telahdilakukan koordinasi danpelaksanaan pembinaankepesertaan jaminan sosialtenaga kerja 8.b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitasdan kesejahteraan tenagakerja skala provinsi. 8.b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan diperusahaan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danpembinaan penyelenggaraanfasilitas dan kesejahteraantenaga kerja • Laporan pelaksanaankoordinasi dan pembinaanpenyelenggaraan fasilitas dankesejahteraan tenaga kerja • Periksa pelaksanaankoordinasi dan pembinaanpenyelenggaraan fasilitasdan kesejahteraan tenagakerja 9. Pembinaan pelaksanaansistem dan kelembagaanserta pelaku hubunganindustrial skala provinsi. 9. Pembinaan pelaksanaansistem dan kelembagaan sertapelaku hubungan industrialskala kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. • Terlaksananya kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. 10. Koordinasi pelaksanaanverifikasi keanggotaan 10. Verifikasi keanggotaan SP/SBskala kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danpelaksanaan verifikasi • Laporan pelaksanaankoordinasi dan pelaksanaan • Periksa pelaksanaankoordinasi dan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 119 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan SP/SB skala provinsi. keanggotaan SP/SB verifikasi keanggotaan SP/SB verifikasi keanggotaanSP/SB 11. Koordinasi hasilpencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh skalaprovinsi danmelaporkannya kepadapemerintah. 11. Pencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh skalakabupaten/kota danmelaporkannya kepadaprovinsi. • Dilakukannya koordinasi hasildan pencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh • Laporan pelaksanaankoordinasi hasil danpencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh • Periksa pelaksanaankoordinasi hasil danpencatatan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh 12. Penetapan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh skalaprovinsi untuk dudukdalam lembaga-lembagaketenagakerjaan provinsiberdasarkan hasilverifikasi. 12. Penetapan organisasipengusaha dan organisasipekerja/buruh untuk dudukdalam lembaga-lembagaketenagakerjaankabupaten/kota berdasarkanhasil verifikasi. • Terlaksananya kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. • Terlaksananya kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan kegiatanpembinaan organisasiperburuhan baik organisasiburuh maupun organisasipengusaha. 7) PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengawasan pelaksanaannorma ketenagakerjaanskala provinsi. 1. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan normaketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Terlaksananya binwas terhadapnorma ketenagakerjaan besertaupaya penegakan hukumnyasesuai dengan tingkatanpemerintahannya. • Laporan kegiatan binwasterhadap normaketenagakerjaan besertaupaya penegakan hukumnya. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankegiatan binwas terhadapnorma ketenagakerjaanbeserta upaya penegakanhukumnya sesuai dengantingkatan pemerintahannya. 2. Pemeriksaan/pengujian 2. Pemeriksaan/pengujian • Diterbitkanya izin terhadap objek • Dokumen perizinan terhadap • Periksa dokumen izin LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 120 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan terhadap perusahaan danobyek pengawasanketenagakerjaan skalaprovinsi. terhadap perusahaan danobyek pengawasanketenagakerjaan skalakabupaten/kota. pengawasan ketenagakerjaansesuai dengan tingkatanpemerintahannya. objek pengawasanketenagakerjaan. terhadap objek pengawasanketenagakerjaan yang telahditerbitkan pemerintahdaerah 3. Penerbitan/rekomendasi(izin) terhadap obyekpengawasanketenagakerjaan skalaprovinsi. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin)terhadap obyek pengawasanketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Diterbitkanya izin terhadap objekpengawasan ketenagakerjaansesuai dengan tingkatanpemerintahannya. • Dokumen perizinan terhadapobjek pengawasanketenagakerjaan. • Periksa dokumen izinterhadap objek pengawasanketenagakerjaan yang telahditerbitkan pemerintahdaerah. • Teliti apakah prosespembuatan perizinantersebut telah sesuai denganprosedur dan ketentuanyang berlaku. 4. Penanganankasus/melakukanpenyidikan terhadappengusaha yangmelanggar normaketenagakerjaan skalaprovinsi. 4. Penanganan kasus/melakukanpenyidikan terhadapperusahaan dan pengusahayang melanggar normaketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaanterhadap norma bidangketenagakerjaan, keselamatandan kesehatan kerja yangbersifat strategis di daerah. • Laporan kegiatan pembinaanterhadap norma bidangketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatankerja yang bersifat strategis didaerah. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan pembinaanterhadap norma bidangketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatankerja yang bersifat strategisdi daerah. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandan pengembangan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Laporan kegiatan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. 5.b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skalaprovinsi. 5.b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandan pengembangan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Laporan kegiatan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 121 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. Pengkajian danperekayasaan bidangnorma ketenagakerjaan,hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dankeselamatan kerja yangbersifat strategis skalaprovinsi. 6. Pengkajian dan perekayasaanbidang normaketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,keselamatan kerja yangbersifat strategis skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pengkajian danperekayasaan bidang normaketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,kesehatan dan keselamatankerja yang bersifat strategis • Laporan hasil pengkajian danperekayasaan bidang normaketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,kesehatan dan keselamatankerja yang bersifat strategis • Periksa proses dan hasilpengkajian danperekayasaan bidang normaketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,kesehatan dan keselamatankerja yang bersifat strategis 7. Pelayanan dan pelatihanserta pengembanganbidang normaketenagakerjaan,keselamatan dankesehatan kerja yangbersifat strategis skalaprovinsi. 7. Pelayanan dan pelatihan sertapengembangan bidang normaketenagakerjaan, keselamatandan kesehatan kerja yangbersifat strategis skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pelayanan danpelatihan serta pengembanganbidang norma ketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatankerja yang bersifat strategis • Laporan pelaksanaanpelayanan dan pelatihan sertapengembangan bidang normaketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatankerja yang bersifat strategis • Periksa pelaksanaanpelayanan dan pelatihanserta pengembangan bidangnorma ketenagakerjaan,keselamatan dan kesehatankerja yang bersifat strategis 8. Pemberdayaan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan skalaprovinsi. 8. Pemberdayaan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandan pengembangan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Laporan kegiatan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. 9. Fasilitasi penyelenggaraanpembinaan pengawasanketenagakerjaan skalaprovinsi. 9. Fasilitasi pembinaanpengawasan ketenagakerjaanskala kabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandan pengembangan fungsi dankegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Laporan kegiatan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan pembinaandan pengembangan fungsidan kegiatan personil dankelembagaan pengawasanketenagakerjaan. 10. Penyelenggaraanketatalaksanaanpengawasanketenagakerjaan skalaprovinsi. 10. Penyelenggaraanketatalaksanaan pengawasanketenagakerjaan skalakabupaten/kota. • Terselenggaranyaketatalaksanaan pengawasanketenagakerjaan • Laporan penyelenggaraanketatalaksanaan pengawasanketenagakerjaan • Periksa proses dan hasilpenyelenggaraanketatalaksanaanpengawasanketenagakerjaan 11.a. Pengusulan calon peserta 11.a. Pengusulan calon peserta • Diusulkannya calon peserta • Dokumen usulan calon • Periksa dokumen usulan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 122 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan diklat pengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah. diklat pengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah dan/ataupemerintah provinsi. diklat pengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah peserta diklat pengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah calon peserta diklatpengawasanketenagakerjaan kepadapemerintah 11.b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakandiklat teknis pengawasanketenagakerjaan 11.b. - • Dilakukannya kerjasama denganpusat menyelenggarakan diklatteknis pengawasanketenagakerjaan • MOU kerjasama denganpusat menyelenggarakandiklat teknis pengawasanketenagakerjaan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan kerjasamadengan pusatmenyelenggarakan diklatteknis pengawasanketenagakerjaan. 12. Pengusulan calon pegawaipengawasketenagakerjaan skalaprovinsi kepadapemerintah. 12. Pengusulan calon pegawaipengawas ketenagakerjaanskala kabupaten/kota kepadapemerintah. • Diusulkannya calon pegawaipengawas ketenagakerjaanskala provinsi kepadapemerintah • Dokumen usulan calonpegawai pengawasketenagakerjaan skalaprovinsi kepada pemerintah • Periksa dokumen usulancalon pegawai pengawasketenagakerjaan skalaprovinsi kepada pemerintah 13. Pengusulan penerbitankartu legitimasi bagipengawasketenagakerjaan skalaprovinsi kepadapemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartulegitimasi bagi pengawasketenagakerjaan skalakabupaten/kota kepadapemerintah. • Diusulkannya penerbitan kartulegitimasi bagi pengawasketenagakerjaan skala provinsikepada pemerintah • Dokumen usulan penerbitankartu legitimasi bagipengawas ketenagakerjaanskala provinsi kepadapemerintah • Periksa pelaksanaanpengusulan penerbitan kartulegitimasi bagi pengawasketenagakerjaan skalaprovinsi kepada pemerintah 14. Pengusulan kartu PPNSbidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepadapemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNSbidang ketenagakerjaan skalakabupaten/kota kepadapemerintah. • Diusulkannya kartu PPNSbidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah • Dokumen usulan kartu PPNSbidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepadapemerintah • Periksa dokumen usulankartu PPNS bidangketenaga-kerjaan skalaprovinsi kepada pemerintah 8) PENGELOLAAN UMUM *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Jumlah penduduk menurut 1. Pemeriksaan demografi: Jumlahpenduduk menurut usia dan • Dilakukannya pemeriksaandemografi: Jumlah penduduk • Laporan pelaksanaanpemeriksaan demografi: • Periksa demografi: Jumlahpenduduk menurut usia dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 123 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan usia dan jenis kelamin,pendidikan,usia kerja,danpenyerapan tenaga kerja. jenis kelamin, pendidikan,usiakerja,dan penyerapan tenagakerja. menurut usia dan jenis kelamin,pendidikan,usia kerja,danpenyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk menurutusia dan jenis kelamin,pendidikan,usia kerja,danpenyerapan tenaga kerja. jenis kelamin,pendidikan,usia kerja,danpenyerapan tenaga kerja.
2. Pemeriksaan kegiatan tenagakerja di bidang sektor jasa,sektor industri dan sektorperdagangan. • Dilakukannya pemeriksaankegiatan tenaga kerja di bidangsektor jasa, sektor industri dansektor perdagangan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan kegiatan tenagakerja di bidang sektor jasa,sektor industri dan sektorperdagangan. • Periksa kegiatan tenagakerja di bidang sektor jasa,sektor industri dan sektorperdagangan.
3. Pemeriksaan angkatan tenagakerja yang terserap pada BalaiLatihan Kerja (BLK), apakahpelatihan tersebut sudah sesuaipermintaan pasar. • Dilakukannya pemeriksaanangkatan tenaga kerja yangterserap pada Balai LatihanKerja (BLK) • Laporan pelaksanaanpemeriksaan angkatantenaga kerja yang terserappada Balai Latihan Kerja(BLK) • Periksa angkatan tenagakerja yang terserap padaBalai Latihan Kerja (BLK) • Periksa apakah pelatihan diBalai Latihan Kerja (BLK)sudah sesuai permintaanpasar.
4. Pemungutan biaya dalampelatihan tenaga kerja padaBLK. • Dilakukannya pemungutan biayadalam pelatihan tenaga kerjapada BLK. • Laporan pelaksanaanpemungutan biaya dalampelatihan tenaga kerja padaBLK. • Periksa apakah pelatihantenaga kerja pada BLKdipungut biaya pelatihan.
Pembiayaan pelatihan tenagakerja BLK oleh APBD danAPBN (dekonsentrasi/pembantuan) • Dilakukannya pembiayaanpelatihan tenaga kerja BLK olehAPBD dan APBN(dekonsentrasi/pembantuan) • Laporan pelaksanaanpembiayaan pelatihan tenagakerja BLK oleh APBD danAPBN (dekonsentrasi/pembantuan) • Periksa apakah pelatihantenaga kerja BLK dibiayaioleh APBD dan APBN(dekonsentrasi/pembantuan)
6. Penyaluran dan penempatantenaga kerja sesuai dengankebijakan pemerintah/pemerintah daerah. • Dilakukannya penyaluran danpenempatan tenaga kerja sesuaidengan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah. • Laporan pelaksanaanpenyaluran dan penempatantenaga kerja sesuai dengankebijakan pemerintah/pemerintah daerah. • Periksa apakah penyalurandan penempatan tenagakerja sudah sesuai dengankebijakan pemerintah/pemerintah daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 124 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
7. Pemeriksaan angkatan kerjaprovinsi dan angkatan kerjaantar negara sesuai kebijakanpusat dan permintaan pasardalam negeri maupun luarnegeri. • Dilakukannya pemeriksaanangkatan kerja provinsi danangkatan kerja antar negarasesuai kebijakan pusat danpermintaan pasar dalam negerimaupun luar negeri. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan angkatan kerjaprovinsi dan angkatan kerjaantar negara sesuai kebijakanpusat dan permintaan pasardalam negeri maupun luarnegeri. • Periksa apakah angkatankerja provinsi dan angkatankerja antar negara sudahsesuai kebijakan pusat danpermintaan pasar dalamnegeri maupun luar negeri.
8. Penyesuaian Upah MinimumRegional (UMR) dengan tingkatkemampuan daerah. • Dilakukannya penyesuaian UpahMinimum Regional (UMR)dengan tingkat kemampuandaerah. • Laporan pelaksanaanpenyesuaian Upah MinimumRegional (UMR) dengantingkat kemampuan daerah. • Periksa apakah UpahMinimum Regional (UMR)sudah sesuai dengan tingkatkemampuan daerah.
9. Penyelenggaraan pelatihankerja skala Provinsi,Kabupaten/Kota sesuai denganpermintaan pasar. • Diselenggarakannya pelatihankerja skala Provinsi,Kabupaten/Kota sesuai denganpermintaan pasar. • Laporan penyelenggaraanpelatihan kerja skala Provinsi,Kabupaten/Kota sesuaidengan permintaan pasar. • Periksa apakahpenyelenggaraan pelatihankerja skala Provinsi,Kabupaten/Kota sudahsesuai dengan permintaanpasar. 10. Perolehan jaminan asuransi(ASTEK, JAMSOSTEKdan/atau lainnya) bagitenaga kerja.
• Diperolehnya jaminan asuransi(ASTEK, JAMSOSTEK dan/ataulainnya) bagi tenaga kerja. • Laporan perolehan jaminanasuransi (ASTEK,JAMSOSTEK dan/ataulainnya) bagi tenaga kerja. • Periksa apakah tenaga kerjamemperoleh jaminanasuransi (ASTEK,JAMSOSTEK dan/ataulainnya). 11. Pemeriksaan bahwapemerintah daerah telahmelakukan pembinaan danpengawasan terhadap BLKyang diadakan oleh swasta
Pemeriksaan bahwa tenagakerja lokal maupun tenagakerja luar negeri mendapat
pekerjaan yang disalurkan dankepastian perlindungan hukumdari Perusahaan Jasa TenagaKerja Indonesia (PJTKI),pemberi kerja, dan/ataupemerintah. mendapat jaminan pekerjaanyang disalurkan dan kepastianperlindungan hukum dariPerusahaan Jasa Tenaga KerjaIndonesia (PJTKI), pemberikerja, dan/atau pemerintah. kerja luar negeri mendapatjaminan pekerjaan yangdisalurkan dan kepastianperlindungan hukum dariPerusahaan Jasa TenagaKerja Indonesia (PJTKI),pemberi kerja, dan/ataupemerintah. jaminan pekerjaan yangdisalurkan dan kepastianperlindungan hukum dariPerusahaan Jasa TenagaKerja Indonesia (PJTKI),pemberi kerja, dan/ataupemerintah. 13. Pembentukan serikatpekerja di setiapperusahaan yangmempekerjakan tenagakerja.
• Dibentuknya serikat pekerja disetiap perusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja. • Laporan pembentukan serikatpekerja di setiap perusahaanyang mempekerjakan tenagakerja. • Periksa apakah disetiapperusahaan yangmempekerjakan tenaga kerjadibentuk serikat pekerja. 14. Pemeriksaan bahwapemerintah daerahmelakukan pembinaan danpengawasan terhadapperusahaan yangmempekerjakan tenagakerja.
• Dilakukannya pemeriksaanbahwa pemerintah daerahmelakukan pembinaan danpengawasan terhadapperusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan bahwapemerintah daerahmelakukan pembinaan danpengawasan terhadapperusahaan yangmempekerjakan tenaga kerja. • Periksa apakah pemerintahdaerah melakukanpembinaan dan pengawasanterhadap perusahaan yangmempekerjakan tenagakerja. 15. Pemeriksaan proses danprosedur yang dikeluarkanoleh pemerintah daerahdalam perizinan jasa tenagakerja, pendaftaran lembagapelatihan kerja sertapenerbitan rekomendasiperizinan magang ke luarnegeri.
• Dilakukannya pemeriksaanproses dan prosedur yangdikeluarkan oleh pemerintahdaerah dalam perizinan jasatenaga kerja, pendaftaranlembaga pelatihan kerja sertapenerbitan rekomendasiperizinan magang ke luar negeri. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan proses danprosedur yang dikeluarkanoleh pemerintah daerahdalam perizinan jasa tenagakerja, pendaftaran lembagapelatihan kerja sertapenerbitan rekomendasiperizinan magang ke luarnegeri. • Periksa proses dan proseduryang dikeluarkan olehpemerintah daerah dalamperizinan jasa tenaga kerja,pendaftaran lembagapelatihan kerja sertapenerbitan rekomendasiperizinan magang ke luarnegeri. 16. Pemeriksaan proses danprosedur yang dikeluarkan
pemerintah daerah dalammemberikan sertifikasi danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja. dikeluarkan pemerintah daerahdalam memberikan sertifikasidan akreditasi lembaga pelatihantenaga kerja. prosedur yang dikeluarkanpemerintah daerah dalammemberikan sertifikasi danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja. pemerintah daerah dalammemberikan sertifikasi danakreditasi lembaga pelatihantenaga kerja. 17. Pemeriksaan prosespenerbitan danpengendalian izin pendirianLembaga Bursa Kerjasesuai dengan kebijakanpemerintah.
• Dilakukannya pemeriksaanproses penerbitan danpengendalian izin pendirianLembaga Bursa Kerja sesuaidengan kebijakan pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan prosespenerbitan dan pengendalianizin pendirian Lembaga BursaKerja sesuai dengankebijakan pemerintah. • Periksa proses penerbitandan pengendalian izinpendirian Lembaga BursaKerja, apakah sudah sesuaidengan kebijakanpemerintah. 18. Pemberian pelayananinformasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencari kerja dan penggunatenaga kerja skala provinsi,kabupaten dan kota dibiayaioleh APBD dan/atau sumberlainnya.
• Dilakukannya pemberianpelayanan informasi pasar kerjadan bimbingan jabatan kepadapencari kerja dan penggunatenaga kerja skala provinsi,kabupaten dan kota dibiayai olehAPBD dan/atau sumber lainnya. • Laporan pelaksanaanpemberian pelayananinformasi pasar kerja danbimbingan jabatan kepadapencari kerja dan penggunatenaga kerja skala provinsi,kabupaten dan kota dibiayaioleh APBD dan/atau sumberlainnya. • Periksa pemberianpelayanan informasi pasarkerja dan bimbingan jabatankepada pencari kerja danpengguna tenaga kerja skalaprovinsi, kabupaten dan kotadibiayai oleh APBD dan/atausumber lainnya. 19. Pemeriksaan proses danprosedur dalam penyusunansistem dan penyebarluasaninformasi pasar kerja diwilayah pemerintah daerah.
• Dilakukannya pemeriksaanproses dan prosedur dalampenyusunan sistem danpenyebarluasan informasi pasarkerja di wilayah pemerintahdaerah. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan proses danprosedur dalam penyusunansistem dan penyebarluasaninformasi pasar kerja diwilayah pemerintah daerah. • Periksa proses dan prosedurdalam penyusunan sistemdan penyebarluasaninformasi pasar kerja diwilayah pemerintah daerah. 20. Penyediaan fasilitas danpembinaan bagi pencarikerja penyandang cacat,lansia dan perempuan.
• Dilakukannya penyediaanfasilitas dan pembinaan bagipencari kerja penyandang cacat,lansia dan perempuan. • Laporan pelaksanaanpenyediaan fasilitas danpembinaan bagi pencari kerjapenyandang cacat, lansia danperempuan. • Periksa apakah sudahtersedia fasilitas danpembinaan bagi pencarikerja penyandang cacat,lansia dan perempuan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 127 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 21. Pemeriksaan bahwakegiatan pelatihan tenagakerja penyandang cacat,lansia dan perempuandianggarkan dalam APBDdan periksapelaksanaannya.
• Dilakukannya pemeriksaanbahwa kegiatan pelatihan tenagakerja penyandang cacat, lansiadan perempuan dianggarkandalam APBD dan periksapelaksanaannya. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan bahwa kegiatanpelatihan tenaga kerjapenyandang cacat, lansia danperempuan dianggarkandalam APBD dan periksapelaksanaannya. • Periksa apakah kegiatanpelatihan tenaga kerjapenyandang cacat, lansiadan perempuan dianggarkandalam APBD dan periksapelaksanaannya. 22. Pelaksanaan kegiatanpelatihan tenaga kerjapenyandang cacat, lansiadan perempuan.
• Dilaksanakannya kegiatanpelatihan tenaga kerjapenyandang cacat, lansia danperempuan. • Laporan pelaksanaankegiatan pelatihan tenagakerja penyandang cacat,lansia dan perempuan. • Periksa apakah sudahdilaksanakan kegiatanpelatihan tenaga kerjapenyandang cacat, lansiadan perempuan. 23. Penerbitan rekomendasi izinoperasional Tenaga KerjaSukarela (TKS) Luar Negeri,TKS Indonesia, LembagaSukarela Indonesia yangakan beroperasi lebih 1(satu) sudah memiliki datadan informasi pasar.
• Diterbitkannya rekomendasi izinoperasional Tenaga KerjaSukarela (TKS) Luar Negeri,TKS Indonesia, LembagaSukarela Indonesia yang akanberoperasi lebih 1 (satu) sudahmemiliki data dan informasipasar. • Laporan penerbitanrekomendasi izin operasionalTenaga Kerja Sukarela (TKS)Luar Negeri, TKS Indonesia,Lembaga Sukarela Indonesiayang akan beroperasi lebih 1(satu) sudah memiliki datadan informasi pasar. • Periksa apakah penerbitanrekomendasi izin operasionalTenaga Kerja Sukarela(TKS) Luar Negeri, TKSIndonesia, LembagaSukarela Indonesia yangakan beroperasi lebih 1(satu) sudah memiliki datadan informasi pasar. 24.Penyiapan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarelaoleh pemerintaha daerahyang sudah memiliki datadan informasi pasar.
• Dilakukannya penyiapan fasilitaspelatihan TKS dan LembagaSukarela oleh pemerintahadaerah yang sudah memiliki datadan informasi pasar. • Laporan pelaksanaanpenyiapan fasilitas pelatihanTKS dan Lembaga Sukarelaoleh pemerintaha daerahyang sudah memiliki data daninformasi pasar. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah menyiapkanfasilitas pelatihan TKS danLembaga Sukarela yangsudah memiliki data daninformasi pasar. 25. Monitor dan evaluasipemerintah daerah terhadappengguna Tenaga Kerja
(TKA) yang lokasi kerjanya lebihdari 1 (satu). Kerja Asing (TKA) yang lokasikerjanya lebih dari 1 (satu). Tenaga Kerja Asing (TKA)yang lokasi kerjanya lebih dari1 (satu). pengguna Tenaga KerjaAsing (TKA) yang lokasikerjanya lebih dari 1 (satu). 26. Monitor dan evaluasipenempatan TKI ke luarnegeri oleh pemerintahdaerah.
• Dilakukannya monitor danevaluasi penempatan TKI ke luarnegeri oleh pemerintah daerah. • Laporan pelaksanaan monitordan evaluasi penempatan TKIke luar negeri olehpemerintah daerah. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memonitor danmengevaluasi penempatanTKI ke luar negeri. 27. Pemeriksaan dokumenperjanjian (MOU) yangsudah diratifikasi. Perjanjiankerja sama bilateral danmultilateral penempatan TKIyang pelaksanaannyadalam wilayah provinsi,kabupaten dan kota.
• Pemeriksaan dokumenperjanjian (MOU) yang sudahdiratifikasi. Perjanjian kerja samabilateral dan multilateralpenempatan TKI yangpelaksanaannya dalam wilayahprovinsi, kabupaten dan kota. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan dokumenperjanjian (MOU) yang sudahdiratifikasi. Perjanjian kerjasama bilateral dan multilateralpenempatan TKI yangpelaksanaannya dalamwilayah provinsi, kabupatendan kota. • Periksa dokumen perjanjian(MOU) yang sudahdiratifikasi. Perjanjian kerjasama bilateral danmultilateral penempatan TKIyang pelaksanaannyadalam wilayah provinsi,kabupaten dan kota. 28. Pelaksanaan perjanjian(MOU) yang dibebankankepada APBD dan/ataudiluar APBD.
• Dilaksanakannya perjanjian(MOU) yang dibebankan kepadaAPBD dan/atau diluar APBD. • Laporan pelaksanaanperjanjian (MOU) yangdibebankan kepada APBDdan/atau diluar APBD. • Periksa apakah adapelaksanaan perjanjian(MOU) yang dibebankankepada APBD dan/ataudiluar APBD. 29. Pemeriksaan bahwaperusahaan pengerahtenaga kerja sudah memilikiKantor Cabang di Daerahtujuan penempatan tenagakerja dan periksa dokumenSIPPTKIS/PPTKIS.
• Dilakukannya pemeriksaanbahwa perusahaan pengerahtenaga kerja sudah memilikiKantor Cabang di Daerah tujuanpenempatan tenaga kerja danperiksa dokumenSIPPTKIS/PPTKIS. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan bahwaperusahaan pengerah tenagakerja sudah memiliki KantorCabang di Daerah tujuanpenempatan tenaga kerja danperiksa dokumenSIPPTKIS/PPTKIS. • Periksa apakah perusahaanpengerah tenaga kerjasudah memiliki KantorCabang di Daerah tujuanpenempatan tenaga kerjadan periksa dokumenSIPPTKIS/PPTKIS. 30. Pelaksanaan sosialisasi
substansi perjanjian kerja sama(MOU) penempatan TKI ke luarnegeri, antara lain metoda danprosedurnya. substansi perjanjian kerja sama(MOU) penempatan TKI ke luarnegeri, antara lain metoda danprosedurnya. sosialisasi substansiperjanjian kerja sama (MOU)penempatan TKI ke luarnegeri, antara lain metodadan prosedurnya. dilakukan sosialisasisubstansi perjanjian kerjasama (MOU) penempatanTKI ke luar negeri, antaralain metoda danprosedurnya. 31. Penerbitan perizinan sesuaidengan standar proseduryang telah ditetapkan olehpemerintah, antara lain,kapasitas tempat, sanitasi,pelayanan kesehatan, dapurdan aktifitasnya.
• Diterbitkannya perizinan sesuaidengan standar prosedur yangtelah ditetapkan olehpemerintah, antara lain,kapasitas tempat, sanitasi,pelayanan kesehatan, dapur danaktifitasnya. • Laporan pelaksanaanpenerbitan perizinan sesuaidengan standar proseduryang telah ditetapkan olehpemerintah, antara lain,kapasitas tempat, sanitasi,pelayanan kesehatan, dapurdan aktifitasnya. • Periksa apakah perizinanyang diterbitkan sudahsesuai dengan standarprosedur yang telahditetapkan oleh pemerintah,antara lain, kapasitastempat, sanitasi, pelayanankesehatan, dapur danaktifitasnya. 32. Penyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja dan penutupanperusahaan yang dilakukandengan musyawarah, P4D/P4P atau melaluipengadilan.
• Dilakukannya penyelesaianperselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupanperusahaan yang dilakukandengan musyawarah, P4D/ P4Patau melalui pengadilan. • Laporan pelaksanaanpenyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja dan penutupanperusahaan yang dilakukandengan musyawarah, P4D/P4P atau melalui pengadilan. • Periksa apakahpenyelesaian perselisihanhubungan industrial, mogokkerja dan penutupanperusahaan dilakukandengan musyawarah,P4D/P4P atau melaluipengadilan. 33. Pemeriksaanpenyimpangan/ pelanggaranatas rekomendasi yangditerbitkan oleh pemerintahterhadap izin operasionalperusahaan penyedia jasakerja/buruh, periksa yaitu:Perusahaan tenaga kerjayang sudah tidak berfungsi
diterbitkan izin usaha; sertaVerifikasi perusahaan yangsudah tidak berfungsi. tetap diterbitkan izin usaha; sertaVerifikasi perusahaan yangsudah tidak berfungsi. berfungsi namun tetapditerbitkan izin usaha; sertaVerifikasi perusahaan yangsudah tidak berfungsi. namun tetap diterbitkan izinusaha; serta Verifikasiperusahaan yang sudahtidak berfungsi. 34. Pemeriksaan bahwa PPNSyang ada sudah memilikikualifikasi dibidangketenagakerjaan.
• Dilakukannya pemeriksaanbahwa PPNS yang ada sudahmemiliki kualifikasi dibidangketenagakerjaan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan bahwa PPNSyang ada sudah memilikikualifikasi dibidangketenagakerjaan. • Periksa apakah PPNS yangada sudah memilikikualifikasi dibidangketenagakerjaan. 35. Pelaksanaan bimbingantehnik (bintek) di bidanginformasi pasar kerja danpenyiapan tenaga kerja.
• Dilaksanakannya bimbingantehnik (bintek) di bidanginformasi pasar kerja danpenyiapan tenaga kerja. • Laporan pelaksanaanbimbingan tehnik (bintek) dibidang informasi pasar kerjadan penyiapan tenaga kerja. • Periksa apakah telahdilaksanakan bimbingantehnik (bintek) di bidanginformasi pasar kerja danpenyiapan tenaga kerja. 36. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah di bidangantar kerja, penempatantenaga kerja pemuda,wanita dan penyandangcacat serta bimbingan danpenyuluhan.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerah dibidang antar kerja, penempatantenaga kerja pemuda, wanitadan penyandang cacat sertabimbingan dan penyuluhan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah di bidangantar kerja, penempatantenaga kerja pemuda, wanitadan penyandang cacat sertabimbingan dan penyuluhan. • Periksa apakah adakebijakan daerah di bidangantar kerja, penempatantenaga kerja pemuda, wanitadan penyandang cacat sertabimbingan dan penyuluhan. 37. Penyusunan standard dannorma di bidang antar kerjadan penempatan tenagakerja.
• Dilakukannya penyusunanstandard dan norma di bidangantar kerja dan penempatantenaga kerja. • Laporan pelaksanaanpenyusunan standard dannorma di bidang antar kerjadan penempatan tenagakerja. • Periksa apakah sudahdisusun standard dan normadi bidang antar kerja danpenempatan tenaga kerja. 38. Persiapan bintek di bidangantar kerja dan penempatantenaga kerja.
• Dilakukannya persiapan bintek dibidang antar kerja danpenempatan tenaga kerja . • Laporan pelaksanaanpersiapan bintek di bidangantar kerja dan penempatantenaga kerja. • Periksa apakah sudah adapersiapan bintek di bidangantar kerja dan penempatantenagakerja. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 131 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 39. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah di bidanganalisis dan kajian tenagakerja asing sektor industridan jasa serta kerja samakelembagaan.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerah dibidang analisis dan kajiantenaga kerja asing sektor industridan jasa serta kerja samakelembagaan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah di bidanganalisis dan kajian tenagakerja asing sektor industri danjasa serta kerja samakelembagaan. • Periksa apakah adakebijakan daerah di bidanganalisis dan kajian tenagakerja asing sektor industridan jasa serta kerja samakelembagaan. 40. Penyusunan standard dannorma di bidang analisis danperijinan tenaga kerja asingsektor Industri dan Jasaserta kerja samakelembagaan.
• Dilakukannya penyusunanstandard dan norma di bidanganalisis dan perijinan tenagakerja asing sektor Industri danJasa serta kerja samakelembagaan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan standard dannorma di bidang analisis danperijinan tenaga kerja asingsektor Industri dan Jasa sertakerja sama kelembagaan. • Periksa apakah adastandard dan norma dibidang analisis dan perijinantenaga kerja asing sektorIndustri dan Jasa serta kerjasama kelembagaan. 41. Pemeriksaan terhadapadanya bimbingan tehnis dibidang analis dan perijinantenaga kerja asing sektorindustri dan jasa sertakerjasama kelembagaan.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap adanya bimbingantehnis di bidang analis danperijinan tenaga kerja asingsektor industri dan jasa sertakerjasama kelembagaan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapadanya bimbingan tehnis dibidang analis dan perijinantenaga kerja asing sektorindustri dan jasa sertakerjasama kelembagaan. • Periksa apakah sudah adabimbingan tehnis di bidanganalis dan perijinan tenagakerja asing sektor industridan jasa serta kerjasamakelembagaan. 42. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah dibidangpromosi perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumberdaya daerah.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerahdibidang promosi perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumber dayadaerah. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah dibidangpromosi perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumber dayadaerah. • Periksa apakah sudah adakebijakan daerah dibidangpromosi perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumberdaya daerah. 43. Penyusunan standar dannorma dibidang promosi dan
kesempatan kerja sektorpertanian, industri jasa danpromosi potensi sumber dayadaerah. promosi dan perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri jasa danpromosi potensi sumber dayadaerah. norma dibidang promosi danperluasan kesempatan kerjasektor pertanian, industri jasadan promosi potensi sumberdaya daerah. promosi dan perluasankesempatan kerja sektorpertanian, industri jasa danpromosi potensi sumberdaya daerah. 44. Pelaksanaan bimbingantehnis di bidang promosi,perluasan kesempatantenaga kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumberdaya daerah.
• Dilaksanakannya bimbingantehnis di bidang promosi,perluasan kesempatan tenagakerja sektor pertanian, industri,jasa dan promosi potensi sumberdaya daerah. • Laporan pelaksanaanbimbingan tehnis di bidangpromosi, perluasankesempatan tenaga kerjasektor pertanian, industri, jasadan promosi potensi sumberdaya daerah. • Periksa apakah sudahdilaksanakan bimbingantehnis di bidang promosi,perluasan kesempatantenaga kerja sektorpertanian, industri, jasa danpromosi potensi sumberdaya daerah. 45. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah dibidangterapan teknologi tepatguna, sistem padat karya,tenaga kerja mandiri danpromosi potensi sumberdaya daerah serta sektorformal.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerahdibidang terapan teknologi tepatguna, sistem padat karya,tenaga kerja mandiri danpromosi potensi sumber dayadaerah serta sektor formal. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah dibidangterapan teknologi tepat guna,sistem padat karya, tenagakerja mandiri dan promosipotensi sumber daya daerahserta sektor formal. • Periksa apakah sudah adakebijakan daerah dibidangterapan teknologi tepat guna,sistem padat karya, tenagakerja mandiri dan promosipotensi sumber daya daerahserta sektor formal. 46. Penyusunan standar dannorma di bidang terapanteknologi tepat guna, syatempadat karya, tenaga kerjamandiri.
• Dilakukannya penyusunanstandar dan norma di bidangterapan teknologi tepat guna,syatem padat karya, tenagakerja mandiri. • Laporan pelaksanaanpenyusunan standar dannorma di bidang terapanteknologi tepat guna, syatempadat karya, tenaga kerjamandiri. • Periksa sudah ada standardan norma dibidang terapanteknologi tepat guna, syatempadat karya, tenaga kerjamandiri. 47. Pelaksanaan bimbingantehnis penyelenggara BLK dibidang teknologi tepat guna,sistem padat karya, tenagakerja mandiri dan sektor
serta pengembangan kerjasukarela. pengembangan kerja sukarela. mandiri dan sektor informalserta pengembangan kerjasukarela. kerja mandiri dan sektorinformal sertapengembangan kerjasukarela. 48. Sosialisasi kebijakantentang program danrekruitment TKI ilegal,pencegahan TKI ilegal,penyuluhan jabatan tenagakerja luar negeri, sertainformasi pasar kerja luarnegeri.
• Dilakukannya sosialisasikebijakan tentang program danrekruitment TKI ilegal,pencegahan TKI ilegal,penyuluhan jabatan tenaga kerjaluar negeri, serta informasi pasarkerja luar negeri. • Laporan pelaksanaansosialisasi kebijakan tentangprogram dan rekruitment TKIilegal, pencegahan TKI ilegal,penyuluhan jabatan tenagakerja luar negeri, sertainformasi pasar kerja luarnegeri. • Periksa apakah adasosialisasi kebijakan tentangprogram dan rekruitment TKIilegal, pencegahan TKIilegal, penyuluhan jabatantenaga kerja luar negeri,serta informasi pasar kerjaluar negeri. 49. Pemeriksaan terhadapperusahaan yangmempekerjakan lebih dari 10(sepuluh) orang tenaga kerjadan/atau membayarkan upahtenaga kerja minimal Rp. 1juta/bulan belumdiikutsertakan programjaminan sosial tenaga kerja.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap perusahaan yangmempekerjakan lebih dari 10(sepuluh) orang tenaga kerjadan/atau membayarkan upahtenaga kerja minimal Rp. 1 juta/bulan belum diikutsertakanprogram jaminan sosial tenagakerja. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapperusahaan yangmempekerjakan lebih dari 10(sepuluh) orang tenaga kerjadan/atau membayarkan upahtenaga kerja minimal Rp. 1juta/ bulan belumdiikutsertakan programjaminan sosial tenaga kerja. • Periksa apakah masih adaperusahaan yangmempekerjakan lebih dari 10(sepuluh) orang tenaga kerjadan/atau membayarkanupah tenaga kerja minimalRp. 1 juta/ bulan belumdiikutsertakan programjaminan sosial tenaga kerja. 50. Penyusunan standar dannorma, di bidangpengupahan, jaminan sosialtenaga kerja.
• Dilakukannya penyusunanstandar dan norma, di bidangpengupahan, jaminan sosialtenaga kerja. • Laporan pelaksanaanpenyusunan standar dannorma, di bidangpengupahan, jaminan sosialtenaga kerja. • Periksa apakah sudah adastandar dan norma, dibidang pengupahan, jaminansosial tenaga kerja. 51. Pemeriksaan terhadapkebijakan di bidangpenyelenggaraanpenyelesaian perselisihanpencegahan, dan
dan tenaga perselisihanhubungan industrial. dan tenaga perselisihanhubungan industrial. pencegahan, danpemberdayaan kelembagaandan tenaga perselisihanhubungan industrial. pemberdayaan kelembagaandan tenaga perselisihanhubungan industrial. 52. Pelaksanaan bimbingantehnis di bidangpenyelenggara,penyelesaian, perselisihandengan tenaga kerja.
• Dilaksanakannya bimbingantehnis di bidang penyelenggara,penyelesaian, perselisihandengan tenaga kerja. • Laporan pelaksanaanbimbingan tehnis di bidangpenyelenggara, penyelesaian,perselisihan dengan tenagakerja. • Periksa apakah sudah adabimbingan tehnis di bidangpenyelenggara,penyelesaian, perselisihandengan tenaga kerja. 53. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah tentangprogram dan strategi dibidang norma, keselamatandan kesehatan kerja (K3).
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerahtentang program dan strategi dibidang norma, keselamatan dankesehatan kerja (K3). • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah tentangprogram dan strategi dibidang norma, keselamatandan kesehatan kerja (K3). • Periksa apakah sudah adakebijakan daerah tentangprogram dan strategi dibidang norma, keselamatandan kesehatan kerja (K3). 54. Pemeriksaan terhadapkebijakan daerah tentangstandar dan norma dibidangpengawasan K3.
• Dilakukannya pemeriksaanterhadap kebijakan daerahtentang standar dan normadibidang pengawasan K3. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan terhadapkebijakan daerah tentangstandar dan norma dibidangpengawasan K3. • Periksa apakah adakebijakan daerah tentangstandar dan norma dibidangpengawasan K3. 6. KETAHANAN PANGANa. -1) KETAHANAN PANGAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produkpangan. 1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksipangan serta keragaman • Terlaksananya identifikasiketersediaan, keragaman danpotensi sumberdaya serta • Laporan pelaksanaanidentifikasi ketersediaan,keragaman dan potensi • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi ketersediaan, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 135 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan konsumsi pangan masyarakat. produksi dan konsumsi pangan. sumberdaya serta produksidan konsumsi pangan. keragaman dan potensisumberdaya serta produksidan konsumsi pangan. 1.b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsimasyarakat. 1.b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk panganberbahan baku lokal. • Terlaksananya identifikasikebutuhan dan pembinaanpeningkatan produksi dankonsumsi pangan. • Laporan pelaksanaanidentifikasi kebutuhan danpembinaan peningkatanproduksi dan konsumsipangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi kebutuhan danpembinaan peningkatanproduksi dan konsumsipangan. 1.c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan karena berbagaisebab. 1.c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produkpangan. • Terlaksananya koordinasipencegahan dan pengendalianmasalah pangan sertapembinaan pengembanganpenganekaragaman produkpangan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir peserta rapatkoordinasi. • Laporan pelaksanaanpencegahan danpengendalian masalahpangan serta pembinaanpengembanganpenganekaragaman produkpangan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaan pencegahandan pengendalian masalahpangan serta pembinaanpengembanganpenganekaragaman produkpangan. 1.d. – 1.d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagaiakibat menurunnyaketersediaan pangan. • Terlaksananya pencegahan danpengendalian masalah pangansebagai akibat menurunnyaketersediaan pangan. • Laporan pelaksanaanpencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan. 2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat. 2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. • Terlaksananya pembinaan danidentifikasi cadangan panganmasyarakat. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan identifikasicadangan panganmasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan identifikasicadangan panganmasyarakat. 2.b. Pengembangan dan pengaturan cadanganpangan pokok tertentuprovinsi. 2.b. Pengembangan dan pengaturan cadangan panganpokok tertentu kabupaten/kota. • Terlaksananya pengembangandan pengaturan cadanganpangan pokok tertentu. • Laporan pelaksanaanpengembangan danpengaturan cadangan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 136 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pangan pokok tertentu. pengaturan cadanganpangan pokok tertentu. 2.c. Koordinasi dan pengendalian cadanganpangan pemerintah danmasyarakat. 2.c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. • Terlaksananya koordinasi danpengendalian serta pembinaandan monitoring cadanganpangan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan monitoringcadangan pangan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaan pembinaan danmonitoring cadanganpangan. 3.a. Koordinasi penanganan kerawanan panganprovinsi. 3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawanpangan tingkatkabupaten/kota. • Terlaksananya koordinasipenanganan kerawanan panganserta penanganan danpenyaluran pangan untukkelompok rawan pangan. • Laporan pelaksanaanpenanganan dan penyaluranpangan untuk kelompokrawan pangan. • • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaan penanganandan penyaluran panganuntuk kelompok rawanpangan. 3.b. Koordinasi pencegahan dan penanggulanganmasalah pangan sebagaiakibat menurunnya mutu,gizi dan keamanan pangan. 3.b. Pencegahan dan penanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan. • Terlaksananya koordinasipencegahan danpenanggulangan masalahpangan serta pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan. • Laporan pelaksanaanpencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dankeamanan pangan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaan pencegahandan penanggulanganmasalah pangan sebagaiakibat menurunnya mutu,gizi dan keamanan pangan. 3.c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi. 3.c. Identifikasi kelompok rawan pangan. • Terlaksananya pengendaliankerawanan pangan danidentifikasi kelompok rawanpangan. • Laporan pelaksanaanpengendalian kerawananpangan dan identifikasikelompok rawan pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengendalian kerawananpangan dan identifikasikelompok rawan pangan. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten/ • Terlaksananya identifikasiinfrastruktur distribusi pangan. • Laporan pelaksanaanidentifikasi infrastruktur • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 137 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kota. distribusi pangan. identifikasi infrastrukturdistribusi pangan. 4.b. Pengembangan infrastruktur distribusipangan provinsi dankoordinasi pengembanganinfrastruktur provinsi. 4.b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota. • Terlaksananya pengembangandan koordinasi infrastrukturdistribusi pangan. • Laporan pelaksanaanpengembangan infrastrukturdistribusi pangan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaanpengembangan infrastrukturdistribusi pangan. 4.c. Koordinasi pencegahan penurunan akses panganmasyarakat danpeningkatan akses panganmasyarakat. 4.c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagaiakibat penurunan aksespangan. • Terlaksananya koordinasi,pencegahan dan pengendalianmasalah pangan sebagai akibatpenurunan akses pangan. • Laporan pelaksanaanpencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatpenurunan akses pangan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir peserta rapatkordinasi dan laporanpelaksanaan pencegahandan pengendalian masalahpangan sebagai akibatpenurunan akses pangan. 4.d. Informasi harga di provinsi. 4.d. Informasi harga di kabupaten/kota. • Tersedianya informasi harga. • Laporan pelaksanaanpenyediaan informasi harga. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyediaan informasi harga. 4.e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi. 4.e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkanmasyarakat kabupaten/kota. • Terlaksananya pengembanganjaringan pasar dan pembangunanpasar untuk produk pangan yangdihasilkan masyarakat. • Laporan pelaksanaanpengembangan jaringan pasardan pembangunan pasar untukproduk pangan yang dihasilkanmasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan jaringanpasar dan pembangunanpasar untuk produk panganyang dihasilkan masyarakat. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. • Terlaksananya identifikasi panganpokok masyarakat. • Laporan pelaksanaanidentifikasi pangan pokokmasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi pangan pokokmasyarakat. 5.b. – 5.b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. • Terlaksananya peningkatan mutukonsumsi masyarakat. • Laporan pelaksanaanpeningkatan mutu konsumsimasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpeningkatan mutu konsumsimasyarakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 138 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 5.c. Pembinaan peningkatan mutu konsumsimasyarakat menuju giziseimbang berbasis bahanbaku lokal. 5.c. – • Terlaksananya pembinaanpeningkatan mutu konsumsimasyarakat menuju gizi seimbangberbasis bahan baku lokal. • Laporan pelaksanaanpembinaan peningkatan mutukonsumsi masyarakat menujugizi seimbang berbasis bahanbaku lokal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan peningkatanmutu konsumsi masyarakatmenuju gizi seimbangberbasis bahan baku lokal. 5.d. Pembinaan mutu dan keamanan produk panganpabrikan di provinsi. 5.d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produkpangan masyarakat. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan mutu dan keamananproduk pangan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanmutu dan keamanan produkpangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanmutu dan keamanan produkpangan. 5.e. – 5.e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk panganmasyarakat. • Terlaksananya analisis mutu,gizi dan keamanan produkpangan masyarakat. • Laporan pelaksanaan analisismutu, gizi dan keamananproduk pangan masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaananalisis mutu, gizi dankeamanan produk panganmasyarakat. 5.f. – 5.f. Analisis mutu dan gizikonsumsi masyarakat. • Terlaksananya analisis mutu dangizi konsumsi masyarakat. • Laporan pelaksanaan analisismutu dan gizi konsumsimasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaananalisis mutu dan gizikonsumsi masyarakat. 5.g. Pengembangan kelembagaan sertifikasiproduk pangan segar danpabrikan skala kecil/rumahtangga. 5.g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar danpabrikan skala kecil/ rumahtangga. • Terlaksananya pengembangankelembagaan sertifikasi,pembinaan dan pengawasanproduk pangan segar danpabrikan skala kecil/ rumahtangga. • Laporan pelaksanaanpengembangan kelembagaansertifikasi, pembinaan danpengawasan produk pangansegar dan pabrikan skalakecil/rumah tangga. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangankelembagaan sertifikasi,pembinaan dan pengawasanproduk pangan segar danpabrikan skala kecil/rumahtangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten/kota. • Terlaksananya identifikasi LSMdan tokoh masyarakat. • Laporan pelaksanaanidentifikasi LSM dan tokohmasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi LSM dan tokohmasyarakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 139 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakatprovinsi. 6.b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakatkabupaten/kota. • Terlaksananya pengembangandan fasilitasi forum masyarakat. • Laporan pelaksanaanpengembangan dan fasilitasiforum masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan dan fasilitasiforum masyarakat. 6.c. Pengembangan ”trust fund” provinsi. 6.c. Pengembangan ”trust fund” di kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengembangan” trust fund ”. • Laporan pelaksanaanpengembangan ” trust fund ”. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan ” trust fund ”. 6.d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahananpangan. 6.d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untukketahanan pangan. • Terlaksananya pengalokasianAPBD untuk ketahanan pangan. • Laporan pelaksanaanpengalokasian APBD untukketahanan pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengalokasian APBD untukketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisisinformasi ketahananpangan provinsi. 7. Pengumpulan dan analisisinformasi ketahanan pangankabupaten/kota. • Terlaksananya pengumpulan dananalisis informasi ketahananpangan. • Laporan pelaksanaanpengumpulan dan analisisinformasi ketahanan pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengumpulan dan analisisinformasi ketahananpangan. 2) KEAMANAN PANGAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan penerapanstandar BMR wilayahprovinsi. 1. Penerapan standar BMRwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan danpenerapan standar BMR. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan penerapanstandar BMR. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan penerapanstandar BMR. 2. Pelatihan inspektur,fasilitator, PPNS keamananpangan wilayah provinsi. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator,PPNS keamanan panganwilayah kabupaten/ kota. • Dilakukannya pelatihaninspektur, fasilitator, PPNSkeamanan pangan. • Laporan pelaksanaanpelatihan inspektur, fasilitator,PPNS keamanan pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelatihan inspektur,fasilitator, PPNS keamananpangan. 3. Pembinaan sistemmanajemen laboratoriumuji mutu dan keamanan 3. Pembinaan sistem manajemenlaboratorium uji mutu dankeamanan pangan • Dilakukannya pembinaan sistemmanajemen laboratorium uji • Laporan pelaksanaanpembinaan sistem • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 140 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pangan provinsi. kabupaten/kota. mutu dan keamanan pangan. manajemen laboratorium ujimutu dan keamanan pangan. pembinaan sistemmanajemen laboratorium ujimutu dan keamananpangan. 4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota. 4.a. – • Dilakukannya monitoring otoritaskompeten. • Laporan pelaksanaanmonitoring otoritas kompeten. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanmonitoring otoritaskompeten. 4.b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan primawilayah provinsi. 4.b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya sertifikasi danpelabelan prima. • Laporan pelaksanaansertifikasi dan pelabelanprima. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi dan pelabelanprima. 3) PENGELOLAAN UMUM *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Identifikasi ketersediaandan keragaman produkpangan serta kebutuhanproduksi dan konsumsimasyarakat.
• Laporan/dokumenIdentifikasi ketersediaan dankeragaman produk panganserta kebutuhan produksidan konsumsi masyarakat. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan identifikasiketersediaan dankeragaman produkpangan serta kebutuhanproduksi dan konsumsimasyarakat. 2. Pencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan.
• Laporan/dokumenPencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan koordinasipencegahan danpengendalian masalahpangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaanpangan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 141 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Pengendalian cadanganpangan pemerintah danmasyarakat.
• Laporan/dokumenPengendalian cadanganpangan pemerintah danmasyarakat. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan koordinasi danpengendalian cadanganpangan pemerintah danmasyarakat. 4. Koordinasi penanganankerawanan pangan.
• Laporan/dokumenkoordinasi penanganankerawanan pangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakan koordinasipenanganan kerawananpangan. 5. Pencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu gizi dankeamanan pangan.
• Laporan/dokumenpencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu gizi dankeamanan pangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakan koordinasipencegahan danpenanggulangan masalahpangan sebagai akibatmenurunnya mutu gizi dankeamanan pangan. 6. Pengumpulan dan analisisinformasi ketahananpangan provinsi.
• Laporan/dokumenPengumpulan dan analisisinformasi ketahanan panganprovinsi. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengumpulandan analisis informasiketahanan panganprovinsi. 7. Petapan standardpelayanan minimal dalambidang pertanian yangwajib dilaksanakan olehkabupaten /kota.
• Laporan/dokumenpenetapan standardpelayanan minimal dalambidang pertanian yang wajibdilaksanakan olehkabupaten /kota. • Periksa apakah telahditetapkan standardpelayanan minimal dalambidang pertanian yangwajib dilaksanakan olehkabupaten /kota. 8. Petapan standarpembibitan/ perbenihanpertanian.
• Laporan/dokumen Petapanstandard pembibitan/perbenihan pertanian. • Periksa apakah telahditetapkan standardpembibitan/ perbenihanpertanian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 142 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Petapan standard teknisminimal rumah potonghewan, rumah sakithewan dan satuanpelayanan perternakanterpadu.
• Laporan/dokumen Petapanstandard teknis minimalrumah potong hewan,rumah sakit hewan dansatuan pelayananperternakan terpadu. • Periksa apakah telahditetapkan standard teknisminimal rumah potonghewan, rumah sakit hewandan satuan pelayananperternakan terpadu.
• Laporan/dokumenPenyelenggaraanpendidikan dan pelatihansumber daya manusiaaparat pertanian teknisfungsional, keterampilandan diklat kejuruan tingkatmenengah. • Periksa apakah telahdiselenggarakanpendidikan dan pelatihansumber daya manusiaaparat pertanian teknisfungsional, keterampilandan diklat kejuruan tingkatmenengah.
• Laporan/dokumenPenyelenggaraan promosieksport komoditas pertanianunggulan daerah provinsi. • Periksa apakah telahdiselenggarakan promosieksport komoditaspertanian unggulandaerah provinsi.
• Laporan/dokumenPenyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kotadalam bidang pertanian. • Periksa apakah telahdilaksanakan penyediaandukungan kerja samaantar kabupaten/kotadalam bidang pertanian.
• Laporan/dokumenPengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakit menulardi bidang pertanian lintaskabupaten/kota. • Periksa apakah telahdibuat pengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakitmenular di bidangpertanian lintaskabupaten/kota.
• Laporan/dokumenPengaturan penggunaan • Periksa apakah telahdibuat pengaturan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 143 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan bibit unggul. penggunaan bibit unggul.
• Laporan/dokumen Petapankawasan pertanian terpaduberdasarkan kesepakatandengan kabupaten/kota. • Periksa apakah telahditetapkan kawasanpertanian terpaduberdasarkan kesepakatandengan kabupaten/kota.
• Penelitian penyakit di bidangpertanian lintaskabupaten/kota. • Periksa apakah telahdilaksanakan penelitianpenyakit di bidangpertanian lintaskabupaten/kota.
• Laporan/dokumenPenyediaan dukunganpengedalian eradikasiorganisme pengganggutumbuhan, hama danpenyakit di bidangpertanian. • Periksa apakah telahdilaksanakan penyediaandukungan pengedalianeradikasi organismepengganggu tumbuhan,hama dan penyakit dibidang pertanian.
• Laporan/dokumenPengaturan penggunaan airirigasi. • Periksa apakah telahdibuat pengaturanpenggunaan air irigasi.
• Laporan/dokumenPemantauan, peramalandan pengendalian sertapenanggulangan eksploitasiorganisme pengganggutumbuhan dan penyakitdibidang pertanian. • Periksa apakah telahdilakukan pemantauan,peramalan danpengendalian sertapenanggulanganeksploitasi organismepengganggu tumbuhandan penyakit dibidangpertanian.
perikanan serta sumberdaya perairan lainnya. perikanan serta sumberdaya perairan lainnya.
• Laporan/dokumenPengendalian danpemberantasan terhadappelaksanaan pemberatasanpenyakit pada pengelolaanperikanan darat. • Periksa apakah telahdilakukan pengendaliandan pemberantasanterhadap pelaksanaanpemberatasan penyakitpada pengelolaanperikanan darat. 7. PERHUBUNGANa. PERHUBUNGAN DARAT1) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan transportasi jalanprovinsi 1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalankabupaten/kota • Disusunnya kebijakan tentangrencana umum jaringantransportasi jalan • Dokumen kebijakan tentangrencana umum jaringantransportasi jalan (baik dalambentuk peraturan daerah,keputusan kepala daerahmaupun peraturan kepaladaerah) • Periksa hasil penyusunandan penetapan rencanaumum jaringan transportasijalan 2. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalan nasionaldan jalan provinsi. 2. Pemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkiruntuk umum. • Dilakukannya pengawasan danpengendalian operasionalpenggunaan jalan danpemberian izin penyelenggaraandan pembangunan fasilitas parkiruntuk umum. • Dokumen/laporanpelaksanaan pengawasandan pengendalian operasionalpenggunaan jalan danpemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkiruntuk umum. • Periksa pelaksanaanpengawasan danpengendalian operasionalpenggunaan jalan danpemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkiruntuk umum. 3. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe B. 3. Pengawasan dan pengendalianoperasional terhadappenggunaan jalan selain untuk • Ditetapkannya lokasi terminalpenumpang Tipe B dandilaksanakannya pengawasan • Dokumen ketetapan lokasiterminal penumpang Tipe Bdan laporan pelaksanaan • Periksa proses dan hasilketetapan lokasi terminalpenumpang Tipe B dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 145 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kepentingan lalu lintas di jalankabupaten/ kota. dan pengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalan. pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalan. pelaksanaan pengawasandan pengendalianoperasional terhadappenggunaan jalan selainuntuk kepentingan lalu lintasdi jalan. 4. Pengesahaan rancangbangun terminalpenumpang Tipe B. 4. Pengawasan penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi. • Disahkannya rancang bangunterminal penumpang Tipe B dandilaksanakannya pengawasanterhadap penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi. • Dokumen rancang bangunterminal penumpang Tipe Byang telah disahkan danlaporan pelaksanaanpengawasan terhadappenyelenggaraan pendidikandan latihan mengemudi. • Periksa dokumen rancangbangun terminal penumpangTipe B yang telah disahkandan laporan pelaksanaanpengawasan terhadappenyelenggaraan pendidikandan latihan mengemudi. 5. Persetujuan pengoperasianterminal penumpang TipeB. 5. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe C. • Disetujuinya pengoperasian danpenetapan lokasi terminalpenumpang. • Dokumen persetujuanpengoperasian danpenetapan lokasi terminalpenumpang. • Periksa proses pemberianpersetujuan pengoperasiandan penetapan lokasiterminal penumpang. 6. Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi. 6. Pengesahaan rancang bangunterminal penumpang Tipe C. • Disusunnya jaringan trayek danpenetapan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan dan disahkannyarancang bangun terminalpenumpang. • Dokumen penyusunanjaringan trayek danpenetapan kebutuhankendaraan untuk angkutandan disahkannya rancangbangun terminal penumpang. • Periksa apakah terdapatdokumen penyusunanjaringan trayek danpenetapan kebutuhankendaraan untuk angkutandan disahkannya rancangbangun terminalpenumpang. 7. Penyusunan danpenetapan kelas jalanpada jaringan jalan provinsi. 7. Pembangunan pengoperasianterminal penumpang Tipe A, B,dan Tipe C. • Dilakukannya penyusunan danpenetapan kelas jalan padajaringan jalan sertapengoperasian terminalpenumpang. • Laporan pelaksanaanpenyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan serta pengoperasianterminal penumpang. • Periksa pelaksanaanpenyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan serta pengoperasianterminal penumpang. 8. Pemberian izin trayekangkutan antar kota dalamprovinsi. 8. Pembangunan terminalangkutan barang. • Diberikannya izin trayekangkutan dan pembangunanterinal angkutan barang. • Dokumen izin trayekangkutan dan pembangunanterinal angkutan barang. • Periksa pelaksanaanpemberian izin trayekangkutan dan pembangunanterinal angkutan barang. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 146 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Penyusunan danpenetapan jaringan lintasangkutan barang padajaringan jalan provinsi. 9. Pengoperasian terminalangkutan barang. • Dilakukannya penyusunan danpenetapan jaringan lintasangkutan barang pada jaringanjalan pengoperasian terminalangkutan barang. • Laporan pelaksanaanpenyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalanpengoperasian terminalangkutan barang. • Periksa proses dan hasilpenyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalanpengoperasian terminalangkutan barang.
• Pemberian izin trayek angkutanperkotaan dan penyusunanjaringan trayek dan penetapankebutuhan kendaraan untukkebutuhan angkutan. • Dokumen pemberian izintrayek angkutan perkotaandan penyusunan jaringantrayek dan penetapankebutuhan kendaraan untukkebutuhan angkutan. • Periksa pelaksanaanpemberian izin trayekangkutan perkotaan danpenyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk kebutuhanangkutan.
• Ditetapkannya wilayah operasidan kebutuhan kendaraan untukangkutan taksi,serta tersusunnyadan ditetapkannya kelas jalanpada jaringan. • Dokumen penetapan wilayahoperasi dan kebutuhankendaraan untuk angkutantaksi, serta penyusunan danpenetapan kelas jalan padajaringan. • Periksa dokumen penetapanwilayah operasi dankebutuhan kendaraan untukangkutan taksi, sertapenyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringan.
• Dilakukannya pemberian izinoperasi angkutan taksi dan izintrayek angkutan perdesaan/angkutan kota. • Dokumen izin operasiangkutan taksi dan izin trayekangkutanperdesaan/angkutan kota. • Periksa dokumen pemberianizin operasi angkutan taksidan izin trayek angkutanperdesaan/angkutan kota.
• Diberikannya izin operasiangkutan sewa serta disusunnyadan ditetapkannya jaringan lintasangkutan barang pada jaringan • Dokumen izin operasiangkutan sewa sertapnyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutan • Periksa pelaksanaanpemberian izin operasiangkutan sewa sertapnyusunan dan penetapan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 147 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan jalan di daerah. barang pada jaringan jalan didaerah. jaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalan didaerah.
• Diberikannya rekomendasi izinoperasi angkutan pariwisata danditetapkannya wilayah operasidan kebutuhan kendaraan untukangkutan taksi. • Dokumen rekomendasi izinoperasi angkutan pariwisatadan ditetapkannya wilayahoperasi dan kebutuhankendaraan untuk angkutantaksi. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasi izinoperasi angkutan pariwisatadan ditetapkannya wilayahoperasi dan kebutuhankendaraan untuk angkutantaksi.
• Ditetapkannya tarif penumpangkelas ekonomi dan diberikannyaizin operasi angkutan taksi. • Dokumen ketetapan tarifpenumpang kelas ekonomidan izin operasi angkutantaksi. • Periksa pelaksanaanpenetapan tarif penumpangkelas ekonomi dan izinoperasi angkutan taksi.
• Ditentukannya lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan dan penghapusanrambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung; sertadiberikannya rekomendasioperasi angkutan sewa. • Laporan pelaksanaanpenentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaandan penghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung;serta pemberian rekomendasioperasi angkutan sewa. • Periksa pelaksanaanpenentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung;serta pemberianrekomendasi operasiangkutan sewa.
• Dilakukannya pengoperasiandan pemeliharaan unitpenimbangan kendaraanbermotor dan pemberian izinusaha angkutan pariwisata. • Laporan pengoperasian danpemeliharaan unitpenimbangan kendaraanbermotor dan pemberian izinusaha angkutan pariwisata. • Periksa proses dan hasilpengoperasian danpemeliharaan unitpenimbangan kendaraanbermotor dan pemberian izinusaha angkutan pariwisata.
• Diselenggarakannya manajemendan rekayasa lalu lintas serta • Laporan penyelenggaraanmanajemen dan rekayasa lalu • Periksa proses dan hasilpenyelenggaraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 148 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan lalu lintas di jalan provinsi. pemberian izin usaha angkutanbarang. lintas serta pemberian izinusaha angkutan barang. manajemen dan rekayasalalu lintas serta pemberianizin usaha angkutan barang.
• Diselenggarakannya andalalindan penetapan tarif penumpangkelas ekonomi. • Laporan penyelenggaraanandalalin dan penetapan tarifpenumpang kelas ekonomi. • Periksa penyelenggaraanandalalin dan penetapan tarifpenumpang kelas ekonomi.
• Diselenggarakannyapencegahan danpenanggulangan kecelakaanlalu lintas, serta penentuanlokasi, pengadaan, pemasangan,pemeliharaan dan penghapusanrambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung. • Laporan penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan kecelakaanlalu lintas, serta penentuanlokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaandan penghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung. • Periksa proses dan hasilpenyelenggaraanpencegahan danpenanggulangankecelakaan lalu lintas, sertapenentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung.
• Dilakukannya penelitian danpelaporan kecelakaan lalu lintasdi jalan yang mengakibatkankorban meninggal dunia danpenyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas. • Laporan pelaksanaanpenelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia danpenyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penelitian danpelaporan kecelakaan lalulintas di jalan yangmengakibatkan korbanmeninggal dunia danpenyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas.
• Dilakukannya pemeriksaankendaraan di jalan sesuaikewenangannya danpenyelenggaraan andalalin dijalan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannyadan penyelenggaraanandalalin di jalan. • Periksa pelaksanaanpemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannyadan penyelenggaraanandalalin di jalan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 149 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Diberikannya izin operasiangkutan sewa berdasarkankuota yang ditetapkanpemerintah danpenyelenggaraan pencegahandan penanggulangankecelakaan lalu lintas di jalan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin operasiangkutan sewa berdasarkankuota yang ditetapkanpemerintah danpenyelenggaraanpencegahan danpenanggulangan kecelakaanlalu lintas di jalan. • Periksa pelaksanaanpemberian izin operasiangkutan sewa berdasarkankuota yang ditetapkanpemerintah danpenyelenggaraanpencegahan danpenanggulangankecelakaan lalu lintas dijalan.
• Dilakukannya pengoperasianalat penimbang kendaraanbermotor di jalan, sertapenelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia. • Laporan pengoperasian alatpenimbang kendaraanbermotor di jalan, sertapenelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia. • Periksa proses dan hasilpengoperasian alatpenimbang kendaraanbermotor di jalan, sertapenelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia.
• Laporan pelaksanaanpemberian izin penggunaanjalan selain untukkepentingan lalu lintas danpelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor. • Periksa pelaksanaanpemberian izin penggunaanjalan selain untukkepentingan lalu lintas danpelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor.
b) Pemenuhanpersyaratan teknis danlaik jalan. c) Pelanggaran ketentuanpengujian berkala. d) Perizinan angkutanumum.
• Dilaksanakannya penyidikanpelanggaran dan pemeriksaankendaraan di jalan sesuaikewenangannya. • Laporan pelaksanaanpenyidikan pelanggaran danpemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya. • Periksa pelaksanaanpenyidikan pelanggaran danpemeriksaan kendaraan dijalan sesuaikewenangannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 150 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilakukannya pengumpulan,pengolahan data, dan analisiskecelakaan lalu lintas, sertaperizinan penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas. • Laporan pelaksanaanpengumpulan, pengolahandata, dan analisis kecelakaanlalu lintas, serta perizinanpenggunaan jalan selainuntuk kepentingan lalu lintas. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pengumpulan,pengolahan data, dananalisis kecelakaan lalulintas, serta perizinanpenggunaan jalan selainuntuk kepentingan lalu lintas. -
b) Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan. c) Pelanggaran ketentuanpengujian berkala. d) Perizinan angkutan umum • Dilaksanakannya penyidikanpelanggaran:a) Perda kabupaten/kotabidang LLAJ. b) Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan. c) Pelanggaran ketentuanpengujian berkala. d) Perizinan angkutan umum • Laporan pelaksanaanpenyidikan pelanggaran:a) Perda kabupaten/kotabidang LLAJ. b) Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan. c) Pelanggaran ketentuanpengujian berkala. d) Perizinan angkutanumum • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyidikanpelanggaran:a) Perda kabupaten/kotabidang LLAJ. b) Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan. c) Pelanggaran ketentuanpengujian berkala. d) Perizinan angkutanumum -
• Dilakukannya pengumpulan,pengolahan data, dan analisiskecelakaan lalu lintas di wilayahkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpengumpulan, pengolahandata, dan analisis kecelakaanlalu lintas di wilayahkabupaten/kota. • Periksa pelaksanaanpengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah kabupaten/kota. -
• Dilaksanakannya pengujianberkala kendaraan bermotor. • Laporan pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor. • Periksa pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor. -
• Diberikannya izin usaha bengkelumum kendaraan bemotor. • Laporan pelaksanaanpemberian izin usaha bengkelumum kendaraan bemotor. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahabengkel umum kendaraanbemotor. -
• Diberikannya izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpemberian izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota. • Periksa pelaksanaanpemberian izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 151 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan -
• Ditentukannya lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota. • Laporan penentuan lokasifasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten/kota. • Periksa pelaksanaanpenentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota. -
• Dioperasikannya fasilitas parkiruntuk umum di jalankabupaten/kota. • Laporan pengoperasianfasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten/kota. • Periksa pengoperasianfasilitas parkir untuk umum dijalan kabupaten/kota. -
• Diberikannya izin usahamendirikan pendidikan latihanmengemudi. • Laporan pelaksanaanpemberian izin usahamendirikan pendidikan latihanmengemudi. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahamendirikan pendidikanlatihan mengemudi. 2) LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (LLASDP) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan sungai dan danauantar kabupaten/ kotadalam provinsi. 1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringan sungaidan danau dalamkabupaten/kota. • Dilakukannya penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan sungai dan danau. • Laporan pelaksanaanpenyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyusunandan penetapan rencanaumum jaringan sungai dandanau. 2. Penyusunan danpenetapan rencana umumlintas penyeberanganantar kabupaten/kotadalam provinsi yangterletak pada jaringan jalanprovinsi. 2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota. • Dilakukannya penyusunankebijakan tentang rencanaumum jaringan lintaspenyeberangan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan kebijakantentang rencana umumjaringan lintaspenyeberangan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyusunankebijakan tentang rencanaumum jaringan lintaspenyeberangan. 3. Penetapan lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak pada 3. Penetapan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalan • Dilakukannya penetapan lintaspenyeberangan. • Laporan pelaksanaanpenetapan lintaspenyeberangan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penetapanlintas penyeberangan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 152 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan jaringan jalan provinsi. kabupaten/kota. 4. Pengadaan kapal SDP. 4. Pengadaan kapal SDP. • Dilakukannya pengadaan kapalSDP. • Laporan pelaksanaanpengadaan kapal SDP. • Periksa pelaksanaanpengadaan kapal SDP. 5. Pengawasan terhadappemberian surat ukur,surat tanda pendaftarandan tanda pendaftaran,sertifikat kelaikan kapal,sertifikat pengawakankapal, dan surat tandakebangsaan kapal sungaidan danau 5. Rekomendasi lokasi pelabuhanpenyeberangan. • Dilakukannya pengawasanterhadap pemberian surat ukur,surat tanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikat kelaikankapal, sertifikat pengawakankapal, dan surat tandakebangsaan kapal sungai dandanau, serta rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan. • Laporan pelaksanaanpengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dan surattanda kebangsaan kapalsungai dan danau, sertarekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan. • Periksa pelaksanaanpengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dansurat tanda kebangsaankapal sungai dan danau,serta rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan. 6. Rekomendasi lokasipelabuhanpenyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhansungai dan danau. • Diberikannya rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan danpenetapan lokasi pelabuhansungai dan danau. • Dokumen pemberianrekomendasi lokasi pelabuhanpenyeberangan dan penetapanlokasi pelabuhan sungai dandanau. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasilokasi pelabuhanpenyeberangan danpenetapan lokasi pelabuhansungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhanSDP. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. • Dilakukannya pembangunanpelabuhan SDP. • Laporan pelaksanaanpembangunan pelabuhanSDP • Periksa pelaksanaanpembangunan pelabuhanSDP 8. Pemberian rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan,DLKr/DLKp yang terletakpada jaringan jalannasional dan antar negaraserta jaringan jalur keretaapi. 8. Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan. • Diberikannya rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan, DLKr/ DLKp yangterletak pada jaringan jalannasional dan antar negara sertajaringan jalur kereta api; danpenyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan. • Dokumen pemberianrekomendasi rencana indukpelabuhan penyeberangan,DLKr/ DLKp yang terletak padajaringan jalan nasional danantar negara serta jaringanjalur kereta api; danpenyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan, DLKr/ DLKpyang terletak pada jaringanjalan nasional dan antarnegara serta jaringan jalurkereta api; danpenyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan 9. Penetapan rencana induk, 9. Penyelenggaraan pelabuhan • Dilakukannya penetapan • Laporan pelaksanaan • Periksa pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 153 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi sungai dan danau. rencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberangan danpenyelenggaraan pelabuhansungai dan danau. penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan danpenyelenggaraan pelabuhansungai dan danau. penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan danpenyelenggaraan pelabuhansungai dan danau.
• Dilakukannya penetapan kelasalur pelayaran sungai danpemberian rekomendasi rencanainduk, DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan. • Dokumen penetapan kelasalur pelayaran sungai danpemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberangan. • Periksa pelaksanaanpenetapan kelas alurpelayaran sungai danpemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberangan.
• Dilakukannya engadaan,pemasangan dan pemeliharaanrambu penyeberangan, sertapenetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDP. • Laporan pelaksanaanpengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan, sertapenetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDP. • Periksa pelaksanaanpengadaan, pemasangandan pemeliharaan rambupenyeberangan, sertapenetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDP.
• Laporan pelaksanaanpemetaan alur sungai lintaskabupaten/kota dalamprovinsi untuk kebutuhantransportasi, sertapengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan. • Periksa pelaksanaanpemetaan alur sungai lintaskabupaten/kota dalamprovinsi untuk kebutuhantransportasi, sertapengadaan, pemasangandan pemeliharaan rambupenyeberangan.
• Dilakukannya pembangunan,pemeliharaan, pengerukan alurpelayaran sungai dan danau,serta izin pembuatan tempatpenimbunan kayu ( logpon ), jaring terapung dan kerambah di sungaidan danau. • Laporan pelaksanaanpembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau, serta izinpembuatan tempatpenimbunan kayu ( logpon ), jaring terapung dan kerambahdi sungai dan danau. • Periksa pelaksanaanpembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau, serta izin pembuatantempat penimbunan kayu( logpon ), jaring terapung dan kerambah di sungai dandanau. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 154 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Diberikannya Izin pembuatantempat penimbunan kayu( logpon ), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau,serta pemetaan alur sungaikabupaten/kota untuk kebutuhantransportasi. • Laporan pelaksanaanpemberian izin pembuatantempat penimbunan kayu( logpon ), jaring terapung dan kerambah di sungai dandanau, serta pemetaan alursungai kabupaten/kota untukkebutuhan transportasi. • Periksa pelaksanaanpemberian izin pembuatantempat penimbunan kayu( logpon ), jaring terapung dan kerambah di sungai dandanau, serta pemetaan alursungai kabupaten/kota untukkebutuhan transportasi.
• Dilakukannya penetapan tarifangkutan penyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan, sertapembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau. • Laporan pelaksanaanpenetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan, sertapembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau. • Periksa pelaksanaanpenetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan, sertapembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau.
• Dilakukannya penetapan tarifangkutan sungai dan danaukelas ekonomi, serta penetapantarif angkutan penyeberangankelas ekonomi pada lintaspenyeberangan. • Laporan pelaksanaanpenetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi, serta penetapantarif angkutan penyeberangankelas ekonomi pada lintaspenyeberangan. • Periksa pelaksanaanpenetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi, serta penetapantarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan.
• Dilakukannya pengawasanpelaksanaan tarif angkutan SDPdan penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi. • Laporan pelaksanaanpengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP danpenetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi. • Periksa pelaksanaanpengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP danpenetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi.
pada jaringan jalankabupaten/kota. pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuk lintaspenyeberangan. lintas penyeberangan danpemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan. lintas penyeberangan danpemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan.
• Dilakukannya pengawasanpengoperasian penyelenggaraanangkutan sungai dan danau,serta penetapan tarif jasapelabuhan SDP. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau, sertapenetapan tarif jasapelabuhan SDP. • Periksa pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau, sertapenetapan tarif jasapelabuhan SDP.
• Laporan pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan, danpemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan. • Periksa pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan, danpemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan.
• Dilakukannya pengawasanangkutan barang berbahaya dankhusus melalui angkutan SDP,serta pengawasanpengoperasian penyelenggaranangkutan sungai dan danau. • Laporan pelaksanaanpengawasan angkutanbarang berbahaya dankhusus melalui angkutanSDP, serta pengawasanpengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau. • Periksa pelaksanaanpengawasan angkutanbarang berbahaya dankhusus melalui angkutanSDP, serta pengawasanpengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau.
Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota pada jaringanjalan kabupaten/kota. • Dilakukannya pengawasanpengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota pada jaringanjalan kabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota pada jaringanjalan kabupaten/kota. • Periksa pelaksanaanpengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 156 b. PERKERATAAPIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan rencana indukperkeretaapian provinsi 1. Penetapan rencana indukperkeretaapian kabupaten/kota. • Dirumuskannya kebijakantentang rencana induk di bidangperkeretaapian • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) di bidangperkeretaapiaan • Periksa proses penetapanrencana indukperkeretaapian di daerah. 2. Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintah provinsimeliputi:a) Penetapan sasaran danarah kebijakanpengembangan sistemperkereta-apianprovinsi danperkeretaapiankabupaten /kota yangjaringannya melebihiwilayah kabupaten/kota; b) Pemberian arahan,bimbingan, pelatihandan bantuan tekniskepadakabupaten/kota,pengguna danpenyedia jasa; dan c) Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapianprovinsi. 2. Pembinaan yang dilakukan olehpemerintah kabupaten/ kotameliputi :a) Penetapan sasaran danarah kebijakanpengembangan sistemperkereta-apiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayah kabupaten/kota; b) Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadapengguna dan penyediajasa; dan c) Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapian kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan dibidang perkeretaapian didaerah, yang meliputi: a) Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapian didaerah. b) Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis, penggunadan penyedia jasa; dan c) Pengawasan terhadappelaksanaan perkereta-apiandi daerah. • Laporan pelaksanaanpembinaan di bidangperkeretaapian di daerah, yangmeliputi:a. Penetapan sasaran dan arah kebijakanpengembangan sistemperkereta-apian di daerah.
Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapian di daerah. • Periksa laporan hasilpembinaan yang dilakukanoleh pemerintah provinsimeliputi:a. Penetapan sasaran dan arah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapian didaerah.
Pengawasan terhadappelaksanaan perkereta-apian di daerah. 3. Pengusahaan prasarana 3. Pengusahaan prasarana kereta • Dilakukannya pengusahaan • Prasarana kereta api umum • Periksa proses dan hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 157 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kereta api umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api. api umum yang tidakdilaksanakan oleh badan usahaprasarana kereta api. prasarana kereta api umum yangtidak dilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api. yang tidak dilaksanakan olehbadan usaha prasarana keretaapi. pengusahaan prasaranakereta api umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api. 4. Penetapan izinpenyelenggaraanperkereta-apian khususyang jaringan jalurnyamelebihi wilayah satukabupaten/kota dalam satuprovinsi. 4. Penetapan izinpenyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringanjalurnya dalam kabupaten/kota. • Ditetapkannya izinpenyelenggaraan perkereta-apiankhusus yang jaringan jalurnyamelebihi wilayah satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau wilayahkabupaten/kota. • Dokumen ketetapan izinpenyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringanjalurnya melebihi wilayah satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau wilayahkabupaten/kota. • Periksa proses penetapanizin penyelenggaraanperkereta-apian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu kabupaten/kotadalam satu provinsi atauwilayah kabupaten/kota. 5. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringanmelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalamprovinsi. 5. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan dalamwilayah kabupaten /kota. • Ditetapkannya jalur kereta apikhusus yang jaringan melebihisatu wilayah kabupaten/kotadalam provinsi atau wilayahkabupaten/kota. • Dokumen ketetapan jalurkereta api khusus yangjaringan melebihi satu wilayahkabupaten/kota dalam provinsiatau wilayah kabupaten/kota. • Periksa proses penetapanjalur kereta api khusus yangjaringan melebihi satuwilayah kabupaten/kotadalam provinsi atau wilayahkabupaten/kota. 6. Penutupan perlintasan untukkeselamatan perjalanankereta api dan pemakai jalanperlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dantidak adapenanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah. 6. Penutupan perlintasan untukkeselamatan perjalanan kereta apdan pemakai jalan perlintasansebidang yang tidak mempunyaiizin dan tidak adapenanggungjawabnya, dilakukanoleh pemilik dan/atau PemerintahDaerah. • Dilakukannya penutupanperlintasan untuk keselamatanperjalanan kereta api dan pemakaijalan perlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dan tidak adapenanggungjawabnya, dilakukanoleh pemilik dan/atau PemerintahDaerah. • Laporan pelaksanaan penutupanperlintasan untuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidak mempunyaiizin dan tidak adapenanggungjawabnya, dilakukanoleh pemilik dan/atauPemerintah Daerah. • Periksa penutupan perlintasanuntuk keselamatan perjalanankereta api dan pemakai jalanperlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dantidak adapenanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau Pemerintah Daerah. 7. Penetapan jaringanpelayanan kereta api antarkota melebihi satukabupaten/kota dalam satuprovinsi. 7. Penetapan jaringan pelayanankereta api dalam satukabupaten/ kota. • Ditetapkannya jaringan pelayanankereta api antar kota melebihisatu kabupaten/kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota. • Dokumen ketetapan jaringanpelayanan kereta api antarkota melebihi satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/ kota. • Periksa proses penetapanjaringan pelayanan kereta apiantar kota melebihi satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota. 8. Penetapan jaringan 8. Penetapan jaringan pelayanan • Ditetapkannya jaringan • Dokumen ketetapan jaringan • Periksa proses penetapan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 158 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalam satuprovinsi. kereta api perkotaan beradadalam kabupaten/kota. pelayanan kereta api perkotaanmelampaui satu kabupaten/kotadalam satu provinsi atau beradadalam kabupaten/kota. pelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau berada dalamkabupaten/kota. jaringan pelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau berada dalamkabupaten/kota. 9. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi. 9. Penetapan persetujuan angkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentu yangpengoperasian di dalam wilayahkabupaten/kota. • Ditetapkannya persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong kereta apidalam kondisi tertentu yangpengoperasian di dalam wilayahkabupaten/ kota dalam satuprovinsi atau dalam wilayahkabupaten/ kota. • Dokumen ketetapanpersetujuan angkutan orangdengan menggunakangerbong kereta api dalamkondisi tertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota dalamsatu provinsi atau dalamwilayah kabupaten/kota. • Periksa proses penetapanpersetujuan angkutan orangdengan menggunakangerbong kereta api dalamkondisi tertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi ataudalam wilayahkabupaten/kota.
• Ditetapkannya izin operasikegiatan angkutan orangdan/atau barang dengan keretaapi umum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota • Dokumen ketetapan izinoperasi kegiatan angkutanorang dan/atau barang dengankereta api umum untukpelayanan angkutan antar kotadan perkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satukabupaten/ kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota • Periksa proses penetapanizin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satukabupaten/kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota
dan perkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota. perkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satukabupaten/ kota dalam satuprovinsi atau dalam satukabupaten/kota antar kota dan perkotaan yanglintas pelayanannya melebihisatu kabupaten/kota dalamsatu provinsi atau dalam satukabupaten/ kota untuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaanyang lintas pelayanannyamelebihi satu kabupaten/kotadalam satu provinsi ataudalam satu kabupaten/kota c. PERHUBUNGAN LAUT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian surat ijinberlayar untuk kapalberukuran tonase kotor sama dengan atau lebihdari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairandaratan (sungai dandanau): a) Pemberian izin pembangunan danpengadaan kapal sampaidengan GT 300ditugaspembantuankankepada provinsi b) Pelaksanaan pengukurankapal sampai dengan GT300 ditugaspembantuankan kepadaprovinsi c) Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal d) Pelaksanaan pemeriksaan 1. Pemberian surat ijin berlayaruntuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebihdari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan(sungai dan danau). • Diberikannya surat ijin berlayaruntuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dandanau). • Dokumen pelaksanaanpemberian surat ijin berlayaruntuk kapal berukurantonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau). • Periksa pelaksanaanpemberian surat ijin berlayaruntuk kapal berukurantonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 160 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan radio/elektronika kapal e) Pelaksanaan pengukurankapal f) Penerbitan pas perairandaratan g) Pencatatan kapal dalambuku register pas perairandaratan h) Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi i) Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal j) Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal k) Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal l) Penerbitan dokumenpengawakan kapal 2. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapalberukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dandanau). 2. Pemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):a) Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal. b) Pelaksanaan pengukurankapal. c) Penerbitan pas perairandaratan. d) Pencatatan kapal dalambuku register pas perairandaratan. e) Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal. • Diberikannya izin pembangunandan pengadaan kapal berukurantonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau). • Dokumen pelaksanaanpemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau). • Periksa pelaksanaanpemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 161 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan f) Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal. g) Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal. h) Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal. i) Penerbitan dokumenpengawakan kapal. j) Pemberian surat izinberlayar. 3. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal berukurantonase kotor kurang dari GT7 (GT < 7) yang berlayar dilaut. 3. Pemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurangdari GT 7 (GT < 7) yg berlayardi laut:a) Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal. b) Pelaksanaan pengukurankapal. c) Penerbitan pas kecil d) Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil. e) Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal. f) Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal. g) Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal. h) Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal. i) Penerbitan dokumenpengawakan kapal. • Diberikanyan izin pembangunandan pengadaan kapal berukurantonase kotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yang berlayar di laut. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurangdari GT 7 (GT < 7) yangberlayar di laut. • Periksa pelaksanaanpemberian izin pembangunandan pengadaan kapalberukuran tonase kotor kurangdari GT 7 (GT < 7) yangberlayar di laut. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 162 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Pengelolaan pelabuhanregional lama. 4. Penetapan penggunaan tanahlokasi pelabuhan laut. • Dilakukannya pengelolaanpelabuhan regional lama, danpenetapan penggunaan tanahlokasi pelabuhan laut. • Laporan pelaksanaanpengelolaan pelabuhanregional lama, dan penetapanpenggunaan tanah lokasipelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpengelolaan pelabuhanregional lama, dan penetapanpenggunaan tanah lokasipelabuhan laut. 5. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional. 5. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun olehkabupaten/kota • Dilakukannya penetapanpenggunaan tanah lokasipelabuhan laut, dan Pengelolaanpelabuhan baru. • Laporan penetapanpenggunaan tanah lokasipelabuhan laut, danPengelolaan pelabuhan baru. • Periksa pelaksanaanpenetapan penggunaantanah lokasi pelabuhan laut,dan Pengelolaan pelabuhanbaru. 6. Penetapan rencana indukpelabuhan laut regional. 6. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional. • Dilakukannya penetapan rencanainduk pelabuhan laut regional,serta rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional. • Laporan penetapan rencanainduk pelabuhan laut regional,serta rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhan lautinternasional hub,internasional dan nasional. • Periksa pelaksanaanpenetapan rencana indukpelabuhan laut regional, sertarekomendasi penetapanrencana induk pelabuhan lautinternasional hub,internasional dan nasional. 7. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum. 7. Penetapan rencana indukpelabuhan lokal. • Diberikannya rekomendasipenetapan lokasi pelabuhanumum, dan penetapan rencanainduk pelabuhan lokal. • Dokumen pemberianrekomendasi penetapan lokasipelabuhan umum, danpenetapan rencana indukpelabuhan lokal. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan lokasi pelabuhanumum, dan penetapanrencana induk pelabuhanlokal. 8. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus. 8. Rekomendasi penetapan lokasipelabuhan umum • Diberikannya rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus dan umum. • Dokumen pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus dan umum. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus dan umum. 9. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus. 9. Rekomendasi penetapan lokasipelabuhan khusus. • Diberikannya rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus. • Dokumen pemberianrekomendasi penetapan lokasipelabuhan khusus. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 163 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilakukannya penetapankeputusan pelaksanaanpembangunan pelabuhan lautregional, dan rekomendasipenetapan lokasipelabuhankhusus. • Laporan penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut regional, danrekomendasi penetapan lokasipelabuhankhusus. • Periksa pelaksanaanpenetapan keputusanpelaksanaan • pembangunan pelabuhan lautregional, dan rekomendasipenetapan lokasi pelabuhankhusus.
• Dilakukannya penetapanpelaksanaan pembangunanpelabuhan khusus regional danpenetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut lokal. • Laporan penetapanpelaksanaan pembangunanpelabuhan khusus regionaldan penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut lokal. • Periksa pelaksanaanpenetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus regional danpenetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut lokal.
• Dilakukannya penetapankeputusan pelaksanaanpengoperasian pelabuhan lautregional dan penetapanpelaksanaan pembangunanpelabuhan khusus lokal. • Laporan penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut regional danpenetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus lokal. • Periksa pelaksanaanpenetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut regional danpenetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus lokal.
• Dilakukannya penetapan izinpengoperasian pelabuhan khususregional dan penetapankeputusan pelaksanaanpengoperasian pelabuhan lautlokal. • Dokumen pelaksanaanpenetapan izin pengoperasianpelabuhan khusus regionaldan penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut lokal. • Periksa pelaksanaanpenetapan izinpengoperasian pelabuhankhusus regional danpenetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut lokal.
• Diberikannya rekomendasipenetapan DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub danpenetapan izin pengoperasianpelabuhan khusus lokal. • Dokumen pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut internasionalhub dan penetapan izinpengoperasian pelabuhan • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut internasionalhub dan penetapan izinpengoperasian pelabuhan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 164 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan khusus lokal. khusus lokal.
• Diberikannya rekomendasipenetapan DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional. • Dokumen pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut internasional. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut internasional.
• Diberikannya rekomendasipenetapan DLKr/DLKp pelabuhanlaut. • Dokumen pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan DLKr/DLKppelabuhan laut.
• Dilakukannya penetapan danrekomendasi DLKr/DLKppelabuhan laut. • Dokumen pelaksanaanpenetapan dan rekomendasiDLKr/DLKp pelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpenetapan dan rekomendasiDLKr/DLKp pelabuhan laut.
• Diberikannya rekomendasipenetapan dan izin kegiatanpengerukan di dalam DLKr/DLKppelabuhan laut regional. • Dokumen pelaksanaanpemberian ekomendasipenetapan dan izin kegiatanpengerukan di dalamDLKr/DLKp pelabuhan lautregional. • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan dan izin kegiatanpengerukan di dalamDLKr/DLKp pelabuhan lautregional.
• Dilakukannya penetapan dan izinreklame DLKr/DLKp pelabuhanlaut. • Dokumen pelaksanaanpenetapan dan izin reklameDLKr/DLKp pelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpenetapan dan izin reklameDLKr/DLKp pelabuhan laut.
• Diberikannya pertimbangan teknisterhadap penambahan dan/ataupengembangan fasilitas pokokpelabuhan laut regional dan lokal. • Laporan pelaksanaanpemberian pertimbanganteknis terhadap penambahandan/atau pengembanganfasilitas pokok pelabuhan lautregional dan lokal. • Periksa pelaksanaanpemberian pertimbanganteknis terhadap penambahandan/atau pengembanganfasilitas pokok pelabuhan lautregional dan lokal. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 165 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilakukannya penetapanpelayanan operasional 24 jampelabuhan laut regional dan izinkegiatan pengerukan di wilayahperairan pelabuhan khusus lokal. • Laporan penetapan pelayananoperasional 24 jam pelabuhanlaut regional dan izin kegiatanpengerukan di wilayahperairan pelabuhan khususlokal. • Periksa pelaksanaanpenetapan pelayananoperasional 24 jampelabuhan laut regional danizin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhankhusus lokal.
• Diberikannya izin kegiatanpengerukan dan reklameasi diwilayah perairan pelabuhankhusus. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin kegiatanpengerukan dan reklameasi diwilayah perairan pelabuhankhusus. • Periksa pelaksanaanpemberian izin kegiatanpengerukan dan reklameasidi wilayah perairan pelabuhankhusus.
• Dilakukannya penetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanreklamasi di wilayah perairanpelabuhan khusus. • Laporan penetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanreklamasi di wilayah perairanpelabuhan khusus. • Periksa pelaksanaanpenetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanreklamasi di wilayah perairanpelabuhan khusus.
• Laporan penetapan pelayananoperasional 24 jam pelabuhankhusus dan pelaksanaanrancang bangun fasilitaspelabuhan bagi pelabuhan. • Periksa pelaksanaanpenetapan pelayananoperasional 24 jampelabuhan khusus danpelaksanaan rancang bangunfasilitas pelabuhan bagipelabuhan.
• Dilakukannya penetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanpengerukan di dalam DLKr/DLKppelabuhan laut. • Laporan penetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanpengerukan di dalamDLKr/DLKp pelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpenetapan DUKS dipelabuhan dan izin kegiatanpengerukan di dalamDLKr/DLKp pelabuhan laut.
• Diberikannya rekomendasipenetapan pelabuhan yangterbuka bagi perdagangan luarneger dan Izin kegiatan reklamasidi dalam DLKr/DLKp pelabuhan • Dokumen pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan pelabuhan yangterbuka bagi perdagangan luarneger dan Izin kegiatan • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasipenetapan pelabuhan yangterbuka bagi perdaganganluar neger dan Izin kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 166 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan laut lokal. reklamasi di dalam DLKr/DLKppelabuhan laut lokal. reklamasi di dalamDLKr/DLKp pelabuhan lautlokal.
• Diberikannya izin usahaperusahaan angkutan laut bagiperusahaan yang berdomisili danberoperasi pada lintas pelabuhandan penetapan pelayananoperasional 24 jam pelabuhanlaut. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usahaperusahaan angkutan laut bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dan penetapanpelayanan operasional 24 jampelabuhan laut. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahaperusahaan angkutan lautbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan danpenetapan pelayananoperasional 24 jampelabuhan laut.
• Diberikannya izin usahapelayaran rakyat bagi perusahaanyang berdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan danpenetapan pelayanan operasional24 jam pelabuhan khusus. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usahapelayaran rakyat bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dan penetapanpelayanan operasional 24 jampelabuhan khusus. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahapelayaran rakyat bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dan penetapanpelayanan operasional 24jam pelabuhan khusus.
• Dilakukannya pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dan rekomendasipenetapan pelabuhan yangterbuka bagi perdagangan luarnegeri. • Dokumen pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dan rekomendasipenetapan pelabuhan yangterbuka bagi perdagangan luarnegeri. • Periksa pelaksanaanpemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasional yanglingkup kegiatannya melayanilintas pelabuhan danrekomendasi penetapanpelabuhan yang terbuka bagiperdagangan luar negeri.
• Dilakukannya pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan pelayaran rakyatyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhan dan • Dokumen pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan pelayaran rakyatyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhan dan • Periksa pelaksanaanpemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yang lingkupkegiatannya melayani lintas LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 167 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan antar kabupaten/kotadalam satu provinsi, lintaspelabuhan antar provinsiserta lintas pelabuhaninternasional (lintas batas). penetapan besaran tarif jasakepelabuhanan pada pelabuhanlokal. penetapan besaran tarif jasakepelabuhanan padapelabuhan lokal. pelabuhan dan penetapanbesaran tarif jasakepelabuhanan padapelabuhan lokal.
• Dilakukannya pelaporanpengoperasian kapal secara tidaktetap dan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutan lautyang berdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dan izinusaha perusahaan angkutan lautbagi perusahaan. • Dokumen pelaporanpengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanangkutan laut yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dan izin usahaperusahaan angkutan laut bagiperusahaan. • Periksa pelaksanaanpelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dan izin usahaperusahaan angkutan lautbagi perusahaan.
• Dokumen pelaporanpenempatan kapal dalamtrayek tetap dan teratur (liner)dan pengoperasian kapalsecara tidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaran rakyatyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dan izin usahapelayaran rakyat bagiperusahaan. • Periksa pelaksanaanpelaporan penempatan kapaldalam trayek tetap danteratur (liner) danpengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan danizin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 168 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Diberikannya izin usaha tally dipelabuhan dan pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usaha tally dipelabuhan dan pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan • Periksa pelaksanaanpemberian izin usaha tally dipelabuhan dan pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan
• Diberikannya izin usaha bongkarmuat barang dari dan ke kapal,serta pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usaha bongkarmuat barang dari dan kekapal, serta pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan pelayaran rakyatyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhan. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahabongkar muat barang daridan ke kapal, sertapemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan.
• Diberikannya izin usahaekspedisi/freight forwarder danpelaporan pengoperasian kapalsecara tidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagi perusahaanangkutan laut yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usahaekspedisi/freight forwarder danpelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahaekspedisi/freight forwarderdan pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan.
teratur (tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan. pengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan. pengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan.
• Diberikannya izin usahapenyewaan peralatan angkutanlaut/peralatan penunjangangkutan laut dan izin usaha tallydi pelabuhan. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usahapenyewaan peralatanangkutan laut/peralatanpenunjang angkutan laut danizin usaha tally di pelabuhan. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usahapenyewaan peralatanangkutan laut/peralatanpenunjang angkutan laut danizin usaha tally di pelabuhan.
• Diberikannya izin usaha depo petikemas dan izin usaha bongkarmuat barang dari dan ke kapal. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usaha depopeti kemas dan izin usahabongkar muat barang dari danke kapal. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usaha depopeti kemas dan izin usahabongkar muat barang daridan ke kapal.
• Diberikannya izin usahaekspedisi/Freight Forwarder. • Dokumen pelaksanaanpemberian izin usahaekspedisi/Freight Forwarder. • Periksa apakah terdapat izinusaha ekspedisi/ FreightForwarder.
• Dilakukannya pemberianrekomendasi dalam penerbitanizin usaha dan kegiatan salvageserta persetujuan PekerjaanBawah Air (PBA) danpengawasan kegiatannya dalam • Dokumen pemberianrekomendasi dalam penerbitanizin usaha dan kegiatansalvage serta persetujuanPekerjaan Bawah Air (PBA)dan pengawasan kegiatannya • Periksa pelaksanaanpemberian rekomendasidalam penerbitan izin usahadan kegiatan salvage sertapersetujuan PekerjaanBawah Air (PBA) dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 170 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota. dalam kabupaten/kota. pengawasan kegiatannyadalam kabupaten/kota. d. PERHUBUNGAN UDARA1) ANGKUTAN UDARA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinusaha angkutan udaraniaga dan melaporkan kePemerintah. 1. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan kegiatanizin usaha angkutan udara niagadan melaporkan ke Pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinusaha angkutan udara niagadan melaporkan kePemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaankegiatan izin usaha angkutanudara niaga dan melaporkanke Pemerintah 2. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinkegiatan angkutan udaradan melaporkan kepemerintah. 2. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan kegiatanizin kegiatan angkutan udara danmelaporkan ke pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinkegiatan angkutan udara danmelaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaankegiatan izin kegiatanangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah 3. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanJaringan dan RutePenerbangan danmelaporkan ke pemerintah. 3. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan kegiatanJaringan dan Rute Penerbangandan melaporkan ke pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan kegiatanJaringan dan RutePenerbangan dan melaporkanke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaankegiatan Jaringan dan RutePenerbangan dan melaporkanke pemerintah 4. Pengusulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan. 4. - • Dilakukannya pengusulan rutepenerbangan baru ke dari daerahyang bersangkutan. • Dokumen usulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan. • Periksa hasil pengusulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan 5. Pemantauan pelaksanaanpersetujuan rute 5. - • Dilakukannya pemantauanpelaksanaan persetujuan rute • Laporan pelaksanaanpemantauan pelaksanaan • Periksa hasil pemantauanpelaksanaan persetujuan rute LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 171 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penerbangan danmelaporkan ke pemerintah. penerbangan dan melaporkan kepemerintah. persetujuan rute penerbangandan melaporkan kepemerintah. penerbangan dan melaporkanke pemerintah 6. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanpenambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah. 6. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan penambahan ataupengurangan kapasitas angkutanudara dan melaporkan kepemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan persetujuanpenambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan penambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah 7. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FA yangdikeluarkan olehpemerintah danmelaporkan ke pemerintah. 7. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan izin terbang/FA yangdikeluarkan oleh pemerintah danmelaporkan ke pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan persetujuan izinterbang/FA yang dikeluarkanoleh pemerintah danmelaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan izin terbang/FAyang dikeluarkan olehpemerintah dan melaporkanke pemerintah 8. Persetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutanudara tidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara di atas 30tempat duduk danmelaporkan ke Pemerintah. 8. - • Dilakukannya persetujuan izinterbang/FA perusahaan angkutanudara tidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk danmelaporkan ke Pemerintah. • Laporan pelaksanaanpersetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udaratidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dengan pesawatudara di atas 30 tempat dudukdan melaporkan kePemerintah. • Periksa proses persetujuanizin terbang/FA perusahaanangkutan udara tidakberjadwal antarkabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dengan pesawatudara di atas 30 tempat dudukdan melaporkan kePemerintah 9. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FAperusahaan angkutanudara non berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara diatas 30tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah. 9. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udara nonberjadwal antar kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi denganpesawat udara diatas 30 tempatduduk dan melaporkan kepemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan persetujuan izinterbang/FA perusahaanangkutan udara non berjadwalantar kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara diatas 30tempat duduk dan melaporkanke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpersetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udaranon berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dengan pesawatudara diatas 30 tempat dudukdan melaporkan kepemerintah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 172 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan tarif angkutanudara (batas atas) dan tarifreferensi angkutan udara danmelaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaan tarifangkutan udara (batas atas)dan tarif referensi angkutanudara dan melaporkan kepemerintah
• Laporan pelaksanaanpemantauan terhadap personilpetugas pengamanan operatorpenerbangan dan personilpetugas pasasi danmelaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap personil petugaspengamanan operatorpenerbangan dan personilpetugas pasasi danmelaporkan ke pemerintah
• Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaankegiatan general sales agent dan melaporkan kepemerintah
• Laporan pelaksanaanpemberian izin EkspedisiMuatan Pesawat Udara(EMPU). • Periksa proses penetapanpemberian izin EkspedisiMuatan Pesawat Udara(EMPU)
• Laporan pelaksanaanpemberian arahan danpetunjuk terhadap kegiatanEkspedisi Muatan PesawatUdara (EMPU). • Periksa proses pemberianarahan dan petunjuk terhadapkegiatan Ekspedisi MuatanPesawat Udara (EMPU)
• Laporan pelaksanaanpemantauan, penilaian, dantindakan korektif terhadappelaksanaan kegiatan EMPUdan melaporkan kepadapemerintah. • Periksa hasil Pemantauan,penilaian, dan tindakankorektif terhadap pelaksanaankegiatan EMPU danmelaporkan kepadapemerintah
• Laporan pelaksanaanpengawasan dan • Periksa hasil Pengawasandan pengendalian izin EMPU LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 173 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengendalian izin EMPU.
• Laporan pelaksanaanpengusulan bandar udarayang terbuka untuk melayaniangkutan udara ke/dari luarnegeri. Pengusulan bandarudara di wilayah kerjanya yangterbuka untuk angkutan udarake/dari luar negeri disertaialasan dan data dukung yangmemadai. Mengusulkanpenetapan tersebut kepadapemerintah. • Periksa proses dan hasilpengusulan bandar udarayang terbuka untuk melayaniangkutan udara ke/dari luarnegeri. Pengusulan bandarudara di wilayah kerjanyayang terbuka untuk angkutanudara ke/dari luar negeridisertai alasan dan datadukung yang memadai.Mengusulkan penetapantersebut kepada pemerintah 2) BANDAR UDARA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum. 1. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandar udaraumum. • Diberikannya rekomendasipenetapan lokasi bandar udaraumum • Dokumen rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum • Periksa proses pemberianrekomendasi penetapanlokasi bandar udara umum 2. Pemberian rekomendasipenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk. 2. Pemantauan terhadappelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandar udaraumum dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Diberikannya rekomendasipenetapan/izin pembangunanbandar udara umum danpemantauan terhadappelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandar udaraumum dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. • Dokumen rekomendasipenetapan/izin pembangunanbandar udara umum danpemantauan terhadappelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemberianrekomendasi penetapan/izinpembangunan bandar udaraumum dan pemantauanterhadap pelaksanaankeputusan penetapan lokasibandar udara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantor LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 174 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan adbandara. 3. Pemantauan terhadappenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 3. Penetapan/izin pembangunanbandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk. • Ditetapkannya/izin danpemantauan terhadappembangunan bandar udaraumum yang melayani pesawatudara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Dokumen ketetapan/izin danpelaksanaan pemantauanterhadap pembangunanbandar udara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. • Periksa proses penetapan/izin dan pemantauanterhadap pembangunanbandar udara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 4. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izinpembangunan bandarudara khusus yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan kepadapemerintah. 4. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan/izin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkankepada pemerintah. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan penetapan/izinpembangunan bandar udarakhusus yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkankepada pemerintah. • Periksa hasil pemantauanterhadap penetapan/izinpembangunan bandar udaraumum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah. 5. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran(PKP-PK), salvage , pengamanan bandarudara dan GSE, padabandar udara yang belum 5. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, Pertolongan KecelakaanPenerbangan-PemadamKebakaran (PKP-PK), salvage , pengamanan bandar udara danGSE, pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage , pengamanan bandar udara dan GSE, padabandar udara yang belum • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaankegiatan pengatur pesawatudara di apron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage , pengamanan bandar udara dan GSE, padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 175 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan terdapat kantoradbandara. terdapat kantor adbandara. 6. Pemantauan terhadappersonil teknik bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 6. - • Dilakukannya pemantauanterhadap personil teknik bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappersonil teknik bandar udaradan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap personil teknikbandar udara danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 7. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbandar udara internasionaldan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 7. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan bandar udarainternasional dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan penetapanbandar udara internasionaldan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan bandar udarainternasional danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 8. Dapat menjadi anggotaKOMFAL apabila bandarudara berdekatan denganwilayah kerjanya. 8. - • Dilakukannya pengangkatananggota KOMFAL apabilabandar udara berdekatan denganwilayah kerjanya. • Laporan pelaksanaanpengangkatan anggotaKOMFAL apabila bandarudara berdekatan denganwilayah kerjanya. • Periksa hasil pengangkatananggota KOMFAL apabilabandar udara berdekatandengan wilayah kerjanya. 9. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 9. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan batas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan batas-bataskawasan keselamatanoperasi bandar udara umumyang melayani pesawatudara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 10. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan 10. - • Dilakukannya pemantauan • Laporan pelaksanaan • Periksa hasil Ppmantauan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 176 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan batas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. terhadap pelaksanaanpenetapan batas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. terhadap pelaksanaanpenetapan batas-bataskawasan keselamatanoperasi bandar udara umumyang melayani pesawatudara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 11. Ijin pembangunan bandarudara khusus yangmelayani pesawat udaradengan kapasitas < 30(tiga puluh) tempat dudukdan ruang udaradisekitarnya tidakdikendalikan dan terletakdalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi, sesuaidengan batas kewenanganwilayahnya.Pemberitahuan pemberianijin pembangunan bandarudara khusus. 11. - • Diberikannya ijin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udara dengankapasitas < 30 (tiga puluh)tempat duduk dan ruang udaradisekitarnya tidak dikendalikandan terletak dalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi, sesuai dengan bataskewenangan wilayahnya.Pemberitahuan pemberian ijinpembangunan bandar udarakhusus. • Dokumen ijin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udaradengan kapasitas < 30 (tigapuluh) tempat duduk danruang udara disekitarnya tidakdikendalikan dan terletakdalam 2 (dua) kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi,sesuai dengan bataskewenangan wilayahnya.Pemberitahuan pemberian ijinpembangunan bandar udarakhusus. • Periksa hasil ijinpembangunan bandar udarakhusus yang melayanipesawat udara dengankapasitas < 30 (tiga puluh)tempat duduk dan ruangudara disekitarnya tidakdikendalikan dan terletakdalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi, sesuaidengan batas kewenanganwilayahnya.Pemberitahuan pemberianijin pembangunan bandarudara khusus. 12. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaankepada penyelenggarabandar udara, serta kantorterkait lainnya tentangtatanan kebandarudaraandan memberikanperlindungan hukumterhadap lokasi tanah dan/ 12. - • Diberikannya arahan danpetunjuk pelaksanaan kepadapenyelenggara bandar udara,serta kantor terkait lainnyatentang tatanankebandarudaraan danmemberikan perlindungan hukumterhadap lokasi tanah dan/ atauperairan serta ruang udara untuk • Laporan pelaksanaanpemberian arahan danpetunjuk pelaksanaan kepadapenyelenggara bandar udara,serta kantor terkait lainnyatentang tatanankebandarudaraan danmemberikan perlindunganhukum terhadap lokasi tanah • Periksa proses pemberianarahan dan petunjukpelaksanaan kepadapenyelenggara bandarudara, serta kantor terkaitlainnya tentang tatanankebandarudaraan danmemberikan perlindunganhukum terhadap lokasi tanah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 177 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan atau perairan serta ruangudara untukpenyelenggaraan bandarudara umum sertapengoperasian bandarudara dalam bentukPeraturan PemerintahDaerah. penyelenggaraan bandar udaraumum serta pengoperasianbandar udara dalam bentukPeraturan Pemerintah Daerah. dan/ atau perairan serta ruangudara untuk penyelenggaraanbandar udara umum sertapengoperasian bandar udaradalam bentuk PeraturanPemerintah Daerah. dan/ atau perairan sertaruang udara untukpenyelenggaraan bandarudara umum sertapengoperasian bandar udaradalam bentuk PeraturanPemerintah Daerah. 3) KESELAMATAN PENERBANGAN (KESPEN) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan terhadappersonil fasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 1. - • Dilakukannya pemantauanterhadap personilfasilitas/peralatan elektonika danlistrik penerbangan danmelaporkan ke pemerintah, padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadap personilfasilitas/ peralatan elektonikadan listrik penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap personilfasilitas/peralatan elektonikadan listrik penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara 2. Pemantauan terhadapsertifikasi fasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantor 2. - • Dilakukannya pemantauanterhadap sertifikasifasilitas/peralatan elektonika danlistrik penerbangan danmelaporkan ke pemerintah, padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadapsertifikasi fasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapat • Periksa hasil pemantauanterhadap sertifikasifasilitas/peralatan elektonikadan listrik penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantor LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 178 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan adbandara. kantor adbandara. adbandara. 3. Pemantauan terhadapkegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 3. - • Dilakukannya pemantauanterhadap kegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah, padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadap kegiatanGSE dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil Pemantauanterhadap kegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 4. Pemantauan terhadappersonil GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 4. - • Dilakukannya pemantauanterhadap personil GSE danmelaporkan ke pemerintah, padabandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadap personilGSE dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap personil GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 5. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan/izinoperasi bandar udaraumum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 5. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan/izin operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yang belumterdapat kantor adbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan penetapan/izinoperasi bandar udara umumyang melayani pesawat udara≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 6. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udarakhusus yang melayanipesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapat 6. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khususyang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan penetapan/ izinoperasi bandar udara khususyang melayani pesawat udara≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yang • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara khusus yangmelayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 179 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kantor adbandara. belum terdapat kantoradbandara. belum terdapat kantoradbandara. 7. Pemantauan terhadappelaksanaan standaroperasi prosedur yangterkait dengan pengamananbandar udara danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara. 7. - • Dilakukannya pemantauanterhadap pelaksanaan standaroperasi prosedur yang terkaitdengan pengamanan bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandar udarayang belum terdapat kantoradbandara. • Laporan pelaksanaanpemantauan terhadappelaksanaan standar operasiprosedur yang terkait denganpengamanan bandar udaradan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. • Periksa hasil pemantauanterhadap pelaksanaanstandar operasi proseduryang terkait denganpengamanan bandar udaradan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara. 8. Membantu kelancaranpemeriksaan pendahuluankecelakaan pesawat udara:a) Membantu kelancaranTim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan. b) Membantu kelancarandalam melaksanakantugas monitor pesawatudara milik pemerintahdan dalammelaksanakankoordinasi dengan unitterkait. c) Membantu kelancarankeimigrasian TimInvestigasi warga asing 8. - • Diberikannya bantuan kelancaranpemeriksaan pendahuluankecelakaan pesawat udara:a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaianlokasi kecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitorpesawat udara milikpemerintah dan dalammelaksanakan koordinasidengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasiwarga asing • Laporan bantuan kelancaranpemeriksaan pendahuluankecelakaan pesawat udara:a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugasmonitor pesawat udaramilik pemerintah dan dalammelaksanakan koordinasidengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian TimInvestigasi warga asing • Periksa proses dan hasilpembantuan kelancaranpemeriksaan pendahuluankecelakaan pesawat udara:a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakantugas monitor pesawatudara milik pemerintahdan dalam melaksanakankoordinasi dengan unitterkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian TimInvestigasi warga asing 8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAa. POS DAN TELEKOMUNIKASI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 180 1) POS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izin jasa titipanuntuk kantor cabang. 1. Penyelenggaraan pelayananpos di perdesaan. • Terselenggaranya pelayananpos di perdesaan. • Laporan penyelenggaraanpelayanan pos di perdesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelayanan pos di perdesaan. 2. Penertiban jasa titipanuntuk kantor cabang. 2. Pemberian rekomendasi untukpendirian kantor pusat jasatitipan. • Diberikannya rekomendasi untukpendirian kantor pusat jasatitipan. • Laporan pemberianrekomendasi untuk pendiriankantor pusat jasa titipan. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberianrekomendasi untuk pendiriankantor pusat jasa titipan. 3. – 3. Pemberian izin jasa titipanuntuk kantor agen. • Diberikannya izin jasa titipan. • Laporan pemberian izin jasatitipan. • Periksa apakah terdapatpemberian izin jasa titipan. 4. – 4. Penertiban jasa titipan untukkantor agen. • Ditertibkannya jasa titipan. • Laporan penerbitan jasatitipan. • Periksa apakah terdapatlaporan penerbitan jasatitipan. 2) TELEKOMUNIKASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian bimbinganteknis di bidang saranatelekomunikasi, pelayanantelekomunikasi, kinerjaoperasi telekomunikasi,telekomunikasi khusus dankewajiban pelayananuniversal skala wilayah. 1. – • Diberikannya bimbingan teknis dibidang sarana telekomunikasi,pelayanan telekomunikasi,kinerja operasi telekomunikasi,telekomunikasi khusus dankewajiban pelayanan universalskala wilayah. • Laporan pemberianbimbingan teknis di bidangsarana telekomunikasi,pelayanan telekomunikasi,kinerja operasitelekomunikasi,telekomunikasi khusus dankewajiban pelayanan • Periksa apakah terdapatlaporan pemberianbimbingan teknis di bidangsarana telekomunikasi,pelayanan telekomunikasi,kinerja operasitelekomunikasi,telekomunikasi khusus dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 181 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan universal skala wilayah. kewajiban pelayananuniversal skala wilayah. 2. Pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khususuntuk keperluan pemerintahdan badan hukum yangcakupan areanya provinsisepanjang tidakmenggunakan spektrumfrekuensi radio. 2. Pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khusus untukkeperluan pemerintah danbadan hukum yang cakupanareanya kabupaten/ kotasepanjang tidak menggunakanspektrum frekuensi radio. • Diberikannya izinpenyelenggaraan telekomunikasikhusus untuk keperluanpemerintah dan badan hukumyang cakupan areanyasepanjang tidak menggunakanspektrum frekuensi radio. • Laporan pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khusus untukkeperluan pemerintah danbadan hukum yang cakupanareanya sepanjang tidakmenggunakan spektrumfrekuensi radio. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izinpenyelenggaraantelekomunikasi khusus untukkeperluan pemerintah danbadan hukum yang cakupanareanya sepanjang tidakmenggunakan spektrumfrekuensi radio. 3. Pengawasan layanan jasatelekomunikasi. 3. – • Terselenggaranya pengawasanlayanan jasa telekomunikasi. • Laporan penyelenggaraanpengawasan layanan jasatelekomunikasi. • Periksa apakah terdapataporan penyelenggaraanpengawasan layanan jasatelekomunikasi. 4. Pemberian rekomendasiterhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringantetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi. 4. Pemberian rekomendasiterhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringan tetaptertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/ kota. • Diberikannya rekomendasiterhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringan tetapdan tetap tertutup lokal wireline (end to end) . • Laporan pemberianrekomendasi terhadappermohonan izinpenyelenggaraan jaringantetap dan tetap tertutuptertutup lokal wireline (end to end) . • Periksa apakah terdapatlaporan pemberianrekomendasi terhadappermohonan izinpenyelenggaraan jaringantetap dan tetap tertutuptertutup lokal wireline (end to end) 5. Koordinasi dalam rangkapembangunan kewajibanpelayanan universal dibidang telekomunikasi. 5. Pemberian rekomendasiwilayah prioritas untukpembangunan kewajibanpelayanan universal di bidangtelekomunikasi. • Dilakukannya koordinasi danpemberian rekomendasi wilayahprioritas untuk pembangunankewajiban pelayanan universaldi bidang telekomunikasi. • Laporan koordinasi danpemberian rekomendasiwilayah prioritas untukpembangunan kewajibanpelayanan universal di bidangtelekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan koordinasi danpemberian rekomendasiwilayah prioritas untukpembangunan kewajibanpelayanan universal dibidang telekomunikasi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 182 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. – 6. Pemberian izin terhadapInstalatur Kabel Rumah/Gedung(IKR/G). • Diberikannya izin terhadapInstalatur Kabel Rumah/Gedung(IKR/G). • Laporan pemberian izinterhadap Instalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G). • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izinterhadap Instalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G). 7. Pengawasan/ pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi yangcakupan areanya provinsi. 7. Pengawasan/ pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi yang cakupanareanya kabupaten/kota,pelaksanaan pembangunantelekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warungtelekomunikasi, warung seluleratau sejenisnya. • Dilakukannya pengawasan/pengendalian terhadappenyelenggaraan telekomunikasi,pelaksanaan pembangunantelekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warungtelekomunikasi, warung seluleratau sejenisnya. • Laporan pelaksanaanpengawasan/pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi, pelaksanaanpembangunan telekomunikasiperdesaan, penyelenggaraanwarung telekomunikasi,warung seluler atausejenisnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan/pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi, pelaksanaanpembangunantelekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warungtelekomunikasi, warungseluler atau sejenisnya. 8. Pemberian izin kantorcabang dan loketpelayanan operator. 8. Pemberian izin kantor cabangdan loket pelayanan operator. • Diberikannya izin kantor cabangdan loket pelayanan operator. • Laporan pemberian izinkantor cabang dan loketpelayanan operator. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izinkantor cabang dan loketpelayanan operator. 9. – 9. Penanggung jawab panggilandarurat telekomunikasi. • Ditunjuknya penanggung jawabpanggilan darurat telekomunikasi • Laporan penunjukanpenanggung jawab panggilandarurat telekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan penunjukanpenanggung jawabpanggilan darurattelekomunikasi. 3) SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT (ORSAT) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 183 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izin galian untukkeperluan penggelarankabel telekomunikasi lintaskabupaten/ kota atau jalanprovinsi 1. Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB) menaratelekomunikasi sebagai saranadan prasarana telekomunikasi. • Diberikannya Izin MendirikanBangunan (IMB) menaratelekomunikasi sebagai saranadan prasarana telekomunikasi. • Laporan pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB)menara telekomunikasisebagai sarana danprasarana telekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB)menara telekomunikasisebagai sarana danprasarana telekomunikasi. 2. – 2. Pemberian izin galian untukkeperluan penggelaran kabeltelekomunikasi dalam satukabupaten/ kota. • Diberikannya izin galian untukkeperluan penggelaran kabeltelekomunikasi. • Laporan pemberian izin galianuntuk keperluan penggelarankabel telekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izingalian untuk keperluanpenggelaran kabeltelekomunikasi. 3. – 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). • Diberikannya izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). • Laporan pemberian izinHinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izinHinder Ordonantie(Ordonansi Gangguan). 4. – 4. Pemberian izin instalansipenangkal petir. • Diberikannya izin instalansipenangkal petir. • Laporan pemberian izininstalansi penangkal petir. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izininstalansi penangkal petir. 5. – 5. Pemberian izin instalansigenset. • Diberikannya izin instalansigenset. • Laporan pemberian izininstalansi genset. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izininstalansi genset. 4) STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 184 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Diberikannya bimbingan teknis dibidang standar pos dantelekomunikasi, standar teknikkomunikasi radio, standarpelayanan pos dantelekomunikasi, penerapanstandar pos dan telekomunikasi. • Laporan pemberian bimbinganteknis di bidang standar posdan telekomunikasi, standarteknik komunikasi radio, standarpelayanan pos dantelekomunikasi, penerapanstandar pos dantelekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian bimbinganteknis di bidang standar posdan telekomunikasi, standarteknik komunikasi radio,standar pelayanan pos dantelekomunikasi, penerapanstandar pos dantelekomunikasi.
• Dilakukannya pengawasanterhadap penerapan standarteknis dan standar pelayananalat/perangkat pos dantelekomunikasi serta pengendaliandan penertiban terhadappelanggaran standarisasi pos dantelekomunikasi. • Laporan pelaksanaanpengawasan terhadappenerapan standar teknis danstandar pelayananalat/perangkat pos dantelekomunikasi sertapengendalian dan penertibanterhadap pelanggaranstandarisasi pos dantelekomunikasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan terhadappenerapan standar teknis danstandar pelayananalat/perangkat pos dantelekomunikasi sertapengendalian dan penertibanterhadap pelanggaranstandarisasi pos dantelekomunikasi
• Diberikannya izin usahaperdagangan alat perangkat. • Laporan pemberian izin usahaperdagangan alat perangkat. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izin usahaperdagangan alat perangkat. 5) KELEMBAGAAN INTERNASIONAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 185 1. Fasilitasi pelaksanaankoordinasi penyelenggaraanpos dan telekomunikasi sertapenggunaan frekuensi radiodi daerah perbatasandengan negara tetangga. 1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasipenyelenggaraan pos dantelekomunikasi sertapenggunaan frekuensi radio didaerah perbatasan dengannegara tetangga. • Terselenggarakannya fasilitasipelaksanaan koordinasipenyelenggaraan pos dantelekomunikasi serta penggunaanfrekuensi radio di daerahperbatasan dengan negaratetangga. • Laporan penyelenggaraanfasilitasi pelaksanaankoordinasi penyelenggaraanpos dan telekomunikasi sertapenggunaan frekuensi radio didaerah perbatasan dengannegara tetangga. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanfasilitasi pelaksanaankoordinasi penyelenggaraanpos dan telekomunikasi sertapenggunaan frekuensi radiodi daerah perbatasan dengannegara tetangga. b. SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI1) PENYIARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Evaluasi persyaratanadministrasi dan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan penyiaran. 1. – • Dievaluasinya persyaratanadministrasi dan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan penyiaran. • Laporan evaluasi persyaratanadministrasi dan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan penyiaran. • Periksa apakah terdapatlaporan evaluasi persyaratanadministrasi dan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan penyiaran. 2. Pemberian rekomendasipersyaratan administrasi dankelayakan data teknisterhadap permohonan izinpenyelenggaraan televisi. 2. Pemberian rekomendasipersyaratan administrasi dankelayakan data teknis terhadappermohonan izinpenyelenggaraan radio. • Diberikannya rekomendasipersyaratan administrasi dankelayakan data teknis terhadappermohonan izin penyelenggaraantelevisi dan radio. • Laporan pemberianrekomendasi persyaratanadministrasi dan kelayakan datateknis terhadap permohonanizin penyelenggaraan televisidan radio. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian rekomendasipersyaratan administrasi dankelayakan data teknis terhadappermohonan izinpenyelenggaraan televisi danradio. 3. – 3. Pemberian izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radiodan/atau televisi. • Diberikannya izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radio dan/atautelevisi. • Laporan pemberian izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radiodan/atau televisi. • Periksa apakah terdapatlaporan pemberian izin lokasipembangunan studio danstasiun pemancar radiodan/atau televisi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 186 2) KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan komunikasisosial skala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan komunikasisosial skala kabupaten/ kota. • Terselenggaranya koordinasi danfasilitasi pemberdayaankomunikasi sosial. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasidan fasilitasi pemberdayaankomunikasi sosial. 3) KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan pelaksanaandiseminasi informasinasional. 1. Pelaksanaan diseminasiinformasi nasional. • Terselenggaranya koordinasi danpelaksanaan diseminasi informasinasional. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaandiseminasi informasi nasional. 4) KEMITRAAN MEDIA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kemitraanmedia skala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kemitraanmedia skala kabupaten/ kota. • Terselenggaranya koordinasidan fasilitasi pengembangankemitraan media. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 187 dan fasilitasipengembangan kemitraanmedia. 9. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIa. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan teknis(merujuk kepada kebijakanumum nasional) di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi. 1. Penetapan kebijakanoperasional (merujuk kepadakebijakan umum nasional dankebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologinegara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaankebangsaan skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan (teknisoperasional) tentang binaideologi dan wawasankebangsaan. • Dokumen ketetapan kebijakantentang bina ideologi danwawasan kebangsaan. • Dapatkan dan buatkan daftarperaturan daerah, peraturankepala daerah, keputusankepala daerah atau dokumenlain yang berkaitan denganbina ideologi dan wawasankebangsaan. • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhi dansesuai dengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya. 2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan dan fasilitasikegiatan di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan 1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologinegara, wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaankebangsaan skala • Dilaksanakannya kegiatanfasilitasi dan pelaksanaankegiatan bina ideologi danwawasan kebangsaan. • Laporan pelaksanaankegiatan bina ideologi danwawasan kebangsaan. • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 188 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penghargaan kebangsaanskala provinsi. kabupaten/kota. 3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi. 1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan, pengembangandan evaluasi) di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaankebangsaan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi serta pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka pembinaan ideologi danwawasan kebangsaan. • Rapat koordinasi danfasilitasi, daftar hadir, notulenrapat, serta laporanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka pembinaan ideologidan wawasan kebangsaan. • Periksa bentuk-bentukpembinaanpenyelenggaraanpemerintahan yang telahdilakukan Kepala Daerah dibidang bina ideologi danwawasan kebangsaan. • Teliti apakah keiatanpembinaan tersebut telahsesuai dengan kebijakanyang berlaku. • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasanpenyelenggaraan 1. Pengawasanpenyelenggaraan • Kesesuaian antara pelaksanaanprogram/ kegiatan • Laporan hasil pengawasanpenyelenggaraan • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan bina LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 189 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemerintahan di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi. pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota. penyelenggaraan pemerintahandengan kebijakan yang berlakudalam rangka pembinaan ideologidan wawasan kebangsaan. pemerintahan dalam rangkapembinaan ideologi danwawasan kebangsaan. ideologi dan wawasankebangsaan di kelompoksasaran program/kegiatantelah sesuai denganperaturan perundangan • Periksa apakah tugas danfungsi Badan Kesbangpoltelah memfokuskan kegiatanpada penguatan nilai-nilaiPancasila dan UUD 1945serta penguatan nilai-nilaikebangsaan • Periksa apakah KepalaDaerah telah melaksanakanprogram kegiatanpeningkatan kesadaran belanegara sesuai peraturanperundangan. 5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi. 1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaankebangsaan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasi danmeningkatknya kapasitas aparaturpenyelenggara pemerintahandalam pembinaan ideologi danwawasan kebangsaan. • Laporan kegiatan fasilitasi danpeningkatan kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkapembinaan ideologi danwawasan kebangsaan. • Periksa kegiatan atauprogram yang dimaksudkanuntuk meningkatkankapasitas aparaturKesbangpol di bidang binaideologi dan wawasankebangsaan. • Periksa apakah laporankegiatan peningkatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 190 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasankapasitas aparaturkesbangpol telah disusunsesuai ketentuan ataupedoman yang berlaku. b. KEWASPADAAN NASIONAL1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan, penanganankonflik sosial, pengawasanorang asing dan lembagaasing skala provinsi. 1. Koordinasi penetapankebijakan operasional (merujukkepada kebijakan umumnasional dan kebijakan teknisprovinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan, penanganankonflik sosial, pengawasanorang asing dan lembaga asingskala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan (teknisoperasional) tentangkewaspadaan nasional. • Ketetapan kebijakan, dandokumen rakor (daftar hadirdan notulen rapat) dalamrangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Dapatkan dan buatkandaftar peraturan daerah,peraturan kepala daerah,keputusan kepala daerahatau dokumen lain yangberkaitan dengankewaspadaan nasional • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhidan sesuai denganperaturan perundanganyang lebih tinggitingkatannya • Kumpulkan dokumen tertulisyang terkait langsungdengan rakor (suratundangan, daftar hadir, danhasil notulen rapat) • Teliti apakah hasil rakortelah sesuai dengantujuannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 191 2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan pelaksanaankegiatan di bidangketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaanskala provinsi. 1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarah kebangsaandan penghargaan kebangsaanskala kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasidan penyelenggaraan kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandalam rangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Laporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat kewaspadaannasional. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/ kegiatankewaspadaan nasional dikelompok sasaran program/kegiatan telah sesuaidengan peraturanperundangan • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 2) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 192 1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asingdan lembaga asing skalaprovinsi. 1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat (koordinasi,bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi)di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasan dantenaga kerja, penanganankonflik pemerintahan,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing danlembaga asing skalakabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi serta pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Rapat koordinasi danfasilitasi, daftar hadir, notulenrapat, serta laporanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Periksa bentuk-bentukpembinaanpenyelenggaraanpemerintahan yang telahdilakukan Kepala Daerah dibidang kewaspadaannasional • Teliti apakah kegiatanpembinaan tersebut telahsesuai dengan kebijakanyang berlaku • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 3) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasan dantenaga kerja, penanganankonflik pemerintahan,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asingdan lembaga asing skala 1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat di bidangkewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakatperbatasan dan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan, penanganankonflik sosial, pengawasan • Kesesuaian antara pelaksanaanprogram/kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandengan kebijakan yang berlakudalam rangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Laporan hasil pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat kewaspadaannasional. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/ kegiatankewaspadaan nasional padakelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai denganperaturan perundangan. • Periksa apakah lembaga-lembaga sosial untukmeningkatkan kewaspadaannasional (seperti BadanNarkotika di daerah, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 193 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. orang asing dan lembagaasing skala kabupaten/kota. KOMINDA, FKDM, Ormasatau LSM) telah dibentuksesuai peraturanperundangan yang berlaku. • Periksa apakah KepalaDaerah telah melaksanakanpemantauan danpengawasan terhadappelaksanaan programkegiatan kewaspadaannasional sesuai peraturanperundangan. • Periksa apakah KepalaDaerah telah melakukanevaluasi tahunan ataskinerja programkewaspadaan nasional. • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 4) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasan dantenaga kerja, penanganankonflik pemerintahan, 1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol di bidangkewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan, penanganankonflik sosial, pengawasan • Dilakukannya fasilitasi danmeningkatknya kapasitas aparaturpenyelenggara pemerintahandalam rangka memperkuatkewaspadaan nasional. • Laporan kegiatan fasilitasi danpeningkatan kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkamemperkuat kewaspadaannasional. • Periksa kegiatan atauprogram yang dimaksudkanuntuk meningkatkankapasitas aparaturKesbangpol di bidangkewaspadaan nasional. • Periksa apakah laporan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 194 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penanganan konflik sosial,pengawasan orang asingdan lembaga asing skalaprovinsi. orang asing dan lembagaasing skala kabupaten/kota. kegiatan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol telah disusunsesuai ketentuan ataupedoman yang berlaku. c. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi. 1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepada kebijakanumum nasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosialkemasyarakatan skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan (teknisoperasional) di bidang ketahananseni dan budaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan. • Ketetapan kebijakan, dandokumen rakor (daftar hadirdan notulen rapat) dalamrangka memperkuatketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosialkemasyarakatan. • Dapatkan dan buatkandaftar peraturan daerah,peraturan kepala daerah,keputusan kepala daerahatau dokumen lain yangberkaitan dengan seni,budaya, agama dankemasyarakatan; • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhidan sesuai denganperaturan perundanganyang lebih tinggitingkatannya; • Kumpulkan dokumen tertulisyang terkait langsungdengan rakor (suratundangan, daftar hadir, danhasil notulen rapat); • Teliti apakah hasil rakortelah sesuai dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 195 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tujuannya. 2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan pelaksanaankegiatan di bidang di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosialkemasyarakatan skalaprovinsi. 1. Pelaksanaan kegiatan di bidangketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatanskala kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasidan penyelenggaraan kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandalam rangka memperkuatketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan. • Laporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosialkemasyarakatan. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan ketahananseni, budaya, agama dankemasyarakatan dikelompok sasaranprogram/kegiatan telahsesuai dengan peraturanperundangan • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan, 1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat (koordinasi,bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan, • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi serta pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuat ketahananseni dan budaya, agama dan • Rapat koordinasi danfasilitasi, daftar hadir, notulenrapat, serta laporanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalam • Periksa bentuk-bentukpembinaan penyelenggaraanpemerintahan yang telahdilakukan Kepala Daerah dibidang seni, budaya, agamadan kemasyarakatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 196 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatandan penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi. penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi)di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan danpenanganan masalah sosialkemasyarakatan skalakabupaten/kota kepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan. rangka memperkuatketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan,penanganan masalah sosialkemasyarakatan. • Teliti apakah keiatanpembinaan tersebut telahsesuai dengan kebijakanyang berlaku • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi. 1. Pengawasan penyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat bidang ketahananseni dan budaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosialkemasyarakatan skalakabupaten/kota. • Kesesuaian antara pelaksanaanprogram/kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandengan kebijakan yang berlakudalam rangka memperkuatketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan. • Laporan hasil pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosialkemasyarakatan. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan ketahananseni, budaya, agama dankemasyarakatan padakelompok sasaranprogram/kegiatan telahsesuai dengan peraturanperundangan • Periksa apakah lembaga-lembaga sosial untukmeningkatkanketahanan(seperti LSM atauormas, Lembaga KerukunanAntar-Umat Beragama)maupun semi-pemerintah(Tim KoordinasiPemantauan KegiatanOrang Asing, NGO dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 197 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Lembaga Asing lainnya,serta Satkorlak) telahdibentuk sesuai peraturanperundangan yang berlaku • periksa apakah KepalaDaerah telah melaksanakanpemantauan danpengawasan terhadappelaksanaan programkegiatan ketahanan seni,budaya, agama dankemasyarakatan sesuaiperaturan perundangan • Periksa apakah KepalaDaerah telah melakukanevaluasi tahunan ataskinerja program ketahananseni, budaya, agama dankemasyarakatan • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidang 1. Peningkatan kapasitas aparaturkesbangpol di bidangketahanan seni dan budaya, • Dilakukannya fasilitasi danmeningkatknya kapasitasaparatur penyelenggara • Laporan kegiatan fasilitasidan peningkatan kapasitasaparatur penyelenggara • Periksa kegiatan atauprogram yang dimaksudkanuntuk meningkatkan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 198 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatandan penanganan masalahsosial kemasyarakatanskala provinsi. agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasibudaya, organisasikemasyarakatan danpenanganan masalah sosialkemasyarakatan skalakabupaten/kota. pemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan. pemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosialkemasyarakatan. kapasitas aparaturKesbangpol di bidangketahanan seni, budaya,agama dankemasyarakatan. • Periksa apakah laporankegiatan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol telah disusunsesuai ketentuan ataupedoman yang berlaku. d. POLITIK DALAM NEGERI1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partai politik,budaya dan pendidikanpolitik, fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada skalaprovinsi. 1. Koordinasi penetapankebijakan operasional (merujukkepada kebijakan umumnasional dan kebijakan teknisprovinsi) sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkadaskala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan (teknisoperasional) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Ketetapan kebijakan, dandokumen rakor (daftar hadirdan notulen rapat) dalamrangka memperkuat sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Dapatkan dan buatkandaftar peraturan daerah,peraturan kepala daerah,keputusan kepala daerahatau dokumen lain yangberkaitan dengan politikdalam negeriPeriksa apakahkebijakan tersebut telahmemenuhi dan sesuaidengan peraturanperundangan yang lebihtinggi tingkatannya • Kumpulkan dokumen tertulisyang terkait langsungdengan rakor (suratundangan, daftar hadir, dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 199 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan hasil notulen rapat)Telitiapakah hasil rakor telahsesuai dengan tujuannya. 2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan pelaksanaankegiatan di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partai politik,budaya dan pendidikanpolitik, pemilu, pilpres danpilkada skala provinsi. 2. Pelaksanaan kegiatan di bidangsistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkadaskala kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasidan penyelenggaraan kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandalam rangka memperkuatsistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Laporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan politikdalam negeri pada kelompoksasaran program/kegiatantelah sesuai denganperaturan perundangan • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipembinaan 1. Pembinaan danpenyelenggaraan pemerintahan • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi serta pelaksanaan • Rapat koordinasi danfasilitasi, daftar hadir, notulen • Periksa bentuk-bentukpembinaan penyelenggaraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 200 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partai politik,budaya dan pendidikanpolitik, pemilu, pilpres danpilkada skala provinsi. di kecamatan, kelurahan, desadan masyarakat (koordinasi,bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkadaskala kabupaten/kota. pembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuat sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. rapat, serta laporanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuat sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. pemerintahan yang telahdilakukan Kepala Daerah dibidang politik dalam negeri • Teliti apakah keiatanpembinaan tersebut telahsesuai dengan kebijakanyang berlaku • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangkesbangpol dan sistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partai politik,budaya dan pendidikanpolitik, fasilitasi pemilu,pilpres dan pilkada skalaprovinsi. 1. Pengawasan penyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat bidang sistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkadaskala kabupaten/kota. • Kesesuaian antara pelaksanaanprogram/kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandengan kebijakan yang berlakudalam rangka memperkuatsistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Laporan hasil pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/ kegiatan politikdalam negeri pada kelompoksasaran program/ kegiatantelah sesuai denganperaturan perundangan • Periksa apakah BadanKesbangpol telahmelaksanakan tugas pokokdan fungsinya telahmemfokuskan kegiatan padafasilitasi dan pengelolaandinamika politik pemerintah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 201 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dan pemerintah daerah • periksa apakah KepalaDaerah telah melaksanakanpemantauan danpengawasan terhadappelaksanaan programkegiatan politik dalam negerisesuai peraturanperundangan • Periksa apakah KepalaDaerah telah melakukanevaluasi tahunan atas kinerjaprogram politik dalam negeri • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, pemilu,pilpres dan pilkada skalaprovinsi. 1. Peningkatan kapasitas aparaturkesbangpol di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkadaskala kabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasi danmeningkatknya kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkamemperkuat sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasi • Laporan kegiatan fasilitasi danpeningkatan kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkamemperkuat sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitasi • Periksa kegiatan atauprogram yang dimaksudkanuntuk meningkatkankapasitas aparaturKesbangpol di politik dalamnegeri; • Periksa apakah laporankegiatan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol telah disusun LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 202 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemilu, pilpres dan pilkada. pemilu, pilpres dan pilkada. sesuai ketentuan ataupedoman yang berlaku. e. KETAHANAN EKONOMI1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi penetapankebijakan teknis (merujukkepada kebijakan umumnasional) di bidangketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi. 1. Koordinasi penetapankebijakan operasional (merujuk kepada kebijakanumum nasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangketahanan sumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan (teknisoperasional) tentang ketahananekonomi. • Ketetapan kebijakan, dandokumen rakor (daftar hadirdan notulen rapat) dalamrangka memperkuat ketahananekonomi daerah. • Dapatkan dan buatkandaftar peraturan daerah,peraturan kepala daerah,keputusan kepala daerahatau dokumen lain yangberkaitan dengan ketahananekonomi; • Periksa apakah kebijakantersebut telah memenuhidan sesuai denganperaturan perundanganyang lebih tinggitingkatannya; • Kumpulkan dokumen tertulisyang terkait langsungdengan rakor (suratundangan, daftar hadir, danhasil notulen rapat); • Teliti apakah hasil rakortelah sesuai dengantujuannya. 2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 203 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan pelaksanaankegiatan di bidangkebijakan dan ketahanan sumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi. 1. Pelaksanaan kegiatan di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam, ketahananperdagangan, investasi, fiskaldan moneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasidan penyelenggaraan kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandalam rangka memperkuatketahanan ekonomi daerah. • Laporan pelaksanaan kegiatanpenyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahananekonomi daerah. • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan ketahananekonomi pada kelompoksasaran program/kegiatantelah sesuai denganperaturan perundangan; • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 204 1. Koordinasi dan fasilitasipembinaanpenyelenggaraanpemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi. 1. Pembinaan danpenyelenggaraan pemerintahandi kecamatan, kelurahan, desadan masyarakat (koordinasi,bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi)di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi serta pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuat ketahananekonomi daerah. • Rapat koordinasi dan fasilitasi,daftar hadir, notulen rapat,serta laporan pelaksanaankegiatan pembinaanpenyelenggaraanpemerintahan daerah dalamrangka memperkuatketahanan ekonomi daerah. • Periksa bentuk-bentukpembinaan penyelenggaraanpemerintahan yang telahdilakukan Kepala Daerah dibidang ketahanan ekonomi; • Teliti apakah kegiatanpembinaan tersebut telahsesuai dengan kebijakanyang berlaku; • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. 4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan bidangkebijakan ketahanan 1. Pengawasan penyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat bidang kebijakan • Kesesuaian antara pelaksanaanprogram/kegiatanpenyelenggaraan pemerintahandengan kebijakan yang berlaku • Laporan hasil pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahanan • Periksa apakah pelaksanaanprogram/kegiatan ketahananekonomi pada kelompoksasaran program/kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 205 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi. ketahanan sumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota. dalam rangka memperkuatketahanan ekonomi daerah. ekonomi daerah. telah sesuai denganperaturan perundangan; • Periksa apakah BadanKesbangpol telahmelaksanakan tugas pokokdan fungsinya telahmemfokuskan kegiatan padafasilitasi dan pengelolaandinamika politikperekonomian dan politikkemasyarakatan. • periksa apakah KepalaDaerah telah melaksanakanpemantauan danpengawasan terhadappelaksanaan programkegiatan ketahanan ekonomisesuai peraturanperundangan; • Periksa apakah KepalaDaerah telah melakukanevaluasi tahunan atas kinerjaprogram ketahanan ekonomi; • Periksa apakah laporanpelaksanaan yang dibuattelah sesuai denganketentuan atau pedomanyang berlaku. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 206 5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalaprovinsi. 1. Peningkatan kapasitas aparaturkesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber dayaalam, ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakandan ketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan danketahanan ormasperekonomian skalakabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasi danmeningkatknya kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahananekonomi daerah. • Laporan kegiatan fasilitasidan peningkatan kapasitasaparatur penyelenggarapemerintahan dalam rangkamemperkuat ketahananekonomi daerah. • Periksa kegiatan atauprogram yang dimaksudkanuntuk meningkatkankapasitas aparaturKesbangpol di bidangkebijakan dan ketahananekonomii • Periksa apakah laporankegiatan peningkatankapasitas aparaturkesbangpol telah disusunsesuai ketentuan ataupedoman yang berlaku. f. KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN UMUM* Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi, penetapan danpelaksanaan kebijakan yangberkaitan dengan: Nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaan,Bina perbatasan dan tenagakerja, Pengawasan konflikpemerintahan dan masalahsosial kemasyarakatan,Perubahan dan masalah 1. Koordinasi, penetapan danpelaksanaan kebijakan yangberkaitan dengan: Nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaan,Bina perbatasan dan tenagakerja, Pengawasan konflikpemerintahan dan masalahsosial kemasyarakatan,Perubahan dan masalah • Terlaksananya koordinasi,penetapan dan pelaksanaankebijakan yang berkaitandengan: Nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaankebangsaan, Bina perbatasandan tenaga kerja, Pengawasankonflik pemerintahan danmasalah sosial kemasyarakatan,Perubahan dan masalah • Laporan pelaksanaankoordinasi, penetapan danpelaksanaan kebijakan yangberkaitan dengan: Nilai-nilaisejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaan,Bina perbatasan dan tenagakerja, Pengawasan konflikpemerintahan dan masalahsosial kemasyarakatan, • Periksa koordinasi,penetapan dan pelaksanaankebijakan yang berkaitandengan: Nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaan,Bina perbatasan dan tenagakerja, Pengawasan konflikpemerintahan dan masalahsosial kemasyarakatan, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 207 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan akulturasi budaya, Sistemdan implementasi politik,Kelembagaan politikpemerintahan, Budaya danpendidikan politik, FasilitasiPemilu, Pilpres dan Pilkada,Ketahanan sumber dayaalam, Ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter, Perilakumasyarakat, sertaketahanan lembaga usahaekonomi dan organisasimasyarakat perekonomian akulturasi budaya, Sistem danimplementasi politik,Kelembagaan politikpemerintahan, Budaya danpendidikan politik, FasilitasiPemilu, Pilpres dan Pilkada,Ketahanan sumber daya alam,Ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,Perilaku masyarakat, sertaketahanan lembaga usahaekonomi dan organisasimasyarakat perekonomian akulturasi budaya, Sistem danimplementasi politik,Kelembagaan politikpemerintahan, Budaya danpendidikan politik, FasilitasiPemilu, Pilpres dan Pilkada,Ketahanan sumber daya alam,Ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter,Perilaku masyarakat, sertaketahanan lembaga usahaekonomi dan organisasimasyarakat perekonomian Perubahan dan masalahakulturasi budaya, Sistem danimplementasi politik,Kelembagaan politikpemerintahan, Budaya danpendidikan politik, FasilitasiPemilu, Pilpres dan Pilkada,Ketahanan sumber dayaalam, Ketahananperdagangan, investasi, fiskaldan moneter, Perilakumasyarakat, serta ketahananlembaga usaha ekonomi danorganisasi masyarakatperekonomian Perubahan dan masalahakulturasi budaya, Sistemdan implementasi politik,Kelembagaan politikpemerintahan, Budaya danpendidikan politik, FasilitasiPemilu, Pilpres dan Pilkada,Ketahanan sumber dayaalam, Ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter, Perilakumasyarakat, serta ketahananlembaga usaha ekonomi danorganisasi masyarakatperekonomian 2. Perumusan kebijakan/program kerja, pelaksanaanfasilitasi dan peningkatankapasitas aparaturKesbangpol 2. Perumusan kebijakan/program kerja, pelaksanaanfasilitasi dan peningkatankapasitas aparatur Kesbangpol • Dirumuskannya kebijakan/program kerja, pelaksanaanfasilitasi dan peningkatankapasitas aparatur Kesbangpol • Laporan perumusankebijakan/program kerja,pelaksanaan fasilitasi danpeningkatan kapasitasaparatur Kesbangpol • Periksa kebijakan/programkerja, pelaksanaan fasilitasidan peningkatan kapasitasaparatur Kesbangpol 3. Pemfokusan tugas danfungsi serta program kerjaBadan Kesatuan Bangsadan Politik provinsi padapenguatan nilai-nilai PancaSila dan UUD 1945,penguatan nilai-nilaikebangsaan, fasilitasi danpengelolaan dinamika politikpemerintah danpemerintahan daerah, sertafasilitasi dan pengelolaandinamika politikperekonomian dan politikkemasyarakatan 3. Pemfokusan tugas dan fungsiserta program kerja BadanKesatuan Bangsa dan Politikkabupaten/kota padapenguatan nilai-nilai PancaSila dan UUD 1945,penguatan nilai-nilaikebangsaan, fasilitasi danpengelolaan dinamika politikpemerintah dan pemerintahandaerah, serta fasilitasi danpengelolaan dinamika politikperekonomian dan politikkemasyarakatan • Pemfokusan tugas dan fungsiserta program kerja BadanKesatuan Bangsa dan Politikprovinsi dan kabupaten/kotapada penguatan nilai-nilai PancaSila dan UUD 1945, penguatannilai-nilai kebangsaan, fasilitasidan pengelolaan dinamika politikpemerintah dan pemerintahandaerah, serta fasilitasi danpengelolaan dinamika politikperekonomian dan politikkemasyarakatan • Pemfokusan tugas dan fungsiserta program kerja BadanKesatuan Bangsa dan Politikprovinsi dan kabupaten/ kotapada penguatan nilai-nilaiPanca Sila dan UUD 1945,penguatan nilai-nilaikebangsaan, fasilitasi danpengelolaan dinamika politikpemerintah dan pemerintahandaerah, serta fasilitasi danpengelolaan dinamika politikperekonomian dan politikkemasyarakatan • Periksa apakah tugas danfungsi serta program kerjaBadan Kesatuan Bangsa danPolitik provinsi dankabupaten/kota telahmemfokuskan kegiatan padapenguatan nilai-nilai PancaSila dan UUD 1945,penguatan nilai-nilaikebangsaan, fasilitasi danpengelolaan dinamika politikpemerintah danpemerintahan daerah, sertafasilitasi dan pengelolaandinamika politik LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 208 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perekonomian dan politikkemasyarakatan 4. Koordinasi BadanKesbangpol dengan instansiterkait dalam rangkamemperkuat kesatuanbangsa danterselenggaranya prosespolitik yang demokratis 4. Koordinasi Badan Kesbangpoldengan instansi terkait dalamrangka memperkuat kesatuanbangsa dan terselenggaranyaproses politik yang demokratis • Dilakukannya koordinasi BadanKesbangpol dengan instansiterkait dalam rangka memperkuatkesatuan bangsa danterselenggaranya proses politikyang demokratis • Laporan pelaksanaankoordinasi Badan Kesbangpoldengan instansi terkait dalamrangka memperkuat kesatuanbangsa dan terselenggaranyaproses politik yang demokratis • Periksa apakah dalamrangka memperkuatkesatuan bangsa danterselenggaranya prosespolitik yang demokratisBadan Kesbangpol telahmelakukan koordinasidengan instansi terkait 5. Pembentukan BadanNarkotika Provinsi, yangditetapkan denganPeraturan Daerah dan/atauPeraturan Gubernur 5. Pembentukan BadanNarkotika kabupaten/ kotayang ditetapkan denganPeraturan Daerah dan/ataubupati/walikota • Dibentuknya Badan Narkotikakabupaten/ kota yang ditetapkandengan Peraturan Daerah • Laporan pembentukan BadanNarkotika kabupaten/kotayang ditetapkan denganPeraturan Daerah • Periksa apakahpembentukan BadanNarkotika Provinsi,kabupaten/kota telahditetapkan dengan PeraturanDaerah dan/ atau PeraturanGubernur, bupati/walikota 6. Pembentukan BadanNarkotika yang mengacukepada Keputusan BersamaMenpan, Mendagri danKapolri selaku Ketua BadanNarkotika Nasional 6. Pembentukan BadanNarkotika yang mengacukepada Keputusan BersamaMenpan, Mendagri dan Kapolriselaku Ketua Badan NarkotikaNasional • Adanya Badan Narkotika yangmengacu kepada KeputusanBersama Menpan, Mendagri danKapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional • Laporan pembentukan BadanNarkotika yang mengacukepada Keputusan BersamaMenpan, Mendagri danKapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional • Periksa apakahpembentukan BadanNarkotika telah mengacukepada Keputusan BersamaMenpan, Mendagri danKapolri selaku Ketua BadanNarkotika Nasional 7. Penanganan jumlah kasuspenyalahgunaan danperedaran gelap narkoba 7. Penanganan jumlah kasuspenyalahgunaan danperedaran gelap narkoba • Adanya penanganan jumlahkasus penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba • Laporan penanganan jumlahkasus penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba • Periksa jumlah kasuspenyalahgunaan danperedaran gelap narkobadan sejauhmana koordinasipenanganannya. 8. Pengupayaan mengatasikasus penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba. 8. Pengupayaan mengatasikasus penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba. • Adanya upaya mengatasi kasuspenyalahgunaan dan peredarangelap narkoba. • Laporan upaya mengatasikasus penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba. • Periksa langkah serta upayayang telah dilaksanakanuntuk mengatasi kasuspenyalahgunaan danperedaran gelap narkoba LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 209 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Pelaksanaan program/kegiatan perkuatan danpengembangan wawasankebangsaan di kalanganmasyarakat 9. Pelaksanaan program/kegiatan perkuatan danpengembangan wawasankebangsaan di kalanganmasyarakat • Dilaksanakannyaprogram/kegiatan perkuatan danpengembangan wawasankebangsaan di kalanganmasyarakat • Laporan program/ kegiatanperkuatan danpengembangan wawasankebangsaan di kalanganmasyarakat • Periksa apakah pelaksanaanprogram/ kegiatan perkuatandan pengembanganwawasan kebangsaan dikalangan masyarakat telahsesuai peraturan perundang-undangan
Pembentukan lembagaKomunitas Intelijen Daerah(KOMINDA) di kabupaten/kota. • Dibentuknya lembaga KomunitasIntelijen Daerah (KOMINDA) didaerah • Laporan pembentukanlembaga Komunitas IntelijenDaerah (KOMINDA) di daerah • Periksa apakah gubernurdan bupati/walikota telahmembentuk lembagaKomunitas Intelijen Daerah(KOMINDA) di daerah
Penyesuaian strukturorganisasi KOMINDA danDewan Pembina KOMINDAdengan peraturan perundang-undangan • Dilakukannya penyesuaianstruktur organisasi KOMINDAdan Dewan Pembina KOMINDAdengan peraturan perundang-undangan • Laporan pelaksanaanpenyesuaian strukturorganisasi KOMINDA danDewan Pembina KOMINDAdengan peraturan perundang-undangan • Periksa apakah strukturorganisasi KOMINDA danDewan Pembina KOMINDAtelah sesuai peraturanperundang-undangan
Pelaksanaan tugas pokok danfungsi KOMINDA sesuaiperaturan perundang-undangan. • Dilaksanakannya tugas pokokdan fungsi KOMINDA sesuaiperaturan perundang-undangan. • Laporan tugas pokok danfungsi KOMINDA sesuaiperaturan perundang-undangan. • Periksa apakah KOMINDAtelah melaksanakan tugaspokok dan fungsi sesuaiperaturan perundang-undangan.
Pendelegasian tugas-tugaskepada bupati/ walikota dalamrangka penyelenggaraankewaspadaan dini masyarakat • Pendelegasian tugas-tugaskepada gubernur danbupati/walikota dalam rangkapenyelenggaraan kewaspadaandini masyarakat • Pendelegasian tugas-tugaskepada gubernur dan walikotadalam rangkapenyelenggaraankewaspadaan dini masyarakat • Periksa dalam rangkapenyelenggaraankewaspadaan dinimasyarakat, apakahgubernur, bupati/walikotatelah mendelegasikan tugas-tugas dimaksud kepada wakilgubernur, bupati/walikota.
Pembentukan ForumKewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM), yang susunan • Dibentuknya ForumKewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM), yang susunan • Laporan pembentukan ForumKewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM), yang • Periksa apakah telahdibentuk ForumKewaspadaan Dini LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 210 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan susunan keanggotaannyasesuai peraturanperundang-undangan. keanggotaannya sesuaiperaturan perundang-undangan. keanggotaannya sesuaiperaturan perundang-undangan. susunan keanggotaannyasesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat (FKDM),bandingkan susunankeanggotaannya apakahtelah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
Pelaksanaan FKDM danDewan Penasehat FKDMsesuai tugas dan fungsinya • Dilaksanakannya FKDM danDewan Penasehat FKDM sesuaitugas dan fungsinya • Laporan pelaksanaan FKDMdan Dewan Penasehat FKDMsesuai tugas dan fungsinya • Periksa apakah FKDM danDewan Penasehat FKDMtelah melaksanakan tugasdan fungsinya.
16. Pelaksanan pengajuanbesaran, penyerahan danpelaporan bantuan keuangankepada partai politik di tingkatkabupaten/kota yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan. • Dilaksanakannya pengajuanbesaran, penyerahan danpelaporan bantuan keuangankepada partai politik di tingkatdaerah yang sesuai denganperaturan perundang-undangan • Laporan pelaksananpengajuan besaran,penyerahan dan pelaporanbantuan keuangan kepadapartai politik di tingkat daerahyang sesuai dengan peraturanperundang-undangan • Periksa, apakah pengajuanbesaran, penyerahan danpelaporan bantuan keuangankepada partai politik ditingkat daerah yang sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
Pelaksanaan upaya-upayaoleh bupati/walikota untukmenciptakan kerukunan antarumat beragama, sepertiKegiatan dialog antar umatberagama, Pengecekan kelapangan terhadap indikasikonflik, Koordinasi denganaparat hukum, keamanan,kanwil/ kandep agama dantokoh agama serta tokohmasyarakat setempat untukmengantisipasi terhadapindikasi konflik, sertaKoordinasi dengan seluruhjajaran pemerintahan daerahuntuk mengantisipasi terhadap • Pelaksanaan upaya-upaya olehgubernur dan bupati/walikotauntuk menciptakan kerukunanantar umat beragama, sepertiKegiatan dialog antar umatberagama, Pengecekan kelapangan terhadap indikasikonflik, Koordinasi dengan aparathukum, keamanan, kanwil/kandep agama dan tokoh agamaserta tokoh masyarakat setempatuntuk mengantisipasi terhadapindikasi konflik, serta Koordinasidengan seluruh jajaranpemerintahan daerah untukmengantisipasi terhadap indikasikonflik • Pelaksanaan upaya-upayaoleh gubernur danbupati/walikota untukmenciptakan kerukunan antarumat beragama, sepertiKegiatan dialog antar umatberagama, Pengecekan kelapangan terhadap indikasikonflik, Koordinasi denganaparat hukum, keamanan,kanwil/ kandep agama dantokoh agama serta tokohmasyarakat setempat untukmengantisipasi terhadapindikasi konflik, sertaKoordinasi dengan seluruhjajaran pemerintahan daerah • Periksa upaya apa saja yangdilakukan gubernur, bupati/walikota untuk menciptakankerukunan antar umatberagama, seperti Kegiatandialog antar umat beragama,Pengecekan ke lapanganterhadap indikasi konflik,Koordinasi dengan aparathukum, keamanan, kanwil/kandep agama dan tokohagama serta tokohmasyarakat setempat untukmengantisipasi terhadapindikasi konflik, sertaKoordinasi dengan seluruhjajaran pemerintahan daerah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 211 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan daerah untukmengantisipasi terhadapindikasi konflik indikasi konflik untuk mengantisipasiterhadap indikasi konflik untuk mengantisipasiterhadap indikasi konflik
18. Pelaksanaan sosialisasiPeraturan Bersama MenteriAgama dan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2006dan Nomor 8 Tahun 2006tentang PedomanPelaksanaan Tugas KepalaDaerah/Wakil Kepala DaerahDalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragamadan Pendirian Rumah Ibadahkepada bupati/walikota, tokohagama dan organisasikemasyarakatan. • Dilaksanakannya sosialisasiPeraturan Bersama MenteriAgama dan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2006 danNomor 8 Tahun 2006 tentangPedoman Pelaksanaan TugasKepala Daerah/Wakil KepalaDaerah Dalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama danPendirian Rumah Ibadah kepadabupati/walikota, tokoh agamadan organisasi kemasyarakatan. • Laporan pelaksanaansosialisasi Peraturan BersamaMenteri Agama dan MenteriDalam Negeri Nomor 9 Tahun2006 dan Nomor 8 Tahun2006 tentang PedomanPelaksanaan Tugas KepalaDaerah/Wakil Kepala DaerahDalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragamadan Pendirian Rumah Ibadahkepada bupati/walikota, tokohagama dan organisasikemasyarakatan • Periksa apakah gubernur,bupati/walikota telahmelaksanakan sosialisasiPeraturan Bersama MenteriAgama dan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2006dan Nomor 8 Tahun 2006tentang PedomanPelaksanaan Tugas KepalaDaerah/Wakil Kepala DaerahDalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragamadan Pendirian Rumah Ibadahkepada bupati/walikota,tokoh agama dan organisasikemasyarakatan.
19. Pelaksanaan programkegiatan penyelenggaraanpeningkatan kesadaran belanegara sesuai peraturanperundang-undangan. • Dilaksanakannya programkegiatan penyelenggaraanpeningkatan kesadaran belanegara sesuai peraturanperundang-undangan. • Laporan pelaksanaanprogram kegiatanpenyelenggaraan peningkatankesadaran bela negara sesuaiperaturan perundang-undangan. • Periksa apakah gubernur,bupati/walikota telahmelaksanakan programkegiatan penyelenggaraanpeningkatan kesadaran belanegara sesuai peraturanperundang-undangan.
20. Pembentukan Tim KoordinasiPemantauan Kegiatan OrangAsing, NGO, dan LembagaAsing lainnya. • Dibentuknya Tim KoordinasiPemantauan Kegiatan OrangAsing, NGO, dan Lembaga Asinglainnya. • Laporan pembentukan TimKoordinasi PemantauanKegiatan Orang Asing, NGO,dan Lembaga Asing lainnya. • Periksa apakah telahdibentuk Tim KoordinasiPemantauan Kegiatan OrangAsing, NGO, dan LembagaAsing lainnya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 212 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan tugas TimKoordinasi PemantauanKegiatan Orang Asing, NGO,dan Lembaga Asing lainnyayang sesuai peraturanperundang-undangan • Dilaksanakannya tugas TimKoordinasi PemantauanKegiatan Orang Asing, NGO, danLembaga Asing lainnya yangsesuai peraturan perundang-undangan • Laporan pelaksanaan tugasTim Koordinasi PemantauanKegiatan Orang Asing, NGO,dan Lembaga Asing lainnyayang sesuai peraturanperundang-undangan • Periksa apakah pelaksanaantugas Tim KoordinasiPemantauan Kegiatan OrangAsing, NGO, dan LembagaAsing lainnya telah sesuaiperaturan perundang-undangan
Pendataan administratifkeberadaan organisasikemasyarakatan dan lembagaswadaya masyarakat. • Adanya data administratifkeberadaan organisasikemasyarakatan dan lembagaswadaya masyarakat. • Laporan pendataanadministratif keberadaanorganisasi kemasyarakatandan lembaga swadayamasyarakat. • Periksa apakah BadanKesbangpol provinsi,kabupaten/kota telahmelakukan pendataanadministratif keberadaanorganisasi kemasyarakatandan lembaga swadayamasyarakat.
Pelaporan sumberpendanaannya dan terdapatbantuan luar negeri sertamelaporkan kegiatannya • Adanya pelaporan sumberpendanaannya dan terdapatbantuan luar negeri sertamelaporkan kegiatannya • Dokumen sumberpendanaannya dan terdapatbantuan luar negeri sertamelaporkan kegiatannya • Periksa apakah Ormas/LSMtelah melaporkan sumberpendanaannya dan terdapatbantuan luar negeri sertamelaporkan kegiatannya
Pelaporan program/ kegiatanOrmas/LSM • Dilakukannya pelaporanprogram/kegiatan Ormas/ LSM • Laporan pelaksanaanpelaporan program/ kegiatanOrmas/LSM • Periksa apakah Ormas/LSMtelah melaporkan program/kegiatan
Penanganan potensi konflikterbuka dalam proses Pilkada • Ditanganinya potensi konflikterbuka dalam proses Pilkada • Laporan penanganan potensikonflik terbuka dalam prosesPilkada • Periksa apakah terdapatpotensi konflik terbuka dalamproses Pilkada.
26. Penyediaan fasilitasnegara/daerah oleh calonkepala daerah/wakil kepaladaerah. • Disediakan fasilitasnegara/daerah oleh calon kepaladaerah/wakil kepala daerah. • Laporan penyediaan fasilitasnegara/daerah oleh calonkepala daerah/wakil kepaladaerah. • Periksa apakah terjadipenyalahgunaan fasilitasnegara/daerah oleh calonkepala daerah/wakil kepaladaerah.
Pembentukan SatuanPerlindungan Masyarakat danmelaksanakan tugasnya • Adanya pembentukan SatuanPerlindungan Masyarakat danmelaksanakan tugasnya sesuai • Laporan pembentukan SatuanPerlindungan Masyarakat danmelaksanakan tugasnya • Periksa apakah SatuanPerlindungan Masyarakattelah terbentuk dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 213 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tugasnya sesuai peraturanperundang-undangan sesuai peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan perundang-undangan melaksanakan tugasnyasesuai peraturan perundang-undangan
Pembentukan SatuanKoordinasi dan PelaksanaanPenanggulangan Bencana danPengungsian (Satkorlak PBP)telah sesuai peraturanperundang-undangan • Dibentuknya Satuan Koordinasidan PelaksanaanPenanggulangan Bencana danPengungsian (Satkorlak PBP)telah sesuai peraturanperundang-undangan • Laporan pembentukan SatuanKoordinasi dan PelaksanaanPenanggulangan Bencanadan Pengungsian (SatkorlakPBP) telah sesuai peraturanperundang-undangan • Periksa apakah SatuanKoordinasi dan PelaksanaanPenanggulangan Bencanadan Pengungsian (SatkorlakPBP) telah dibentuk sesuaiperaturan perundang-undangan dan sejauhmanapelaksanaan tugas danfungsinya.
Pelaksanaan langkah-langkahseperti sosialisasi kepadamasyarakat dan pemasanganperalatan sistim peringatandini dalam mengantisipasi/mewaspadai bencana alam • Terlaksananya langkah-langkahseperti sosialisasi kepadamasyarakat dan pemasanganperalatan sistim peringatan dinidalam mengantisipasi/mewaspadai bencana alam • Laporan pelaksanaanlangkah-langkah sepertisosialisasi kepadamasyarakat dan pemasanganperalatan sistim peringatandini dalam mengantisipasi/mewaspadai bencana alam • Periksa apakah dalammengantisipasi/ mewaspadaibencana alam dilakukanlangkah-langkah sepertisosialisasi kepadamasyarakat danpemasangan peralatan sistimperingatan dini
Penyiapan sumber daya(dana, SDM dan sarana)penanggulangan pascabencana alam dan/ataubencana sosial olehbupati/walikota • Disiapkannya sumber daya(dana, SDM dan sarana)penanggulangan pasca bencanaalam dan/atau bencana sosialoleh gubernur dan bupati/walikota • Laporan penyiapan sumberdaya (dana, SDM dan sarana)penanggulangan pascabencana alam dan/ataubencana sosial oleh gubernurdan bupati/ walikota • Periksa apakah gubernur,bupati/ walikota telahmempersiapkan sumber daya(dana, SDM dan sarana)penanggulangan pascabencana alam dan/ataubencana sosial LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 214 10. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAa. OTONOMI DAERAH1) KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpenyelenggaraan urusanpemerintahan daerah skalaprovinsi. 2. Penetapan kebijakanpenyelenggaraan urusanpemerintahan daerah skalakabupaten/kota. • Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentangpenyelenggaraan pemerintahandaerah. • Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah yang mengaturtentang penyelenggaraanpemerintahan daerah (sepertiPerda Kewenangan Daerah,Perda OPD/ SKPD, PerdaSOTK, dan sebagainya). • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpenyelenggaraanpemerintahan daerah • Periksa apakah kebijakandaerah yang telahdirumuskan dalam bentukPeraturan Daerah tersebutsesuai dengan peraturanyang lebih tinggi tingkatnya 2) KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakannorma, standar, prosedurdan kriteria pembinaan,sosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasanpenyelenggaraan urusanpemerintahan.
• Adanya rumusan jabarankebijakan norma, standar,prosedur dan kriteria pembinaan,sosialisasi, bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi, monitoringdan evaluasi serta pengawasanpenyelenggaraan urusanpemerintahan. • Surat undangan; Daftar hadir;Rumusan jabaran kebijakannorma, standar, prosedur dankriteria pembinaan, sosialisasi,bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi,monitoring dan evaluasi sertapengawasan penyelenggaraanurusan pemerintahan; sertaLaporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakah telahdilaksanakan perumusanpenjabaran kebijakan norma,standar, prosedur dan kriteriapembinaan, sosialisasi,bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi,monitoring dan evaluasi sertapengawasanpenyelenggaraan urusanpemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaansosialisasi, bimbingan,
supervisi, koordinasi, monitoringdan evaluasi serta pengawasanurusan pemerintahan di wilayahkabupaten /kota. supervisi, koordinasi, monitoringdan evaluasi serta pengawasanurusan pemerintahan. kegiatan penyelenggaraanpembinaan sosialisasi,bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi,monitoring dan evaluasi sertapengawasan urusanpemerintahan. penyelenggaraan pembinaansosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi,koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasanurusan pemerintahan. 3) HARMONISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Harmonisasi peraturandaerah dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi.
• Terselaraskannya peraturandaerah dengan peraturanperundang-undangan yang lebihtinggi. • Laporan penyelarasanperaturan daerah denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelarasanperaturan daerah denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidangurusan pemerintahandaerah provinsi denganpemerintah danpemerintahan daerahkabupaten/kota
• Terselaraskannya antar bidangurusan pemerintahan antartingkatan pemerintahan: • Adanya rumusan LPPD • Disampaikannya/ dikirimkannyaLPPD • Dinilainya LPPD. • Laporan penyelarasan antarbidang urusan pemerintahanantar tingkatanpemerintahan; Suratpenyampaian/ pengirimanLPPD; dan LPPD. • Periksa apakah terdapat: a) Laporan penyelarasanantar bidang urusanpemerintahan antartingkatan pemerintahan. b) LPPD c) Surat penyampaian/pengiriman LPPD danberkas LPPD. 4) LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 216 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Adanya rumusan LPPD. • LPPD. • Periksa apakah terdapatLPPD. 2. Penyampaian LPPD provins kepada Presiden melaluiMenteri Dalam Negeri.
• Disampaikannya/ dikirimkannyaLPPD. • Surat penyampaian/perngiriman LPPD, danBerkas LPPD. • Periksa apakah terdapatsurat penyampaian/pengiriman LPPD danberkas LPPD.
• Laporan penilaian LPPD. • Periksa apakah terdapatlaporan penilaian LPPD. 5) DATABASE URUSAN PEMERINTAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pengolahan database LPPD skala provinsi. Pengolahan database LPPD skala kabupaten/ kota. Diolahnya database LPPD. Laporan hasil pengolahan databas LPPD. Periksa apakah terdapat laporanhasil pengolahan database LPPD. 6) KEBIJAKAN URUSAN PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan penataan daerahskala kabupaten /kota. • Adanya rumusan kebijakanpengusulan penataan daerah. • Laporan rumusan kebijakanpengusulan penataandaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan rumusan kebijakanpengusulan penataandaerah.
• Adanya rumusan kebijakanperubahan batas, nama dan/ataupemindahan ibukota daerahdalam rangka penataan daerah. • Laporan perumusankebijakan perubahan batas,nama dan/atau pemindahanibukota daerah dalamrangka penataan daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan perumusankebijakan perubahan batas,nama dan/atau pemindahanibukota daerah dalam LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 217 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanrangka penataan daerah.
• Adanya rumusan kebijakanpembentukan, penghapusan danpenggabungan daerah. • Laporan perumusankebijakan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan perumusankebijakan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. 7) PEMBENTUKAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengusulan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. 1. Pengusulan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. • Adanya usulan pembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. • Laporan usulanpembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan usulanpembentukan,penghapusan danpenggabungan daerah. 2. Evaluasi terhadaprancangan peraturandaerah tentang pemben-tukan kecamatan. 2. Pembentukan kecamatan. • Adanya hasil penilaian Ranperdadan usulan pembentukankecamatan. • Laporan hasil penilaianRanperda dan usulanpembentukan kecamatan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil penilaianRanperda dan usulanpembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahanbatas provinsi, nama danpemindahan ibukotadaerah. 3. Pengusulan perubahan bataskabupaten kota, nama danpemindahan ibukota daerah. • Adanya usulan perubahan batas,nama dan pemindahan ibukotadaerah. • Laporan usulan perubahanbatas, nama danpemindahan ibukotadaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan perubahanbatas, nama danpemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahanbatas, nama danpemindahan ibukotaprovinsi. 4. Pelaksanaan perubahanbatas, nama kabupaten/kotadan pemindahan ibukotakabupaten. • Dilaksanakannya perubahanbatas, nama dan pemindahanibukota daerah. • Laporan pelaksanaanperubahan batas, nama danpemindahan ibukotadaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperubahan batas, nama danpemindahan ibukota daerah. 8) PEMBINAAN, SOSIALISASI, OBSERVASI DAN PENGKAJIAN PENATAAN DAERAH KHUSUS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 218 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraanpenataan daerah danotsus. 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraan penataandaerah. • Dilaksanakannya perumusankebijakan pembinaan,sosialisasi, observasi danpengkajian penyelenggaraanpenataan daerah. • Laporan rumusan kebijakanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraan penataandaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan rumusan kebijakanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraan penataandaerah. 2. Penyelenggaraanpembinaan, sosialisasi,observasi dan pengkajianpenyelenggaraanpenataan daerah danotsus dalam wilayahprovinsi. 2. Penyelenggaraan pembinaan,sosialisasi, observasi danpengkajian penyelenggaraanpenataan daerah dan otsus. • Diselenggarakannyapembinaan sosialisasi,observasi dan pengkajianpenataan daerah. • Surat undangan. • Daftar hadir. • Laporan pelaksanaan kegiatanpenyelenggaraan pembinaan,sosialisasi, observasi danpengkajian penyelenggaraanpenataan daerah dan otsus. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanpembinaan sosialisasi,observasi dan pengkajianpenataan daerah. 9) MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN DAERAH DAN OTSUS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraanmonitoring dan evaluasipenataan daerah danotsus dalam wilayahprovinsi. 1. Penyelenggaraan monitoringdan evaluasi penataan daerahdan otsus dalam wilayahkabupaten/ kota. • Diselenggarakannya monitoringdan evaluasi penataan daerahdan otsus. • Laporan penyelengga raanmonitoring dan evaluasipenataan daerah dan otsus. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanmonitoring dan evaluasipenataan daerah dan otsus. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 219 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penyelenggaraanpengawasan danpengendalian penataandaerah dan otsus dalamwilayah provinsi 2. Penyelenggaraan pengawasandan pengendalian penataandaerah dan otsus dalam wilayahkabupaten/kota • Diselenggarakannyapengawasan dan pengendalianpenataan daerah dan otsus. • Laporan penyelenggaraanpengawasan danpengendalian penataandaerah dan otsus. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan kegiatanpenyelenggaraanpengawasan danpengendalian penataandaerah dan otsus. 10) PEMBANGUNAN SISTEM (DATABASE) PENATAAN DAERAH DAN OTSUS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembangunan danpengelolaan database penataan daerah dan otsusskala provinsi. 1. Pembangunan dan pengelolaandatabase penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota. • Dirumuskannya pembangunandan pengelolaan database penataan daerah dan otsus. Laporan hasil rumusanpembangunan dan pengelolaandatabase penataan daerah dan otsus; • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusanpembangunan danpengelolaan database penataan daerah dan otsus. 2. Penyampaian data daninformasi penataan daerahskala provinsi kepemerintah. 2. Penyampaian data daninformasi penataan daerahskala kabupaten/kota keprovinsi dan pemerintah. • Disampaikan/dikirimnya data daninformasi penataan daerah. a. Surat penyampaian/pengiriman. b. Laporan berkas data daninfmasi penataan daerah. • Periksa apakah terdapat suratpenyampaian/ pengiriman danlaporan berkas data daninformasi penataan daerah. 11) LAPORAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Menindaklanjuti pedoman,norma, standar, prosedurdan kriteria laporanpenataan daerah danotsus. 1. Menindaklanjuti pedoman,norma, standar, prosedur dankriteria laporan penataandaerah. • Ditindaklanjutinya perumusanpedoman, norma, standar,prosedur dan kriteria laporanpenataan daerah. • Laporan tindak lanjut rumusanpedoman, norma, standar,prosedur dan kriteria laporanpenataan daerah. • Periksa apakah terdapat laporatindak lanjut rumusan pedomannorma, standar, prosedur dankriteria laporan penataandaerah. 2. Pengolahan database 2. Pengolahan database laporan • Diolahnya database laporan • Laporan hasil olah database • Periksa apakah terdapat lapora LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 220 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan laporan penataan daerahdan otsus skala provinsi, penataan daerah skalakabupaten/ kota. penataan daerah. laporan penataan daerah. hasil olah database laporanpenataan daerah 3. Penyampaian laporanpenataan daerah dan otsusskala provinsi kepadaPresiden melalui MenteriDalam Negeri. 3. Penyampaian laporanpenataan daerah skalakabupaten/kota kepadaMenteri Dalam Negeri melaluiGubernur. • Disampaikan/dikirimkannya laporanpenataan daerah. a. Surat penyampaian/ pengiriman b. Laporan berkas penataandaerah. • Periksa apakah terdapatsurat penyampaian/pengiriman dan laporanberkas penataan daerah 12) FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HAL) - DPOD Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyiapan bahan masukanpembentukan, penghapusandan penggabungan daerahprovinsi untuk sidang DPOD.
• Laporan bahan masukanpembentukan, penghapusandan penggabungan daerahuntuk sidang DPOD. • Periksa apakah terdapatlaporan bahan masukanpembentukan, penghapusandan penggabungan daerahuntuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertibbahan masukan penetapanDana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Alokasi Khusus(DAK) provinsi bagi sidangDPOD.
• Disusunnya tata tertib bahanmasukan penetapan DAU dan DAKbagi sidang DPOD. • Laporan hasil penyusunan tatatertib bahan masukanpenetapan DAU dan DAK bagisidang DPOD. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil penyusunan tatatertib bahan masukanpenetapan DAU dan DAKbagi sidang DPOD. 13) FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HAL) –PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan Perdaprovinsi. 1. Penyusunan Perdakabupaten/kota. • Disusunnya Perda dengandifasilitasi oleh DPOD. • Laporan hasil penyusunanPerda dengan difasilitasi oleh • Periksa apakah terdapatlaporan hasil penyusunan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 221 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan DPOD. Perda dengan difasilitasioleh DPOD. 2. Pengajuan RancanganPeraturan Daerah (Raperda)provinsi tentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), pajakdaerah, retribusi daerah dantata ruang daerah kepadapemerintah. 2. Pengajuan RancanganPeraturan Daerah (Raperda)kabupaten/ kota tentangAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), pajakdaerah, retribusi daerah dantata ruang daerah kepadagubernur. • Diajukannya Raperda tentangAPBD, pajak daerah, retribusidaerah dan tata ruang daerah. • Laporan pengajuan Raperdatentang APBD, pajak daerah,retribusi daerah dan tata ruangdaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pengajuan Raperdatentang APBD, pajakdaerah, retribusi daerah dantata ruang daerah. 3. Penyampaian Perda kepadapemerintah untuk dievaluasi. 3. Menyampaikan Perda kepadapemerintah untuk dievaluasi • Disampaikannya Perda kepadapemerintah untuk dievaluasi. • Surat penyampaian. • Laporan berkas penyampaianPerda kepada Pemerintah. • Periksa apakah terdapatsurat penyampaian danlaporan berkaspenyampaian Perdakepada Pemerintah 14) FASILITASI DEWAN ASOSIASI DAERAH / BADAN KERJASAMA DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Terbentuknya AsosiasiDaerah/Badan KerjasamaDaerah. • Laporan hasil pembentukanAsosiasi Daerah/BadanKerjasama Daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pemben-tukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
• Laporan pelaksanaan fasilitasipembentukan AsosiasiDaerah/Badan Kerja samaDaerah membentuk AsosiasiDaerah/Badan Kerja samakabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi pembentukanAsosiasi Daerah/BadanKerja sama Daerahmembentuk AsosiasiDaerah/Badan Kerja samakabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 222 15) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH (PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDARPELAYANAN MNIMAL /SPM ) – KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan perencanaan,penganggaran, danpenerapan SPM skalaprovinsi. 1. Penetapan perencanaan,penganggaran, dan penerapanSPM skala kabupaten/kota • Ditetapkannya perencanaan,penganggaran, dan penerapanSPM. • Laporan penetapanperencanaan,penganggaran, danpenerapan SPM. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanperencanaan,penganggaran, danpenerapan SPM. 16) PEMBIAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Penerapan SPM kabupaten/kota. • Diterapkannya SPM dandilakukannya monitoring danevaluasi penerapan danpencapaian SPM. • Laporan penerapan SPM danhasil monitoring dan evaluasipenerapan dan pencapaianSPM. • Periksa apakah terdapatlaporan penerapan SPM danhasil monitoring dan evaluasipenerapan dan pencapaianSPM.
• Laporan hasil monitoring danevaluasi penerapan danpencapaian SPMkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring danevaluasi penerapan danpencapaian SPMkabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 223 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Laporan hasil pelaksanaanfasilitasi dan supervisipenerapan dan pencapaianSPM kabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pelaksanaanfasilitasi dan supervisipenerapan dan pencapaianSPM kabupaten/kota. 17) EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pelaksanaan evaluasi terhadapkabupaten/kota mengenai:a. Pengukuran kinerja. a. - • Dilakukannya pengukuran kinerjapenyelenggaraan pemerintahankabupaten/kota. • Laporan hasil pengukurankinerja penyelenggaraanpemerintahankabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pengukurankinerja penyelenggaraanpemerintahankabupaten/kota.
b. - • Dikembangkannya sisteminformasi evaluasipenyelenggaraan pemerintahankabupaten/kota. • Laporan hasil pengembangansistem informasi evaluasipenyelenggaraanpemerintahankabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pengembangansistem informasi evaluasipenyelenggaraanpemerintahankabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 224 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
c. - • Dirumuskannya kriteriapembinaan evaluasi daerah. • Laporan hasil rumusan kriteriapembinaan evaluasi daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusankriteria pembinaan evaluasidaerah. 18) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan perencanaandan penganggaranpengembangan kapasitasdaerah. 1. Penetapan perencanaan danpenganggaran pengembangankapasitas daerah. • Ditetapkannya perencanaan danpenganggaran pengembangankapasitas daerah. • Laporan penetapanperencanaan danpenganggaranpengembangan kapasitasdaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanperencanaan danpenganggaranpengembangan kapasitasdaerah. 2. Penetapan rencana tindakpeningkatan kapasitasprovinsi. 2. Penetapan rencana tindakpeningkatan kapasitaskabupaten/kota • Ditetapkannya rencana tindakpeningkatan kapasitas daerah. • Laporan penetapan rencanatindak peningkatan kapasitasdaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan rencanatindak peningkatan kapasitasdaerah. 19) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - PELAKSANAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Implementasi rencanatindak peningkatankapasitas provinsi. 1. Implementasi rencana tindakpeningkatan kapasitaskabupaten/kota. • Dilaksanakannya rencanatindak peningkatan kapasitasdaerah. • Laporan pelaksanaanrencana tindak peningkatankapasitas daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanrencana tindak peningkatankapasitas daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 225 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Fasilitasi implementasirencana tindak provinsi. 2. Fasilitasi implementasi rencanatindak kabupaten/kota • Dilakukannya fasilitasiimplementasi rencana tindakpeningkatan kapasitas daerah. • Laporan pelaksanaan fasilitasiimplementasi rencana tindakpeningkatan kapasitasdaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi implementasirencana tindak peningkatankapasitas daerah. 20) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Monitoring dan evaluasipengembangan kapasitaskabupaten/kota. 1. Koordinasi pengembangankapasitas kabupaten/kota. • Dilakukannya monitoring danevaluasi pengembangankapasitas kabupaten/ kota. • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasipengembangan kapasitaskabupaten/ kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasipengembangan kapasitaskabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangankapasitas provinsi. 2. - • Dilakukannya koordinasipengembangan kapasitas daerah • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat koordinasi. 21) PEJABAT NEGARA - TATA TERTIB DPRD - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penetapan pedoman tatatertib DPRD provinsi. 1. Penetapan pedoman tata tertibDPRD kabupaten/kota. • Ditetapkannya pedoman tatatertib DPRD. • Laporan hasil penetapanpedoman tata tertib DPRD. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil penetapanpedoman tata tertib DPRD. 22) TATA TERTIB DPRD - PEMBINAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 226 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyusunan tatatertib DPRDkabupaten/kota. 1. - • Dilakukannya fasilitasipenyusunan tata tertib DPRDkabupaten/kota. • Laporan hasil pelaksanaanfasilitasi penyusunan tatatertib DPRD kabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pelaksanaanfasilitasi penyusunan tatatertib DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi tatatertib DPRDkabupaten/kota. 2. - • Dilakukannya monitoring danevaluasi tata tertib DPRDkabupaten/kota. • Laporan hasil monitoring danevaluasi tata tertib DPRDkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring danevaluasi tata tertib DPRDkabupaten/kota. 23) PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Peresmian pengangkatandan pemberhentiananggota DPRDkabupaten/kota. 1. – • Dilakukannya peresmianpengangkatan danpemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota • Laporan hasil peresmianpengangkatan danpemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil peresmianpengangkatan danpemberhentian anggotaDPRD kabupaten/kota. 24) PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH (KDH) DAN WAKIL KDH - PELAKSANAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi pemilihangubernur dan wakilgubernur.
• Dilakukannya fasilitasipemilihan kepala daerah. • Laporan hasil fasilitasipemilihan kepala daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil fasilitasipemilihan kepala daerah. 2. Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pemilihanbupati dan wakilbupati/walikota dan wakilwalikota.
• Laporan hasil pemantauandan evaluasi pelaksanaanpemilihan bupati dan wakilbupati/walikota dan wakilwalikota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pemantauandan evaluasi pelaksanaanpemilihan bupati dan wakilbupati/walikota dan wakil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 227 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanwalikota. 25) KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pedomankedudukan protokoler dankeuangan DPRD provinsi. 2. Pelaksanaan pedomankedudukan protokoler dankeuangan DPRDkabupaten/kota. • Dirumuskannya pedomankedudukan protokoler dankeuangan DPRD. • Laporan hasil rumusanpedoman kedudukanprotokoler dan keuanganDPRD. • Periksa apakah terdapatLaporan hasil rumusanpedoman kedudukanprotokoler dan keuanganDPRD. 26) KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD - PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyusunankedudukan protokoler dankeuangan DPRDkabupaten/kota. 1. - • Dilaksanakannya fasilitasipenyusunan kedudukanprotokoler dan keuangan DPRDkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanfasilitasi penyusunankedudukan protokoler dankeuangan DPRDkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi penyusunankedudukan protokoler dankeuangan DPRDkabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasikedudukan protokoler dankeuangan DPRDkabupaten/kota. 2. - • Dilakukannya monitoring danevaluasi kedudukan protokolerdan keuangan DPRDkabupaten/kota. • Laporan hasil monitoring danevaluasi kedudukanprotokoler dan keuanganDPRD kabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring danevaluasi kedudukanprotokoler dan keuanganDPRD kabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 228 27) KEDUDUKAN KEUANGAN KDH DAN WAKIL KDH - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pedomankedudukan keuangangubernur dan wakilgubernur. 1. Pelaksanaan pedomankedudukan keuangan bupati danwakil bupati/ walikota dan wakilwalikota. • Dirumuskannya pedomankedudukan keuangan kepaladaerah. • Laporan hasil rumusanpedoman kedudukankeuangan kepala daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusanpedoman kedudukankeuangan kepala daerah. 28) KEDUDUKAN KEUANGAN KDH DAN WAKIL KDH - PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi kedudukankeuangan bupati dan wakilbupati/walikota dan wakilwalikota. 1. – • Dilakukannya fasilitasikedudukan keuangan bupatidan wakil bupati/ walikota danwakil walikota. Laporan hasil pelaksanaanfasilitasi kedudukan keuanganbupati dan wakil bupati/walikotadan wakil walikota. Periksa apakah terdapat laporanhasil pelaksanaan fasilitasikedudukan keuangan bupati danwakil bupati/walikota dan wakilwalikota. 29) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pedomanLKPJ gubernur. 1. Pelaksanaan pedoman LKPJbupati/walikota. • Dirumuskannya pedoman LKPJkepala daerah. • Laporan hasil rumusanpedoman LKPJ kepala daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusanpedoman LKPJ kepaladaerah. 30) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) - PEMBINAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 229 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyusunanLKPJ bupati/ walikota. 1. - • Dilakukannya fasilitasipenyusunan LKPJbupati/walikota. • Laporan hasl pelaksanaanfasilitasi penyusunan LKPJbupati/ walikota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pelaksanaanfasilitasi penyusunan LKPJbupati/ walikota. 2. Monitoring dan evaluasiLKPJ bupati/walikota 2. - • Dilakukannya monitoring danevaluasi LKPJ bupati/walikota. • Laporan hasil monitoring danevaluasi LKPJbupati/walikota. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring danevaluasi LKPJ bupati/walikota. 31) TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH - KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan tugas danwewenang gubernursebagai wakil pemerintah. - • Terlaksananya tugas danwewenang gubernur sebagaowakil pemerintah. • Laporan pelaksanaan tugasdan wewenang gubernursebagai wakil pemerintah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan tugasdan wewenang gubernursebagai wakil pemerintah. 32) PENGORGANISASIAN OTONOAMI DAERAH * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembentukan organisasiyang sesuai dengan urusanwajib dan urusan pilihan. 1. Pembentukan organisasi yangsesuai dengan urusan wajib danurusan pilihan. • Dibentuknya organisasi yangsesuai dengan urusan wajib danurusan pilihan. • Laporan pembentukanorganisasi yang sesuaidengan urusan wajib danurusan pilihan. • Periksa apakah organisasisudah sesuai denganurusan wajib dan urusanpilihan. 2. Pelaksanaan tugas dan 2. Pelaksanaan tugas dan fungsi • Dilaksanakannya tugas dan • Laporan pelaksanaan tugas • Periksa apakah tugas dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 230 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan fungsi organisasi sesuaidengan cakupankewenangannya. organisasi sesuai dengancakupan kewenangannya. fungsi organisasi sesuai dengancakupan kewenangannya. dan fungsi organisasi sesuaidengan cakupankewenangannya. fungsi organisasi sesuaidengan cakupankewenangannya. 3. Pembuatan uraian tugasdan wewenang dari unitkerja/satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) yangbersangkutan 3. Pembuatan uraian tugas danwewenang dari unit kerja/satuankerja perangkat daerah (SKPD)yang bersangkutan • Dibuatnya uraian tugas danwewenang dari unit kerja/satuankerja perangkat daerah (SKPD)yang bersangkutan • Laporan pembuatan uraiantugas dan wewenang dariunit kerja/satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)yang bersangkutan • Periksa apakah telah dibuaturaian tugas dan wewenangdari unit kerja/satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)yang bersangkutan 4. Pelaksanaan uraian tugasyang telah dibuat tidak adayang tumpang tindih baikantar unit kerja sendirimaupun antar SKPD 4. Pelaksanaan uraian tugas yangtelah dibuat tidak ada yangtumpang tindih baik antar unitkerja sendiri maupun antarSKPD • Dilaksanakannya uraian tugasyang telah dibuat tidak ada yangtumpang tindih baik antar unitkerja sendiri maupun antarSKPD • Laporan pelaksanaan uraiantugas yang telah dibuat tidakada yang tumpang tindih baikantar unit kerja sendirimaupun antar SKPD • Periksa apakah uraian tugasyang telah dibuat tidak adayang tumpang tindih baikantar unit kerja sendirimaupun antar SKPD,apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindihdan analisa dampaknya 5. Penyusunan uraian tugasyang dibuat dandikomunikasikan 5. Penyusunan uraian tugas yangdibuat dan dikomunikasikan • Disusunnya uraian tugas yangdibuat dan dikomunikasikan • Laporan penyusunan uraiantugas yang dibuat dandikomunikasikan • Periksa apakah uraian tugasyang dibuat telahdikomunikasikan dan telahdipahami oleh para pejabat/staf. 6. Pelaksanaan fungsiorganisasi yang dibagi habispada unit-unit kerja 6. Pelaksanaan fungsi organisasiyang dibagi habis pada unit-unitkerja • Dilaksanakannya fungsiorganisasi yang dibagi habispada unit-unit kerja • Laporan pelaksanaan fungsiorganisasi yang dibagi habispada unit-unit kerja • Periksa apakah fungsiorganisasi telah terbagi habispada unit-unit kerja yang ada. 7. Pembagian Sub Unit Kerjayang sesuai dengankemampuan rentangkendali. 7. Pembagian Sub Unit Kerja yangsesuai dengan kemampuanrentang kendali. • Adanya pembagian Sub UnitKerja yang sesuai dengankemampuan rentang kendali. • Laporan pembagian Sub UnitKerja yang sesuai dengankemampuan rentang kendali. • Periksa apakah pembagianSub Unit Kerja telah sesuaidengan kemampuan rentangkendali. 8. Pelaksanaan StrukturOrganisasi yang sesuaidengan beban tugas yangada. 8. Pelaksanaan StrukturOrganisasi yang sesuai denganbeban tugas yang ada. • Dilaksanakannya StrukturOrganisasi yang sesuai denganbeban tugas yang ada. • Laporan pelaksanaanStruktur Organisasi yangsesuai dengan beban tugasyang ada. • Periksa apakah StrukturOrganisasi telah sesuaidengan beban tugas yangada. 9. Pembuatan perencanaanyang mengacu kepada 9. Pembuatan perencanaan yangmengacu kepada kebijakan • Dibuatnya perencanaan yangmengacu kepada kebijakan • Laporan pembuatanperencanaan yang mengacu • Periksa apakahperencanaan yang telah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 231 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kebijakan daerahberlandaskan perundang-undangan yang berlaku daerah berlandaskanperundang-undangan yangberlaku daerah berlandaskanperundang-undangan yangberlaku kepada kebijakan daerahberlandaskan perundang-undangan yang berlaku dibuat sudah mengacukepada kebijakan daerahberlandaskan perundang-undangan yang berlaku
• Disusunnya perencanaandengan mempertimbangkansumber daya yang tersedia. • Penyusunan perencanaandengan mempertimbangkansumber daya yang tersedia. • Periksa apakahperencanaan telah disusundengan mempertimbang-kansumber daya yang tersedia.
• Dilaksanakannya sisteminformasi yang berjalan secaraefektif baik untuk lingkuporganisasi maupun untukmasyarakat luas. • Laporan pelaksanaan sisteminformasi yang berjalansecara efektif baik untuklingkup organisasi maupununtuk masyarakat luas. • Periksa apakah sisteminformasi telah berjalan dandilaksanakan secara efektifbaik untuk lingkuporganisasi maupun untukmasyarakat luas.
• Dilaksanakannya sisteminformasi yang tepat, lengkapdan akurat. • Laporan pelaksanaan sisteminformasi yang tepat, lengkapdan akurat. • Periksa apakah sisteminformasi yang dilaksanakandapat menghasilkaninformasi yang tepat,lengkap dan akurat.
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 232 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dirumuskannya prosedur yangmenggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhikebijakan dan dibuat tidakbertentangan dengan kebijakan. • Laporan perumusan proseduryang menggambarkanlangkah-langkah nyata untukmemenuhi kebijakan dandibuat tidak bertentangandengan kebijakan. • Periksa apakah prosedurtelah menggambarkanlangkah-langkah nyata untukmemenuhi kebijakan dandibuat tidak bertentangandengan kebijakan.
• Apakah pelaporan telahmenggambarkan apa,dimana, kapan, mengapa,siapa dan bagaimana(5W+1H) kegiatan dilakukan.
b. PEMERINTAHAN UMUM1) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS DEKONSENTRASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 235 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan dan pelaporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan yangdidekonsentrasikan olehGubernur.
• Laporan penyelenggaraanpelaksanaan dan pelaporanoleh gubernur dalampenyelenggaraan urusanpemerintahan yangdidekonsentrasikan • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan dan pelaporanoleh gubernur dalampenyelenggaraan urusanpemerintahan yangdidekonsentrasikan. 2. Koordinasi penyelenggaraanurusan pemerintahan didaerah provinsi dankabupaten/ kota olehGubernur.
• Berita acara, notulen rapat,dan laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasioleh gubernur dalampenyelenggaraan urusanpemerintahan di daerahprovinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pembinaan danpengawasanpenyelenggaraandekonsentrasi di daerahprovinsi dan kabupaten/kota.
• Berita acara, notulen rapat,dan laporan pelaksanaankoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipembinaan dan pengawasanpenyelenggaraandekonsentrasi di daerahprovinsi dan kabupaten/kota. 2) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS TUGAS PEMBANTUAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan dan pelaporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan yang ditugaspembantuankan olehpemerintah. 1. Pelaksanaan dan pelaporanpenyelenggaraan tugaspembantuan oleh pemerintahdan/atau pemerintah provinsi. • Terselenggaranya pelaksanaandan pelaporan penyelenggaraanurusan pemerintahan yangditugaspembantuankan. • Laporan penyelenggaraanpelaksanaan dan pelaporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan yang di-tugaspembantuan-kan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan dan pelaporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan yang ditugaspembantuankan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 236 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Koordinasi dan fasilitasiurusan pemerintahan yangditugas pembantuankankepadakabupaten/kota/desa. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusanpemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. • Terselenggaranya koordinasidan fasilitasi urusanpemerintahan yang ditugaspembantuankan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasidan fasiltasi urusanpemerintahan yang di-tugaspembantuankan. 3. Koordinasi pembinaan danpengawasanpenyelenggaraan tugaspembantuan darikabupaten/kota kepadadesa. 3. – • Terselenggaranya koordinasipembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan tugaspembantuan dari kabupaten/kota kepada desa. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan tugaspembantuan darikabupaten/kota kepada desa 3) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanprovinsi di bidangkerjasama dengan pihakketiga. 1. Penetapan kebijakankabupaten/ kota di bidangkerjasama dengan pihak ketiga. • Ditetapkannya kebijakan dibidang kerjasama dengan pihakketiga. • Laporan penetapan kebijakandi bidang kerjasama denganpihak ketiga. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakandi bidang kerjasama denganpihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasamaprovinsi dengan pihakketiga. 2. Pelaksanaan kerjasamakabupaten/kota dengan pihakketiga. • Terlaksanannya kerja samadengan pihak ketiga. • Laporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 3. Koordinasi dan fasilitasikerjasama kabupaten/ kotadengan pihak ketiga. 3. – • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi kerjasamakabupaten/kota dengan pihakketiga. • Notulen rapat koordinasi • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasidan fasilitasi kerjasamakabupaten/ kota dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 237 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pihak ketiga. 4. Pelaksanaan monitoring danevaluasi kerja samakabupaten/kota denganpihak ketiga. 4. – • Terlaksananya monitoring danevaluasi kerja samakabupaten/kota dengan pihakketiga. • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasikerjasama kabupaten/ kotadengan pihak ketiga. • Periksa apakah terdapatLaporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasikerjasama kabupaten/ kotadengan pihak ketiga. 5. Pelaporan pelaksanaankerjasama provinsi denganpihak ketiga kepadapemerintah. 5. Pelaporan pelaksanaankerjasama pemerintahkabupaten/ kota dengan pihakketiga kepada provinsi. • Dilakukannya pelaporanpelaksanaan kerjasama denganpihak ketiga. • Laporan pelaksanaanpelaporan pelaksanaankerjasama dengan pihakketiga. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelaporan pelaksanaankerjasama dengan pihakketiga. 4) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – KERJASAMA DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kerjasamaantar provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antarkabupaten/kota. • Terlaksananya kerja sama antardaerah. • Laporan pelaksanaankerjasama antar daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankerjasama antar daerah. 2. Fasilitasi kerja sama antarkabupaten/ kota. 2. – • Dilakukannya fasilitasikerjasama antarkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanfasilitasi kerjasama antarkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi kerjasama antarkabupaten/kota. 3. Pelaksanaan monitoringdan evaluasi kerja samaantar kabupaten/ kota. 3. – • Terlaksananya monitoring danevaluasi kerja sama antarkabupaten/ kota. • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasikerja sama antar kabupatenkota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 238 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Pelaporan pelaksanaankerjasama antar provinsikepada pemerintah. 4. Pelaporan pelaksanaankerjasama antarkabupaten/kota kepadaprovinsi. • Dilakukannya pelaporanpelaksanaan kerjasama antardaerah. • Laporan pelaksanaanpelaporan pelaksanaankerjasama antar daerah. • Periksa apakah terdapatpelaporan pelaksanaankerjasama antar daerah. 5) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – PEMBINAAN WILAYAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanharmonisasi hubunganantar susunanpemerintahan di provinsidengan berpedomankepada kebijakanpemerintah. 1. Penetapan kebijakanharmonisasi hubungan antarsusunan pemerintahan dikabupaten/ kota denganberpedoman kepada kebijakanpemerintah dan provinsi. • Ditetapkannya kebijakanharmonisasi hubungan antarsusunan pemerintahan. • Laporan penetapankebijakan harmonisasihubungan antar susunanpemerintahan. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapankebijakan harmonisasihubungan antar susunanpemerintahan. 2. Koordinasi dan fasilitasiharmonisasi hubunganantar kabupaten/kota diwilayahnya. 2. Koordinasi dan fasilitasiharmonisasi hubungan antarkecamatan/ desa/ kelurahan diwilayahnya. • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi harmonisasi hubunganantar daerah. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasiharmonisasi hubunganantar daerah. 3. Koordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antarkabupaten/ kota. 3. Koordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antarkecamatan/ desa/ kelurahan diwilayahnya. • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi penyelesaian konflikantar daerah. • Laporan pelaksanaankoordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antardaerah. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipenyelesaian konflik antardaerah. 4. Pelaksanaan dan fasilitasiusaha kecil dan menengahskala provinsi. 4. Pelaksanaan dan fasilitasikebijakan usaha kecil danmenengah skala kabupaten/kota. • Dilakukannya pelaksanaan danfasilitasi kebijakan usaha kecildan menengah. • Laporan pelaksanaandan fasilitasi kebijakanusaha kecil danmenengah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan danfasilitasi kebijakan usahakecil dan menengah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 239 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 5. Penyelenggaraan urusanpemerintahan sisa skalaprovinsi. 5. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan urusanpemerintahan sisa skalakabupaten/ kota. • Terlaksananyapenyelenggaraan urusanpemerintahan sisa sertakoordinasi dan fasilitasipenyelenggaran urusanpemerintahan sisa. • Laporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan sisa sertakoordinasi dan fasilitasipenyelenggaran urusanpemerintahan sisa. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan, notulen rapatkoordinasi dan daftar hadirrapat koordinasipenyelenggaraan urusanpemerintahan sisa. 6) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – KOORDINASI PELAYANAN UMUM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pelayananumum skala provinsi. 1. Pelaksanaan pelayanan umumskala kabupaten/ kota. • Terlaksananya pelayanan umum. • Laporan pelaksanaanpelayanan umum. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelayanan umum. 7) TRANTIBUM DAN LIMAS – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanprovinsi dengan merujukkebijakan nasional dalambidang: 1. Penetapan kebijakankabupaten/ kota denganmerujuk kebijakan nasionaldalam bidang: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 240 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. a) Penegakan Perda/ PeraturanKepala Daerah. • Ditetapkannya kebijakanpenegakan Perda/PeraturanKepala Daerah. • Laporan penetapan kebijakanpenegakan Perda/PeraturanKepala Daerah. • Periksa apakah ada Laporanpenetapan kebijakanpenegakan Perda/ PeraturanKepala Daerah. b) Ketertiban umum danketenteraman masyarakat. b) Ketertiban umum danketenteraman masyarakat. • Ditetapkannya kebijakanketertiban umum danketenteraman masyarakat. • Laporan penetapan kebijakanketertiban umum danketenteraman masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanketertiban umum danketenteraman masyarakat. c) Ke-polisipamongpraja-andan PPNS. c) Ke-polisipamongpraja-an danPPNS. • Ditetapkannya kebijakan ke-polisipamongpraja-an dan PPNS. • Laporan penetapan kebijakanke-polisipamongpraja-an danPPNS. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanke-polisipamongpraja-an danPPNS. d) Perlindungan masyarakat. d) Perlindungan masyarakat. • Ditetapkannya kebijakanperlindungan masyarakat. • Laporan penetapan kebijakanperlindungan masyarakat. • Periksa apakah terdapatLaporan penetapankebijakan perlindunganmasyarakat. 2. Pelaksanaan ketertibanumum dan ketenteramanmasyarakat skala provinsi. 2. Pelaksanaan ketertiban umumdan ketenteraman masyarakatskala kabupaten/kota. • Terlaksananya ketertiban umumdan ketenteraman masyarakat. • Laporan pelaksanaanketertiban umum danketenteraman masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanketertiban umum danketenteraman masyarakat. 3. Pelaksanaan ke-polisipamongpraja-an danPPNS skala provinsi. 3. Pelaksanaan ke-polisipamongpraja-an danPPNS skala kabupaten/ kota. • Terlaksananya ke-polisipamongpraja-an danPPNS. • Laporan pelaksanaankepolisipamongprajaan danPPNS. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankepolisipamongprajaan danPPNS. 4. Pelaksanaan perlindunganmasyarakat skala provinsi. 4. Pelaksanaan perlindunganmasyarakat skalakabupaten/kota. • Terlaksananya perlindunganmasyarakat. • Laporan pelaksanaan kegiatanperlindungan masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan perlindunganmasyarakat. 5. Koordinasi dengan instansiterkait skala provinsi. 5. Koordinasi dengan instansiterkait skala kabupaten/ kota. • Dilakukannya koordinasi denganinstansi terkait dalam penegakan • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 241 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketentraman, ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat. daftar hadir rapat koordinasi 8) TRANTIBUM DAN LIMAS – KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAK HAK ASASI MANUSIA (HAM) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi penegakan HAMskala provinsi. 1. Koordinasi penegakan HAMskala kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasipenegakan HAM. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat :a) Notulen rapat koordinasi b) Daftar hadir rapatkoordinasi penegakanHAM. 9) WILAYAH PERBATASAN – PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Dukungan pelaksanaankebijakan pengelolaanperbatasan antar negara. 1. Dukungan pelaksanaankebijakan pengelolaanperbatasan antar negara. • Diperolehnya dukunganpelaksanaan kebijakanpengelolaan perbatasan antarnegara. • Laporan perolehandukungan pelaksanaankebijakan pengelolaanperbatasan antar negar • Periksa apakah terdapatlaporan perolehandukungan pelaksanaankebijakan pengelolaanperbatasan antar negara. 2. Dukungan koordinasi antarkabupaten/kota yangberbatasan dengan negaralain. 2. Dukungan koordinasi antarkecamatan/ desa/kelurahanyang berbatasan dengannegara lain. • Diperolehnya dukungankoordinasi antar daerah yangberbatasan dengan negara lain. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi diperolehnyadukungan koordinasi antardaerah yang berbatasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 242 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan negara lain. 10) WILAYAH PERBATASAN – PERBATASAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Dukungan pelaksanaanpenegasan perbatasanprovinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi. 1. Penetapan kebijakan danpelaksanaan perbatasankecamatan dandesa/kelurahan di kabupaten/kota. • Diperolehnya dukunganpelaksanaan penegasanperbatasan antar daerah sertapenetapan kebijakan danpelaksanaan perbatasanantara daerah. • Laporan diperolehnyadukungan pelaksanaanpenegasan perbatasanantar daerah sertapenetapan kebijakan danpelaksanaan perbatasanantara daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan diperolehnyadukungan pelaksanaanpenegasan perbatasanantar daerah sertapenetapan kebijakan danpelaksanaan perbatasanantara daerah. 11) WILAYAH PERBATASAN – TOPONOMI DAN PEMETAAN WILAYAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanprovinsi mengacu padakebijakan nasionalmengenai toponomi danpemetaan wilayah provinsi. 1. Penetapan kebijakankabupaten/ kota mengacu padakebijakan nasional mengenaitoponomi dan pemetaanwilayah kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakantoponomi dan pemetaan wilayah. • Laporan penetapan kebijakantoponomi dan pemetaanwilayah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakantoponomi dan pemetaanwilayah. 2. Pengelolaan toponomi dan 2. Pengelolaan toponomi danpemetaan skala kabupaten/ • Terkelolanya toponomi dan • Laporan pengelolaan • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 243 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemetaan skala provinsi. kota. pemetaan. toponomi dan pemetaan. toponomi dan pemetaan. 3. Inventarisasi dan laporantoponomi dan pemetaanskala provinsi. 3. Inventarisasi dan laporantoponomi dan pemetaan skalakabupaten/ kota. • Dilakukannya inventarisasi danlaporan toponimi dan pemetaan. • Laporan pelaksanaaninventarisasi dan laporantoponomi dan pemetaan. • Periksa apakah terdapatlapran pelaksanaaninventarisasi dan laporantoponomi dan pemetaan. 12) WILAYAH PERBATASAN – PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpengembangan wilayahperbatasan antarkabupaten/kota skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakanpengembangan wilayahperbatasan skala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakanpengembangan wilayahperbatasan antar daerah. • Laporan penetapankebijakan pengembanganwilayah perbatasan. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapankebijakan pengembanganwilayah perbatasan. 2. Pengelolaanpengembangan wilayahperbatasan skala provinsi. 2. Pengelolaan pengembanganwilayah perba-tasan skalakabupaten/ kota. • Terkelolanya pengembanganwilayah perbatasan. • Laporan pengelolaanpengembangan wilayahperbatasan. • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaanpengembangan wilayahperbatasan. 3. Koordinasi dan fasilitasipengembangan wilayah 3. Koordinasi dan fasilitasipengembangan wilayah • Dilakukannya koordinasi danfasilitasi pengembangan wilayah • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) notulen rapat koordinasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 244 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perbatasan provinsi. perbatasan kabupaten/ kota. perbatasan. b) daftar hadir rapatkoordinasipengembangan wilayahperbatasan. 13) WILAYAH PERBATASAN – PENETAPAN LUAS WILAYAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Inventarisasi perubahanluas wilayah provinsi yangdiakibatkan oleh alamantara lain delta, abrasi. 1. Inventarisasi perubahan luaswilayah kabupaten/ kota yangdiakibatkan oleh alam antaralain delta, abrasi. • Dilakukannya inventarisasiperubahan luas wilayah yangdiakibatkan oleh alam antaralain delta, abrasi. • Laporan pelaksanaaninventarisasi perubahan luaswilayah yang diakibatkanoleh alam antara lain delta,abrasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaaninventarisasi perubahan luaswilayah yang diakibatkanoleh alam antara lain delta,abrasi. 2. Pemetaan luas wilayahsesuai peruntukannya. 2. Pemetaan luas wilayah sesuaiperuntukannya. • Dilakukannya pemetaan luaswilayah sesuai peruntukannya. • Laporan pemetaan luaswilayah sesuaiperuntukannya. • Periksa apakah terdapatlaporan pemetaan luaswilayah sesuaiperuntukannya. 14) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN SUMBER DAYA ALAM; KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 245 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya alam skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan sumberdaya alam skala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan sumberdaya alam. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya alam. 15) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN SUMBER DAYA BUATAN; PELABUHAN, BANDAR UDARA, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, INDUSTRI ,PERDAGANGAN, OTORITA, BENDUNGAN DAN SEJEBISNYA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya buatan skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan sumberdaya buatan skala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan sumberdaya buatan. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipengelolaan kawasansumber daya buatan. 16) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN KEPENTINGAN UMUM;KAWASAN FASILITAS SOSIAL DAN UMUM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 246 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankepentingan umum skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankepentingan umum skalakabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankepentingan umum. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipengelolaan kawasankepentingan umum. 17) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasankelautan dan kedirgantaraanskala provinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan kelautandan kedirgantaraan skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipengelolaan kawasan kelautandan kedirgantaraan. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipengelolaan kawasankelautan dankedirgantaraan. 18) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – MITIGASI PENCEGAHAN BENCANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasi 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasi • Ditetapkannya kebijakan, • Laporan penetapan kebijakan. • Periksa apakah terdapat: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 247 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skalaprovinsi. pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skalakabupaten/ koordinasi, dan fasilitasipengelolaan mitigasi/pencegahanbencana. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipengelolaan mitigasi/pencegahan bencana. 19) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN BENCANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan bencana skalaprovinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan bencana skalakabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan bencana. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipenanganan bencana. 20) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN PASCA BENCANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan pasca bencanaskala provinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan pasca bencanaskala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan pasca bencana. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 248 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanc) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipenanganan pascabencana. 21) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – KELEMBAGAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasikelembagaan penangananbencana skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasikelembagaan penangananbencana skala kabupaten/kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasikelembagaan penangananbencana. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat:a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasi 22) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN KEBAKARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan kebakaranskala provinsi. 1. Penetapan kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan kebakaran skalakabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakan,koordinasi, dan fasilitasipenanganan kebakaran. • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapat : a) Laporan penetapankebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapatkoordinasi dan fasilitasipenanganan kebakaran. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 249 23) PENGELOLAAN UMUM * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Pemberian batas wilayahkabupaten/kota dengankabupaten/kota yangditetapkan dengan KeputusanMenteri Dalam Negeri. • Adanya Pemberian bataswilayah daerah dengan daerahyang ditetapkan denganKeputusan Menteri DalamNegeri. • Laporan Pemberian bataswilayah daerah dengandaerah yang ditetapkandengan Keputusan MenteriDalam Negeri. • Periksa apakah batas wilayahProvinsi dengan Provinsiserta Kabupaten/Kota denganKabupaten/Kota yangberbatasan telah ditetapkandengan Keputusan MenteriDalam Negeri.
Penyelesaian sengketa pulauantarkabupaten/ kota • Adanya Penyelesaian sengketapulau antar daerah • Laporan Penyelesaiansengketa pulau antar daerah • Periksa apakah ada pulauyang menjadi sengketaantar Negara dan antarProvinsi/ Kabupaten/Kota.
Penyelesaian perselisihanantar kabupaten/kotamengenai Sumber Daya Alam, • Diselesaikannya perselisihanantar daerah mengenai SumberDaya Alam, • Laporan Penyelesaianperselisihan antar daerahmengenai Sumber DayaAlam, • Periksa apakah adaperselisihan antar Provinsi/Kabupaten/Kota mengenaiSumber Daya Alam, langkah-langkah apa yang diambiluntuk mengatasinya.
Pengambilan kebijakanpengelolaan sosial, budayadan ekonomi di daerahperbatasan • Adanya Pengambilan kebijakanpengelolaan sosial, budaya danekonomi di daerah perbatasan • Laporan Pengambilankebijakan pengelolaan sosial,budaya dan ekonomi didaerah perbatasan • Periksa apakah kebijakanpengelolaan sosial, budayadan ekonomi di daerahperbatasan telah masukdalam RPJM daerah.
Penganggaran APBD untukdaerah perbatasan • Adanya Penganggaran APBDuntuk daerah perbatasan • Laporan PenganggaranAPBD untuk daerahperbatasan • Periksa berapa alokasianggaran dalam APBDtahun berjalan untukmenangani daerahperbatasan.
Pembentukan suatu lembagaatau tim kerja dalampenanganan sosial, budayadan ekonomi di wilayah • Dibentuknya suatu lembagaatau tim kerja dalampenanganan sosial, budaya danekonomi di wilayah perbatasan • Laporan Pembentukan suatulembaga atau tim kerja dalampenanganan sosial, budayadan ekonomi di wilayah • Periksa apakah telahdibentuk suatu lembagaatau tim kerja dalampenanganan sosial, budaya LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 250 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan wilayah perbatasan perbatasan perbatasan dan ekonomi di wilayahperbatasan
7. Pelaksanaan penangananpelintas batas termasukpengungsi dari negaratetangga yang telah masukdalam RPJM daerah. • Dilaksanakannya penangananpelintas batas termasukpengungsi dari negara tetanggayang telah masuk dalam RPJMdaerah. • Laporan Pelaksanaanpenanganan pelintas batastermasuk pengungsi darinegara tetangga yang telahmasuk dalam RPJM daerah. • Periksa apakah penangananpelintas batas termasukpengungsi dari negaratetangga, telah masukdalam RPJM daerah.
8. Pembuatan SK Tim PelaksanaPenetapan Toponimi. • Dibuatnya SK Tim PelaksanaPenetapan Toponimi. • Laporan Pembuatan SK TimPelaksana PenetapanToponimi. • Periksa apakah di Provinsitelah membuat SK TimPelaksana PenetapanToponimi.
9. Pelaksanaan pengadaanpedoman teknis pemberiandan penamaan unsurgeografis. • Dilaksanakannya pengadaanpedoman teknis pemberian danpenamaan unsur geografis. • Laporan Pelaksanaanpengadaan pedoman teknispemberian dan penamaanunsur geografis. • Periksa apakah sudah adapedoman teknis pemberiandan penamaan unsurgeografis. 10.Pembahasan mengenai masalah-masalah denganInstansi Vertikal/AnggotaMuspida oleh gubernur
11.Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pertemuan/konsultasi dimaksud
12.Pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepadaInstansi Vertikal/Muspidadalam rangka memperlancartugas-tugas Pemerintahandan Pembangunan di
13.Pengecekan adanya manfaat bagi tugas-tugasPemerintahan danPembangunan Daera
14.Pelaksanaan koordinasi antara Aparat Daerahdengan Instansi Vertikal
15.Pelaksanaan tindak lanjut rapat-rapat koordinasimengenai masalah-masalahyang timbul
16.Pelaksanaan pembuatan Perda yang sesuai denganperaturan perundang-undangan dan kondisidaerah
17.Pelaksanaan keputusan Gubernur yang tidakbertentangan denganPeraturan Daerah, peraturanperundang-undangan lainnya
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 252 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 18.Pelaksanaan keputusan Gubernur yang materinyasesuai dengan Perda
c. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH1) ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan penataanorganisasi, kelembagaandan peningkatan kapasitassumber daya aparaturpengelola keuangan daerahprovinsi dan kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan penataanorganisasi, kelembagaan danpeningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelolakeuangan daerahkabupaten/kota. • Dilaksanakannya penataanorganisasi, kelembagaan danpeningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelolakeuangan daerah. • Laporan pelaksanaanpenataan organisasi,kelembagaan danpeningkatan kapasitassumber daya aparaturpengelola keuangan daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenataan organisasi,kelembagaan danpeningkatan kapasitassumber daya aparaturpengelola keuangan daerah. 2) ANGGARAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah (Perda) tentangpokok-pokok pengelolaankeuangan daerah. 1. Penetapan Perda tentangpokok-pokok pengelolaankeuangan daerah. • Ditetapkannya Perda tentangpokok-pokok pengelolaankeuangan daerah. • Laporan penetapan Perdatentang pokok-pokokpengelolaan keuangandaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan Perdatentang pokok-pokokpengelolaan keuangan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 253 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan daerah. 2. Penetapan standar satuanharga dan analisis standarbelanja daerah provinsi. 2. Penetapan standar satuanharga dan analisis standarbelanja daerah kabupaten/ kota. • Ditetapkannya standar satuanharga dan analisis standarbelanja daerah. • Laporan penetapan standarsatuan harga dan analisisstandar belanja daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan standarsatuan harga dan analisisstandar belanja daerah. 3. Perencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintahan provinsi. 3. Perencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintahan kabupaten/ kota. • Dirumuskannya perencanaananggaran penanganan urusanpemerintahan. • Laporan perumusanperencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintahan. • Periksa apakah terdapatlaporan perumusanperencanaan anggaranpenanganan urusanpemerintahan. 4. Penetapan Perda tentangAPBD dan perubahanAPBD. 4. Penetapan Perda tentangAPBD dan perubahan APBD. • Ditetapkannya Perda tentangAPBD dan perubahan APBD. • Laporan penetapan Perdatentang APBD dan perubahanAPBD. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan Perdatentang APBD dan perubahanAPBD. 5. Penetapan pedomanevaluasi APBD danperubahan APBD kabupaten/kota, sesuai denganpedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah. 5. Penetapan pedoman evaluasiAPB Desa, sesuai denganpedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah. • Ditetapkannya pedoman evaluasidan perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja sesuaidengan pedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah. • Laporan penetapan pedomanevaluasi dan perubahanAnggaran Pendapatan danBelanja sesuai denganpedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan pedomanevaluasi dan perubahanAnggaran Pendapatan danBelanja sesuai denganpedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Raperda tentangAPBD, dan perubahanAPBD kabupaten/ kota. 6. Evaluasi Rancangan PeraturanDesa (Raperdes) tentang APBDesa. • Dilakukannya evaluasi Ranperdatentang APBD danperubahannya serta evaluasiRanperdes tentang APB Desa. • Laporan pelaksanaanevaluasi Ranperda tentangAPBD dan perubahannyaserta evaluasi Ranperdestentang APB Desa. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan evaluasiRanperda tentang APBD danperubahannya serta evaluasiRanperdes tentang APBDesa. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 254 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Penetapan kebijakankeseimbangan fiskal antarkabupaten/kota; 7. Penetapan kebijakankeseimbangan fiskal antardesa. • Ditetapkannya kebijakankeseimbangan fiskal. • Laporan penetapan kebijakankeseimbangan fiskal. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakankeseimbangan fiskal. 8. Penetapan kebijakanpendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ) antara provinsi dan kabupaten/kota. 8. Penetapan kebijakanpendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ) antara kabupaten /kota dan desa. • Ditetapkannya kebijakanpendanaan urusan pemerintahanyang menjadi tanggung jawabbersama (urusan concurrent ). • Laporan penetapan kebijakanpendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ). • Periksa apakah terdapatLaporan penetapan kebijakanpendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ). 9. Penetapan kebijakanpendanaan kerjasamapemerintahan daerah antarkabupaten/kota; 9. Penetapan kebijakanpendanaan kerjasamapemerintahan antar desa. • Ditetapkannya kebijakanpendanaan kerjasamapemerintahan. • Laporan penetapankebijakan pendanaankerjasama pemerintahan. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanpendanaan kerjasamapemerintahan.
• Dilakukannya fasilitasiperencanaan dan penganggaranpemerintahan • Laporan penyelenggaraanFasilitasi perencanaan danpenganggaran pemerintahan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanfasilitasi perencanaan danpenganggaran pemerintahan. 3) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak danretribusi daerah provinsi. 1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusidaerah kabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakanpengelolaan pajak dan retribusidaerah. • Laporan penetapan kebijakanpengelolaan pajak danretribusi daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapankebijakan pengelolaanpajak dan retribusi daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 255 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Terlaksananya pengelolaanpajak dan retribusi daerah. • Laporan pelaksanaanpengelolaan pajak danretribusi daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan pajak danretribusi daerah.
• Dilakukannya fasilitasi, supervisi,monitoring dan evaluasipelaksanaan pajak dan retribusidaerah serta PAD lainnya. • Laporan pelaksanaanfasilitasi, supervisi, monitoringdan evaluasi pelaksanaanpajak dan retribusi daerahserta PAD lainnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanasilitasi, supervisi,monitoring dan evaluasipelaksanaan pajak danretribusi daerah serta PADlainnya. 2. Pembinaan danpengawasan pajak danretribusi daerah skalaprovinsi. 2. Pembinaan dan pengawasanpajak dan retribusi daerahskala kabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan pajak dan retribusidaerah. • Laporan pembinaan danpengawasan pajak danretribusi daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pembinaan danpengawasan pajak danretribusi daerah. 3. Evaluasi Raperda pajak,retribusi daerah danpungutan lainnyakabupaten/ kota. 3. Evaluasi Raperdes tentangretribusi dan pungutan lainnya. • Dilakukannya evaluasi Raperdapajak, retribusi daerah danpungutan lainnya serta Raperdatentang retribusi dan pungutanlainnya. • Laporan evaluasi Raperdapajak, retribusi daerah danpungutan lainnya sertaRaperde tentang retribusi danpungutan lainnya. • Periksa apakah terdapatlaporan evaluasi Raperdapajak, retribusi daerah danpungutan lainnya sertaRaperde tentang retribusidan pungutan lainnya. 4) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – INVESTASI DAN ASET DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan kebijakan • Ditetapkannya kebijakan • Laporan penetapan kebijakan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 256 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengelolaan investasi danaset daerah provinsi. pengelolaan investasi dan asetdaerah kabupaten/ kota. pengelolaan investasi dan asetdaerah. pengelolaan investasi danaset daerah. laporan penetapan kebijakanpengelolaan investasi danaset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaaninvestasi dan aset daerahprovinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaaninvestasi dan aset daerahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengelolaaninvestasi dan aset daerah. • Laporan pelaksanaanpengelolaan investasi danaset daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan investasi danaset daerah. 3. Pembinaan danpengawasan pengelolaaninvestasi dan aset daerahkabupaten/ kota. 3. Pengawasan pengelolaaninvestasi dan aset daerahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pembinaan danpengawasan pengelolaaninvestasi dan aset daerah. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan penga-wasanpengelolaan investasi danaset daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpengelolaan investasi danaset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan asetdaerah pemekaran skalaprovinsi. 4. Fasilitasi pengelolaan asetdaerah pemekaran skalakabupaten/kota. • Terlaksananya fasilitasipengelolaan aset daerahpemekaran. • Laporan pelaksanaan asilitasipengelolaan aset daerahpemekaran. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan fasilitasipengelolaan aset daerahpemekaran. 5) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikroprovinsi. 1. Penetapan kebijakanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikrokabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakanpengelolaan BUMD dan lembagakeuangan mikro. • Laporan penetapan kebijakanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikro. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikro. 2. Pelaksanaan pengelolaan 2. Pelaksanaan pengelolaan • Terlaksananya pengelolaan • Laporan opelaksanaan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 257 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan BUMD dan lembagakeuangan mikro provinsi. BUMD dan lembaga keuanganmikro kabupaten/ kota, sertapembinaan dan pengawasanBadan Usaha Milik Desa. BUMD dan lembaga keuanganmikro serta pembinaan danpengawasan Badan Usaha MilikDesa. pengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikroserta pembinaan danpengawasan Badan UsahaMilik Desa. Laporan opelaksanaanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikroserta pembinaan danpengawasan Badan UsahaMilik Desa. 3. Pembinaan danpengawasan pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan mikrokabupaten/kota 3. Pengawasan pengelolaanBUMD dan lembaga keuanganmikro kabupaten/kota, sertapembinaan dan pengawasanBadan Usaha Milik Desa. • Terlaksananya pengawasanpengelolaan BUMD danlembaga keuangan mikro sertapembinaan dan pengawasanBadan Usaha Milik Desa. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan mikro sertapembinaan dan pengawasanBadan Usaha Milik Desa. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pengelolaanBUMD dan lembagakeuangan mikro sertapembinaan danpengawasan Badan UsahaMilik Desa. 6) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – PINJAMAN DAERAH Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLUprovinsi. 1. Penetapan kebijakanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLUkabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU. • Laporan penetapan kebijakanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU; 2. Pelaksanaan pengelolaanpinjaman dan obligasidaerah, serta BLU provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaanpinjaman dan obligasi daerah,serta BLU kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengelolaanpinjaman dan obligasi daerah,serta BLU. • Laporan pelaksanaanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU; 3. Pembinaan dan 3. Pengawasan pinjaman dan • Terselenggaranya pembinaan • Laporan penyelenggaraan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 258 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengawasan pinjaman danobligasi daerah, serta BLUkabupaten/ kota. obligasi daerah, serta BLUkabupaten/ kota. dan pengawasan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU. pembinaan dan pengawasanpinjaman dan obligasi daerah,serta BLU. Laporan pembinaan danpengawasan pinjaman danobligasi daerah, serta BLU. 7) DANA PERIMBNAGAN – DANA ALOKASI UMUM (DAU) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengelolaan data dasarpenghitungan alokasi DAUprovinsi dan koordinasidata dasar penghitu-nganalokasi DAU kabupaten/kota. 1. Pengelolaan data dasarpenghitungan alokasi DAUkabupaten/ kota. 1. Terkelolanya data dasarpenghitungan alokasi DAU dankoordinasi data dasarpenghitungan alokasi DAU. • Laporan pengelolaan datadasar penghitungan alokasiDAU. • Notulen rapat koordinasi • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaan datadasar penghitungan alokasiDAU, notulen rapat koordinasidan daftar hadir koordinasidata dasar penghitunganalokasi DAU. 2. Pengelolaan DAU provinsi. 2. Pengelolaan DAU kabupaten/kota. 2. Terkelolanya DAU. • Laporan pengelolaan DAU. • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaan DAU 3. Pelaporan pengelolaanDAU provinsi, danmonitoring serta evaluasipenggunaan DAUkabupaten/ kota. 3. Pelaporan pengelolaan DAUkabupaten/ kota. 3. Dilaporkannya pengelolaanDAU, monitoring dan evaluasipenggunaan DAU. • Laporan pengelolaan DAU,monitoring dan evaluasipenggunaan DAU. • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaan DAU,monitoring dan evaluasipenggunaan DAU. 8) DANA PERIMBNAGAN – DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Usulan program dan 1. Usulan program dan kegiatan • Diusulkannya program dan • Laporan peng program dan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 259 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kegiatan provinsi untukdidanai dari DAK sertakoordinasi usulan DAKkabupaten / kota. kabupaten/kota untuk didanaidari DAK. kegiatan untuk didanai dari DAKserta koordinasi usulan DAK. kegiatan untuk didanai dariDAK serta koordinasi usulanDAK usulan. program dan kegiatan untukdidanai dari DAK sertakoordinasi usulan DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagiprovinsi yang menerimaDAK). 2. Pengelolaan DAK (bagikabupaten/kota yang menerimaDAK). • Dikelolanya DAK. • Laporan pengelolaan DAK. • Periksa apakah terdapatlaporan pengelolaan DAK. 3. Monitoring dan evaluasipengelolaan DAKkabupaten/ kota. 3. Pengendalian dan pelaporanpengelolaan DAK. • Dilakukannya monitoring danevaluasi pengelolaan DAKkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasipengelolaan DAKkabupaten/kota. • Perksa apakah terdapatmonitoring dan evaluasipengelolaan DAKkabupaten/kota. 4. Pengendalian danpelaporan pengelolaanDAK. 4. - • Dilakukannya pengendalian danpelaporan pengelolaan DAK. • Laporan pelaksanaanpengendalian dan pelaporanpengelolaan DAK. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengendalian dan pelaporanpengelolaan DAK 9) DANA PERIMBNAGAN – DANA BAGI HASIL (DBH) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyiapan data realisasipenerima DBH provinsi. 1. Penyiapan data realisasipenerima DBH kabupaten/ kota. • Dilakukannya penyiapan datarealisasi penerima DBH. • Laporan penyiapan datarealisasi penerima DBH. • Periksa apakah terdapatlaporan penyiapan datarealisasi penerima DBH 2. Fasilitasi kabupaten/kotaterhadap konflik penentuandaerah penghasil SDA. 2. Pengendalian dan pelaporanpengelolaan DBH. • Terselenggaranya fasilitasikabupaten/kota terhadap konflikpenentuan daerah penghasil SDA. • Laporan penyelenggaraanfasilitasi kabupaten/ kotaterhadap konflik penentuandaerah penghasil SDA. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanfasilitasi kabupaten/kotaterhadap konflik penentuandaerah penghasil SDA. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 260 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Penetapan alokasi DBH dikabupaten/ kota. 3. – • Dilakukannya penetapan alokasiDBH di kabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpenetapan alokasi DBH dikabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan alokasi DBH dikabupaten/kota. 4. Pengendalian danpelaporan pengelolaanDBH. 4. – • Dilakukannya pengendalian danpelaporan pengelolaan DBH. • Laporan pengendalian danpelaporan pengelolaan DBH. • Periksa apakah terdapatLaporan pengendalian danpelaporan pengelolaan DBH. 10) PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, AKUTANSI DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APB Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan tentangsistem dan prosedurakuntansi pengelolaankeuangan daerah provinsi. 1. Penetapan kebijakan tentangsistem dan prosedur akuntansipengelolaan keuangan daerahkabupaten /kota dan desa. • Ditetapkannya kebijakantentang sistem dan prosedurakuntansi pengelolaankeuangan daerah. • Laporan penetapan kebijakantentang sistem dan prosedurakuntansi pengelolaankeuangan daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakantentang sistem dan prosedurakuntansi pengelolaankeuangan daerah. 2. Penyusunan laporankeuangan danpertanggung-jawabanpelaksanaan APBDprovinsi. 2. Penyusunan laporan keuangandan pertanggung-jawabanpelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa. • Tersusunnya laporan keuangandan pertanggung-jawabanpelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja (APB). • Laporan penyusunan laporankeuangan danpertanggungjawabanpelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja(APB). • Periksa apakah terdapatlaporan penyusunan laporankeuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaanAnggaran Pendapatan danBelanja (APB). 3. Evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaanAPBD kabupaten/kota. 3. Evaluasi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBdesa. • Dievaluasikannya laporanpertanggung-jawabanpelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja. • Laporan Evaluasi laporanpertanggung-jawabanpelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja. • Periksa apakah terdapatlaporan evaluasi laporanpertanggung-jawabanpelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja. 4. Penetapan kebijakan laporankeuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan 4. Penetapan kebijakan laporankeuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan • Penetapan kebijakan laporankeuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan • Laporan penetapan kebijakanlaporan keuangan danpertanggung-jawaban • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanlaporan keuangan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 261 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ). urusan pemerintahan yang menjatanggung jawab bersama (urusanconcurrent ). pendanaan urusanpemerintahan yang menjaditanggung jawab bersama(urusan concurrent ). pelaksanaan pendanaanurusan pemerintahan yangmenjadi tanggung jawabbersama (urusan concurrent ). pertanggung-jawabanpelaksanaan pendanaanurusan pemerintahan yangmenjadi tanggung jawabbersama (urusan concurrent ). 5. Fasilitasi penyusunanlaporan keuangan danpertanggung-jawabanpelaksanaan APBDkabupaten/kota. 5. Fasilitasi penyusunan laporankeuangan dan pelaksanaanAPB desa. • Dilakukannya fasilitasipenyusunan laporan keuangandan pelaksanaan APB sertapertanggung-jawabanpelaksanaan APB. • Laporan pelaksanaanfasilitasi penyusunan laporankeuangan dan pelaksanaanAPB sertapertanggungjawabanpelaksanaan APB. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan fasilitasipenyusunan laporankeuangan dan pelaksanaanAPB sertapertanggungjawabanpelaksanaan APB. 11) PENGELOLAAN UMUM * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengaturan danpenetapan administrasikeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanperundang-undanganyang lebih tinggitingkatannya, 1. Pengaturan dan penetapanadministrasi keuangan daerahyang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi tingkatannya, • Adanya pengaturan danpenetapan administrasikeuangan daerah yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggitingkatannya, • Laporan Pelaksanaanpengaturan dan penetapanadministrasi keuangan daerahyang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi tingkatannya, • Periksa apakah pengaturandan penetapan administrasikeuangan daerah telahmemenuhi dan sesuaidengan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi tingkatannya,serta telah memenuhi/mengandung unsur sistempengendalian intern. 2. Pelaksanaan sistempengendalian intern ataspengelolaan keuangandaerah oleh SKPD 2. Pelaksanaan sistempengendalian intern ataspengelolaan keuangan daeraholeh SKPD • Dilaksanakannya sistempengendalian intern ataspengelolaan keuangan daeraholeh SKPD • Laporan pelaksanaan sistempengendalian intern ataspengelolaan keuangan daeraholeh SKPD • Periksa sistem pengendalianintern atas pengelolaankeuangan daerah yangdilaksanakan SKPD yangdiperiksa. 3. Penyusunan Anggaran 3. Penyusunan Anggaran • Disusunnya Anggaran • Laporan Penyusunan • Periksa apakah Anggaran LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 262 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)berdasarkan dokumenperencanaan daerah,kebijakan umum APBD,prioritas dan plafonanggaran, Rencana Kerjadan Anggaran SKPD(RKA-SKPD) sertaberpedoman padaperaturan perundang-undangan dan pedomanlainnya yang berlaku Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) berdasarkandokumen perencanaandaerah, kebijakan umumAPBD, prioritas dan plafonanggaran, Rencana Kerja danAnggaran SKPD (RKA-SKPD)serta berpedoman padaperaturan perundang-undangan dan pedomanlainnya yang berlaku Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) berdasarkan dokumenperencanaan daerah, kebijakanumum APBD, prioritas dan plafonanggaran, Rencana Kerja danAnggaran SKPD (RKA-SKPD)serta berpedoman padaperaturan perundang-undangandan pedoman lainnya yangberlaku Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD)berdasarkan dokumenperencanaan daerah,kebijakan umum APBD,prioritas dan plafon anggaran,Rencana Kerja dan AnggaranSKPD (RKA-SKPD) sertaberpedoman pada peraturanperundang-undangan danpedoman lainnya yangberlaku Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) telah disusunberdasarkan dokumenperencanaan daerah,kebijakan umum APBD,prioritas dan plafonanggaran, Rencana Kerjadan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedomanpada peraturan perundang-undangan dan pedomanlainnya yang berlakutermasuk hasil evaluasi atasrancangan Peraturan Daerahtentang APBD dan PeraturanKepala Daerah tentangpenjabaran APBD. 4. Penyusunan RKA-SKPDberdasarkan:keterkaitan pendanaandengan keluaran dan hasilyang diharapkan darikegiatan dan programtermasuk efisiensi dalampencapaian keluaran danhasil tersebut dan capaiankinerja, indikator kinerja,analisis standar belanja,standar satuan kerja, danstandar pelayananminimal 4. Penyusunan RKA-SKPDberdasarkan:keterkaitan pendanaandengan keluaran dan hasilyang diharapkan dari kegiatandan program termasukefisiensi dalam pencapaiankeluaran dan hasil tersebutdan capaian kinerja, indikatorkinerja, analisis standarbelanja, standar satuan kerja,dan standar pelayananminimal • Adanya Penyusunan RKA-SKPDberdasarkan: • keterkaitan pendanaan dengankeluaran dan hasil yangdiharapkan dari kegiatan danprogram termasuk efisiensidalam pencapaian keluaran danhasil tersebut dan capaiankinerja, indikator kinerja, analisisstandar belanja, standar satuankerja, dan standar pelayananminimal • Laporan Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan: • keterkaitan pendanaandengan keluaran dan hasilyang diharapkan dari kegiatandan program termasukefisiensi dalam pencapaiankeluaran dan hasil tersebutdan capaian kinerja, indikatorkinerja, analisis standarbelanja, standar satuan kerja,dan standar pelayananminimal • Periksa apakah RKA-SKPD telah disusun berdasarkan: • Keterkaitan pendanaandengan keluaran dan hasilyang diharapkan darikegiatan dan programtermasuk efisiensi dalampencapaian keluaran danhasil tersebut. • Capaian kinerja, indikatorkinerja, analisis standarbelanja, standar satuan kerja,dan standar pelayananminimal. • Periksa apakah dokumenpelaksanaan anggaranSKPD (DPA-SKPD) telahdisusun secara rinci LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 263 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan berdasarkan sasaran yanghendak dicapai, fungsi,program, kegiatan, anggaranyang disediakan untukmencapai sasaran tersebut,dan rencana penarikan danaserta pendapatan yangdiperkirakan. Periksaketepatan waktu proses danpengesahan DPA – SKPDtersebut. 5. Pelaksanaan penerimaandan pengeluaran daerahmelalui rekening kasumum daerah 5. Pelaksanaan penerimaan danpengeluaran daerah melaluirekening kas umum daerah • Dilaksanakannya penerimaandan pengeluaran daerah melaluirekening kas umum daerah • Laporan Pelaksanaanpenerimaan dan pengeluarandaerah melalui rekening kasumum daerah • Periksa apakah semuapenerimaan dan pengeluarandaerah dilakukan melaluirekening kas umum daerah. 6. Pelaksanaanpembebanan atastransaksi pengembaliankelebihan pajak, retribusidaerah, ganti kerugiandaerah dan sejenisnya 6. Pelaksanaan pembebananatas transaksi pengembaliankelebihan pajak, retribusidaerah, ganti kerugian daerahdan sejenisnya • Dilaksanakannya pembebananatas transaksi pengembaliankelebihan pajak, retribusi daerah,ganti kerugian daerah dansejenisnya • Laporan Pelaksanaanpembebanan atas transaksipengembalian kelebihanpajak, retribusi daerah, gantikerugian daerah dansejenisnya • Periksa ketepatanpembebanan atas transaksipengembalian kelebihanpajak, retribusi daerah, gantikerugian daerah dansejenisnya yang terjadidalam tahun berjalan danyang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 7. Pelaksanaan transaksipengeluaran kas umumdaerah diluar belanja yangbersifat mengikat danbelanja 7. Pelaksanaan transaksipengeluaran kas umumdaerah diluar belanja yangbersifat mengikat dan belanja • Dilaksanakannya transaksipengeluaran kas umum daerahdiluar belanja yang bersifatmengikat dan belanja • Laporan Pelaksanaantransaksi pengeluaran kasumum daerah diluar belanjayang bersifat mengikat danbelanja • Periksa transaksipengeluaran kas umumdaerah diluar belanja yangbersifat mengikat dan belanjayang bersifat wajib yangdilakukan sebelum APBDditetapkan dan ditempatkandalam lembaran daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 264 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Pelaksanaan transaksipenerimaan kas umumdaerah dan didukung olehbukti yang lengkap atassetoran dimaksud 8. Pelaksanaan transaksipenerimaan kas umum daerahdan didukung oleh bukti yanglengkap atas setorandimaksud • Dilaksanakannya transaksipenerimaan kas umum daerahdan didukung oleh bukti yanglengkap atas setoran dimaksud • Laporan Pelaksanaantransaksi penerimaan kasumum daerah dan didukungoleh bukti yang lengkap atassetoran dimaksud • Periksa apakah transaksipenerimaan kas umumdaerah telah didukung olehbukti yang lengkap atassetoran dimaksud sertaapakah transaksipengeluaran/pembayaranatas beban APBD telahdilakukan berdasarkan Suratpenyediaan Dana (SPD) atauDPA – SKPD atau dokumenlain yang dipersamakandengan SPD ketersediaananggaran kas, Surat PerintahMembayar (SPM) dan SuratPerintah Pencarian Dana(SP2P) 9. Pelaksanaan perubahanAPBD yang dilakukansesuai kretiria/persyaratandan prosedur danditetapkan dalamperaturan perUndang-Undangan/standar/pedoman yangberlaku 9. Pelaksanaan perubahanAPBD yang dilakukan sesuaikretiria/persyaratan danprosedur dan ditetapkandalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedomanyang berlaku • Adanya Pelaksanaan perubahanAPBD yang dilakukan sesuaikretiria/persyaratan dan prosedurdan ditetapkan dalam peraturanperUndang-Undangan/standar/pedoman yang berlaku • Laporan Pelaksanaanperubahan APBD yangdilakukan sesuaikretiria/persyaratan danprosedur dan ditetapkandalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedomanyang berlaku • Periksa apakah perubahanAPBD dilakukan sesuaikretiria/persyaratan danprosedur yang ditetapkandalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedomanyang berlaku. 10. Pelaksanaan transaksipengeluaran daerah yangbelum atau tidak tersediaanggarannya dalam APBDdan bertanggung jawab 10. Pelaksanaan transaksipengeluaran daerah yangbelum atau tidak tersediaanggarannya dalam APBDdan bertanggung jawab • Adanya Pelaksanaan transaksipengeluaran daerah yang belumatau tidak tersedia anggarannyadalam APBD dan bertanggungjawab • Laporan Pelaksanaantransaksi pengeluaran daerahyang belum atau tidaktersedia anggarannya dalamAPBD dan bertanggung jawab • Periksa transaksipengeluaran daerah yangbelum atau tidak tersediaanggarannya dalam APBDdan bagaimanapenyelesaian/pertanggungjawabannya. 11. Pelaksanaan penerbitanSPD yang 11. Pelaksanaan penerbitan SPDyang mempertimbangkan • Dilaksanakannya penerbitan SPDyang mempertimbangkan • Laporan Pelaksanaanpenerbitan SPD yang • Periksa penerbitan SPD,apakah telah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 265 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan mempertimbangkanpenjadwalan pelaksanaanprogram dan kegiatanyang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukansesuai dengan proseduryang ditetapkan penjadwalan pelaksanaanprogram dan kegiatan yangdimuat dalam DPA-SKPD dandilakukan sesuai denganprosedur yang ditetapkan penjadwalan pelaksanaanprogram dan kegiatan yangdimuat dalam DPA-SKPD dandilakukan sesuai denganprosedur yang ditetapkan mempertimbangkanpenjadwalan pelaksanaanprogram dan kegiatan yangdimuat dalam DPA-SKPD dandilakukan sesuai denganprosedur yang ditetapkan mempertimbangkanpenjadwalan pelaksanaanprogram dan kegiatan yangdimuat dalam DPA-SKPDdan dilakukan sesuai denganprosedur yang ditetapkan. 12. Pelaksanaan transaksipenerimaan, penyetorandan pembukuanpenerimaan pendapatandaerah pada SKPD 12. Pelaksanaan transaksipenerimaan, penyetoran danpembukuan penerimaanpendapatan daerah padaSKPD • Dilaksanakannya transaksipenerimaan, penyetoran danpembukuan penerimaanpendapatan daerah pada SKPD • Laporan Pelaksanaantransaksi penerimaan,penyetoran dan pembukuanpenerimaan pendapatandaerah pada SKPD • Periksa transaksipenerimaan, penyetoran danpembukuan penerimaanpendapatan daerah padaSKPD yang diperiksa 13. Pelaksanaan transaksipenerbitan SPP, SPM danSP2D dan pelaksanaanpembayaran yang sesuaiprosedur dan didukungoleh bukti-bukti yanglengkap dan sah sertadibukukan sesuai dengansystem dan prosedur yangberlaku 13. Pelaksanaan transaksipenerbitan SPP, SPM danSP2D dan pelaksanaanpembayaran yang sesuaiprosedur dan didukung olehbukti-bukti yang lengkap dansah serta dibukukan sesuaidengan system dan proseduryang berlaku • Dilaksanakannya transaksipenerbitan SPP, SPM dan SP2Ddan pelaksanaan pembayaranyang sesuai prosedur dandidukung oleh bukti-bukti yanglengkap dan sah serta dibukukansesuai dengan system danprosedur yang berlaku • Laporan Pelaksanaantransaksi penerbitan SPP,SPM dan SP2D danpelaksanaan pembayaranyang sesuai prosedur dandidukung oleh bukti-bukti yanglengkap dan sah sertadibukukan sesuai dengansystem dan prosedur yangberlaku • Periksa transaksi penerbitanSPP, SPM dan SP2D danpelaksanaan pembayaran.Apakah telah sesuaiprosedur dan didukung olehbukti-bukti yang lengkap dansah serta dibukukan sesuaidengan system dan proseduryang berlaku. 14. Pengumpulan buktipertanggungjawabanbendahara penerimaandaerah dan bendaharapengeluaran daerah 14. Pengumpulan buktipertanggungjawabanbendahara penerimaandaerah dan bendaharapengeluaran daerah • Dikumpulkannya buktipertanggungjawaban bendaharapenerimaan daerah danbendahara pengeluaran daerah • Laporan Pengumpulan buktipertanggungjawabanbendahara penerimaandaerah dan bendaharapengeluaran daerah • Periksa ketetapan waktu,kelengkapan dan keabsahanbukti pertanggungjawabanbendahara penerimaandaerah dan bendaharapengeluaran daerah. 15. Pelaksanaanpenyelenggaraan akuntasioleh SKPD dan SKPKDyang sesuai dengansystem dan prosedurakuntansi yang ditetapkan 15. Pelaksanaanpenyelenggaraan akuntasioleh SKPD dan SKPKD yangsesuai dengan system danprosedur akuntansi yangditetapkan • Dilaksanakannyapenyelenggaraan akuntasi olehSKPD dan SKPKD yang sesuaidengan system dan prosedurakuntansi yang ditetapkan • Laporan Pelaksanaanpenyelenggaraan akuntasioleh SKPD dan SKPKD yangsesuai dengan system danprosedur akuntansi yangditetapkan • Periksa apakahpenyelenggaraan akuntasioleh SKPD dan SKPKD telahsesuai dengan system danprosedur akuntansi yangditetapkan. 16. Pelaksanaan laporan 16. Pelaksanaan laporan • Dilaksanakannya laporan • Laporan Pelaksanaan laporan • Periksa apakah laporan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 266 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan keuangan keuanganSKPD yang terdiri ataslaporan realisasianggaran, neraca dancatatan atas laporankeuangan serta laporankeuangan pemerintahdaerah yang terdiri ataslaporan realisasianggaran, neraca, laporanarus kas keuangan keuangan SKPDyang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neracadan catatan atas laporankeuangan serta laporankeuangan pemerintah daerahyang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neraca,laporan arus kas keuangan keuangan SKPD yangterdiri atas laporan realisasianggaran, neraca dan catatanatas laporan keuangan sertalaporan keuangan pemerintahdaerah yang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neraca,laporan arus kas keuangan keuangan SKPDyang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neracadan catatan atas laporankeuangan serta laporankeuangan pemerintah daerahyang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neraca,laporan arus kas keuangan SKPD yang terdiriatas laporan realisasianggaran, neraca dancatatan atas laporankeuangan serta laporankeuangan pemerintah daerahyang terdiri atas laporanrealisasi anggaran, neraca,laporan arus kas dan catatanatas laporan keuangan telahdisusun berdasarkan prosesakuntansi dan disajikansesuai dengan standarakuntansi pemerintahan,serta tepat waktu. 17. Pelaksanaan pungutanpajak dan retribusi Daerahyang sesuai denganperaturan per-Undang-Undangan yang berlaku 17. Pelaksanaan pungutan pajakdan retribusi Daerah yangsesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yangberlaku • Dilaksanakannya pungutanpajak dan retribusi Daerah yangsesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku • Laporan Pelaksanaanpungutan pajak dan retribusiDaerah yang sesuai denganperaturan per-Undang-Undangan yang berlaku • Periksa apakah jenispungutan pajak dan retribusiDaerah sudah sesuai denganperaturan per-Undang-Undangan yang berlaku. 18. Pelaksanaan pungutanDaerah yang ditetapkandengan Peraturan Daerah. 18. Pelaksanaan pungutanDaerah yang ditetapkandengan Peraturan Daerah • Dilaksanakannya pungutanDaerah yang ditetapkan denganPeraturan Daerah • Laporan Pelaksanaanpungutan Daerah yangditetapkan dengan PeraturanDaerah • Periksa apakah semuapungutan Daerah sudahditetapkan dengan PeraturanDaerah. 19. Pelaksanaan penetapanperkiraan targetPendapatan Asli Daerah 19. Pelaksanaan penetapanperkiraan target PendapatanAsli Daerah • Adanya Pelaksanaan penetapanperkiraan target Pendapatan AsliDaerah • Laporan Pelaksanaanpenetapan perkiraan targetPendapatan Asli Daerah • Periksa tentang caramenetapkan perkiraan targetPendapatan Asli Daerah. 20. Pelaksanaan perhitunganantara target yangditetapkan dengan potensiyang ada, untukmendapatkan perbedaandari yang seharusnyaditargetkan 20. Pelaksanaan perhitunganantara target yang ditetapkandengan potensi yang ada,untuk mendapatkanperbedaan dari yangseharusnya ditargetkan • Dilaksanakannya perhitunganantara target yang ditetapkandengan potensi yang ada, untukmendapatkan perbedaan dariyang seharusnya ditargetkan • Laporan Pelaksanaanperhitungan antara targetyang ditetapkan denganpotensi yang ada, untukmendapatkan perbedaan dariyang seharusnya ditargetkan • Lakukan perhitungan antaratarget yang ditetapkandengan potensi yang ada,untuk mendapatkanperbedaan dari yangseharusnya ditargetkan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 267 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 21. Pelaksanaan perhitunganrealisasi pencapaiantarget dan lakukan ratioantara realisasi dengantarget yang telahditetapkan. 21. Pelaksanaan perhitunganrealisasi pencapaian targetdan lakukan ratio antararealisasi dengan target yangtelah ditetapkan • Dilaksanakannya perhitunganrealisasi pencapaian target danlakukan ratio antara realisasidengan target yang telahditetapkan • Laporan Pelaksanaanperhitungan realisasipencapaian target danlakukan ratio antara realisasidengan target yang telahditetapkan • Lakukan perhitunganrealisasi pencapaian targetdan lakukan ratio antararealisasi dengan target yangtelah ditetapkan. 22. Pelaksanaan pemungutandan penyetoranPendapatan Asli Daerah 22. Pelaksanaan pemungutan danpenyetoran Pendapatan AsliDaerah • Dilaksanakannya pemungutandan penyetoran Pendapatan AsliDaerah • Laporan Pelaksanaanpemungutan dan penyetoranPendapatan Asli Daerah • Periksa prosedur danpelaksanaan pemungutandan penyetoran PendapatanAsli Daerah. 23. Pemungutan biaya pajakdaerah yang diaturdengan Peraturan Daerah. 23. Pemungutan biaya pajakdaerah yang diatur denganPeraturan Daerah. • Dipungutnya biaya pajak daerahyang diatur dengan PeraturanDaerah • Laporan Pemungutan biayapajak daerah yang diaturdengan Peraturan Daerah • Periksa apakah biayapemungutan pajak daerahsudah diatur denganPeraturan Daerah. 24. Pelaksanaan biayapemungutan pajak daerahyang bersumber dariPendapatan Asli Daerahsudah sesuai denganketentuan yang berlaku 24. Pelaksanaan biayapemungutan pajak daerahyang bersumber dariPendapatan Asli Daerahsudah sesuai denganketentuan yang berlaku • Dilaksanakannya biayapemungutan pajak daerah yangbersumber dari Pendapatan AsliDaerah sudah sesuai denganketentuan yang berlaku • Laporan Pelaksanaan biayapemungutan pajak daerahyang bersumber dariPendapatan Asli Daerahsudah sesuai denganketentuan yang berlaku • Periksa apakah besarnya(prosentase) biayapemungutan pajak daerahyang bersumber dariPendapatan Asli Daerahsudah sesuai denganketentuan yang berlaku, Jikatidak sesuai mintakanpenjelasan. 25. Pelaksanaan pungutanDaerah yang digunakanlangsung (diluar Badanlayanan Umum Daerah) 25. Pelaksanaan pungutanDaerah yang digunakanlangsung (diluar Badanlayanan Umum Daerah • Dilaksanakannya pungutanDaerah yang digunakan langsung(diluar Badan layanan UmumDaerah • Laporan Pelaksanaanpungutan Daerah yangdigunakan langsung (diluarBadan layanan Umum Daerah • Periksa apakah adapungutan Daerah yangdigunakan langsung (diluarBadan layanan UmumDaerah), Jika ada, catatberapa jumlahnya, mintakanpenjelasan penggunaannya. 26. Pembuatan PeraturanDaerah tentang Pajak danRetribusi Daerah yangdiundangkan dalamLembaran Daerah 26. Pembuatan Peraturan Daerahtentang Pajak dan RetribusiDaerah yang diundangkandalam Lembaran Daerah • Dibuatnya Peraturan Daerahtentang Pajak dan RetribusiDaerah yang diundangkan dalamLembaran Daerah • Laporan PembuatanPeraturan Daerah tentangPajak dan Retribusi Daerahyang diundangkan dalamLembaran Daerah • Periksa apakah seluruhPeraturan Daerah tentangPajak dan Retribusi Daerahtelah diundangkan dalamLembaran Daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 268 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 27. Penyampaian PeraturanDaerah tentang Pajak danRetribusi Daerah yangdiundangkan dalamLembaran Daerah kepadaMenteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan palinglambat 15 hari setelahditetapkan 27. Penyampaian PeraturanDaerah tentang Pajak danRetribusi Daerah yangdiundangkan dalam LembaranDaerah kepada Menteri DalamNegeri dan Menteri Keuanganpaling lambat 15 hari setelahditetapkan • Disampaikannya PeraturanDaerah tentang Pajak danRetribusi Daerah yangdiundangkan dalam LembaranDaerah kepada Menteri DalamNegeri dan Menteri Keuanganpaling lambat 15 hari setelahditetapkan • Laporan PenyampaianPeraturan Daerah tentangPajak dan Retribusi Daerahyang diundangkan dalamLembaran Daerah kepadaMenteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan palinglambat 15 hari setelahditetapkan • Periksa apakah PeraturanDaerah tentang Pajak danRetribusi Daerah setelahditetapkan, sudahdisampaikan kepada MenteriDalam Negeri dan MenteriKeuangan paling lambat 15hari setelah ditetapkan, Jikasudah mintakan tandaterimanya. 28. Pelaksanaan evaluasikebijaksanaan KepalaDaerah dalam rangkapemberian pelayananprima kepada wajib pajakdan wajib bayar 28. Pelaksanaan evaluasikebijaksanaan Kepala Daerahdalam rangka pemberianpelayanan prima kepada wajibpajak dan wajib bayar • Dilaksanakannya evaluasikebijaksanaan Kepala Daerahdalam rangka pemberianpelayanan prima kepada wajibpajak dan wajib bayar • Laporan Pelaksanaanevaluasi kebijaksanaanKepala Daerah dalam rangkapemberian pelayanan primakepada wajib pajak dan wajibbayar • Periksa dan evaluasi, apasaja kebijaksanaan KepalaDaerah dalam rangkapemberian pelayanan primakepada wajib pajak dan wajibbayar, lakukan pengujian diUnit Pelaksana Pelayanan 29. Penetapan BendaharaPenerima oleh KepalaDaerah pada awal tahunanggaran 29. Penetapan BendaharaPenerima oleh Kepala Daerahpada awal tahun anggaran • Ditetapkannya BendaharaPenerima oleh Kepala Daerahpada awal tahun anggaran • Laporan PenetapanBendahara Penerima olehKepala Daerah pada awaltahun anggaran • Periksa apakah BendaharaPenerima telah ditetapkanoleh Kepala Daerah padaawal tahun anggaran, Jikabelum ditetapkan, mintapenjelasan kenapa demikian. 30. Pelaksanaan pembukuansemua penerimaandaerah yang menjaditugas bendaharapenerima di Instansi yangbersangkutan 30. Pelaksanaan pembukuansemua penerimaan daerahyang menjadi tugasbendahara penerima diInstansi yang bersangkutan • Dilaksanakannya pembukuansemua penerimaan daerah yangmenjadi tugas bendaharapenerima di Instansi yangbersangkutan • Laporan Pelaksanaanpembukuan semuapenerimaan daerah yangmenjadi tugas bendaharapenerima di Instansi yangbersangkutan • Periksa apakah BendaharaPenerima telah membukukansemua penerimaan daerahyang menjadi tugasnya diInstansi yang bersangkutan. 31. Pelaksanaanketetapan/bukti pungutanpajak/retribusi yangditerima Bendahara 31. Pelaksanaan ketetapan/buktipungutan pajak/retribusi yangditerima Bendahara • Dilaksanakannya ketetapan/buktipungutan pajak/retribusi yangditerima Bendahara • Laporan Pelaksanaanketetapan/bukti pungutanpajak/retribusi yang diterimaBendahara • Periksa apakah setiapketetapan/bukti pungutanpajak/retribusi yang diterimaBendahara melakukanverifikasi atas keberaran LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 269 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan formal dan materialnya. 32. Penerimaan setoranpajak, retribusi danpungutan lain dalambentuk tunai, 32. Penerimaan setoran pajak,retribusi dan pungutan laindalam bentuk tunai, • Diterimanya setoran pajak,retribusi dan pungutan lain dalambentuk tunai, • Laporan Penerimaan setoranpajak, retribusi dan pungutanlain dalam bentuk tunai, • Periksa apakah Bendaharamenerima setoran pajak,retribusi dan pungutan laindalam bentuk tunai, Apabilatidak dan atau dalam bentukcheque, bilyet apakah adadasar hukumnya dandilakukan clearing kepadaBank yang mengeluarkancheque, bilyet tersebutsebelum bukti tanda terimadiserahkan kepada wajibpajak, retribusi, bayar. 33. Pelaksanaan seluruhpenerimaan Bendaharayang disetor ke KasDaerah 33. Pelaksanaan seluruhpenerimaan Bendahara yangdisetor ke Kas Daerah • Adanya Pelaksanaan seluruhpenerimaan Bendahara yangdisetor ke Kas Daerah • Laporan Pelaksanaan seluruhpenerimaan Bendahara yangdisetor ke Kas Daerah • Periksa apakah seluruhpenerimaan Bendahara telahdisetor ke Kas Daerah tepatpada waktunya. 34. Pelaksanaan penjualankekayaan daerah yangtidak dipisahkan 34. Pelaksanaan penjualankekayaan daerah yang tidakdipisahkan • Dilaksanakannya penjualankekayaan daerah yang tidakdipisahkan • Laporan Pelaksanaanpenjualan kekayaan daerahyang tidak dipisahkan • Periksa apakah terdapatpenjualan kekayaan daerahyang tidak dipisahkan, jikaada periksa apakah hasilpenjualan telah disetor keKas daerah. 35. Pelaksanaanpemanfaatan barangdaerah yang disewakanyang disetor ke Kasdaerah 35. Pelaksanaan pemanfaatanbarang daerah yangdisewakan yang disetor keKas daerah • Dilaksanakannya pemanfaatanbarang daerah yang disewakanyang disetor ke Kas daerah • Laporan Pelaksanaanpemanfaatan barang daerahyang disewakan yang disetorke Kas daerah • Periksa apakah terdapatpemanfaatan barang daerahyang disewakan, jika adaperiksa apakah hasilpenyewaan telah disetor keKas daerah. 36. Pelaksanaan kerjasamapemanfaatan atas barangmilik daerah dengan pihaklain dan pembagiankeuntungan hasil 36. Pelaksanaan kerjasamapemanfaatan atas barang milikdaerah dengan pihak lain danpembagian keuntungan hasilkerjasama pemanfatan yang • Dilaksanakannya kerjasamapemanfaatan atas barang milikdaerah dengan pihak lain danpembagian keuntungan hasilkerjasama pemanfatan yang • Laporan Pelaksanaankerjasama pemanfaatan atasbarang milik daerah denganpihak lain dan pembagiankeuntungan hasil kerjasama • Periksa apakah terdapatkerjasama pemanfaatan atasbarang milik daerah denganpihak lain, jika ada hitungbesaran pembayaran LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 270 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kerjasama pemanfatanyang ditetapkan dari hasilperhitungan sesuai yangdibentuk oleh pejabatberwenang ditetapkan dari hasilperhitungan sesuai yangdibentuk oleh pejabatberwenang ditetapkan dari hasil perhitungansesuai yang dibentuk olehpejabat berwenang pemanfatan yang ditetapkandari hasil perhitungan sesuaiyang dibentuk oleh pejabatberwenang kontribusi tetap danpembagian keuntungan hasilkerjasama pemanfatan yangditetapkan dari hasilperhitungan sesuai yangdibentuk oleh pejabatberwenang. Periksa apakahpembayaran kontribusi tetapdan pembagian keuntungantelah disetor ke Kas daerah. 37. Pelaksanaanpemanfaatan barang milikdaerah berupa bangunGuna Serah dan BangunSerah Guna 37. Pelaksanaan pemanfaatanbarang milik daerah berupabangun Guna Serah danBangun Serah Guna • Dilaksanakannya pemanfaatanbarang milik daerah berupabangun Guna Serah dan BangunSerah Guna • Laporan Pelaksanaanpemanfaatan barang milikdaerah berupa bangun GunaSerah dan Bangun SerahGuna • Periksa apakah terdapatpemanfaatan barang milikdaerah berupa bangun GunaSerah dan Bangun SerahGuna telah membayarkontribusi ke Kas daerahyang besarnya ditetapkanberdasarkan hasilperhitungan tim yangdibentuk oleh pejabat yangberwenang. 38. Pelaksanaan penerimaanjasa giro yang sesuaidengan ketentuanperundang-undanganyang berlaku 38. Pelaksanaan penerimaan jasagiro yang sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku • Dilaksanakannya penerimaanjasa giro yang sesuai denganketentuan perundang-undanganyang berlaku • Laporan Pelaksanaanpenerimaan jasa giro yangsesuai dengan ketentuanperundang-undangan yangberlaku • Periksa apakah prosedur danpelaksanaan penerimaanjasa giro sudah sesuaidengan ketentuanperundang-undangan yangberlaku. 39. Penyimpanan uangDaerah dalam bentukDeposito pada Bank 39. Penyimpanan uang Daerahdalam bentuk Deposito padaBank • Disimpannya uang Daerahdalam bentuk Deposito padaBank • Dokumen Penyimpanan uangDaerah dalam bentukDeposito pada Bank • Periksa apakah ada uangDaerah yang disimpan dalambentuk Deposito pada Bank. 40. Pelaporan Kepala SKPDtentang kerugian daerahkepada Kepala Daerahdan diberitahukan kepadaBPK 40. Pelaporan Kepala SKPDtentang kerugian daerahkepada Kepala Daerah dandiberitahukan kepada BPK • Adanya Pelaporan Kepala SKPDtentang kerugian daerah kepadaKepala Daerah dan diberitahukankepada BPK • Dokumen Pelaporan KepalaSKPD tentang kerugiandaerah kepada KepalaDaerah dan diberitahukankepada BPK • Periksa apakah KepalaSKPD telah melaporkankerugian daerah kepadaKepala Daerah dandiberitahukan kepada BPK. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 271 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 41. Pelaksanaan mengenaiganti kerugian daerahterhadap bendahara yangditetapkan oleh BPK 41. Pelaksanaan mengenai gantikerugian daerah terhadapbendahara yang ditetapkanoleh BPK • Adanya Pelaksanaan mengenaiganti kerugian daerah terhadapbendahara yang ditetapkan olehBPK • Laporan Pelaksanaanmengenai ganti kerugiandaerah terhadap bendaharayang ditetapkan oleh BPK • Periksa apakah pengenaanganti kerugian daerahterhadap bendahara telahditetapkan oleh BPK. 42. Penetapan pengenaanganti kerugiaan terhadappegawai negeri bukanbendahara oleh kepaladaerah 42. Penetapan pengenaan gantikerugiaan terhadap pegawainegeri bukan bendahara olehkepala daerah • Ditetapkannya pengenaan gantikerugiaan terhadap pegawainegeri bukan bendahara olehkepala daerah • Laporan Penetapanpengenaan ganti kerugiaanterhadap pegawai negeribukan bendahara oleh kepaladaerah • Periksa apakah pengenaanganti kerugiaan terhadappegawai negeri bukanbendahara telah ditetapkanoleh Kepala Daerah. 43. Pelaksanaan transaksiDaerah yangmenggunakan mata uangasing 43. Pelaksanaan transaksi Daerahyang menggunakan matauang asing • Dilaksanakannya transaksiDaerah yang menggunakan matauang asing • Laporan Pelaksanaantransaksi Daerah yangmenggunakan mata uangasing • Periksa transaksi Daerahyang menggunakan matauang asing dan apakahkeuntungan nilai tukar rupiahterhadap mata uang asingtersebut telah disetor ke kasdaerah. 44. Pelaksanaan keuntunganberupa komisi, rabatpotongan ataupenerimaan lain dengannama yang dimasukkanke kas daerah 44. Pelaksanaan keuntunganberupa komisi, rabat potonganatau penerimaan lain dengannama yang dimasukkan kekas daerah • Dilaksanakannya keuntunganberupa komisi, rabat potonganatau penerimaan lain dengannama yang dimasukkan ke kasdaerah • Laporan Pelaksanaankeuntungan berupa komisi,rabat potongan ataupenerimaan lain dengan namayang dimasukkan ke kasdaerah • Periksa apakah komisi, rabatpotongan atau penerimaanlain dengan nama dan dalambentuk apapun yang dapatdinilai dengan uang, baiksecara langsung maupuntidak langsung sebagaiakibat dari penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransidan/atau pengadaan barangdan jasa merupakanpendapatan daerah dandisetor ke Kas Daerah. 45. Pelaksanaan alokasipenerimaan danaperimbangan bagi hasilpajak dan SDA telahsesuai dengan jumlah 45. Pelaksanaan alokasipenerimaan danaperimbangan bagi hasil pajakdan SDA telah sesuai denganjumlah yang ditetapkan • Dilaksanakannya alokasipenerimaan dana perimbanganbagi hasil pajak dan SDA telahsesuai dengan jumlah yangditetapkan • Laporan Pelaksanaan alokasipenerimaan danaperimbangan bagi hasil pajakdan SDA telah sesuai denganjumlah yang ditetapkan • Periksa apakah alokasipenerimaan danaperimbangan bagi hasil pajakdan SDA telah sesuaidengan jumlah yang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 272 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan yang ditetapkan ditetapkan yang teridiri dari:PBB; BPHTB; PPh pasal 25,PPh pasal 29 dan PPh pasal21; Kehutanan: IIUPH, PSDHdan Dana Reboisasi;Pertambangan Umum: Iurantetap (Land Rent) dan IuranEkplorasi dan Eksploitasi(Royalty); Minyak Bumi; Gasbumi; dan Panas Bumi 46. Penyaluran dana bagihasil pajak dan SDA kekas umum daerah 46. Penyaluran dana bagi hasilpajak dan SDA ke kas umumdaerah • Disalurkannya dana bagi hasilpajak dan SDA ke kas umumdaerah • Laporan Penyaluran danabagi hasil pajak dan SDA kekas umum daerah • Periksa apakah dana bagihasil pajak dan SDA telahdisalurkan ke kas umumdaerah. 47. Penyaluran penerimaanbagi hasil pajak dan SDAke rekening selain kasumum daerah. 47. Penyaluran penerimaan bagihasil pajak dan SDA kerekening selain kas umumdaerah. • Disalurkannya penerimaan bagihasil pajak dan SDA ke rekeningselain kas umum daerah. • Laporan Penyaluranpenerimaan bagi hasil pajakdan SDA ke rekening selainkas umum daerah. • Periksa apakah terdapatpenerimaan bagi hasil pajakdan SDA yang disalurkan kerekening selain kas umumdaerah. 48. Pengalokasianpenerimaan DAU dalamtahun yang bersangkutansesuai dengan jumlahyang ditetapkan 48. Pengalokasian penerimaanDAU dalam tahun yangbersangkutan sesuai denganjumlah yang ditetapkan • Adanya Pengalokasianpenerimaan DAU dalam tahunyang bersangkutan sesuaidengan jumlah yang ditetapkan • Laporan Pengalokasianpenerimaan DAU dalam tahunyang bersangkutan sesuaidengan jumlah yangditetapkan • Periksa apakahpengalokasian penerimaanDAU dalam tahun yangbersangkutan telah sesuaidengan jumlah yangditetapkan. 49. Penyampaian laporanpenggunaan DAUTriwulanan kepadaMenteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan olehkepala daerah 49. Penyampaian laporanpenggunaan DAU Triwulanankepada Menteri Dalam Negeridan Menteri Keuangan olehkepala daerah • Disampaikannya laporanpenggunaan DAU Triwulanankepada Menteri Dalam Negeridan Menteri Keuangan olehkepala daerah • Laporan penggunaan DAUTriwulanan kepada MenteriDalam Negeri dan MenteriKeuangan oleh kepala daerah • Periksa apakah KepalaDaerah telah menyampaikanlaporan penggunaan DAUTriwulanan kepada MenteriDalam Negeri dan MenteriKeuangan. 50. Pengalokasianpenerimaan DAK dalamtahun yang bersangkutanyang sesuai dengan 50. Pengalokasian penerimaanDAK dalam tahun yangbersangkutan yang sesuaidengan jumlah yang • Adanya Pengalokasianpenerimaan DAK dalam tahunyang bersangkutan yang sesuaidengan jumlah yang ditetapkan • Laporan Pengalokasianpenerimaan DAK dalam tahunyang bersangkutan yangsesuai dengan jumlah yang • Periksa apakahpengalokasian penerimaanDAK dalam tahun yangbersangkutan telah sesuai LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 273 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan jumlah yang ditetapkan ditetapkan ditetapkan dengan jumlah yangditetapkan. 51. Penggunaan DAK yangsesuai dengan PetunjukTeknis 51. Penggunaan DAK yang sesuaidengan Petunjuk Teknis • Adanya Penggunaan DAK yangsesuai dengan Petunjuk Teknis • Laporan Penggunaan DAKyang sesuai dengan PetunjukTeknis • Periksa apakah penggunaanDAK dilakukan sesuaidengan Petunjuk Teknispenggunaan DAK . 52. Penyampaian laporantriwulan pelaksanaankegiatan dan penggunaanDAK kepada MenteriKeuangan, Menteri Teknisdan Menteri Dalam Negerioleh kepala daerah 52. Penyampaian laporan triwulanpelaksanaan kegiatan danpenggunaan DAK kepadaMenteri Keuangan, MenteriTeknis dan Menteri DalamNegeri oleh kepala daerah • Adanya Penyampaian laporantriwulan pelaksanaan kegiatandan penggunaan DAK kepadaMenteri Keuangan, MenteriTeknis dan Menteri Dalam Negerioleh kepala daerah • Dokumen laporan triwulanpelaksanaan kegiatan danpenggunaan DAK kepadaMenteri Keuangan, MenteriTeknis dan Menteri DalamNegeri oleh kepala daerah • Periksa apakah KepalaDaerah telah menyampaikanlaporan triwulan pelaksanaankegiatan dan penggunaanDAK kepada MenteriKeuangan, Menteri Teknisdan Menteri Dalam Negeri. 53. Penerimaan pendapatanhibah yang merupakanbantuan tidak mengikatoleh pemerintah daerah 53. Penerimaan pendapatan hibahyang merupakan bantuantidak mengikat olehpemerintah daerah • Diterimanya pendapatan hibahyang merupakan bantuan tidakmengikat oleh pemerintah daerah • Laporan Penerimaanpendapatan hibah yangmerupakan bantuan tidakmengikat oleh pemerintahdaerah • Periksa apakah PemerintahDaerah menerimapendapatan hibah yangmerupakan bantuan tidakmengikat. Berapa jumlah danuntuk apa bantuan tersebut.Apabila ada bantuan dari luarnegeri apakah sudah melaluiPemerintah Pusat. 54. Penerimaan pendapatanhibah yang berasal daridalam negeri dandituangkan dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerahantara Pemerintah Daerahdengan pemberi Hibah 54. Penerimaan pendapatan hibahyang berasal dari dalamnegeri dan dituangkan dalamNaskah Perjanjian HibahDaerah antara PemerintahDaerah dengan pemberi Hibah • Diterimanya pendapatan hibahyang berasal dari dalam negeridan dituangkan dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah antaraPemerintah Daerah denganpemberi Hibah • Laporan Penerimaanpendapatan hibah yangberasal dari dalam negeri dandituangkan dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerahantara Pemerintah Daerahdengan pemberi Hibah • Periksa apakah terdapatpemberi hibah yang berasaldari dalam negeri. Jika adaapakah telah dituangkandalam Naskah PerjanjianHibah Daerah antaraPemerintah Daerah denganpemberi Hibah. 55. Penggunaan hibah yangsesuai denganpersyaratan di dalamNaskah Perjanjian HibahDaerah dan/atau Naskah 55. Penggunaan hibah yangsesuai dengan persyaratan didalam Naskah PerjanjianHibah Daerah dan/atauNaskah Perjajian penerusan • Digunakannya hibah yangsesuai dengan persyaratan didalam Naskah Perjanjian HibahDaerah dan/atau NaskahPerjajian penerusan hibah • Laporan Penggunaan hibahyang sesuai denganpersyaratan di dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerahdan/atau Naskah Perjajian • Periksa apakah penggunaanhibah telah sesuai denganpersyaratan di dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerahdan/atau Naskah Perjajian LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 274 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Perjajian penerusan hibah hibah penerusan hibah penerusan hibah. 56. Pengelolaan hibah daripemerintah dan hibah dariluar negeri melaluimekanisme APBN 56. Pengelolaan hibah daripemerintah dan hibah dari luarnegeri melalui mekanismeAPBN • Dikelolanya hibah daripemerintah dan hibah dari luarnegeri melalui mekanisme APBN • Laporan Pengelolaan hibahdari pemerintah dan hibah dariluar negeri melalui mekanismeAPBN • Periksa apakah hibah daripemerintah dan hibah dariluar negeri dikelola melaluimekanisme APBN. 57. Penerimaan dana daruratkarena mengalami krisissolvabilitas sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku 57. Penerimaan dana daruratkarena mengalami krisissolvabilitas sesuai peraturanperundang-undangan yangberlaku • Diterimanya dana darurat karenamengalami krisis solvabilitassesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • Laporan Penerimaan danadarurat karena mengalamikrisis solvabilitas sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku • Periksa apakah PemerintahDaerah telah menerima DanaDarurat karena mengalamikrisis solvabilitas sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.Periksa pos-pospenggunaannya secaraumum. 58. Penerimaan Penetapanbatas maksimal kumulatifpinjaman pemerintahdaerah dan meminjamlebih dari 60% dari ProdukDomestik Bruto tahunyang bersangkutan 58. Penerimaan Penetapan batasmaksimal kumulatif pinjamanpemerintah daerah danmeminjam lebih dari 60% dariProduk Domestik Bruto tahunyang bersangkutan • Diterimanya Penetapan batasmaksimal kumulatif pinjamanpemerintah daerah danmeminjam lebih dari 60% dariProduk Domestik Bruto tahunyang bersangkutan • Laporan PenerimaanPenetapan batas maksimalkumulatif pinjamanpemerintah daerah danmeminjam lebih dari 60% dariProduk Domestik Bruto tahunyang bersangkutan • Periksa dan catat apakahPemerintah Daerah telahmenerima Penetapan batasmaksimal kumulatif pinjamanpemerintah daerah. DanPeriksa apakah PemerintahDaerah telah meminjam lebihdari 60% dari ProdukDomestik Bruto tahun yangbersangkutan. 59. Penetapan danacadangan gunamembiayai kebutuhantertentu yang dananyatidak dapat disediakandalam satu tahunanggaran sesuai denganketentuan perundang-undangan 59. Penetapan dana cadanganguna membiayai kebutuhantertentu yang dananya tidakdapat disediakan dalam satutahun anggaran sesuaidengan ketentuan perundang-undangan • Ditetapkannya dana cadanganguna membiayai kebutuhantertentu yang dananya tidakdapat disediakan dalam satutahun anggaran sesuai denganketentuan perundang-undangan • Laporan Penetapan danacadangan guna membiayaikebutuhan tertentu yangdananya tidak dapatdisediakan dalam satu tahunanggaran sesuai denganketentuan perundang-undangan • Periksa dan catat apakahPemerintah Daerah telahmenetapkan Dana Cadanganguna membiayai kebutuhantertentu yang dananya tidakdapat disediakan dalam satutahun anggaran sesuaidengan ketentuanperundang-undangan. 60. Penganggaran BelanjaPegawai yang disesuaikan 60. Penganggaran BelanjaPegawai yang disesuaikan • Adanya Penganggaran BelanjaPegawai yang disesuaikan • Laporan PenganggaranBelanja Pegawai yang • Periksa apakahpenganggaran Belanja LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 275 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan jumlah pegawai dengan jumlah pegawai dengan jumlah pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai Pegawai telah disesuaikandengan jumlah pegawai. 61. Pelaksanaan keputusanpengangkatan pegawaidan tenaga honorer/yangdiperbantukan pada SKPD 61. Pelaksanaan keputusanpengangkatan pegawai dantenaga honorer/yangdiperbantukan pada SKPD • Dilaksanakannya keputusanpengangkatan pegawai dantenaga honorer/yangdiperbantukan pada SKPD • Laporan Pelaksanaankeputusan pengangkatanpegawai dan tenagahonorer/yang diperbantukanpada SKPD • Periksa surat-suratkeputusan pengangkatanpegawai dan tenagahonorer/yang diperbantukanpada SKPD yang diperiksa. 62. Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPPgaji/Tunjangan/Honor)dengan daftarPembayaran Gaji/Tunjangan/Honor sertacocokkan SPM-nya 62. Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPPgaji/Tunjangan/Honor) dengandaftar Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor sertacocokkan SPM-nya • Adanya Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPPgaji/Tunjangan/Honor) dengandaftar Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor serta cocokkanSPM-nya • Laporan PembayaranGaji/Tunjangan/Honor (SPPgaji/Tunjangan/Honor) dengandaftar Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor sertacocokkan SPM-nya • Periksa dan cocokkan SuratPerintah PembayaranGaji/Tunjangan/Honor (SPPgaji / Tunjangan/Honor)dengan daftar PembayaranGaji/ Tunjangan/Honor sertacocokkan SPM-nya. 63. PenandatangananpenerimaTunjangan/Honor denganmembandingkan antaraDaftar PembayaranTunjangan/ Honor dengandaftar lain 63. Penandatanganan penerimaTunjangan/Honor denganmembandingkan antara DaftarPembayaran Tunjangan/Honor dengan daftar lain • Adanya Penandatangananpenerima Tunjangan/Honordengan membandingkan antaraDaftar Pembayaran Tunjangan/Honor dengan daftar lain • Laporan Penandatangananpenerima Tunjangan/Honordengan membandingkanantara Daftar PembayaranTunjangan/ Honor dengandaftar lain • Periksa kebenaran tanda-tangan penerimaTunjangan/Honor denganmembandingkan antaraDaftar PembayaranTunjangan/ Honor dengandaftar lain. 64. Pemberian SPJhonorarium sesuai denganperaturan yang berlaku 64. Pemberian SPJ honorariumsesuai dengan peraturan yangberlaku • Diberikannya SPJ honorariumsesuai dengan peraturan yangberlaku • Laporan Pemberian SPJhonorarium sesuai denganperaturan yang berlaku • Periksa SPJ honorariumdengan menguji dasarhukum pelaksanaanpemberian honorarium,apakah telah sesuai denganperaturan yang berlaku. 65. Pemotongan terhadappembayaran honor dandisetorkan ke Kas Negara 65. Pemotongan terhadappembayaran honor dandisetorkan ke Kas Negara • Adanya Pemotongan terhadappembayaran honor dandisetorkan ke Kas Negara • Laporan Pemotonganterhadap pembayaran honordan disetorkan ke Kas Negara • Periksa apakah terhadappembayaran honor telahdilakukan pemotongan PPhPasal 21 dan telahdisetorkan ke Kas Negara. 66. Penganggaran belanjabarang pakaihabis/inventaris yang 66. Penganggaran belanja barangpakai habis/inventaris yangdisesuaikan dengan • Adanya Penganggaran belanjabarang pakai habis/inventaris • Laporan Penganggaranbelanja barang pakai • Periksa apakahpenganggaran belanja LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 276 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan disesuaikan dengankebutuhan nyata dalamrangka melaksanakantugas pokok dan fungsiSKPD denganmempertimbangkanjumlah pegawai, volumepekerjaan, tingkatkeusangan danperkembangan kemajuanteknologi. kebutuhan nyata dalamrangka melaksanakan tugaspokok dan fungsi SKPDdengan mempertimbangkanjumlah pegawai, volumepekerjaan, tingkat keusangandan perkembangan kemajuanteknologi. yang disesuaikan dengankebutuhan nyata dalam rangkamelaksanakan tugas pokok danfungsi SKPD denganmempertimbangkan jumlahpegawai, volume pekerjaan,tingkat keusangan danperkembangan kemajuanteknologi. habis/inventaris yangdisesuaikan dengankebutuhan nyata dalamrangka melaksanakan tugaspokok dan fungsi SKPDdengan mempertimbangkanjumlah pegawai, volumepekerjaan, tingkat keusangandan perkembangan kemajuanteknologi. barang pakai habis/inventaristelah disesuaikan dengankebutuhan nyata dalamrangka melaksanakan tugaspokok dan fungsi SKPDdengan mempertimbangkanjumlah pegawai, volumepekerjaan, tingkat keusangandan perkembangankemajuan teknologi. 67. Penyediaan danpenggunaan anggaranuntuk program/kegiatanyang dilakukan secaraekonomis efisien danefektif 67. Penyediaan dan penggunaananggaran untukprogram/kegiatan yangdilakukan secara ekonomisefisien dan efektif • Disediakannya dan penggunaananggaran untukprogram/kegiatan yang dilakukansecara ekonomis efisien danefektif • Laporan Penyediaan danpenggunaan anggaran untukprogram/kegiatan yangdilakukan secara ekonomisefisien dan efektif • Periksa apakah penyediaandan penggunaan anggaranuntuk program/kegiatan telahdilakukan secara ekonomisefisien dan efektif. 68. Pelaksanaan pengeluarananggaran yang didukungoleh bukti yang lengkapdan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihakyang menagih 68. Pelaksanaan pengeluarananggaran yang didukung olehbukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih • Dilaksanakannya pengeluarananggaran yang didukung olehbukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih • Laporan Pelaksanaanpengeluaran anggaran yangdidukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihakyang menagih • Periksa apakah setiappengeluaran anggaran telahdidukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh olehpihak yang menagih. 69. Pelaksanaan perjalanandinas mendukung tugasdan fungsi SKPD yangtelah ditetapkan sertatelah dilaksanakan secaraefisien dan efektif 69. Pelaksanaan perjalan dinasmendukung tugas dan fungsiSKPD yang telah ditetapkanserta telah dilaksanakansecara efisien dan efektif • Dilaksanakannya perjalan dinasmendukung tugas dan fungsiSKPD yang telah ditetapkanserta telah dilaksanakan secaraefisien dan efektif • Laporan pelaksanaan perjalandinas mendukung tugas danfungsi SKPD yang telahditetapkan serta telahdilaksanakan secara efisiendan efektif • Periksa apakah pelaksanaanperjalan dinas mendukungtugas dan fungsi SKPD yangtelah ditetapkan serta telahdilaksanakan secara efisiendan efektif. 70. Pelaksanaan perjalanandinas didasarkan SPPDyang diterbitkan olehpejabat yang berwenang. 70. Pelaksanaan perjalanan dinasdidasarkan SPPD yangditerbitkan oleh pejabat yangberwenang • Adanya pelaksanaan perjalanandinas didasarkan SPPD yangditerbitkan oleh pejabat yangberwenang • Laporan pelaksanaanperjalanan dinas didasarkanSPPD yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang • Periksa apakah setiappelaksana perjalanan dinasdidasarkan SPPD yangditerbitkan oleh pejabat yangberwenang. 71. Pelaksanaan perjalanan 71. Pelaksanaan perjalanan dinas • Dilaksanakannya perjalanan • Laporan pelaksanaan • Periksa kebenaran formal LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 277 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dinas yang benar secaraformal dan material yang benar secara formal danmaterial dinas yang benar secara formaldan material perjalanan dinas yang benarsecara formal dan material dan material ataspelaksanaan perjalanandinas. 72. pelaksanaan perjalanandinas keluar negeri telahmempedomani ketentuanperunda-undangan yangberlaku 72. pelaksanaan perjalanan dinaskeluar negeri telahmempedomani ketentuanperunda-undangan yangberlaku • pelaksanaan perjalanan dinaskeluar negeri telahmempedomani ketentuanperunda-undangan yang berlaku • pelaksanaan perjalanan dinaskeluar negeri telahmempedomani ketentuanperunda-undangan yangberlaku • Periksa apakah pelaksanaanperjalanan dinas keluarnegeri telah mempedomaniketentuan perunda-undanganyang berlaku. 73. Penyediaan anggaranpenunjang operasionalKepala Daerah dan WakilKepala Daerah yangberpedoman ketentuanperundang-undanganyang berlaku 73. Penyediaan anggaranpenunjang operasional KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah yang berpedomanketentuan perundang-undangan yang berlaku • Disediakannya anggaranpenunjang operasional KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerahyang berpedoman ketentuanperundang-undangan yangberlaku • Laporan Penyediaananggaran penunjangoperasional Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerahyang berpedoman ketentuanperundang-undangan yangberlaku • Periksa apakah penyediaananggaran penunjangoperasional Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerahsudah mempedomaniketentuan perundang-undangan yang berlaku. 74. Penyediaan anggaranbelanja Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerahdalam APBD yangterdapat padaBagian/Pos-pos Belanjalainnya 74. Penyediaan anggaran belanjaKepala Daerah dan WakilKepala Daerah dalam APBDyang terdapat padaBagian/Pos-pos Belanjalainnya • Disediakannya anggaran belanjaKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dalam APBD yangterdapat pada Bagian/Pos-posBelanja lainnya • Laporan penyediaananggaran belanja KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah dalam APBD yangterdapat pada Bagian/Pos-posBelanja lainnya • Periksa apakah penyediaananggaran belanja KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah dalam APBD yangterdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya. 75. Penyediaan anggaranbelanja DPRD danSekretariat DPRD yangberpedoman ketentuanperundang-undanganyang berlaku. 75. Penyediaan anggaran belanjaDPRD dan Sekretariat DPRDyang berpedoman ketentuanperundang-undangan yangberlaku. • Adanya Penyediaan anggaranbelanja DPRD dan SekretariatDPRD yang berpedomanketentuan perundang-undanganyang berlaku. • Laporan penyediaananggaran belanja DPRD danSekretariat DPRD yangberpedoman ketentuanperundang-undangan yangberlaku. • Periksa apakah penyediaananggaran belanja DPRD danSekretariat DPRD sudahmempedomani ketentuanperundang-undangan yangberlaku. 76. Penyediaan anggaranbelanja DPRD danSekretariat DPRD dalamAPBD yang terdapat padaBagian/Pos-pos Belanjalainnya. 76. Penyediaan anggaran belanjaDPRD dan Sekretariat DPRDdalam APBD yang terdapatpada Bagian/Pos-pos Belanjalainnya. • Disediakannya anggaran belanjaDPRD dan Sekretariat DPRDdalam APBD masih terdapatpada Bagian/Pos-pos Belanjalainnya. • Laporan penyediaananggaran belanja DPRD danSekretariat DPRD dalamAPBD yang terdapat padaBagian/Pos-pos Belanjalainnya. • Periksa apakah penyediaananggaran belanja DPRD danSekretariat DPRD dalamAPBD masih terdapat padaBagian/Pos-pos Belanjalainnya. 77. Penganggaran belanja 77. Penganggaran belanja modal • Dianggarkannya belanja modal • Laporan Penganggaran • Periksa apakah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 278 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan modal yang sesuaidengan rencanakebutuhan. yang sesuai dengan rencanakebutuhan. yang sesuai dengan rencanakebutuhan. belanja modal yang sesuaidengan rencana kebutuhan. penganggaran belanja modaltelah sesuai dengan rencanakebutuhan. 78. Pelaksanaan pengeluaranbelanja modal yangdidukung oleh bukti yanglengkap dan sahmengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih 78. Pelaksanaan pengeluaranbelanja modal yang didukungoleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih • Dilaksanakannya pengeluaranbelanja modal yang didukungoleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih • Laporan Pelaksanaanpengeluaran belanja modalyang didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihakyang menagih • Periksa apakah pengeluaranbelanja modal telah didukungoleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih. 79. Penyediaan belanja modaluntuk pembangunangedung kantor dan saranamobilitas yangberpedoman peraturanperundang-undanganyang berlaku. 79. Penyediaan belanja modaluntuk pembangunan gedungkantor dan sarana mobilitasyang berpedoman peraturanperundang-undangan yangberlaku. • Disediakannya belanja modaluntuk pembangunan gedungkantor dan sarana mobilitas yangberpedoman peraturanperundang-undangan yangberlaku. • Laporan Penyediaan belanjamodal untuk pembangunangedung kantor dan saranamobilitas yang berpedomanperaturan perundang-undangan yang berlaku. • Periksa apakah penyediaanbelanja modal untukpembangunan gedung kantordan sarana mobilitas telahmempedomani peraturanperundang-undangan yangberlaku. 80. Pelaksanaan pembayaranhutang dan bunga telahdianggarkan dalam APBDsesuai dengan jumahyang dibayarkanberdasarkan SuratPerjanjian/MOU HutangPemerintah Daerah 80. Pelaksanaan pembayaranhutang dan bunga telahdianggarkan dalam APBDsesuai dengan jumah yangdibayarkan berdasarkan SuratPerjanjian/MOU HutangPemerintah Daerah • Dilaksanakannya pembayaranhutang dan bunga telahdianggarkan dalam APBD sesuaidengan jumah yang dibayarkanberdasarkan SuratPerjanjian/MOU HutangPemerintah Daerah • Laporan Pelaksanaanpembayaran hutang danbunga telah dianggarkandalam APBD sesuai denganjumah yang dibayarkanberdasarkan SuratPerjanjian/MOU HutangPemerintah Daerah • Periksa apakah pembayaranhutang dan bunga telahdianggarkan dalam APBDsesuai dengan jumah yangdibayarkan berdasarkanSurat Perjanjian/MOUHutang Pemerintah Daerah. 81. Pembayaran hutang danbunga yang sudah jatuhtempo 81. Pembayaran hutang danbunga yang sudah jatuhtempo • Dibayarnya hutang dan bungayang sudah jatuh tempo • Dokumen pembayaran hutangdan bunga yang sudah jatuhtempo • Periksa pembayaran hutangdan bunga yang sudah jatuhtempo. 82. Penganggaran dalamAPBD, subsidi untukperusahaan/lembagatertentu yang bertujuanuntuk membantu biayaproduksi agar harga jualproduksi/jasa yang 82. Penganggaran dalam APBD,subsidi untukperusahaan/lembaga tertentuyang bertujuan untukmembantu biaya produksiagar harga jual produksi/jasayang dihasilkan dapat • Dianggarkannya dalam APBD,subsidi untukperusahaan/lembaga tertentuyang bertujuan untuk membantubiaya produksi agar harga jualproduksi/jasa yang dihasilkandapat terjangkau oleh • Laporan Penganggarandalam APBD, subsidi untukperusahaan/lembaga tertentuyang bertujuan untukmembantu biaya produksiagar harga jual produksi/jasayang dihasilkan dapat • Periksa apakah Pemerintahdaerah menganggarkandalam APBD, subsidi untukperusahaan/lembaga tertentuyang bertujuan untukmembantu biaya produksiagar harga jual produksi/jasa LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 279 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dihasilkan dapatterjangkau olehmasyarakat banyak. terjangkau oleh masyarakatbanyak masyarakat banyak terjangkau oleh masyarakatbanyak yang dihasilkan dapatterjangkau oleh masyarakatbanyak. 83. Pelaksanaan pemberiansubsidi tersebut sesuaidengan peraturanperundang-undanganyang berlaku 83. Pelaksanaan pemberiansubsidi tersebut sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Dilaksanakannya pemberiansubsidi tersebut sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku • Laporan pelaksanaanpemberian subsidi tersebutsesuai dengan peraturanperundang-undangan yangberlaku • Periksa apakah prosedur danpelaksanaan pemberiansubsidi tersebut telah sesuaidengan peraturanperundang-undangan yangberlaku. 84. Penganggaran APBDHibah untuk PemerintahDaerah lainnya,Perusahaan Daerah,Masyarakat danOrganisasikemasyarakatan 84. Penganggaran APBD Hibahuntuk Pemerintah Daerahlainnya, Perusahaan Daerah,Masyarakat dan Organisasikemasyarakatan • Dianggarkannya APBD Hibahuntuk Pemerintah Daerahlainnya, Perusahaan Daerah,Masyarakat dan Organisasikemasyarakatan • Laporan Penganggaran APBDHibah untuk PemerintahDaerah lainnya, PerusahaanDaerah, Masyarakat danOrganisasi kemasyarakatan • Periksa apakah Pemerintahdaerah menganggarkandalam APBD Hibah untukPemerintah Daerah lainnya,Perusahaan Daerah,Masyarakat dan Organisasikemasyarakatan 85. Pelaksanaan pemberianHibah tersebut yangsesuai dengan peraturanperundang-undanganyang berlaku 85. Pelaksanaan pemberian Hibahtersebut yang sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku • Dilaksanakannya pemberianHibah tersebut yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Laporan pelaksanaanpemberian Hibah tersebutyang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yangberlaku • Periksa apakah pelaksanaanpemberian Hibah tersebuttelah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. 86. Pemberian bantuan Sosialkepada masyarakat/organisasi dilakukan terusmenerus padamasyarakat/organisasiyang sama 86. Pemberian bantuan Sosialkepada masyarakat/organisasi dilakukan terusmenerus padamasyarakat/organisasi yangsama • Diberikannya bantuan Sosialkepada masyarakat/ organisasidilakukan terus menerus padamasyarakat/organisasi yangsama • Laporan pemberian bantuanSosial kepada masyarakat/organisasi dilakukan terusmenerus padamasyarakat/organisasi yangsama • Periksa apakah pemberianbantuan Sosial kepadamasyarakat/ organisasidilakukan terus meneruspada masyarakat/organisasiyang sama. 87. Pelaksanaan bantuanterhadap Partai Politiksudah sesuai denganketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 87. Pelaksanaan bantuanterhadap Partai Politik sudahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. • Adanya Pelaksanaan bantuanterhadap Partai Politik sudahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. • Laporan Pelaksanaanbantuan terhadap PartaiPolitik sudah sesuai denganketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. • Periksa apakah bantuanterhadap Partai Politik sudahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. 88. Pengalokasian bantuankepada instansi vertikaldalam belanja bantuan 88. Pengalokasian bantuankepada instansi vertikal dalambelanja bantuan sosial • Adanya Pengalokasian bantuankepada instansi vertikal dalam • Laporan Pengalokasianbantuan kepada instansi • Periksa apakah masihdialokasikan bantuan kepada LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 280 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sosial belanja bantuan sosial vertikal dalam belanja bantuansosial instansi vertikal dalambelanja bantuan sosial. 89. Penganggaran pemberianbantuan pada instansivertikal sudahdilaksanakan sesuaidengan peraturanperUndang-Undanganyang berlaku 89. Penganggaran pemberianbantuan pada instansi vertikalsudah dilaksanakan sesuaidengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku • Dianggarkannya pemberianbantuan pada instansi vertikalsudah dilaksanakan sesuaidengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku • Laporan penganggaranpemberian bantuan padainstansi vertikal sudahdilaksanakan sesuai denganperaturan perUndang-Undangan yang berlaku • Periksa apakahpenganggaran pemberianbantuan pada instansivertikal sudah dilaksanakansesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yangberlaku. 90. Pembayaran bantuansosial yang didukung olehbukti yang lengkap dansah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih 90. Pembayaran bantuan sosialyang didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihakyang menagih • Dibayarkannya bantuan sosialyang didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yangmenagih • Laporan Pembayaran bantuansosial yang didukung olehbukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih • Periksa apakah pembayaranbantuan sosial telahdidukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh olehpihak yang menagih. 91. Penganggaran belanjabagi hasil pajak telahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undanganyang berlaku 91. Penganggaran belanja bagihasil pajak telah sesuaidengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku • Dianggarkannya belanja bagihasil pajak telah sesuai denganketentuan perUndang-Undanganyang berlaku • Laporan penganggaranbelanja bagi hasil pajak telahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku • Periksa apakahpenganggaran belanja bagihasil pajak telah sesuaidengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku 92. - 92. Penyaluran hasil pajak kepadaPemerintah Kabupaten/Kota • Disalurkannya hasil pajak kepadaPemerintah Kabupaten/Kota • Laporan Penyaluran hasilpajak kepada PemerintahKabupaten/Kota • Periksa apakah masihterdapat bagi hasil pajakyang belum disalurkankepada PemerintahKabupaten/Kota. 93. - 93. Penyaluran hasil pajak kepadaPemerintah Kabupaten/Kotayang dilihat dengan buktitransfer • Disalurkannya hasil pajak kepadaPemerintah Kabupaten/Kotayang dilihat dengan bukti transfer • Laporan Penyaluran hasilpajak kepada PemerintahKabupaten/Kota yang dilihatdengan bukti transfer • Periksa bukti transferpenyaluran uang bagi hasilpajak kepada PemerintahKabupaten/Kota. 94. - 94. Penyaluran uang bantuankeuangan yang diberikankepada PemerintahKabupaten/Kota yang dilihatdengan bukti transfer • Adanya penyaluran uangbantuan keuangan yangdiberikan kepada PemerintahKabupaten/Kota yang dilihat • Laporan penyaluran uangbantuan keuangan yangdiberikan kepada PemerintahKabupaten/Kota yang dilihat • Periksa bukti transferpenyaluran uang bantuankeuangan yang diberikankepada Pemerintah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 281 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan bukti transfer dengan bukti transfer Kabupaten/Kota. 95. Penggunaan belanja tidakterduga yang sesuaidengan peraturanperUndang-Undanganyang berlaku. 95. Penggunaan belanja tidakterduga yang sesuai denganperaturan perUndang-Undangan yang berlaku. • Adanya penggunaan belanjatidak terduga yang sesuaidengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. • Laporan penggunaan belanjatidak terduga yang sesuaidengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. • Periksa apakah penggunaanbelanja tidak terduga sudahsesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yangberlaku. 96. Pembayaran belanja tidakterduga yang didukungdengan bukti yanglengkap dan sahmengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih 96. Pembayaran belanja tidakterduga yang didukungdengan bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih • Adanya Pembayaran belanjatidak terduga yang didukungdengan bukti yang lengkap dansah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih • Laporan Pembayaran belanjatidak terduga yang didukungdengan bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih • Periksa apakah setiappembayaran belanja tidakterduga telah didukungdengan bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih. 97. Pelaksanaan perhitungansisa lebih perhitungantahun lalu dalam APBDtahun berjalan yangdidasarkan pada realisasipenerimaan danpengeluaran yang sudahterjadi serta rencanapenerimaan danpengeluaran periodeberjalan sampai akhirtahun anggaran 97. Pelaksanaan perhitungan sisalebih perhitungan tahun laludalam APBD tahun berjalanyang didasarkan padarealisasi penerimaan danpengeluaran yang sudahterjadi serta rencanapenerimaan dan pengeluaranperiode berjalan sampai akhirtahun anggaran • Dilaksanakannya perhitungansisa lebih perhitungan tahun laludalam APBD tahun berjalan yangdidasarkan pada realisasipenerimaan dan pengeluaranyang sudah terjadi serta rencanapenerimaan dan pengeluaranperiode berjalan sampai akhirtahun anggaran • Laporan Pelaksanaanperhitungan sisa lebihperhitungan tahun lalu dalamAPBD tahun berjalan yangdidasarkan pada realisasipenerimaan dan pengeluaranyang sudah terjadi sertarencana penerimaan danpengeluaran periode berjalansampai akhir tahun anggaran • Periksa perkiraanperhitungan sisa lebihperhitungan tahun lalu dalamAPBD tahun berjalan apakahsudah didasarkan padarealisasi penerimaan danpengeluaran yang sudahterjadi serta rencanapenerimaan dan pengeluaranperiode berjalan sampai akhirtahun anggaran. 98. Pelaksanaan Penerimaandan pengeluaranpembiayaan daerah yangdilakukan melalui rekeningKas Umum Daerah 98. Pelaksanaan Penerimaan danpengeluaran pembiayaandaerah yang dilakukan melaluirekening Kas Umum Daerah • Dilaksanakannya Penerimaandan pengeluaran pembiayaandaerah yang dilakukan melaluirekening Kas Umum Daerah • Laporan PelaksanaanPenerimaan dan pengeluaranpembiayaan daerah yangdilakukan melalui rekeningKas Umum Daerah • Periksa apakah semuapenerimaan dan pengeluaranpembiayaan daerah telahdilakukan melalui rekeningKas Umum Daerah. 99. Pembukuan dana darirekening dana cadanganke rekening Kas UmumDaerah 99. Pembukuan dana darirekening dana cadangan kerekening Kas Umum Daerah • Adanya Pembukuan dana darirekening dana cadangan kerekening Kas Umum Daerah • Dokumen Pembukuan danadari rekening dana cadanganke rekening Kas UmumDaerah • Periksa apakah dana darirekening dana cadangantelah dilakukanpemindahanbukuan ke LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 282 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan rekening Kas Umum Daerah.
• Adanya Pembayaran pokokhutang yang sesuai denganjumlah yang telah ditetapkandalam surat perjanjian. • Laporan Pembayaran pokokhutang yang sesuai denganjumlah yang telah ditetapkandalam surat perjanjian. • Periksa apakah pembayaranpokok hutang telah sesuaidengan jumlah yang telahditetapkan dalam suratperjanjian.
• Diberikannya pinjaman daerahyang ditetapkan denganperaturan daerah ataspersetujuan DPRD. • Laporan Pemberian pinjamandaerah yang ditetapkandengan peraturan daerah ataspersetujuan DPRD. • Periksa apakah pemberianpinjaman daerah telahditetapkan dengan peraturandaerah atas persetujuanDPRD. d. PERANGKAT DAERAH1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pedomanumum tentang perangkatdaerah provinsi. Pelaksanaan pedoman umumtentang perangkat daerahkabupaten/ kota. • Dilaksanakannya pedomanumum tentang perangkatdaerah. • Laporan pelaksanaanpedoman umum tentangperangkat daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpedoman umum tentangperangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakanpembentukan perangkatdaerah skala provinsi. Pelaksanaan kebijakanpembentukan perangkat daerahskala kabupaten/kota. • Terselenggaranya pelaksanaankebijakan pembentukan perangkatdaerah. • Laporan penyelenggaraanpelaksanaan kebijakanpembentukan perangkatdaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan kebijakanpembentukan perangkatdaerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 284 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Pelaksanaan pedomanteknis perangkat daerahprovinsi. Pelaksanaan pedoman teknisperangkat daerah kabupaten/kota. • Terselenggaranya pelaksanaanpedoman teknis perangkatdaerah. • Laporan penyelenggaraanpelaksanaan pedoman teknisperangkat daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan pedoman teknisperangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedomantatalaksana perangkatdaerah provinsi. Pelaksanaan pedoman tata laksanaperangkat daerah kabupaten/kota. • Terselenggaranya pelaksanaanpedoman tatalaksana perangkatdaerah. • Laporan penyelengga raanpelaksanaan pedomantatalaksana perangkat daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan pedomantatalaksana perangkatdaerah. 5. Pelaksanaan pedomananalisis jabatan perangkatdaerah provinsi. 1. Pelaksanaan pedoman analisisjabatan perangkat daerahkabupaten/kota. • Terselenggaranya pelaksanaanpedoman analisis jabatanperangkat daerah. • Laporan penyelenggaraanpelaksanaan pedoman analisisjabatan perangkat daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpelaksanaan pedomananalisis jabatan perangkatdaerah. 2) PENGORGANISASIAN PERANGKAT DAERAH* Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan tata carapencalonan, pemilihandan pengangkatan KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah yang sesuaidengan peraturanperundang-undangan
2. Pelaksanaan tugas danfungsi Kepala
3. Pembiayaan penunjangoperasional KepalaDaerah dan Wakil KepalaDaerah sesuai denganketentuan PeraturanPemerintah Nomor 109Tahun 2000
4. Penyusunan Undang-Undang dalam lembarandaerah/berita daerah.Peraturan Daerah,Peraturan Kepala Daerah,Keputusan Kepala Daerah
• Peraturan Daerah, PeraturanKepala Daerah, KeputusanKepala Daerah • Periksa apakah PeraturanDaerah, Peraturan KepalaDaerah, Keputusan KepalaDaerah telah diundangkandalam lembaran daerah/berita daerah. 5. Pemeriksaan PNS yangmenduduki jabatan didalam alat kelengkapanDPRD
6. Pemeriksaan jenis danjumlah produk hukumDPRD, apakah ada yangbertentangan denganperaturan perundang-undangan
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 286 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Pemeriksaan sejauhmanapara anggota DPRDmelakukan fungsipengawasan ataspelaksanaan tugaspemerintah daerah
8. Pemeriksaan sejauhmanaanggota DPRDmelaksanakan tugas danwewenangnya
Pemeriksaan kedudukankeuangan Pimpinan danAnggota DPRD telahditetapkan dengan Perdadan cek mengenaikomposisi besarnyaanggaran DPRD
10. Pemeriksaan besarnyaanggaran DPRD (termasukSekretariat) dalam satutahun dengan PAD yangtertuang dalam APBD,periksa penggunaan danpertanggung jawabannya 10. Pemeriksaan besarnyaanggaran DPRD (termasukSekretariat) dalam satu tahundengan PAD yang tertuangdalam APBD, periksapenggunaan dan pertanggungjawabannya • Diperiksanya besarnya anggaranDPRD (termasuk Sekretariat)dalam satu tahun dengan PADyang tertuang dalam APBD,periksa penggunaan danpertanggung jawabannya • Laporan Pemeriksaanbesarnya anggaran DPRD(termasuk Sekretariat) dalamsatu tahun dengan PAD yangtertuang dalam APBD, periksapenggunaan dan pertanggungjawabannya • Periksa besarnya anggaranDPRD (termasukSekretariat) dalam satutahun dengan PAD yangtertuang dalam APBD,periksa penggunaan danpertanggung jawabannya. 11. Penindaklanjutanpengawasan masyarakatdan permasalahan didaerah oleh DPRD danpengecekan hasilpenyelesaiannya. 11. Penindaklanjutan pengawasanmasyarakat danpermasalahan di daerah olehDPRD dan pengecekan hasilpenyelesaiannya. • Ditindaklanjutinya pengawasanmasyarakat dan permasalahan didaerah oleh DPRD danpengecekan hasilpenyelesaiannya. • Laporan penindaklanjutanpengawasan masyarakat danpermasalahan di daerah olehDPRD dan pengecekan hasilpenyelesaiannya. • Periksa sejauhmanapengawasan masyarakatdan permasalahan di daerahyang ditindak lanjuti olehDPRD dan cek hasilpenyelesaiannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 287 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 12. Pemeriksaan prosedurdan persyaratanpengangkatan danpemberhentian SekretarisDaerah yang sesuaiPeraturan Perundang-undangan 12. Pemeriksaan prosedur danpersyaratan pengangkatandan pemberhentian SekretarisDaerah yang sesuai PeraturanPerundang-undangan • Diperiksanya prosedur danpersyaratan pengangkatan danpemberhentian SekretarisDaerah yang sesuai PeraturanPerundang-undangan • Laporan Pemeriksaanprosedur dan persyaratanpengangkatan danpemberhentian SekretarisDaerah yang sesuaiPeraturan Perundang-undangan • Periksa apakah prosedurdan persyaratanpengangkatan danpemberhentian SekretarisDaerah telah sesuaiPeraturan Perundang-undangan. 13. Pelaksanaan koordinasiSekretaris Daerah telahmelaksanakan tugas dankewajibannya membantuKepala Daerah dalammenyusun kebijakandengan dinas daerah danlembaga teknis daerahserta Pembina PNS didaerahnya 13. Pelaksanaan koordinasiSekretaris Daerah telahmelaksanakan tugas dankewajibannya membantuKepala Daerah dalammenyusun kebijakan dengandinas daerah dan lembagateknis daerah serta PembinaPNS di daerahnya • Dilaksanakannya koordinasiSekretaris Daerah telahmelaksanakan tugas dankewajibannya membantu KepalaDaerah dalam menyusunkebijakan dengan dinas daerahdan lembaga teknis daerah sertaPembina PNS di daerahnya • Laporan Pelaksanaankoordinasi Sekretaris Daerahtelah melaksanakan tugasdan kewajibannya membantuKepala Daerah dalammenyusun kebijakan dengandinas daerah dan lembagateknis daerah serta PembinaPNS di daerahnya • Periksa apakah SekretarisDaerah telah melaksanakantugas dan kewajibannyamembantu Kepala Daerahdalam menyusun kebijakandan mengkoordinasikandinas daerah dan Lemtekdaserta Pembina PNS didaerahnya. 14. Pemeriksaan prosedurdan pengangkatannyaSekretaris DPRD yangsesuai dengan peraturanperundang-undangan 14. Pemeriksaan prosedur danpengangkatannya SekretarisDPRD yang sesuai denganperaturan perundang-undangan • Diperiksanya prosedur danpengangkatannya SekretarisDPRD yang sesuai denganperaturan perundang-undangan • Laporan Pemeriksaanprosedur danpengangkatannya SekretarisDPRD yang sesuai denganperaturan perundang-undangan • Periksa apakah prosedurdan pengangkatannyaSekretaris DPRD telahsesuai dengan peraturanperundang-undangan. 15. Pemeriksaan sejauhmanaSekretaris DPRDmendukung pelaksanaantugas dan fungsi DPRD 15. Pemeriksaan sejauhmanaSekretaris DPRD mendukungpelaksanaan tugas dan fungsiDPRD • Diperiksanya sejauhmanaSekretaris DPRD mendukungpelaksanaan tugas dan fungsiDPRD • Laporan Pemeriksaansejauhmana SekretarisDPRD mendukungpelaksanaan tugas danfungsi DPRD • Periksa sejauhmanaSekretaris DPRDmendukung pelaksanaantugas dan fungsi DPRD. 16. Pelaksanaanmenyediakan danmengkoordinasikantenaga ahli yang 16. Pelaksanaan menyediakandan mengkoordinasikantenaga ahli yang dibutuhkanoleh DPRD dalam • Dilaksanakannya menyediakandan mengkoordinasikan tenagaahli yang dibutuhkan oleh DPRDdalam melaksanakan fungsinya • Laporan Pelaksanaanmenyediakan danmengkoordinasikan tenagaahli yang dibutuhkan oleh • Periksa apakah SekretarisDPRD menyediakan danmengkoordinasikan tenagaahli yang dibutuhkan oleh LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 288 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dibutuhkan oleh DPRDdalam melaksanakanfungsinya oleh SekretarisDPRD melaksanakan fungsinya olehSekretaris DPRD oleh Sekretaris DPRD DPRD dalam melaksanakanfungsinya oleh SekretarisDPRD DPRD dalam melaksanakanfungsinya, • Cek apakah pengangkatandan persyaratannya sudahsesuai peraturan perundang-undangan. 17. Pemeriksaan SekretarisDPRD yangmempertanggungjawabkantugasnya secara tekniskepada Pimpinan DPRDdan secara administratifkepada Gubernur 17. Pemeriksaan Sekretaris DPRDyangmempertanggungjawabkantugasnya secara teknis kepadaPimpinan DPRD dan secaraadministratif kepada Gubernur • Diperiksanya Sekretaris DPRDyang mempertanggungjawabkan tugasnya secarateknis kepada Pimpinan DPRDdan secara administratif kepadaGubernur • Laporan PemeriksaanSekretaris DPRD yangmempertanggung jawabkantugasnya secara tekniskepada Pimpinan DPRD dansecara administratif kepadaGubernur • Periksa apakah SekretarisDPRD telahmempertanggung jawabkantugasnya secara tekniskepada Pimpinan DPRD dansecara administratif kepadaGubernur. 18. Pemeriksaan tata cara,prosedur, persyaratankriteria pembentukanorganisasi perangkatdaerah yang ditetapkandalam Perda 18. Pemeriksaan tata cara,prosedur, persyaratan kriteriapembentukan organisasiperangkat daerah yangditetapkan dalam Perda • Diperiksanya tata cara,prosedur, persyaratan kriteriapembentukan organisasiperangkat daerah yangditetapkan dalam Perda • Laporan Pemeriksaan tatacara, prosedur, persyaratankriteria pembentukanorganisasi perangkat daerahyang ditetapkan dalam Perda • Periksa apakah tata cara,prosedur, persyaratan kriteriapembentukan organisasiperangkat daerah telahditetapkan dalam Perda. 19. Pemeriksaanpembentukan organisasiperangkat Daerah yangmempertimbangkankemampuan, keuangankebutuhan daerah,cakupan tugas, jenis danbanyaknya tugas, luaswilayah kerja dan kondisigeografis jumlah dankepadatan penduduk,potensi daerah berkaitandengan urusan yangditangani dan saranaprasarana penunjang 19. Pemeriksaan pembentukanorganisasi perangkat Daerahyang mempertimbangkankemampuan, keuangankebutuhan daerah, cakupantugas, jenis dan banyaknyatugas, luas wilayah kerja dankondisi geografis jumlah dankepadatan penduduk, potensidaerah berkaitan denganurusan yang ditangani dansarana prasarana penunjang • Diperiksanya pembentukanorganisasi perangkat Daerahyang mempertimbangkankemampuan, keuangankebutuhan daerah, cakupantugas, jenis dan banyaknya tugas,luas wilayah kerja dan kondisigeografis jumlah dan kepadatanpenduduk, potensi daerahberkaitan dengan urusan yangditangani dan sarana prasaranapenunjang • Laporan Pemeriksaanpembentukan organisasiperangkat Daerah yangmempertimbangkankemampuan, keuangankebutuhan daerah, cakupantugas, jenis dan banyaknyatugas, luas wilayah kerja dankondisi geografis jumlah dankepadatan penduduk, potensidaerah berkaitan denganurusan yang ditangani dansarana prasarana penunjang • Periksa apakahpembentukan organisasiperangkat Daerah telahmempertimbangkankemampuan, keuangankebutuhan daerah, cakupantugas, jenis dan banyaknyatugas, luas wilayah kerjadan kondisi geografis jumlahdan kepadatan penduduk,potensi daerah berkaitandengan urusan yangditangani dan saranaprasarana penunjang. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 289 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 20. Pemeriksaan setiapperangkat daerah yangmenyusun danmenetapkan visi dan misiUnit Kerja serta telahmenetapkan Uraian Tugasdan Fungsi Organisasi 20. Pemeriksaan setiap perangkatdaerah yang menyusun danmenetapkan visi dan misi UnitKerja serta telah menetapkanUraian Tugas dan FungsiOrganisasi • Diperiksanya setiap perangkatdaerah yang menyusun danmenetapkan visi dan misi UnitKerja serta telah menetapkanUraian Tugas dan FungsiOrganisasi • Laporan Pemeriksaan setiapperangkat daerah yangmenyusun dan menetapkanvisi dan misi Unit Kerja sertatelah menetapkan UraianTugas dan Fungsi Organisasi • Periksa apakah setiapperangkat daerah telahmenyusun dan menetapkanvisi dan misi Unit Kerja sertatelah menetapkan UraianTugas dan Fungsi Organisasi,Periksa apakah sudah sesuaidengan tupoksi. 21. Pemeriksaan PerangkatDaerah (Dinas danLembaga Tehnis Daerah)telah melaporkan tugasnyakepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah 21. Pemeriksaan Perangkat Daerah(Dinas dan Lembaga TehnisDaerah) telah melaporkantugasnya kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah • Diperiksanya Perangkat Daerah(Dinas dan Lembaga TehnisDaerah) telah melaporkantugasnya kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah • Laporan PemeriksaanPerangkat Daerah (Dinas danLembaga Tehnis Daerah)telah melaporkan tugasnyakepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah • Periksa apakah PerangkatDaerah (Dinas dan Lemtekda) telah melaporkan tugasnyakepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah. 22. Pemeriksaanmenyelenggarakan urusanwajib pemerintahan yangmenjadi kewenangannya,apakah ada urusan wajibpemerintahan yangdiambil alih olehPemerintah 22. Pemeriksaanmenyelenggarakan urusanwajib pemerintahan yangmenjadi kewenangannya,apakah ada urusan wajibpemerintahan yang diambilalih oleh Pemerintah • Diperiksanya menyelenggarakanurusan wajib pemerintahan yangmenjadi kewenangannya, apakahada urusan wajib pemerintahanyang diambil alih oleh Pemerintah • Laporan Pemeriksaanmenyelenggarakan urusanwajib pemerintahan yangmenjadi kewenangannya, • Laporan urusan wajibpemerintahan yang diambilalih oleh Pemerintah bila ada; • Periksa apakah: a) Pemerintah Daerah Provinsitelah menyelenggarakanurusan wajib pemerintahanyang menjadikewenangannya, b) Ada urusan wajibpemerintahan yang diambilalih oleh Pemerintah, cekapa sebabnya. 23. Pemeriksaan urusanPemerintahankewenangan pemerintahyang penyelenggaraannyadiserahkan kepadaDaerah menjadi otonomidaerah dan penyerahan 23. Pemeriksaan urusanPemerintahan kewenanganpemerintah yangpenyelenggaraannyadiserahkan kepada Daerahmenjadi otonomi daerah danpenyerahan tersebut disertai • Diperiksanya urusanPemerintahan kewenanganpemerintah yangpenyelenggaraannya diserahkankepada Daerah menjadi otonomidaerah dan penyerahan tersebutdisertai dengan perangkat, • Laporan Pemeriksaan urusanPemerintahan kewenanganpemerintah yangpenyelenggaraannyadiserahkan kepada Daerahmenjadi otonomi daerah danpenyerahan tersebut disertai • Periksa apakah ada urusanPemerintahan kewenanganpemerintah yangpenyelenggaraannyadiserahkan kepada Daerahmenjadi otonomi daerah,apa pertimbangannya dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 290 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tersebut disertai denganperangkat, pembiayaandan sarana prasaranayang diperlukan dengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan dengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan apakah penyerahan tersebutdisertai dengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan. 24. Pemeriksaanpenyelenggaraan SuatuUrusan PemerintahanDaerah yangmenimbulkan dampakbagi Daerah lain 24. Pemeriksaanpenyelenggaraan SuatuUrusan Pemerintahan Daerahyang menimbulkan dampakbagi Daerah lain • Diperiksanya penyelenggaraanSuatu Urusan PemerintahanDaerah yang menimbulkandampak bagi Daerah lain • Laporan Pemeriksaanpenyelenggaraan SuatuUrusan PemerintahanDaerah yang menimbulkandampak bagi Daerah lain • Periksa apakah adapenyelenggaraan SuatuUrusan Pemerintahan Daerahyang menimbulkan dampakbagi Daerah lain, cekbagaimana pengelolaannya. 25. Pemeriksaan urusanPemerintahan yangmenjadi kewenanganProvinsi diserahkankepada Kabupaten/Kotamenjadi Otonomi Daerah,cek apa pertimbangannyadan apakah penyerahantersebut disertai denganperangkat, pembiayaandan sarana prasaranayang diperlukan 25. Pemeriksaan urusanPemerintahan yang menjadikewenangan Provinsidiserahkan kepadaKabupaten/Kota menjadiOtonomi Daerah, cek apapertimbangannya dan apakahpenyerahan tersebut disertaidengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan • Diperiksanya urusanPemerintahan yang menjadikewenangan Provinsidiserahkan kepadaKabupaten/Kota menjadiOtonomi Daerah, cek apapertimbangannya dan apakahpenyerahan tersebut disertaidengan perangkat, pembiayaandan sarana prasarana yangdiperlukan • Laporan Pemeriksaan urusanPemerintahan yang menjadikewenangan Provinsidiserahkan kepadaKabupaten/Kota menjadiOtonomi Daerah, cek apapertimbangannya dan apakahpenyerahan tersebut disertaidengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan • Periksa apakah ada UrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Provinsidiserahkan kepadaKabupaten/Kota menjadiOtonomi Daerah, cek apapertimbangannya danapakah penyerahan tersebutdisertai dengan perangkat,pembiayaan dan saranaprasarana yang diperlukan. 26. Pemeriksaan Pembentukandan Susunan OrganisasiSatuan Polisi Pamong Prajasudah sesuai denganPeraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2004 26. Pemeriksaan Pembentukandan Susunan OrganisasiSatuan Polisi Pamong Prajasudah sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 2004 • Diperiksanya Pembentukan danSusunan Organisasi SatuanPolisi Pamong Praja sudahsesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun2004 • Laporan PemeriksaanPembentukan dan SusunanOrganisasi Satuan PolisiPamong Praja sudah sesuaidengan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun2004 • Periksa apakahPembentukan dan SusunanOrganisasi Satuan PolisiPamong Praja sudah sesuaidengan PeraturanPemerintah Nomor 32Tahun 2004. 27. Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Prajatersebut yang 27. Pemeriksaan Satuan PolisiPamong Praja tersebut yangmelaksanakan tugasnya untuk • Diperiksanya Satuan PolisiPamong Praja tersebut yangmelaksanakan tugasnya untuk • Laporan Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Praja tersebutyang melaksanakan tugasnya • Periksa apakah SatuanPolisi Pamong Prajatersebut telah melaksanakan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 291 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan melaksanakan tugasnyauntuk mambantu KepalaDaerah dalammenegakkan Perda danpenyelenggaraanketertiban Umum danKetentraman Masyarakat mambantu Kepala Daerahdalam menegakkan Perda danpenyelenggaraan ketertibanUmum dan KetentramanMasyarakat mambantu Kepala Daerahdalam menegakkan Perda danpenyelenggaraan ketertibanUmum dan KetentramanMasyarakat untuk mambantu KepalaDaerah dalam menegakkanPerda dan penyelenggaraanketertiban Umum danKetentraman Masyarakat tugasnya untuk mambantuKepala Daerah dalammenegakkan Perda danpenyelenggaraan ketertibanUmum dan KetentramanMasyarakat. 28. Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Praja yangdiangkat sebagai PenyidikPegawai Negeri Sipil(PPNS) telah memenuhipersyaratan dan apakahtelah melaksanakantugasnya 28. Pemeriksaan Satuan PolisiPamong Praja yang diangkatsebagai Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) telahmemenuhi persyaratan danapakah telah melaksanakantugasnya • Diperiksanya Satuan PolisiPamong Praja yang diangkatsebagai Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) telahmemenuhi persyaratan danapakah telah melaksanakantugasnya • Laporan Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Praja yangdiangkat sebagai PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)telah memenuhi persyaratandan apakah telahmelaksanakan tugasnya • Periksa apakah SatuanPolisi Pamong Praja yangdiangkat sebagai PenyidikPegawai Negeri Sipil(PPNS) telah memenuhipersyaratan dan apakahtelah melaksanakantugasnya. 29. Pemeriksaan pejabat lainyang ditunjuk sebagaiPPNS selain dari SatuanPolisi Pamong Praja 29. Pemeriksaan pejabat lain yangditunjuk sebagai PPNS selaindari Satuan Polisi PamongPraja • Diperiksanya pejabat lain yangditunjuk sebagai PPNS selaindari Satuan Polisi Pamong Praja • Laporan Pemeriksaanpejabat lain yang ditunjuksebagai PPNS selain dariSatuan Polisi Pamong Praja • Periksa apakah ada pejabatlain yang ditunjuk sebagaiPPNS selain dari SatuanPolisi Pamong Praja. 30. Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Prajadalam melaksanakantugas dan fungsinya telahmenjunjung norma-normahukum, agama, HAM dannilai sosial dalammasyarakat 30. Pemeriksaan Satuan PolisiPamong Praja dalammelaksanakan tugas danfungsinya telah menjunjungnorma-norma hukum, agama,HAM dan nilai sosial dalammasyarakat • Diperiksanya Satuan PolisiPamong Praja dalammelaksanakan tugas danfungsinya telah menjunjungnorma-norma hukum, agama,HAM dan nilai sosial dalammasyarakat • Laporan Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Praja dalammelaksanakan tugas danfungsinya telah menjunjungnorma-norma hukum, agama,HAM dan nilai sosial dalammasyarakat • Periksa apakah SatuanPolisi Pamong Praja dalammelaksanakan tugas danfungsinya telah menjunjungnorma-norma hukum,agama, HAM dan nilai sosialdalam masyarakat. 31. Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Prajadalam melaksanakankewenangannyaberkoordinasi dengan 31. Pemeriksaan Satuan PolisiPamong Praja dalammelaksanakankewenangannya berkoordinasi • Diperiksanya Satuan PolisiPamong Praja dalammelaksanakan kewenangannyaberkoordinasi dengan instansi • Laporan Pemeriksaan SatuanPolisi Pamong Praja dalammelaksanakankewenangannyaberkoordinasi dengan • Periksa apakah SatuanPolisi Pamong Praja dalammelaksanakankewenangannyaberkoordinasi dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 292 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan instansi terkait dengan instansi terkait terkait instansi terkait instansi terkait. 32. Pemeriksaan Gubernuryang menyampaikanlaporan penyelenggaraanpemerintahan Daerahyang meliputi pelaksanaandesentralisasi,dekonsentrasi dan tugaspembantuan kepadaPresiden melalui MenteriDalam Negeri 32. - • Diperiksanya Gubernur yangmenyampaikan laporanpenyelenggaraan pemerintahanDaerah yang meliputipelaksanaan desentralisasi,dekonsentrasi dan tugaspembantuan kepada Presidenmelalui Menteri Dalam Negeri • Laporan PemeriksaanGubernur yangmenyampaikan laporanpenyelenggaraanpemerintahan Daerah yangmeliputi pelaksanaandesentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuankepada Presiden melaluiMenteri Dalam Negeri • Periksa apakah Gubernurtelah menyampaikanlaporan penyelenggaraanpemerintahan Daerah yangmeliputi pelaksanaandesentralisasi,dekonsentrasi dan tugaspembantuan kepadaPresiden melalui MenteriDalam Negeri. 33. Pelaksanaanpenyampaian laporanpenyelenggaraanpemerintahan tersebut 33. Pelaksanaan penyampaianlaporan penyelenggaraanpemerintahan tersebut • Dilaksanakannya penyampaianlaporan penyelenggaraanpemerintahan tersebut • Laporan Pelaksanaanpenyampaian laporanpenyelenggaraanpemerintahan tersebut • Periksa apakahpenyampaian laporanpenyelenggaraanpemerintahan tersebut tepatwaktu kalau tidak apasebabnya 34. Pemeriksaan perangkatdaerah mana yang tidakmenyampaikan bahanlaporan penyelenggaraanpemerintahan daerahkepada Gubernur 34. Pemeriksaan perangkatdaerah mana yang tidakmenyampaikan bahan laporanpenyelenggaraanpemerintahan daerah kepadaGubernur • Diperiksanya perangkat daerahmana yang tidak menyampaikanbahan laporan penyelenggaraanpemerintahan daerah kepadaGubernur • Laporan Pemeriksaanperangkat daerah mana yangtidak menyampaikan bahanlaporan penyelenggaraanpemerintahan daerah kepadaGubernur • Periksa perangkat daerahmana yang tidakmenyampaikan bahanlaporan penyelenggaraanpemerintahan daerahkepada Gubernur, apasebabnya. e. KEPEGAWAIAN1) FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 293 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan formasiPegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) di provinsi setiaptahun anggaran. 1. Penyusunan formasi PNSD dikabupaten/kota setiap tahunanggaran. • Disusunnya formasi PNSD dikabupaten/ kota setiap tahunanggaran. • Laporan penyusunan formasiPNSD setiap tahun anggaran. • Periksa apakah terdapatlaporan penyusunan formasiPNSD setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSDdi provinsi setiap tahunanggaran. 2. Penetapan formasi PNSD dikabupaten/kota setiap tahunanggaran. • Ditetapkannya formasi PNSDsetiap tahun anggaran. • Laporan penetapan formasiPNSD setiap tahun anggaran. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan formasiPNSD setiap tahun anggaran. 3. Koordinasi usulanpenetapan formasi PNSD dikabupaten/ kota setiaptahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD dikabupaten/kota setiap tahunanggaran • Diusulkannya formasi PNSDsetiap tahun anggaran. • Laporan usulan formasiPNSD setiap tahun anggaran. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan formasi PNSDsetiap tahun anggaran. 2) PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pengadaanPNSD Provinsi 1. Pelaksanaan pengadaan PNSDkabupaten/kota • Dilaksanakannya pengadaanPNSD. • Laporan pelaksanaanpengadaan PNSD. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengadaan PNSD. 2. Usulan penetapan NomorInduk Pegawai (NIP) 2. Usulan penetapan NIP • Diusulkannya penetapan NIP. • Laporan usulan penetapanNIP. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan penetapanNIP. 3. Koordinasi pelaksanaanpengadaan PNSDkabupaten/kota. 3. – • Terselenggaranya koordinasipelaksanaan pengadaan PNSDkabupaten/kota. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipelaksanaan pengadaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 294 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan PNSD kabupaten/kota. 3) PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pengangkatanCPNSP di lingkunganprovinsi. 1. Penetapan kebijakanpengangkatan CPNSD dilingkungan kabupaten/ kota. • Ditetapkannya kebijakanpengangkatan dan pelaksanaanpengangkatan CPNSD. • Laporan penetapan kebijakanpengangkatan danpelaksanaan pengangkatanCPNSD. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kebijakanpengangkatan danpelaksanaan pengangkatanCPNSD. 2. Penempatan CalonPegawai Negeri SipilDaerah (CPNSD) provinsi. 2. Pelaksanaan pengangkatanCPNSP di lingkungankabupaten/ kota. • Dilaksanakannya pengangkatandan penempatan CPNSP. • Laporan pelaksanaanpengangkatan danpenempatan CPNSP. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengangkatan danpenempatan CPNSP. 3. Pelaksanaan orientasitugas dan pra jabatan,sepanjang telah memilikilembaga diklat yang telahterakreditasi. 3. Pelaksanaan orientasi tugasdan pra jabatan, sepanjangtelah memiliki lembaga diklatyang telah terakreditasi. • Dilaksanakannya orientasi tugasdan pra jabatan, sepanjang telahmemiliki lembaga diklat yang telahterakreditasi. • Laporan pelaksanaanorientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telahmemiliki lembaga diklat yangtelah terakreditasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanorientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telahmemiliki lembaga diklat yangtelah terakreditasi. 4) PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 295 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan CPNSDmenjadi PNSD dilingkungan provinsi.
• Ditetapkannya CPNSD menjadiPNSD. • Laporan penetapan CPNSDmenjadi PNSD. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan CPNSDmenjadi PNSD. 2. Koordinasi pelaksanaanpengangkatan CPNSDmenjadi PNSD kabupaten /kota.
• Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipelaksanaan pengangkatanCPNSD menjadi PNSDkabupaten/kota. 5) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebutuhan diklatPNSD provinsi. 1. Penetapan kebutuhan diklatPNSD kabupaten/ kota. • Dtetapkannya kebutuhan diklatPNSD. • Laporan penetapankebutuhan diklat PNSD. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapankebutuhan diklat PNSD. 2. Usulan penetapansertifikasi lembaga diklatprovinsi. 2. Usulan penetapan sertifikasilembaga diklat kabupaten/ kota. • Diusulkannya penetapansertifikasi lembaga diklat • Laporan usulan penetapansertifikasi lembaga diklat. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan penetapansertifikasi lembaga diklat. 3. Koordinasi danpelaksanaan diklat skalaprovinsi. 3. Pelaksanaan diklat skalakabupaten/ kota. • Terselenggaranya koordinasi danpelaksanaan diklat. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danpelaksanaan diklat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 296 6) KENAIKAN PANGKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kenaikanpangkat PNSD provinsimenjadi gol/ ruang I/b s/dIV/b. 1.Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/ kota menjadigolongan ruang I/b s/d III/d. • Ditetapkannya kenaikan pangkatPNSD. • Laporan penetapan kenaikanpangkat PNSD • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kenaikanpangkat PNSD. 2. Penetapan kenaikanpangkat PNSDkabupaten/kota menjadigol/ ruang IV/a dan IV/b. 2.Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta danpengabdian. • Ditetapkannya kenaikan pangkatanumerta dan pengabdian • Laporan penetapan kenaikanpangkat anumerta danpengabdian • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kenaikanpangkat PNSD. 3. Koordinasi pelaksanaankenaikan pangkat dilingkungan kabupaten/ kota. 3.– • Terselenggaranya koordinasipelaksanaan kenaikan pangkat dilingkungan kabupaten/ kota. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapan kenaikanpangkat PNSD. 4. Usulan penetapankenaikan pangkat PNSDprovinsi / kab/kota menjadigolongan ruang IV/c, IV/d,IV/e dan kenaikan pangkatanumerta dan pengabdian. 4.– • Diusulkannya penetapan kenaikanpangkat anumerta danpengabdian. • Laporan usulan penetapankenaikan pangkat anumertadan pengabdian. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipelaksanaan kenaikanpangkat di lingkungankabupaten/ kota. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan penetapankenaikan pangkat anumertadan pengabdian 6) PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 297 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Penetapan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentianPNS kabupaten/ kota dalam dandari jabatan struktural eselon IIatau jabatan fungsional yangjenjangnya setingkat, kecualipengangkatan, pemindahan danpemberhentian sekdakabupaten/kota. • Ditetapkannya pengangkatan,pemindahan dan pemberhentianPNS. • Laporan penetapanpengangkatan, pemindahandan pemberhentian PNS. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanpengangkatan,pemindahan danpemberhentian PNS.
Usulan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentiansekda kabupaten/kota. • Diusulkannya pengangkatan,penetapan, pemindahan danpemberhentian sekda. • Laporan usulan pengangkatan,penetapanan, pemindahandan pemberhentian sekda. • Periksa apakah terdapatlaporan usulanpengangkatan,penetapanan, pemindahandan pemberhentian sekda.
• Laporan usulan pengangkatandan pemberhentian sekdaprovinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan konsultasipengangkatan,pemindahan danpemberhentian sekda.
• Laporan usulan konsultasipengangkatan, pemindahandan pemberhentian sekda. • Periksa apakah terdapatlaporan usulan konsultasipengangkatan,pemindahan danpemberhentian sekda.
– • Terselenggaranya koordinasipengangkatan, pemindahandalam dan dari jabatan strukturaleselon II di lingkungankabupaten/ kota. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi pengangkatan,pemindahan dalam dandari jabatan strukturaleselon II di lingkungankabupaten/ kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 298 7) PERPINDAHAN PEGAWAI NEGAERI SIPIL (PNS) ANTAR INSTANSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan perpindahanPNSD antar kabupaten/ kotadalam satu provinsi. 1. Penetapan perpindahan PNSDkabupaten/kota. • Ditetapkannya perpindahanPNSD. • Laporan penetapanperpindahan PNSD. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanperpindahan PNSD. 2. Penetapan perpindahanPNSD dari kabupaten/kotake provinsi atau sebaliknyadalam satu provinsi. 2. – • Ditetapkannya perpindahanPNSD dari kabupaten/kota keprovinsi atau sebaliknya dalamsatu provinsi. • Laporan penetapanperpindahan PNSD darikabupaten/kota ke provinsiatau sebaliknya dalam satuprovinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanperpindahan PNSD darikabupaten/kota ke provinsiatau sebaliknya dalam satuprovinsi. 3. Penetapan perpindahanPNSD di lingkungan provinsi 3. – • Ditetapkannya perpindahanPNSD di lingkungan provinsi. • Laporan penetapanperpindahan PNSDdilingkungan provinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan penetapanperpindahan PNSDdilingkungan provinsi. 8) PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PEGAWAI NEGERI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatanpegawai negeri bagi PNSDprovinsi yang mendudukijabatan struktural eselon Ikebawah dan jabatanstruktural eselon II kebawah dan jabatanfungsional yang setingkat. 1. Penetapan pemberhentiansementara dari jabatanpegawai negeri bagi semuaPNSD di kabupaten/ kota. • Ditetapkannya pemberhentiansementara dari jabatan pegawainegeri bagi semua PNSD yangmenduduki jabatan strukturaleselon I kebawah dan jabatanstruktural eselon II ke bawah danjabatan fungsional yang setingkat. • Adanya laporan penetapanpemberhentian sementaradari jabatan pegawai negeribagi semua PNSD yangmenduduki jabatan strukturaleselon I kebawah danjabatan struktural eselon IIke bawah dan jabatanfungsional yang setingkat. • Periksa laporan penetapanpemberhentian sementaradari jabatan pegawai negeribagi semua PNSD yangmenduduki jabatan strukturaleselon I kebawah dan jabatanstruktural eselon II ke bawahdan jabatan fungsional yangsetingkat. 9) PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TINDAK PIDANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 299 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberhentian sementaraPNSD untuk golongan IV/cke bawah. 1. Pemberhentian sementaraPNSD untuk golongan III/d kebawah. • ditetapkannya pemberhentiansementara PNSD untuk golonganIII/d ke bawah. • Adanya laporanpemberhentian sementaraPNSD untuk golongan III/dke bawah. • Periksa laporanpemberhentian sementaraPNSD untuk golongan III/dke bawah. 10) PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapanpemberhentian PNSDprovinsi gol/ruang IV/b kebawah danpemberhentian sebagaicalon PNSD provinsi. 1. Penetapan pemberhentianPNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah danpemberhentian sebagaiCPNSD kabupaten/kota. • Ditetapkannya pemberhentianPNSD gol/ruang III/d ke bawahdan pemberhentian sebagaiCPNSD. • Adanya laporan penetapanpemberhentian PNSDgol/ruang III/d ke bawah danpemberhentian sebagaiCPNSD. • Periksa laporan penetapanpemberhentian PNSDgol/ruang III/d ke bawahdan pemberhentiansebagai CPNSD. 2. Penetapanpemberhentian PNSDkabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b danpemberhentian denganhormat sebagai calonPNSD provinsi yang tidakmemenuhi syaratdiangkat menjadi PNS. 2. – • Ditetapkannya pemberhentianPNSD kabupaten/ kotaGol/ruang IV/a s/d IV/b danpemberhentian dengan hormatsebagai calon PNSD provinsiyang tidak memenuhi syaratdiangkat menjadi PNS. • Adanya laporan penetapanpemberhentian PNSDkabupaten/kota Gol/ruangIV/a s/d IV/b danpemberhentian denganhormat sebagai calon PNSDprovinsi yang tidakmemenuhi syarat diangkatmenjadi PNS. • Periksa laporan penetapanpemberhentian PNSDkabupaten/kota Gol/ ruangIV/a s/d IV/b danpemberhentian denganhormat sebagai calonPNSD provinsi yang tidakmemenuhi syarat diangkatmenjadi PNS. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 300 11) PEMUTAHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaanpemutakhiran data PNS diprovinsi. 1. Pelaksanaan pemutakhirandata PNSD di kabupaten/ kota. • Dilaksanakannya pemutakhirandata PNS. • Laporan pelaksanaanpemutakhiran data PNS. • Periksa laporan pelaksanaanpemutakhiran data PNS. 2. Koordinasi pelaksanaanpemutakhiran data PNS dikabupaten/ kota. 2. – • Terselenggaranya koordinasipelaksanaan pemutakhiran dataPNS di kabupaten/ kota. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa notulen rapatkoordinasi dan daftar hadirrapat koordinasipelaksanaan pemutakhirandata PNS di kabupaten/kota. 12) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraanpembinaan danpengawasan manajemenPNS dilingkungan provinsi.
• Terselenggaranya pembinaandan pengawasan manajemenPNS. • Laporan penyelenggaraanpembinaan dan pengawasanmanajemen PNS. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanpembinaan danpengawasan manajemenPNS. 2. Koordinasi pembinaan danpengawasan manajemenPNSD skala provinsi.
• Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat koordinasipembinaan danpengawasan manajemen LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 301 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara PengawasanPNSD skala provinsi. 13) PENGELOLAAN UMUM * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembentukan formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasiyang disusun danditetapkan oleh PejabatPembina KepegawaianDaerah. 1. Pembentukan formasi PNSDuntuk masing-masing satuanorganisasi yang disusun danditetapkan oleh PejabatPembina KepegawaianDaerah. • Dibentuknya formasi PNSDuntuk masing-masing satuanorganisasi yang disusun danditetapkan oleh PejabatPembina Kepegawaian Daerah. • Laporan pembentukanformasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasiyang disusun dan ditetapkanoleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah. • Periksa apakah formasiPNSD untuk masing-masing satuan organisasisudah disusun danditetapkan oleh PejabatPembina KepegawaianDaerah. 2. Perumusan kebijakanKepala Daerah sebelummenetapkan formasipegawai 2. Perumusan kebijakan KepalaDaerah sebelum menetapkanformasi pegawai • Adanya Perumusan kebijakanKepala Daerah sebelummenetapkan formasi pegawai • Laporan Perumusankebijakan Kepala Daerahsebelum menetapkan formasipegawai • Periksa apakah kebijakanKepala Daerah sebelummenetapkan formasipegawai telah mendapatpertimbangan dari MenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara. 3. Pembentukan PanitiaPenyaringan/Penerimaan,serta komposisi personilpanitia secara fungsionalterkait dengan tugaspokok dan fungsinya 3. Pembentukan PanitiaPenyaringan/Penerimaan,serta komposisi personilpanitia secara fungsionalterkait dengan tugas pokokdan fungsinya • Dibentuknya PanitiaPenyaringan/Penerimaan, yangkomposisi personil panitiasecara fungsional terkait dengantugas pokok dan fungsinya • Laporan PembentukanPanitiaPenyaringan/Penerimaan,Periksa yang komposisipersonil panitia secarafungsional terkait dengantugas pokok dan fungsinya • Periksa apakah dalamsetiap pengadaan pegawaidibentuk PanitiaPenyaringan/ Penerimaan,Periksa komposisi personilpanitia apakah secarafungsional terkait dengantugas pokok dan fungsinya LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 302 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Pelaksanaan penerimaanPegawai Negeri Sipil yangdiumumkan secara luaskepada masyarakatmelalui media massa 4. Pelaksanaan penerimaanPegawai Negeri Sipil yangdiumumkan secara luaskepada masyarakat • Adanya Pelaksanaanpenerimaan Pegawai NegeriSipil yang diumumkan secaraluas kepada masyarakat • Laporan Pelaksanaanpenerimaan Pegawai NegeriSipil yang diumumkan secaraluas kepada masyarakat • Periksa apakahpenerimaan PegawaiNegeri Sipil telahdiumumkan secara luaskepada masyarakat melaluimedia massa daerah yangberoplah besar berikutformasi yang dibutuhkan,dan Periksa jangka waktupengumuman 15 harisebelum tanggalpenerimaan lamaran. 5. Pelaksanaan penerimaantenaga kerja kontrak,tenaga harian lepas, danpegawai tidak tetap, 5. Pelaksanaan penerimaantenaga kerja kontrak, tenagaharian lepas, dan pegawaitidak tetap, • Adanya Pelaksanaanpenerimaan tenaga kerjakontrak, tenaga harian lepas,dan pegawai tidak tetap, • Laporan Pelaksanaanpenerimaan tenaga kerjakontrak, tenaga harian lepas,dan pegawai tidak tetap, • Periksa apakah masih adapenerimaan tenaga kerjakontrak, tenaga harianlepas, dan pegawai tidaktetap, bagaimana dasarkebijakanpengangkatannya dandarimana sumber dananya. 6. Pelaksanaan penempatanpegawai yang sesuaidengan klasifikasi ijazahyang dimiliki. 6. Pelaksanaan penempatanpegawai yang sesuai denganklasifikasi ijazah yang dimiliki. • Adanya Pelaksanaanpenempatan pegawai yangsesuai dengan klasifikasi ijazahyang dimiliki. • Laporan Pelaksanaanpenempatan pegawai yangsesuai dengan klasifikasiijazah yang dimiliki. • Periksa apakah dalampenempatan pegawai telahsesuai dengan klasifikasiijazah yang dimiliki. 7. Pelaksanaan pengadaanCPNS 7. Pelaksanaan pengadaanCPNS • Dilaksanakannya pengadaanCPNS • Laporan Pelaksanaanpengadaan CPNS • Periksa apakah jumlahhasil pengadaan CPNSmelebihi formasi yangtersedia, Periksa dasarpertimbangannya 8. Pelaksanaan penerimaanCPNS dari tenaga honoreryang sesuai denganPerpres nomor 48 tahun2006 8. Pelaksanaan penerimaanCPNS dari tenaga honoreryang sesuai dengan Perpresnomor 48 tahun 2006 • DilaksanakannyapenerimaanCPNS dari tenaga honorer yangsesuai dengan Perpres nomor48 tahun 2006 • Laporan Pelaksanaanpenerimaan CPNS daritenaga honorer yang sesuaidengan Perpres nomor 48tahun 2006 • Periksa realisasipenerimaan CPNS daritenaga honorer(pelaksanaan PerpresNomor 48 Tahun 2006). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 303 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Pelaksanaan latihan pra jabatan CPNS 9. Pelaksanaan latihan prajabatan CPNS • Dillaksanakannya latihan prajabatan CPNS • Laporan Pelaksanaan latihanpra jabatan CPNS • Periksa apakah ada CPNSyang belum mengikutiLatihan Pra Jabatan, danapa sebabnya. 10. Pengawasan terhadapCPNS yang belummengikuti latihan prajabatan dan mempunyaimasa kerja dua tahun 10. Pengawasan terhadap CPNSyang belum mengikuti latihanpra jabatan dan mempunyaimasa kerja dua tahun • Adanya Pengawasan terhadapCPNS yang belum mengikutilatihan pra jabatan danmempunyai masa kerja duatahun • Laporan Pengawasanterhadap CPNS yang belummengikuti latihan pra jabatandan mempunyai masa kerjadua tahun • Periksa apakah ada CPNSyang telah mempunyaimasa kerja 2 (dua) tahunatau lebih belum mengikutiLatihan Pra Jabatan, danapakah yang 2 (dua) tahunlebih tetap diusulkanmenjadi PNS. (PergunakanForm. No : SDM 2). 11. Pengangkatan CPNSmenjadi PNS yangmemenuhi syarat Dokter/Tim Majelis PengujiKesehatan 11. Pengangkatan CPNS menjadiPNS yang memenuhi syaratDokter/ Tim Majelis PengujiKesehatan • Adanya pengangkatan CPNSmenjadi PNS yang memenuhisyarat Dokter/ Tim MajelisPenguji Kesehatan • Laporan pengangkatanCPNS menjadi PNS yangmemenuhi syarat Dokter/ TimMajelis Penguji Kesehatan • Periksa CPNS yangdiangkat menjadi PNSapakah telah memenuhisyarat kesehatan jasmaniyang ditetapkan olehDokter/Tim Majelis PengujiKesehatan yang ditunjukpemerintah. (Lakukan UjiPetik). 12. Pengambilan sumpahCPNS yang telah diangkatmenjadi PNS 12. Pengambilan sumpah CPNSyang telah diangkat menjadiPNS • Adanya pengambilan sumpahCPNS yang telah diangkatmenjadi PNS • Laporan pengambilansumpah CPNS yang telahdiangkat menjadi PNS • Periksa apakah ada CPNSyang telah diangkatmenjadi PNS belum diambilsumpah/janji, apasebabnya terjadikelambatan dilakukanpengambilan sumpah/janji.(Pergunakan Form. No :SDM 3). 13. Pendelegasian wewenangkepala daerah kepadapejabat lainnya tentangpenetapan SK kenaikan 13. Pendelegasian wewenangkepala daerah kepada pejabatlainnya tentang penetapan SKkenaikan pangkat • Adanya pendelegasianwewenang kepala daerahkepada pejabat lainnya tentangpenetapan SK kenaikan pangkat • Laporan pendelegasianwewenang kepala daerahkepada pejabat lainnyatentang penetapan SK • Periksa apakah adapendelegasian wewenangKepala Daerah kepadapejabat lainnya tentang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 304 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pangkat kenaikan pangkat penetapan SK kenaikanpangkat. (PergunakanForm. No : SDM 4). 14. Penerbitan kebijakantertulis mengenai batasusia pensiun bagi PNS 14. Penerbitan kebijakan tertulismengenai batas usia pensiunbagi PNS • Dikeluarkannya kebijakantertulis mengenai batas usiapensiun bagi PNS • Dokumen Mengeluarkankebijakan tertulis mengenaibatas usia pensiun bagi PNS • Periksa apakah KepalaDaerah telah mengeluarkankebijakan tertulis mengenaibatas usia pensiun bagiPNS, apabila tidak adaapakah pejabat strukturaleselon I dan II yang sudahmencapai usia 56 tahuntelah diusulkan oleh BKDkepada Kepala Daerahperpanjangan jabatannya,apa pertimbangannya. 15. Penetapan mengenaiperpanjangan usiapensiun pejabat strukturaleselon I dan II olehgubernur 15. Penetapan mengenaiperpanjangan usia pensiunpejabat struktural eselon I danII oleh bupati/walikota • Adanya Penetapan mengenaiperpanjangan usia pensiunpejabat struktural eselon I dan IIoleh gubernur • Laporan Penetapanmengenai perpanjangan usiapensiun pejabat strukturaleselon I dan II oleh gubernur • Periksa apakahperpanjangan usia pensiunpejabat struktural eselon Idan II yang telah ditetapkanoleh Kepala Daerah sudahmelalui pertimbanganBaperjakat. 16. Pemeriksaan tunjanganjabatan PNS yangmenduduki jabatanrangkap, baik sebagaipenjabat kepala daerahmaupun dalam jabatanfungsional. 16. Pemeriksaan tunjanganjabatan PNS yang mendudukijabatan rangkap, baik sebagaipenjabat kepala daerahmaupun dalam jabatanfungsional. • Diperiksanya tunjangan jabatanPNS yang menduduki jabatanrangkap, baik sebagai penjabatkepala daerah maupun dalamjabatan fungsional • Laporan Pemeriksaantunjangan jabatan PNS yangmenduduki jabatan rangkap,baik sebagai penjabat kepaladaerah maupun dalamjabatan fungsional. • Periksa tunjangan jabatanterhadap PNS yangmenduduki jabatanrangkap, baik sebagaipenjabat kepala daerahmaupun dalam jabatanfungsional. 17. Pelaksanaanpengangkatan PNS dalamjabatan struktural melaluipertimbangan Baperjakat 17. Pelaksanaan pengangkatanPNS dalam jabatan strukturalmelalui pertimbanganBaperjakat • Dilaksanakannya pengangkatanPNS dalam jabatan strukturalmelalui pertimbanganBaperjakat • Laporan Pelaksanaanpengangkatan PNS dalamjabatan struktural melaluipertimbangan Baperjakat • Periksa apakahpengangkatan PNS dalamjabatan struktural telahdilakukan melaluipertimbangan Baperjakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 305 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 18. Pelaksanaan notulen hasilsidang Baperjakat, untuk 1(satu) jabatan telahdiusulkan 3 (tiga) orang (1: 3) 18. Pelaksanaan notulen hasilsidang Baperjakat, untuk 1(satu) jabatan telah diusulkan3 (tiga) orang (1 : 3) • Adnya Pelaksanaan notulenhasil sidang Baperjakat, untuk 1(satu) jabatan telah diusulkan 3(tiga) orang (1 : 3) • Laporan Pelaksanaannotulen hasil sidangBaperjakat, untuk 1 (satu)jabatan telah diusulkan 3(tiga) orang (1 : 3) • Periksa notulen hasil sidangBaperjakat, apakah untuk 1(satu) jabatan telahdiusulkan 3 (tiga) orang (1 :3), dan bandingkan SKPengangkatan dalamJabatan dengan notulenhasil sidang Baperjakattersebut. 19. Pemberian tunjanganjabatan setelah dilantikdan dalam jabatanstruktural 19. Pemberian tunjangan jabatansetelah dilantik dan dalamjabatan struktural • Diberikannya tunjangan jabatansetelah dilantik dan dalamjabatan struktural • Laporan Pemberiantunjangan jabatan setelahdilantik dan dalam jabatanstruktural • Periksa apakah adaPegawai Negeri Sipil yangdiangkat dalam jabatanstruktural belum diberikantunjangan jabatan sejak saatpelantikan. 20. Pelaksanaan tugas pokokdan fungsi dalam jabatanberdasarkan kepangkatan 20. Pelaksanaan tugas pokok danfungsi dalam jabatanberdasarkan kepangkatan • Dilaksanakannya tugas pokokdan fungsi dalam jabatanberdasarkan kepangkatan • Laporan Pelaksanaan tugaspokok dan fungsi dalamjabatan berdasarkankepangkatan • Periksa apakah adapejabat yang pangkatnyalebih rendah membawahisecara langsungPegawai/Pejabat yangpangkatnya lebih tinggi,apa sebabnya. 21. Pendaftaran PNS menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil KepalaDaerah yang sebelumnyamengajukan suratpernyataan pengundurandiri dari jabatan negeri 21. Pendaftaran PNS menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil Kepala Daerahyang sebelumnya mengajukansurat pernyataan pengundurandiri dari jabatan negeri • Adanya Pendaftaran PNSmenjadi Calon Kepala Daerahatau Calon Wakil Kepala Daerahyang sebelumnya mengajukansurat pernyataan pengundurandiri dari jabatan negeri • Laporan Pendaftaran PNSmenjadi Calon KepalaDaerah atau Calon WakilKepala Daerah yangsebelumnya mengajukansurat pernyataanpengunduran diri dari jabatannegeri • Periksa apakah ada PNSyang didaftar menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil Kepala Daeraholeh Komisi PemilihanUmum belum mengajukansurat pernyataanpengunduran diri darijabatan negeri. (sesuaiLampiran III PP No. 17Tahun 2005). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 306 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 22. Pengajuan pengundurandiri dari jabatan negeriyang sesuai Lampiran IIPeraturan Kepala BKNNomor 10 Tahun 2005 22. Pengajuan pengunduran diridari jabatan negeri yangsesuai Lampiran II PeraturanKepala BKN Nomor 10 Tahun2005 • Adanya Pengajuanpengunduran diri dari jabatannegeri yang sesuai Lampiran IIPeraturan Kepala BKN Nomor10 Tahun 2005 • Laporan Pengajuanpengunduran diri dari jabatannegeri yang sesuai LampiranII Peraturan Kepala BKNNomor 10 Tahun 2005 • Apakah ada PNS yangtelah mengajukanpengunduran diri darijabatan negeri belumditetapkan keputusanpemberhentian dari jabatannegeri (sesuai Lampiran IIPeraturan Kepala BKNNomor 10 Tahun 2005),Periksa dapatkan datanya. 23. Pendaftaran PNS menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil KepalaDaerah yang berusia 56tahun atau lebih dan 23. Pendaftaran PNS menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil Kepala Daerahyang berusia 56 tahun ataulebih dan • Adanya Pendaftaran PNSmenjadi Calon Kepala Daerahatau Calon Wakil Kepala Daerahyang berusia 56 tahun atau lebihdan • Laporan Pendaftaran PNSmenjadi Calon KepalaDaerah atau Calon WakilKepala Daerah yang berusia56 tahun atau lebih dan • Periksa apakah ada PNSyang didaftar menjadiCalon Kepala Daerah atauCalon Wakil Kepala Daerahyang diberhentikan darijabatan negeri telah berusia56 tahun atau lebih, belumdiusulkan untuk pensiun. 24. - 24. Pelaksanaan pengangkatanpejabat struktural eselon II dilingkungan yang ditetapkanoleh Bupati/Walikota • Dilaksanakannya pengangkatanpejabat struktural eselon II dilingkungan yang ditetapkan olehBupati/Walikota • Laporan Pelaksanaanpengangkatan pejabatstruktural eselon II dilingkungan yang ditetapkanoleh Bupati/Walikota • Periksa apakahpengangkatan pejabatstruktural eselon II dilingkungan Kabupaten/Kotayang telah ditetapkan olehBupati/ Walikota belumdikonsultasikan secaratertulis kepada Gubernur. 25. Pelaksanaan PNS yangtidak terpilih sebagaikepala daerah/wakilkepala daerah sesuaiketetapan KomisiPemilihan Umum setelah21 (duapuluh satu) haritidak mengajukan untukdiperkerjakan kembali 25. Pelaksanaan PNS yang tidakterpilih sebagai kepaladaerah/wakil kepala daerahsesuai ketetapan KomisiPemilihan Umum setelah 21(duapuluh satu) hari tidakmengajukan untukdiperkerjakan kembali • Adanya Pelaksanaan PNS yangtidak terpilih sebagai kepaladaerah/wakil kepala daerahsesuai ketetapan KomisiPemilihan Umum setelah 21(duapuluh satu) hari tidakmengajukan untuk diperkerjakankembali • Laporan Pelaksanaan PNSyang tidak terpilih sebagaikepala daerah/wakil kepaladaerah sesuai ketetapanKomisi Pemilihan Umumsetelah 21 (duapuluh satu)hari tidak mengajukan untukdiperkerjakan kembali • Periksa apakah ada PNSyang tidak terpilih sebagaikepala daerah/wakil kepaladaerah sesuai ketetapanKomisi Pemilihan Umumsetelah 21 (duapuluh satu)hari tidak mengajukanuntuk diperkerjakankembali namun belum LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 307 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasandikenakan sanksi hukumandisiplin. 26. Pelaksanaan pengajuanuntuk bekerja kembalibagi PNS yang tidakterpilih sebagai kepaladaerah dan wakil kepaladaerah 26. Pelaksanaan pengajuan untukbekerja kembali bagi PNSyang tidak terpilih sebagaikepala daerah dan wakilkepala daerah • Dilaksanakannya pengajuanuntuk bekerja kembali bagi PNSyang tidak terpilih sebagaikepala daerah dan wakil kepaladaerah • Laporan Pelaksanaanpengajuan untuk bekerjakembali bagi PNS yang tidakterpilih sebagai kepaladaerah dan wakil kepaladaerah • Periksa apakah ada PNSyang tidak terpilih sebagaikepala daerah dan wakilkepala daerah setelahmengajukan untuk bekerjakembali, namun belumdipekerjakan, apasebabnya. 27. Pengangkatan PNS dalamsuatu jabatan strukturalmelaksanakan tugasnyakarena diperbantukan diUnit Kerja lain. 27. Pengangkatan PNS dalamsuatu jabatan strukturalmelaksanakan tugasnyakarena diperbantukan di UnitKerja lain. • Diangkatnya PNS dalam suatujabatan struktural melaksanakantugasnya karena diperbantukandi Unit Kerja lain. • Laporan Pengangkatan PNSdalam suatu jabatanstruktural melaksanakantugasnya karenadiperbantukan di Unit Kerjalain. • Periksa apakah adaPegawai Negeri Sipil yangdiangkat dalam suatujabatan struktural tetapitidak melaksanakantugasnya, karenadiperbantukan di Unit Kerjalain 28. Pengangkatan pejabatyang menduduki jabatanstruktural dan berasal dariperguruan tinggi/tenagadosen, 28. Pengangkatan pejabat yangmenduduki jabatan strukturaldan berasal dari perguruantinggi/tenaga dosen, • Adanya Pengangkatan pejabatyang menduduki jabatanstruktural dan berasal dariperguruan tinggi/tenaga dosen, • Laporan Pengangkatanpejabat yang mendudukijabatan struktural dan berasaldari perguruan tinggi/tenagadosen, • Periksa apakah adapejabat yang mendudukijabatan struktural yangberasal dari perguruantinggi/tenaga dosen,bagaimana dasarpertimbanganpengangkatannya. 29. Pemindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dansebaliknya 29. Pemindahan PNS Pusatmenjadi PNS Daerah dansebaliknya • Adanya pemindahan PNS Pusatmenjadi PNS Daerah dansebaliknya • Laporan pemindahan PNSPusat menjadi PNS Daerahdan sebaliknya • Periksa apakah adaperpindahan PNS Pusatmenjadi PNS Daerah dansebaliknya telahmemperoleh izin: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 308 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 30. Pemindahan PNSPusat/Daerah menjadiPNS Depdagri 30. Pemindahan PNSPusat/Daerah menjadi PNSDepdagri • Adanya pemindahan PNSPusat/Daerah menjadi PNSDepdagri • Laporan pemindahan PNSPusat/Daerah menjadi PNSDepdagri • Periksa apakahperpindahan PNSPusat/Daerah menjadi PNSDepdagri telah memenuhihasil pengamatankompetensi yang sekurang-kurangnya bernilai baik. 31. Pemindahan PNS antarkota/kabupaten dalamsatu propinsi yangmendapatkan penetapanGubernur danmendapatkanpertimbangan BKN 31. Pemindahan PNS antarkota/kabupaten dalam satupropinsi yang mendapatkanpenetapan Gubernur danmendapatkan pertimbanganBKN • Adanya pemindahan PNS antarkota/kabupaten dalam satupropinsi yang mendapatkanpenetapan Gubernur danmendapatkan pertimbanganBKN • Laporan pemindahan PNSantar kota/kabupaten dalamsatu propinsi yangmendapatkan penetapanGubernur dan mendapatkanpertimbangan BKN • Periksa apakah ada PNSyang pindah antarkabupaten/ kota dalam 1(satu) propinsi yang telahmendapatkan penetapanGubernur, namun belummemperoleh pertimbanganKepala BKN (RegionalBKN). 32. Pemindahan PNS antarkota/kabupaten dalamsatu propinsi yangmendapatkan penetapanGubernur dan belummendapatkanpertimbangan BKN 32. Pemindahan PNS antarkota/kabupaten dalam satupropinsi yang mendapatkanpenetapan Gubernur danbelum mendapatkanpertimbangan BKN • Dipindahkannya PNS antarkota/kabupaten dalam satupropinsi yang mendapatkanpenetapan Gubernur dan belummendapatkan pertimbanganBKN • Laporan Pemindahan PNSantar kota/kabupaten dalamsatu propinsi yangmendapatkan penetapanGubernur dan belummendapatkan pertimbanganBKN • Periksa apakah ada PNSyang pindah antarkabupaten/ kota antarpropinsi yang telahmendapatkan penetapanGubernur, namun belummemperoleh pertimbanganKepala BKN (RegionalBKN). 33. Pengangkatan pejabat/pegawai yang berasal dariTNI/POLRI yang sudahberalih statuskepegawaiannya 33. Pengangkatan pejabat/pegawai yang berasal dariTNI/POLRI yang sudah beralihstatus kepegawaiannya • Adanya Pengangkatanpejabat/pegawai yang berasaldari TNI/POLRI yang sudahberalih status kepegawaiannya • Laporan Pengangkatanpejabat/pegawai yangberasal dari TNI/POLRI yangsudah beralih statuskepegawaiannya • Periksa apakah adapejabat/ pegawai yangberasal dari TNI/POLRIyang diangkat dalamjabatan struktural namunbelum beralih statuskepegawaiannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 309 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 34. Pemberian SK pensiun kepada pegawai yangmemasuki batas usiapensiun 34. Pemberian SK pensiunkepada pegawai yangmemasuki batas usia pensiun • Diberikannya SK pensiunkepada pegawai yang memasukibatas usia pensiun • Laporan pemberian SKpensiun kepada pegawaiyang memasuki batas usiapensiun • Periksa apakah ada PNSyang telah memasuki batasusia pensiun tetapi belummendapatkan SK pensiun,apa sebabnya. 35. Pelaksanaan prosesperubahan statuskepegawaian yangmelakukan pelanggaranhukum dan telahmendapatkan ketetapanhukum oleh penegakhukum 35. Pelaksanaan prosesperubahan statuskepegawaian yang melakukanpelanggaran hukum dan telahmendapatkan ketetapanhukum oleh penegak hukum • Dilaksanakannya prosesperubahan status kepegawaianyang melakukan pelanggaranhukum dan telah mendapatkanketetapan hukum oleh penegakhukum • Laporan Pelaksanaan prosesperubahan statuskepegawaian yangmelakukan pelanggaranhukum dan telahmendapatkan ketetapanhukum oleh penegak hukum • Periksa apakah ada PNSyang melakukanpelanggaran hukum dantelah mendapatkanketetapan hukum olehpenegak hukum, namunstatus kepegawaiannyabelum diproses sesuaiketentuan. 36. Pengangkatan PNS dalamjabatan struktural dantidak sedang menjalanihukuman disiplin 36. Pengangkatan PNS dalamjabatan struktural dan tidaksedang menjalani hukumandisiplin • Diangkatnya PNS dalam jabatanstruktural dan tidak sedangmenjalani hukuman disiplin • Laporan Pengangkatan PNSdalam jabatan struktural dantidak sedang menjalanihukuman disiplin • Periksa apakah terdapatPNS yang sedangmenjalani hukuman disiplin,diangkat dalam jabatanstruktural. 37. Perumusan kebijaksanaantentang ketentuan jamkerja bagi PNS dilingkungan PemerintahDaerah 37. Perumusan kebijaksanaantentang ketentuan jam kerjabagi PNS di lingkunganPemerintah Daerah • Dirumuskannya kebijaksanaantentang ketentuan jam kerja bagiPNS di lingkungan PemerintahDaerah • Dokumen Perumusankebijaksanaan tentangketentuan jam kerja bagi PNSdi lingkungan PemerintahDaerah • Periksa apakahkebijaksanaan KepalaDaerah tentang ketentuanjam kerja bagi PNS dilingkungan PemerintahDaerah telah dilaksanakandan ditaati. 38. Pemberian sanksiterhadap PNS yangmelanggar ketentuan jamkerja berupa peringatanatau hukuman disiplin 38. Pemberian sanksi terhadapPNS yang melanggarketentuan jam kerja berupaperingatan atau hukumandisiplin • Diberikannya sanksi terhadapPNS yang melanggar ketentuanjam kerja berupa peringatanatau hukuman disiplin • Laporan Pemberian sanksiterhadap PNS yangmelanggar ketentuan jamkerja berupa peringatan atauhukuman disiplin • Periksa apakah terhadapPNS yang melanggarketentuan jam kerja, telahdiberi peringatan maupunhukuman disiplin sesuaiketentuan. (PergunakanForm. No : SDM 6). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 310 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 39. Pelaksanaanpenyelesaian masalahbagi PNS yang memilikiijazah palsu 39. Pelaksanaan penyelesaianmasalah bagi PNS yangmemiliki ijazah palsu • Dilaksanakannya penyelesaianmasalah bagi PNS yangmemiliki ijazah palsu • Laporan Pelaksanaanpenyelesaian masalah bagiPNS yang memiliki ijazahpalsu • Periksa apakah ada PNSyang memiliki Ijazahpalsu/Aspal dan bagaimanalangkah-langkahpenyelesaiannya. 40. Pembentukan TimPenilaian LP2P sesuaidengan ketentuan yangberlaku 40. Pembentukan Tim PenilaianLP2P sesuai denganketentuan yang berlaku • Dibentuknya Tim PenilaianLP2P sesuai dengan ketentuanyang berlaku • Laporan pembentukan TimPenilaian LP2P sesuaidengan ketentuan yangberlaku • Periksa apakah telahdibentuk Tim PenilaianLP2P sesuai denganketentuan yang berlaku.Mintakan Salinan (fotocopy) SK tersebut. 41. Pelaksanaan pemberianijin perkawinan danperceraian PNS. 41. Pelaksanaan pemberian ijinperkawinan dan perceraianPNS. • Adanya pelaksanaan pemberianijin perkawinan dan perceraianPNS. • Laporan pelaksanaanpemberian ijin perkawinandan perceraian PNS. • Periksa apakah sudahdibuat pendelegasianwewenang dari KepalaDaerah kepada pejabatlainnya tentangpelaksanaan pemberian ijinperkawinan dan perceraianPNS. (Lampirkan foto copySK tersebut). 42. Pemeriksaan terhadapPNS yang melakukanperkawinan lebih dari satutanpa persetujuan isteripertama dan PimpinanSatuan Kerja. 42. Pemeriksaan terhadap PNSyang melakukan perkawinanlebih dari satu tanpapersetujuan isteri pertama danPimpinan Satuan Kerja. • Adanya pemeriksaan terhadapPNS yang melakukanperkawinan lebih dari satu tanpapersetujuan isteri pertama danPimpinan Satuan Kerja. • Laporan pemeriksaanterhadap PNS yangmelakukan perkawinan lebihdari satu tanpa persetujuanisteri pertama dan PimpinanSatuan Kerja. • Periksa apakah ada PNSyang melakukanperkawinan lebih dari satutanpa persetujuan isteripertama dan PimpinanSatuan Kerja. 43. Pemeriksaan terhadapPNS yang melakukanperkawinan lebih dari satudan mendapatkan lebihdari satu gajinya yangtelah dibagi sesuaikesepakatan 43. Pemeriksaan terhadap PNSyang melakukan perkawinanlebih dari satu danmendapatkan lebih dari satugajinya yang telah dibagisesuai kesepakatan • Adanya pemeriksaan terhadapPNS yang melakukanperkawinan lebih dari satu danmendapatkan lebih dari satugajinya yang telah dibagi sesuaikesepakatan • Laporan pemeriksaanterhadap PNS yangmelakukan perkawinan lebihdari satu dan mendapatkanlebih dari satu gajinya yangtelah dibagi sesuaikesepakatan • Periksa apakah pembagiangaji PNS yang telahmendapatkan ijinmelakukan perkawinanlebih dari satu gajinya telahdibagi sesuai dengankesepakatan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 311 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 44. Perumusan kebijakankepala daerah mengenaikesejahteraan pegawai 44. Perumusan kebijakan kepaladaerah mengenaikesejahteraan pegawai • Adanya perumusan kebijakankepala daerah mengenaikesejahteraan pegawai • Laporan perumusankebijakan kepala daerahmengenai kesejahteraanpegawai • Periksa apakah adakebijakan Kepala Daerahmengenai kesejahteraanpegawai, dalam bentukapa, bagaimanapengaturannya dandarimana sumberdananya. 45. Pencantuman anggotakeluarga dalam daftar gajiPNS 45. Pencantuman anggotakeluarga dalam daftar gajiPNS • Dicantumkannya anggotakeluarga dalam daftar gaji PNS • Pencantuman anggotakeluarga dalam daftar gajiPNS • Periksa apakah adaanggota keluarga yangtercantum dalam daftar gajiPNS yang sudah tidakberhak mendapattunjangan, tetapi masihtetap dibayarkantunjangannya. 46. Pemberian Satya LencanaKarya Satya kepadapegawai yang telahmengabdi mempunyaimasa kerja 10 (sepuluh)tahun, 20 (duapuluh)tahun, dan 30 (tigapuluh)tahun tanpa cacat 46. Pemberian Satya LencanaKarya Satya kepada pegawaiyang telah mengabdimempunyai masa kerja 10(sepuluh) tahun, 20 (duapuluh)tahun, dan 30 (tigapuluh)tahun tanpa cacat • Diberikannya Satya LencanaKarya Satya kepada pegawaiyang telah mengabdimempunyai masa kerja 10(sepuluh) tahun, 20 (duapuluh)tahun, dan 30 (tigapuluh) tahuntanpa cacat • Laporan Pemberian SatyaLencana Karya Satya kepadapegawai yang telahmengabdi mempunyai masakerja 10 (sepuluh) tahun, 20(duapuluh) tahun, dan 30(tigapuluh) tahun tanpa cacat • Periksa apakah adapegawai yang telahmengabdi mempunyaimasa kerja 10 (sepuluh)tahun, 20 (duapuluh) tahun,dan 30 (tigapuluh) tahuntanpa cacat belumdiusulkan untukmendapatkan SatyaLencana Karya Satya,Periksa apa sebabnya. 47. Pemberian kartu pegawaikepada PNS 47. Pemberian kartu pegawaikepada PNS • Adanya Pemberian kartupegawai kepada PNS • Laporan Pemberian kartupegawai kepada PNS • Periksa apakah ada PNSyang belum memiliki KartuPegawai dan apasebabnya. 48. Penyusunan programDiklat PNS yang disusunsetiap tahun anggaranmeliputi Diklatpim, DiklatFungsional dan Diklat 48. Penyusunan program DiklatPNS yang disusun setiaptahun anggaran meliputiDiklatpim, Diklat Fungsionaldan Diklat Teknis. • Disusunnya program Diklat PNSyang disusun setiap tahunanggaran meliputi Diklatpim,Diklat Fungsional dan DiklatTeknis. • Laporan Penyusunanprogram Diklat PNS yangdisusun setiap tahunanggaran meliputi Diklatpim,Diklat Fungsional dan Diklat • Periksa apakah rencanadan Program DiklatPegawai Negeri Sipil telahdisusun setiap tahunanggaran yang meliputi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 312 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Teknis. Teknis. Diklatpim, Diklat Fungsionaldan Diklat teknis. 49. Pembuatan pedomanPenyelenggaraan DiklatPNS sesuai jenis Diklatyang dilaksanakan 49. - • Dibuatnya pedomanPenyelenggaraan Diklat PNSsesuai jenis Diklat yangdilaksanakan • Laporan Pembuatanpedoman PenyelenggaraanDiklat PNS sesuai jenis Diklatyang dilaksanakan • Periksa apakah DiklatPropinsi dalam setiappenyelenggaraan DiklatPNS telah membuatpedoman sesuai jenisDiklat yang dilaksanakan. 50. Pembuatan laporanpelaksanaan Diklat PNS 50. Pembuatan laporanpelaksanaan Diklat PNS • Dibuatnya laporan pelaksanaanDiklat PNS • Laporan pelaksanaan DiklatPNS • Periksa apakah setiappelaksanaan Diklat telahdibuat laporanpelaksanaannya. 51. Pembuatan kurikulum danmetode Diklat yangmengacu pada standarkompetensi jabatan danpeningkatan kinerjapenyelenggaraanpemerintahan daerah 51. Pembuatan kurikulum danmetode Diklat yang mengacupada standar kompetensijabatan dan peningkatankinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah • Dibuatnya kurikulum danmetode Diklat yang mengacupada standar kompetensijabatan dan peningkatan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah • Laporan Pembuatankurikulum dan metode Diklatyang mengacu pada standarkompetensi jabatan danpeningkatan kinerjapenyelenggaraanpemerintahan daerah • Periksa apakah kurikulumdan metode Diklat telahmengacu pada standarkompetensi jabatan danpeningkatan kinerjapenyelenggaraanpemerintahan daerah. 52. - 52. Pengidentifikasian kebutuhanDiklat yang sesuai dengankebutuhan instansinya danmengusulkan kepada BadanDiklat Propinsi. • Adanya Pengidentifikasiankebutuhan Diklat yang sesuaidengan kebutuhan instansinyadan mengusulkan kepadaBadan Diklat Propinsi. • Laporan Pengidentifikasiankebutuhan Diklat yang sesuaidengan kebutuhaninstansinya dan mengusulkankepada Badan DiklatPropinsi. • Periksa apakah pimpinansatuan kerja telahmelakukan identifikasikebutuhan Diklat untukmenentukan jenis Diklatyang sesuai dengankebutuhan instansinya danmengusulkan kepadaBadan Diklat Propinsi. 53. Penyusunan rencana danprogram diklat PNS yangmeliputi Diklatpim, DiklatTeknis, Diklat Fungsional,Diklat Kader, 53. Penyusunan rencana danprogram diklat PNS yangmeliputi Diklatpim, DiklatTeknis, Diklat Fungsional,Diklat Kader, • Disusunnya rencana danprogram diklat PNS yangmeliputi Diklatpim, Diklat Teknis,Diklat Fungsional, Diklat Kader,PendidikanFormal lainnya • Laporan Penyusunanrencana dan program diklatPNS yang meliputi Diklatpim,Diklat Teknis, DiklatFungsional, Diklat Kader, • Periksa apakah ada rencanadan program diklat PNSyang disusun meliputiDiklatpim, Diklat Teknis,Diklat Fungsional, Diklat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 313 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan PendidikanFormal lainnya PendidikanFormal lainnya PendidikanFormal lainnya Kader, Pendidikan Formallainnya yang didukungdengan APBD tetapi adadana pungutan/kontribusi/swadana 54. Penyusunan kebijakanpelaksanaan Diklatdengan menggunakandana pungutan/kontribusi/swadana. 54. Penyusunan kebijakanpelaksanaan Diklat denganmenggunakan danapungutan/kontribusi/swadana. • Adanya Penyusunan kebijakanpelaksanaan Diklat denganmenggunakan danapungutan/kontribusi/ swadana. • Laporan Penyusunankebijakan pelaksanaan Diklatdengan menggunakan danapungutan/kontribusi/swadana. • Periksa apabila tidakdidukung dana APBD,apakah Gubernurmengeluarkan kebijakanpelaksanaan Diklat denganmenggunakan danapungutan/kontribusi /swadana 55. Pemberian cuti tahunanselama 12 hari kerjakepada PNS yang bekerjasekurang-kurangnya 1(satu) tahun 55. Pemberian cuti tahunanselama 12 hari kerja kepadaPNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun • Diberikannya cuti tahunanselama 12 hari kerja kepadaPNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun • Laporan Pemberian cutitahunan selama 12 hari kerjakepada PNS yang bekerjasekurang-kurangnya 1 (satu)tahun • Periksa PNS yang telahdiberikan cuti tahunanselama 12 (dua belas) harikerja apakah PNS yangbersangkutan telah bekerjasekurang-kurangnya 1(satu) tahun. f. PERSANDIAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraanpembinaan SDM persandianskala provinsi. 1. Penyelenggaraan persandianskala kabupaten/kota. • Dirumuskannya kebijakanpembinaan SDM danpenyelenggaraan persandian. • Laporan hasil rumusankebijakan pembinaan SDMdan penyelenggaraanpersandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusankebijakan pembinaan SDMdan penyelenggaraanpersandian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 314 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penyelenggaraanpembinaan palsan skalaprovinsi. 2. Penyelenggaraan palsan skalakabupaten/ kota. • Dirumuskannya kebijakanpembinaan danpenyelenggaraan palsan. • Laporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraan palsan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraan palsan. 3. Penyelenggaraanpembinaan sissan skalaprovinsi. 3. Penyelenggaraan sissan skalakabupaten/kota. • Dirumuskannya kebijakanpembinaan danpenyelenggaraan sissan. • Laporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraan sissan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraan sissan. 4. Penyelenggaraanpembinaan kelembagaanpersandian skala provinsi. 4. Penyelenggaraan kelembagaanpersandian skalakabupaten/kota. • Dirumuskannya kebijakanpembinaan dan penyelenggaraankelembagaan persandian. • Laporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraankelembagaan persandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusankebijakan pembinaan danpenyelenggaraankelembagaan persandian. 2) PEMBINAAN SDM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Perencanaan kebutuhanSDM persandian skalaprovinsi. 1. Perencanaan kebutuhan SDMpersandian skalakabupaten/kota. • Dilakukannya perencanaankebutuhan SDM persandian. • Laporan hasil perencanaankebutuhan SDM persandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil perencanaankebutuhan SDM persandian. 2. Rekrutmen calon SDMpersandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDMpersandian skala kabupaten/kota • Dilakukannya rekrutmen calonSDM persandian. • Laporan hasil rekrutmen calonSDM persandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rekrutmen calonSDM persandian. 3. Penyelenggaraan diklatsandi skala provinsi. 3. .- • Terselenggaranya diklat sandi. • Laporan penyelenggaraandiklat sandi. • Periksa apakah terdapatlaboran penyelenggaraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 315 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan diklat sandi. 4. Usulan akreditasi lembagadiklat sandi: 4. - • Diajukannya usulan akreditasidiklat sandi. • Laporan usulan akreditasidiklat sandi . • Periksa apakah ada usualandan laporan usulan akreditasidiklat sandi a) Usulan izinpenyelenggaraan lembagadiklat sandi. a) - • Diajukannya usulan izinpenyelenggaraan lembaga diklatsandi. • Laporan pengajuan usulan izinpenyelenggaraan lembagadiklat sandi. • Periksa apakah terdapatlaporan pengajuan usulan izinpenyelenggaraan lembagadiklat sandi. b) Usulan program diklatsandi. b) – • Diajukannya usulan programdiklat sandi. • Laporan pengajuan usulanprogram diklat sandi. • Periksa apakah terdapatlaporan pengajuan usulanprogram diklat sandi. c) Usulan SDM lembagadiklat sandi. c) – • Diajukannya usulan SDMlembaga diklat sandi. • Laporan pengajuan usulanSDM lembaga diklat sandi. Periksa apakah terdapatlaporan pengajuan usulanSDM lembaga diklat sandi d) Usulan persetujuan tenagapengajar dan widyaiswarasandi. d) – • Diajukannya usulan persetujuantenaga pengajar dan widyaiswarasandi. • Laporan pengajuan usulanpersetujuan tenaga pengajardan widyaiswara sandi. • Periksa apakah terdapatlaporan pengajuan usulanpersetujuan tenaga pengajardan widyaiswara sandi. 5. Usulan sertifikasiprofesi/tenaga ahli. 5. – • Diusulkannya sertifikasiprofesi/tenaga ahli. • Berkas usulan sertifikasiprofesi/tenaga ahli. • Periksa berkas usulansertifikasi profesi/tenaga ahli. 6. Pembentukan Tim PenilaiInstansi untuk melakukanpenilaian terhadap pejabatfungsional sandiman/OTSskala provinsi. 6. – • Dibentuknya Tim Penilai Instansiuntuk melakukan penilaianterhadap pejabat fungsionalsandiman/ OTS skala provinsi. • Laporan hasil pembentukanTim Penilai Instansi untukmelakukan penilaian terhadappejabat fungsionalsandiman/OTS skala provinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pembentukanTim Penilai Instansi untukmelakukan penilaian terhadappejabat fungsionalsandiman/OTS skala provinsi. 7. Usulan pemberian tanda 7. Usulan pemberian tanda • Diajukannya usulan pemberian • Laporan pengajuan usulan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 316 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penghargaan bidangpersandian. penghargaan bidang persandian tanda penghargaan bidangpersandian. pemberian tanda penghargaanbidang persandian. laporan pengajuan usulanpemberian tandapenghargaan bidangpersandian. 8. Pembinaan danpengawasan bagi SDMpurna tugas. 8. - • Dilakukannya pembinaan danpengawasan bagi SDM purnatugas. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanbagi SDM purna tugas. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanbagi SDM purna tugas. 3) PEMBINAAN PALSAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Perencanaan kebutuhanpalsan skala provinsi. 1. Perencanaan kebutuhan palsanskala kabupaten/ kota. • Dirumuskannya perencanaankebutuhan palsan. • Laporan hasil rumusanperencanaan kebutuhanpalsan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusanperencanaan kebutuhanpalsan. 2. Penyelenggaraanpengadaan palsan melaluikarya mandiri dan mitraskala provinsi. 2. Penyelenggaraan pengadaanpalsan melalui karya mandiridan mitra skala kabupaten/kota. • Terselenggaranya pengadaanpalsan melalui karya mandiri danmitra. • Laporan hasilpenyelenggaraan pengadaanpalsan melalui karya mandiridan mitra. • Periksa apakah terdapatlaporan hasilpenyelenggaraan pengadaanpalsan melalui karya mandiridan mitra. 3. Pemeliharaan palsantingkat I. 3. Pemeliharaan palsan tingkat 0. • Dilakukannya pemeliharaanpalsan. • Laporan hasil pelaksanaanpemeliharan palsan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pelaksanaanpemeliharan palsan. 4. Penghapusan palsan skala 4. Penghapusan palsan skala • Dilakukannya penghapusan • Laporan hasil pelaksanaan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 317 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. kabupaten /kota. palsan. penghapusan palsan. laporan hasil pelaksanaanpenghapusan palsan. 4) PEMBINAAN SISSAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Perencanaan kebutuhansissan skala provinsi. 1. Perencanaan kebutuhansissan skala kabupaten/ kota. • Dirumuskannya perencanaankebutuhan sissan. • Laporan hasil rumusanperencanaan kebutuhansissan. • Periksa apakah ada laporanhasil rumusan perencanaankebutuhan sissan. 2. Pengadaan sissan untukjaring persandian skalaprovinsi. 2. Pengadaan sissan untuk jaringpersandian skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya pengadaansissan untuk jaring persandian. • Laporan hasil pelaksa naanpengadaan sissan untuk jaringpersandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil pelaksanaanpengadaan sissan untukjaring persandian. 3. Penyelenggaraan protappenyimpanan sissan skalaprovinsi. 3. Penyelenggaraan protappenyimpanan sissan skalakabupaten/kota. • Dirumuskannya protappenyimpanan sissan. • Laporan hasil rumusan protappenyimpanan sissan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil rumusan protappenyimpanan sissan. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaringpersandian skala provinsi. 4. Penentuanpemberlakuan/penggantiansissan jaring persandianskala kab/kota. • Ditentukannya pemberlakuan/penggantian sissan jaringpersandian. • Laporan hasil penentuanpemberlakuan/ penggantiansissan jaring persandian. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil penentuanpemberlakuan/ penggantiansissan jaring persandian. 5. Penyiapan palsan tingkatprovinsi dan kabupaten/ kotauntuk penghapusan 5. – Disiapkannya penghapusanpalsan • Laporan penyiapanpenghapusan palsan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyiapanpenghapusan palsan. 5) PEMBINAAN KELEMBAGAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 318 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraanhubungan komunikasipersandian antarapemerintah provinsidengan pemerintahdan/atau kabupaten kota. 1. Penyelenggaraanhubungan komunikasipersandian antarapemerintah provinsi denganpemerintah dan/ataukabupaten/ kota. • Terselenggaranya hubungankomunikasi persandian antartingkat pemerintahan. • Laporan penyelenggaraanhubungan komunikasipersandian antar tingkatpemerintahan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanhubungan komunikasipersandian antar tingkatpemerintahan. 6) PENGAWASAN KELEMBAGAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pengawasan operasionalpersandian bidang tertentukabupaten/ kota diwilayahnya. - • Dilakukannya pengawasanoperasional persandian bidangtertentu kabupaten/ kota diwilayahnya. • Laporan pelaksanaanpengawasan operasionalpersandian bidang tertentukabupaten/ kota diwilayahnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan operasionalpersandian bidang tertentukabupaten/kota diwilayahnya. 11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESAa. PEMERINTAHAN DESA DAN KELUARAN1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 319 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakandaerah tentangpemerintahan desa dankelurahan skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan daerahtentang pemerintahan desa dankelurahan skala kabupaten/kota. Ditetapkannya Peraturan Daerahyang mengatur tentangpenyelenggaraan pemerintahan desadan kelurahan. Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah. • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpenyelenggaraan pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa apakah kebijakandaerah yang telah dirumuskandalam bentuk PeraturanDaerah tersebut sesuai denganperaturan yang lebih tinggitingkatnya. 2. Penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan skala provinsi. 2. Penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan skalakabupaten/kota. Terselenggaranya pemerintahan desadan kelurahan. Laporan penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan. • Periksa penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan. 2) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalaprovinsi.
• Dilakukannya koordinasi danfasilitasi dengan instansi terkait. • Jumlah/prosentase desa dankelurahan yangmenyelenggarakanpemerintahan desa dankelurahan. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Laporan pelaksanaankoordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat koordinasi danfasilitasi penyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi penyelenggaraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 320 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan administrasi pemerintahandesa dan kelurahan. 2. Pembinaan, pengawasandan supervisipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalaprovinsi.
• Dilakukannya pembinaan,pengawasan dan supervisipenyelenggaraan administrasipemerintahan desa dankelurahan. • Laporan pembinaan,pengawasan dan supervisipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa apakah terdapatlaporan pembinaan,pengawasan dan supervisipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalaprovinsi.
• Dilaksanakannya monitoring danevaluasi serta pelaporanpenyelenggaraan administrasipemerintahan desa dankelurahan. • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring danevaluasi serta pelaporanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa pelaksanaankegiatan monitoring danevaluasi serta pelaporanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalaprovinsi. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desadan kelurahan skalakabupaten/kota. • Adanya data base penyelenggaraan administrasipemerintahan desa dankelurahan. • Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa dan kelurahan. • Periksa apakah terdapatdatabase pemerintahan desa dan kelurahan. 3) PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi pembentukan,pemekaran, penggabungandan penghapusan, batasdesa dan kelurahan skalaprovinsi.
• Terbentuk, Dimekarkan,Digabungkan dandihapuskannya batas desa dankelurahan. • Jumlah/prosentase desa dankelurahan yang mengalami • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Laporan pelaksanaankegiatan pembentukan,pemekaran, penggabungandan penghapusan, batas • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat koordinasi danfasilitasi penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 321 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. desa dan kelurahan. kelurahan. • Periksa apakah terdapatlaporan pembentukan,pemekaran, penggabungandan penghapusan desa dankelurahan. 2. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan skala provinsi.
• Dilakukannya koordinasi danfasilitasi penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Laporan pelaksanaankoordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Periksa pelaksanaankoordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. 3. Pembinaan, pengawasandan supervisipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan skala provinsi.
• Dilakukannya pembinaan,pengawasan dan supervisipenyelenggaraan pembentukan,pemekaran, penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan dansupervisi penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengawasandan supervisipenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. 4. Monitoring dan evaluasiserta penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan skala provinsi.
• Dilakukannya monitoring danevaluasi serta pelaporanpenyelenggaraan pembentukan,pemekaran, penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Laporan pelaksanaanmonitoring dan evaluasi sertapelaporan penyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. • Periksa apakah telahdilaksanakan monitoring danevaluasi serta pelaporanpenyelenggaraanpembentukan, pemekaran,penggabungan danpenghapusan desa dankelurahan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 322 4) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan pedoman peranBPD dan kelurahan dalampenyelenggaraanpemerintahan desa skalaprovinsi. 1. Penetapan pedoman peranBPD dan kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahandesa skala kabupaten/kota. • Ditetapkan dan tersedianyapedoman peran BPD dankelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahandesa. • Ketetapan dan pedomanperan BPD dan kelurahandalam penyelenggaraanpemerintahan desa. • Periksa apakah terdapatketetapan dan pedomanperan BPD dan kelurahandalam penyelenggaraanpemerintahan desa. 2. -- 2. Penyelenggaraan bimbingan,konsultasi, pelatihan danpendidikan bagi anggota BPD. • Diselenggarakannya bimbingan,konsultasi, pelatihan danpendidikan bagi anggota BPD. • Laporan penyelenggaraankegiatan bimbingan,konsultasi, pelatihan danpendidikan bagi anggotaBPD. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan penyelenggaraanbimbingan, konsultasi,pelatihan dan pendidikan bagianggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan,supervisi dan fasilitasi BPDskala provinsi. 3. Pembinaan, pengawasan,supervisi dan fasilitasi BPDskala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,pengawasan, supervisi danfasilitasi BPD. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,pengawasan, supervisi danfasilitasi yangdiselenggarakan oleh BPD. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan pembinaan,pengawasan, supervisi danfasilitasi yangdiselenggarakan oleh BPD. 4. Monitoring dan evaluasiserta pelaporan peran BPDskala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi sertapelaporan peran BPD skalakabupaten/kota. • Dilakukannya monitoring danevaluasi serta pelaporan peranBPD. • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring danevaluasi serta pelaporanperan BPD. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanmonitoring, evaluasi danperan BPD. 5) KEUANGAN DAN ASET DESA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 323 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Ditetapkannya pedomanpengelolaan keuangan dan asetdesa. • Jumlah/ prosentase desa dankelurahan yang mengelolakeuangan dan aset desa. • Pedoman pengelolaankeuangan dan aset desa. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Laporan pelaksanaan kegiatan. • Periksa apakah terdapatpedoman pengelolaankeuangan dan aset desa. • Periksa apakah terdapatnotulen dan daftar hadir rapatpengelolaan keuangan dan asetdesa. • Periksa apakah terdapat laporanpelaksanaan pengelolaankeuangan dan aset desa.
• Dilaksanakannya koordinasi danfasilitasi pengelolaan keuangandan aset desa. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi pengelolaankeuangan dan aset desa. • Periksa apakah telahdilaksanakan kegiatankoordinasi dan fasilitasipengelolaan keuangan danaset desa.
• Dilakukannya pembinaan,pengawasan dan supervisipengelolaan keuangan dan asetdesa. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,pengawasan dan supervisipengelolaan keuangan danaset desa. • Periksa apakah telahdilakukan kegiatanpembinaan, pengawasan dansupervisi pengelolaankeuangan dan aset desa.
• Dilakukannya monitoring,evaluasi dan pelaporan tentangpengelolaan keuangan dan asetdesa. • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporantentang pengelolaankeuangan dan aset desa. • Periksa apakah dilaksanakankegiatan monitoring, evaluasidan pelaporan tentangpengelolaan keuangan danaset desa. 6) PENGELOLAAN DESA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan perubahan statusdesa menjadi Kelurahan • Diubahnya pelaksanaanperubahan status desa menjadi • Laporan pelaksanaanperubahan status desa • Periksa mengenai perubahanstatus desa menjadi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 324 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Kelurahan Kelurahan menjadi Kelurahan Kelurahan sebagaimanadimaksud pada Pasal 5 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) PP72 tentang Desa diaturdengan peraturan daerahKabupaten/Kota denganberpedoman pada PeraturanMenteri Dalam Negeri.
Pelaksanaan penyerahanurusan yang menjadikewenangan Kabupaten/Kotayang diserahkanpengaturannya kepada Desa • Dilaksanakannya penyerahanurusan yang menjadikewenangan Kabupaten/Kotayang diserahkan pengaturannyakepada Desa • Laporan pelaksanaanpenyerahan urusan yangmenjadi kewenanganKabupaten/Kota yangdiserahkan pengaturannyakepada Desa • Periksa mengenaipelaksanaan penyerahanurusan yang menjadikewenangan Kabupaten/Kotayang diserahkanpengaturannya kepada Desasebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 PP 72/2005tentang Desa diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota denganberpedoman pada PeraturanMenteri Dalam Negeri.
Pelaksanaan PedomanPenyusunan Organisasi danTata Kerja Pemerintahan Desayang diatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota • Dilaksanakannya PedomanPenyusunan Organisasi danTata Kerja Pemerintahan Desayang diatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota • Laporan pelaksanaanPedoman PenyusunanOrganisasi dan Tata KerjaPemerintahan Desa yangdiatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota • Periksa mengenai PedomanPenyusunan Organisasi danTata Kerja PemerintahanDesa yang diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota.
Pelaksanaan mengenai tatacara pengangkatan penjabatkepala desa apakah diaturdengan peraturan daerahKabupaten/Kota • Dilaksanakannya tata carapengangkatan penjabat kepaladesa apakah diatur denganperaturan daerahKabupaten/Kota • Laporan pelaksanaanmengenai tata carapengangkatan penjabatkepala desa apakah diaturdengan peraturan daerahKabupaten/Kota • Periksa mengenai tata carapengangkatan penjabatkepala desa apakah diaturdengan peraturan daerahKabupaten/Kota
Pelaksanaan mengenaiperaturan Pengangkatan • Dilaksanakannya peraturanPengangkatan Perangkat Desa • Laporan pelaksanaanmengenai peraturan • Periksa mengenai peraturanPengangkatan Perangkat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 325 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Perangkat Desa Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimanadimaksud pada Pasal 26ayat (1) PP 72/2005 tentangDesa diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota Desa sebagaimana dimaksudpada Pasal 26 ayat (1) PPtentang Desa diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota
Pelaksanaan mengenaikedudukan keuangan KepalaDesa dan Perangkat Desadiatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota. • Adanya pelaksanaan mengenaikedudukan keuangan KepalaDesa dan Perangkat Desa diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota. • Laporan pelaksanaanmengenai kedudukankeuangan Kepala Desa danPerangkat Desa diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota. • Periksa mengenai kedudukankeuangan Kepala Desa danPerangkat Desa diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota
Pelaksanaan mengenai BadanPerwakilan Desa yangditetapkan dengan PeraturanDaerah di Kabupaten/Kota. • Adanya pelaksanaan mengenaiBadan Perwakilan Desa yangditetapkan dengan PeraturanDaerah di Kabupaten/Kota. • Laporan pelaksanaanmengenai Badan PerwakilanDesa yang ditetapkandengan Peraturan Daerah diKabupaten/Kota • Periksa mengenai BadanPerwakilan Desa apakahtelah ditetapkan denganPeraturan Daerah diKabupaten/Kota
Pelaksanaan mengenai TataCara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa • Adanya pelaksanaan mengenaiTata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa • Laporan pelaksanaanmengenai Tata CaraPemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian KepalaDesa • Periksa mengenai Tata CaraPemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian KepalaDesa diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota.
Pelaksanaan mengenaiPemilihan Kepala Desa danmasa jabatan kepala desa • Adanya pelaksanaan mengenaiPemilihan Kepala Desa danmasa jabatan kepala desa • Laporan pelaksanaanmengenai Pemilihan KepalaDesa dan masa jabatankepala desa • Periksa mengenai PemilihanKepala Desa dan masajabatan kepala desa diaturdalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota. 10. -
Pelaksanaan PeraturanDaerah mengenai RencanaPembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMD)dan Rencana KerjaPemerintah Desa (RKP-Desa).
• Dilaksanakannya PeraturanDaerah mengenai RencanaPembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMD) danRencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Desa). • Laporan pelaksanaanPeraturan Daerah mengenaiRencana PembangunanJangka Menengah Desa(RPJMD) dan RencanaKerja Pemerintah Desa(RKP-Desa). • Periksa Peraturan Daerahmengenai RencanaPembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMD)dan Rencana KerjaPemerintah Desa (RKP-Desa).
• Dilaksanakannya KerjasamaAntar Desa, dan KerjasamaDesa dengan Pihak Ketiga diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/ Kota. • Laporan pelaksanaanKerjasama Antar Desa, danKerjasama Desa denganPihak Ketiga diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/ Kota. • Periksa mengenaiPelaksanaan KerjasamaAntar Desa, dan KerjasamaDesa dengan Pihak Ketigadiatur dengan PeraturanDaerah Kabupaten/ Kota.
• Disusunnya perencanaan,pelaksanaan pembangunan,pemanfaatan danpendayagunaan kawasanperdesaan sebagaimanadimaksud pada Pasal 88 ayat (2)PP 72/2005 tentang Desa diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota. • Laporan penyusunanperencanaan, pelaksanaanpembangunan, pemanfaatandan pendayagunaankawasan perdesaansebagaimana dimaksudpada Pasal 88 ayat (2) PP72/2005 tentang Desa diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota. • Periksa mengenaiperencanaan, pelaksanaanpembangunan, pemanfaatandan pendayagunaankawasan perdesaansebagaimana dimaksud padaPasal 88 ayat (2) PP 72/2005tentang Desa diatur denganPeraturan DaerahKabupaten/Kota.
• Dilaksanakannya lembagakemasyarakatan yang diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota denganmemperhatikan kondisi sosialbudaya masyarakat. • Laporan pelaksanaanmengenai lembagakemasyarakatan yang diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota denganmemperhatikan kondisisosial budaya masyarakat. • Periksa mengenai lembagakemasyarakatan diaturdengan Peraturan DaerahKabupaten/Kota denganmemperhatikan kondisi sosialbudaya masyarakat. 19.Pengangkatan Sekretaris Desa dari PNS yang telahmemenuhi persyaratan.
20. Pemeriksaan terhadapmasa jabatan Kepala Desa,apakah telah melebihi 6
21.-
22.Pembentukan Badan Pemberdayaan Desaberfungsi menetapkanPeraturan Desa bersamaKepala Desa, menampungdan menyalurkan aspirasi,aspirasi masyarakat
• Apakah telah dibentukLembaga KemasyarakatanDesa, • Tugas apa saja yang telahdilaksanakan dalam rangkamemberdayakan masyarakat. 23. -
• Apakah kajian tersebut telahdilaporkan kepadaBupati/Wakil Bupati. b. PENGUATAN KELEMBAGAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 329 1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakandaerah skala provinsi. 1. Penetapan kebijakan daerahskala kabupaten/ kota. Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentang penguatankelembagaan dan pengembanganpartisipasi (sebagai bentukkerjasama lagi) masyarakat. Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalamLembaranDaerah. • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpenguatan kelembagaan danpengembangan partisipasi(sebagai bentuk kerjasamalagi) masyarakat. • Periksa apakah kebijakandaerah yang telah dirumuskandalam bentuk PeraturanDaerah tersebut sesuai denganperaturan yang lebih tinggitingkatnya. 2. Penetapan pedoman,norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidangpenguatan kelembagaandan pengembanganpartisipasi masyarakat skalaprovinsi. 2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaandan pengembangan partisipasimasyarakat skalakabupaten/kota. Ketersediaan pedoman, norma,standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat. Pedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangpenguatan kelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat. Periksa apakah terdapatpedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangpenguatan kelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat. 2) PEMANTAPAN DATA DESA DAN PROFIL KELURAHAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 330 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat dan daftar hadirrapat koordinasi. • Periksa apakahterdapat notulenrapat dan daftarhadir pengolahandata profil desa danprofil kelurahan.
• Tersedianya profil desa danprofil kelurahan. • Laporan profil desa dan profilkelurahan. • Periksa apakahterdapat laporanprofil desa dan profilkelurahan.
• Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpengolahan data profil desa danprofil kelurahan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpengolahan data profil desadan profil kelurahan. • Periksa apakahterdapat laporanhasil monitoring,evaluasi danpelaporanpengolahan dataprofil desa dan profilkelurahan. 3) PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasipenguatan kelembagaanmasyarakat skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya koordinasi danfasilitasi dengan instansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakahterdapat notulenrapat dan daftarhadir rapatpenguatankelembagaanmasyarakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 331 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakahterdapat suratundangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaankegiatan penguatankelembagaanmasyarakat.
2. Penyelenggaraan penguatankelembagaan masyarakat skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kegiatanpembinaan, supervisi danpenyelenggaraan penguatankelembagaan masyarakat. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraan penguatankelembagaan masyarakat. • Periksa apakahterdapatpelaksanaankegiatanpembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpenguatankelembagaanmasyarakat.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpenguatan kelembagaanmasyarakat skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan penguatankelembagaan masyarakat. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan penguatankelembagaan masyarakat. • Periksa apakahterdapat laporanhasil monitoring,evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpenguatankelembagaanmasyarakat 4) PELATIHAN MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi • Adanya rapat koordinasi dengan • Notulen rapat. • Periksa apakah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 332 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraanpelatihan masyarakatskala provinsi. pelaksanaan pelatihanmasyarakat skala kabupaten/kota. instansi terkait. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan. terdapat notulen rapatdan daftar hadir rapatpelaksanaan pelatihanmasyarakat. • Periksa apakahterdapat suratundangan, daftar hadirdan laporanpelaksanaan kegiatanpenguatankelembagaanmasyarakat. 2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraanpelatihan masyarakatskala provinsi. 2. Pelaksanaan pelatihanmasyarakat skala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan pelaksanaanpelatihan masyarakat. • Laporan pelaksanaanpembinaan, supervisi danpelaksanaan pelatihanmasyarakat. • Periksa apakahtelah dilakukanpembinaan,supervisi danpelaksanaanpelatihanmasyarakat. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpelatihan masyarakatskala nasional. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan pelatihanmasyarakat skala kabupaten/kota. • Terselenggaranya monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pelatihanmasyarakat. • Laporan penyelenggaraanmonitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpelatihan masyarakat. • Periksapenyelenggaraanmonitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaanpelatihanmasyarakat. 5) PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Periksa apakahterdapat notulen LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 333 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat skala provinsi. pembangunan partisipatifmasyarakat skala kabupaten/kota. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. rapat dan daftarhadir rapatpengembanganmanajemenpembangunanpartisipatifmasyarakat. • Periksa apakahterdapat suratundangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaankegiatan.
• Dilakukannya pembinaan,supervisi dan pelaksanaanmanajemen pembangunanpartisipatif masyarakat. • Laporan pelaksanaanpembinaan, supervisi danpelaksanaan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat. • Periksapelaksanaanpembinaan,supervisi danpelaksanaanmanajemenpembangunanpartisipatifmasyarakat.
• Adanya hasil monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanpemantapan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemantapanmanajemen pembangunanpartisipatif masyarakat. • Periksa apakahterdapat laporanhasil monitoring,evaluasi danpelaporanpelaksanaanpemantapanmanajemenpembangunanpartisipatifmasyarakat. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 334 6) PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PEDESAAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaan ruangkawasan perdesaan skalaprovinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipeningkatan peran masyarakatdalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakahterdapat notulenrapat dan daftarhadir rapatpeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaanruang kawasanperdesaan. • Periksa apakahterdapat laporanpeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaanruang kawasanperdesaan 2. Pembinaan dan supervisipeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaan ruangkawasan perdesaan skalaprovinsi. 2. Pelaksanaan peningkatan peranmasyarakat dalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraankegiatan peningkatan peranmasyarakat dalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, supervisi danpenyelenggaraan kegiatanpeningkatan peranmasyarakat dalam penataandan pendayagunaan ruangkawasan perdesaan. • Periksa apakahpelaksanaanpembinaan,supervisi danpenyelenggaraankegiatanpeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaanruang kawasanperdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan 3. Monitoring, evaluasi dan • Adanya hasil monitoring, • Laporan hasil monitoring, • Periksa apakah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 335 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pelaporan peningkatanperan masyarakat dalampenataan danpendayagunaan ruangkawasan perdesaan skalaprovinsi. pelaporan pelaksanaanpeningkatan peran masyarakatdalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan skalakabupaten/kota. evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatan peranmasyarakat dalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan. evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatanperan masyarakat dalampenataan danpendayagunaan ruangkawasan perdesaan. terdapat laporanLaporan hasilmonitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaanpeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaanruang kawasanperdesaan. c. PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentang pemberdayaanadat dan pengembangan kehidupansosial budaya masyarakat. Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah. • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpenyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan. • Periksa apakah kebijakandaerah yang telah dirumuskandalam bentuk PeraturanDaerah tersebut sesuaidengan peraturan yang lebihtinggi tingkatnya.
pengembangan kehidupan sosialbudaya masyarakat skalakabupaten/ kota. pengembangan kehidupan sosialbudaya masyarakat. pengembangan kehidupan sosialbudaya masyarakat. pemberdayaan adat danpengembangan kehidupansosial budaya masyarakat. 2) PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA NUSANTARA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan lembagaadat dan budaya skalaprovinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan lembaga adatdan budaya skala kabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftar hadirrapat pemberdayaan lembagaadat dan budaya. • Periksa apakah terdapat suratundangan, daftar hadir danlaporan pelaksanaan kegiatanpemberdayaan lembaga adatdan budaya. 2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan lembagaadat dan budaya skalaprovinsi. 2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan lembaga adatdan budaya skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan pemberdayaanlembaga adat dan budaya. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi dan pemberdayaanlembaga adat dan budaya. • Periksa apakahdilaksanakan kegiatanpembinaan, supervisi danpemberdayaan lembagaadat dan budaya. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemberdayaanlembaga adat dan budayaskala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemberdayaanlembaga adat dan budaya skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanlembaga adat dan budaya. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanlembaga adat dan budaya. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporankegiatan pemberdayaanlembaga adat dan budaya. 3) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 337 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemberdayaanperempuan skala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemberdayaanperempuan skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan kordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftar hadirrapat pelaksanaanpemberdayaan perempuan. • Periksa apakah terdapat suratundangan, daftar hadir danlaporan pelaksanaan kegiatanpemberdayaan perempuan. 2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan pemberdayaanperempuan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan pemberdayaanperempuan skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanperempuan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanperempuan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemberdayaan perempuan. 4) PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan PKK skalaprovinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan gerakan PKK skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat pelaksanaangerakan PKK. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatanpelaksanaan gerakan PKK. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 338 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan PKK skalaprovinsi. 2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan gerakan PKKskala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan dansupervisi pelaksanaan PKK • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan dansupervisi pelaksanaan PKK • Periksa apakah teahdilaksanakan kegiatanpembinaan dan supervisipelaksanaan PKK. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan PKKskala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan gerakanPKK skala kabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pelaksanaangerakan PKK. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pelaksanaangerakan PKK. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan gerakan PKK. 5) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipeningkatan kesejahteraansosial skala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftar hadirrapat pelaksanaanpeningkatan kesejahteraansosial. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan peningkatankesejahteraan sosial. 2. Pembinaan dan supervisipeningkatan kesejahteraansosial skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/kota. • Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/ kota. • Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/ kota. • Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/ kota. 3.
Monitoring, evaluasi dan • Adanya hasil monitoring, • Laporan hasil monitoring, • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 339 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pelaporan peningkatankesejahteraan sosial skalaprovinsi. pelaporan pelaksanaanpeningkatan kesejahteraansosial skala kabupaten/ kota. evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial. evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial. laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpeningkatan kesejahteraansosial. 6) PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan danperlindungan tenaga kerjaskala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan perlindungantenaga kerja skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatan pe • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatanperlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisipengembangan danperlindungan tenaga kerjaskala provinsi. 2. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerja skalakabupaten/kota. • Dilakukannya monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan perlindungantenaga kerja. • Laporan pelaksanaanmonitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerja. • Periksa apakah telahdilakukan pembinaansupervisi, pengembangandan perlindungan tenagakerja. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengembangandan perlindungan tenagakerja skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerja skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan perlindungantenaga kerja. • Laporan pelaksanaanmonitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerja. • Periksa apakah telahdilakukan monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan perlindungantenaga kerja LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 340 d. PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerahskala kabupaten/kota. • Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentangpemberdayaan usaha ekonomimasyarakat. • Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalam LembaranDaerah. • Surat undangan. • Daftar hadir. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpenyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan. • Periksa apakah kebijakandaerah yang telahdirumuskan dalam bentukPeraturan Daerah tersebutsesuai dengan peraturanyang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penyelenggaraanpemberdayaan usaha ekonomimasyarakat skalakabupaten/kota. • Diselenggarakannyapemberdayaan usaha ekonomimasyarakat • Laporan penyelenggaraanpemberdayaan usahaekonomi masyarakat • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatanpemberdayaan usahaekonomi masyarakat. 2) PEMBERDAYAAN EKONOMI PENDUDUK MISKIN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Notulen rapat. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftar LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 341 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalaprovinsi. pemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalakabupaten/kota. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. hadir rapat kegiatanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin.
• Dilakukannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin. • Periksa apakah telahdilakukan pembinaan dansupervisi penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin.
• Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanekonomi penduduk miskin. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemberdayaanekonomi penduduk miskin. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin. 3) PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan usahaekonomi keluarga dan 1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan pengembanganusaha ekonomi keluarga dan • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 342 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kelompok masyarakat skalaprovinsi. kelompok masyarakat skalakabupaten/kota. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. pengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pengembanganusaha ekonomi keluarga dankelompok masyarakat. 2. Pembinaan dan supervisipengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalaprovinsi. 2. Penyelenggaraan pengembanganusaha ekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraanpengembangan usaha ekonomikeluarga dan kelompokmasyarakat. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat. • Periksa pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi danpelaporan pengembanganusaha ekonomi keluargadan kelompok masyarakatskala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan pengembanganusaha ekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan usaha ekonomikeluarga dan kelompokmasyarakat. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengemba-ngan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat. 4) PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Koordinasi dan fasilitasi • Adanya rapat koordinasi dengan • Notulen rapat. • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 343 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala provinsi. penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/ kota. instansi terkait. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. notulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pengembanganlembaga keuangan mikroperdesaan.
2. Penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan. • Periksa pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporankegiatan pengembanganlembaga keuangan mikroperdesaan. 5) PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA MASYARAKAT Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan 1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftar LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 344 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat skala provinsi. pengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala kabupaten/kota. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. hadir rapat kegiatanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat. 2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat skala provinsi. 2. Penyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat. • Periksa pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat. 3. Monitoring evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala kabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan produksidan pemasaran hasil usahamasyarakat. 6) PENGEMBANGAN PERTANIAN PANGAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 345 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan masyarakatskala kabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pengembanganpertanian pangan danpeningkatan ketahananpangan masyarakat.
2. Penyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan masyarakatskala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan penyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan masyarakat. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat. • Periksa pelaksanaankegiatan pembinaan,supervisi danpenyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan masyarakatskala kabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan pangan masyarakat. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat. e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 346 1) KEBIJAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.
• Adanya Peraturan Daerah yangmengatur tentang pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaansumber daya alam dan teknologitepat guna. • Peraturan Daerah yang telahdilegalisasi dalamLembaranDaerah. • Surat undangan. • Daftar hadir. • Laporan pelaksanaankegiatan penetapan kebijakandaerah. • Dapatkan Peraturan Daerahyang berkaitan denganpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan SDA danteknolog tepat guna. • Periksa apakah kebijakandaerah yang telahdirumuskan dalam bentukPeraturan Daerah tersebutsesuai dengan peraturanyang lebih tinggi tingkatnya. 2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologitepat guna skala provinsi.
• Diselenggarakannyapemberdayaan masyarakat dalampengelolaan sumber daya alamdan teknologi tepat guna. • Surat undangan. • Daftar hadir. • Laporan penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologitepat guna. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pemberdayaanmasyarakat dalampengelolaan sumber dayaalam dan teknologi tepatguna. 2) FASILITASI KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi dan • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatankonservasi dan rehabilitasilingkungan. • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 347 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan fasilitasi. surat undangan, daftarhadir dan laporanpelaksanaan kegiatankonservasi dan rehabilitasilingkungan.
• Dilakukannya pembinaan,fasilitasi, pengawasan, dansupervisi konservasi danrehabilitasi lingkungan. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,fasilitasi, pengawasan, dansupervisi konservasi danrehabilitasi lingkungan. • Periksa apakah telahdilakukan pembinaan,fasilitasi, pengawasan, dansupervisi konservasi danrehabilitasi lingkungan.
• Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatankonservasi dan rehabilitasilingkungan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatankonservasi dan rehabilitasilingkungan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatankonservasi dan rehabilitasilingkungan. 3) FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DAN PESISIR PEDESAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemanfaatanlahan dan pesisir pedesaanskala kabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatanpemanfaatan lahan danpesisir pedesaan. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pemanfaatan lahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 348 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dan pesisir pedesaan.
2. Pelaksanaan pemanfaatanlahan dan pesisir perdesaanskala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,pengawasan, supervisi, danpelaksanaan pemanfaatan lahandan pesisir perdesaan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan,supervisi, dan pelaksanaanpemanfaatan lahan danpesisir perdesaan. • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengawasan,supervisi, dan pelaksanaanpemanfaatan lahan danpesisir perdesaan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanpemanfaatan lahan dan pesisirpedesaan skala kabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemanfaatan lahan dan pesisirpedesaan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemanfaatan lahan danpesisir pedesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemanfaatan lahan danpesisir pedesaan. 4) FASILITASI PRASARANA DAN SARANA PEDESAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danfasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat kegiatanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 349 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. 2. Pembinaan, pengawasandan supervisi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkunganskala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan serta pemeliharaanair bersih dan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan,pengawasan dan supervisipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,pengawasan dan supervisipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. • Periksa apakah telahdilakukan pembinaan,pengawasan dan supervisipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan.
3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanfasilitasi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan serta pemeliharaanair bersih dan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan. 5) FASILITASI PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipemetaan kebutuhanteknologi tepat guna danpengkajian teknologi tepatguna skala provinsi. 1. Koordinasi dan fasilitasikebutuhan teknologi teknologitepat guna skalakabupaten/kota. • Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatankoordinasi dan fasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat koordinasi danfasilitasi kebutuhan teknologiteknologi tepat guna. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pembinaan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 350 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan supervisi pemanfaatanteknologi tepat guna. 2. Pembinaan dan supervisikebutuhan teknologi tepatguna skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisipemanfaatan teknologi tepatguna skala kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaan dansupervisi pemanfaatan teknologitepat guna. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan dansupervisi pemanfaatanteknologi tepat guna • Periksa apakah telahdilakukan pembinaan dansupervisi pemanfaatanteknologi tepat guna 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan kebutuhanteknologi tepat guna skalaprovinsi. 3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemanfaatanteknologi tepat guna skalakabupaten/ kota. • Adanya hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpemanfaatan teknologi tepatguna. • Laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpemanfaatan teknologi tepatguna. • Periksa apakah terdapatlaporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporanpemanfaatan teknologi tepatguna. 6) PEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA TEKNOLOGI PEDESAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuptaen/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasipemasyarakatan dankerjasama teknologipedesaan skala provinsi.
• Adanya rapat koordinasi denganinstansi terkait. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatankoordinasi dan fasilitasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat dan daftarhadir rapat. • Periksa apakah terdapatsurat undangan, daftar hadirdan laporan pelaksanaankegiatan pemasyarakatandan kerja sama teknologipedesaan. 2. Pembinaan, pengawasandan supervisi pemasya-rakatan dan kerja samateknologi pedesaan skalaprovinsi.
• Dilakukannya pembinaan,pengawasan, supervisi danpenyelenggaraanpemasyarakatan dan kerja samateknologi pedesaan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan,supervisi danpenyelenggaraanpemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. • Periksa pelaksanaanpembinaan, pengawasan,supervisi danpenyelenggaraanpemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan. 3. Monitoring evaluasi danpelaporan pemasyarakatan
kerjasama teknologi pedesaanskala kabupaten/kota. dan kerjasama teknologipedesaan. pemasyarakatan dankerjasama teknologipedesaan. evaluasi dan pelaporanpemasyarakatan dankerjasama teknologipedesaan. 12. SOSIALa. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL1) KEBIJAKAN SOSIAL (UMUM) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsimengacu pada kebijakannasional. 1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kotamengacu pada kebijakanprovinsi dan/atau nasional. • Ditetapkannya kebijakan dibidang sosial di tingkat daerah. • Ketetapan kebijakan bidangsosial di tingkat daerah (baikdalam bentuk peraturandaerah, peraturan kepaladaerah, maupun keputusankepala daerah). • Periksa adakah ketetapankebijakan daerah (baikdalam bentuk peraturandaerah, peraturan kepaladaerah, maupun keputusankepala daerah) di bidangsosial. • Teliti apakah penyusunankebijakannya telah sesuaidengan ketentuan perun-dangan yang berlaku. 2) KEBIJAKAN SOSIAL (KHUSUS) * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian bantuan Sosialkepada masyarakat/organisasi dilakukan terusmenerus pada 1. Pemberian bantuan Sosialkepada masyarakat/ organisasidilakukan terus menerus padamasyarakat/organisasi yang • Dilaksanakannya Pemberianbantuan Sosial kepadamasyarakat/ organisasidilakukan terus menerus pada • Laporan/dokumen Pemberianbantuan Sosial kepadamasyarakat/ organisasidilakukan terus menerus • Periksa apakah pemberianbantuan Sosial kepadamasyarakat/ organisasidilakukan terus menerus LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 352 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan masyarakat/organisasi yangsama. sama.. masyarakat/organisasi yangsama. pada masyarakat/organisasiyang sama. pada masyarakat/organisasiyang sama. 2. Bantuan terhadap PartaiPolitik sudah sesuai denganketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 2. Bantuan terhadap Partai Politiksudah sesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. • Dilaksanakannya bantuanterhadap Partai Politik sudahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. • Laporan/dokumen bantuanterhadap Partai Politik sudahsesuai dengan ketentuanperUndang-Undangan yangberlaku. • Periksa apakah bantuanterhadap Partai Politiksudah sesuai denganketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 3. Alokasikan bantuan kepadainstansi vertikal dalambelanja bantuan sosial. 3. Alokasikan bantuan kepadainstansi vertikal dalam belanjabantuan sosial. • Dilaksanakannya alokasikanbantuan kepada instansi vertikaldalam belanja bantuan sosial. • Laporan/dokumen alokasikanbantuan kepada instansivertikal dalam belanjabantuan sosial. • Periksa apakah masihdialokasikan bantuankepada instansi vertikaldalam belanja bantuansosial. 4. Penganggaran pemberianbantuan pada instansivertikal sesuai denganperaturan perUndang-Undangan yang berlaku. 4. Penganggaran pemberianbantuan pada instansi vertikalsesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yangberlaku. • Dilaksanakannya penganggaranpemberian bantuan padainstansi vertikal sesuai denganperaturan perUndang-Undanganyang berlaku. • Laporan/dokumenpenganggaran pemberianbantuan pada instansi vertikalsesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yangberlaku. • Periksa apakahpenganggaran pemberianbantuan pada instansivertikal sudah dilaksanakansesuai dengan peraturanperUndang-Undangan yangberlaku. 5. Pembayaran bantuan sosialtelah didukung oleh buktiyang lengkap dan sahmengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih. 5. Pembayaran bantuan sosialtelah didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yangmenagih. • Dilaksanakannya pembayaranbantuan sosial telah didukungoleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih. • Laporan/dokumenpembayaran bantuan sosialtelah didukung oleh buktiyang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih. • Periksa apakahpembayaran bantuan sosialtelah didukung oleh buktiyang lengkap dan sahmengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yangmenagih. 6. Penyertaan modalberdasarkan studykelayakan atas aspekmanfaat ekonomi, sosialdan/atau manfaat lainnya. 6. Penyertaan modal berdasarkanstudy kelayakan atas aspekmanfaat ekonomi, sosialdan/atau manfaat lainnya. • Dilaksanakannya penyertaanmodal berdasarkan studykelayakan atas aspek manfaatekonomi, sosial dan/ataumanfaat lainnya. • Laporan/dokumenpenyertaan modalberdasarkan study kelayakanatas aspek manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaatlainnya. • Periksa apakah penyertaanmodal telah dilakukanberdasarkan studykelayakan atas aspekmanfaat ekonomi, sosialdan/atau manfaat lainnya. 7. Pengelolaan sosial, budayadan ekonomi di daerah 7. Pengelolaan sosial, budaya danekonomi di daerah perbatasan • Dilaksanakannya pengelolaan • Laporan/dokumen • Periksa apakah kebijakan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 353 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perbatasan telah masukdalam RPJM daerah. telah masuk dalam RPJMdaerah. sosial, budaya dan ekonomi didaerah perbatasan telah masukdalam RPJM daerah. pengelolaan sosial, budayadan ekonomi di daerahperbatasan telah masukdalam RPJM daerah. pengelolaan sosial, budayadan ekonomi di daerahperbatasan telah masukdalam RPJM daerah. 8. Pembangunan danpenggunaan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas sosial(fasos). 8. Pembangunan danpenggunaan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas sosial(fasos). • Dilaksanakannya pembangunandan penggunaan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas sosial(fasos). • Laporan/dokumenpembangunan danpenggunaan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas sosial(fasos). • Apakah ada penetapankebijakan tentangpembangunan danpenggunaan fasilitas umum(fasum) dan fasilitas sosial(fasos). 9. Perumusan tandar dannorma, di bidangpengupahan, jaminan sosialtenaga kerja. 9. Pelaksanaan standar dannorma, di bidang pengupahan,jaminan sosial tenaga kerja. • Dirumuskannya dandilaksanakannya standar dannorma, di bidang pengupahan,jaminan sosial tenaga kerja. • Laporan/dokumen standar dannorma, di bidang pengupahan,jaminan sosial tenaga kerja. • Periksa apakah sudah adastandar dan norma, dibidang pengupahan,jaminan sosial tenaga kerja. b. PERENCANAAN BIDANG SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan perencanaanbidang sosial skala provinsi. 1. Penyusunan perencanaanbidang sosial skalakabupaten/kota. • Dihasilkannya perencanaandalam bidang sosial • Dokumen perencanaan dlambidang sosial • Organisasi atau wadahkoordinasi penyusunan danpelaksanaan perencanaanbidang sosial • Periksa adakah dokumenperencanaan di bidangsosial • Teliti apakah dalamdokumen perencanaantersebut telah sesuai dengankebijakan dan ketentuanperundangan yang berlaku. • Teliti apakah organisasipenyusunan/pelaksanaanperencanaan telah berjalan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 354 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasansesuai yang diharapkan. c. KERJASAMA BIDANG SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraankerjasama bidang sosialskala provinsi. 1. Penyelenggaraan kerjasamabidang sosial skalakabupaten/kota. • Dihasilkannya kerjasama dalambidang sosial berdasarkankebijakan daerah yangdiselaraskan dengan norma,standar, prosedur dan kriteriakerjasama yang ditetapkanpemerintah. • Dokumen kerjasama dalambidang sosial • Periksa dokumen kerjasamadi bidang sosial yangdihasilkan • Teliti apakahpenyelenggaraan kerjasamatersebut telah sesuai denganketentuan perundanganyang berlaku dan selasandengan norma, standar,prosedur dan kriteriakerjasama yang ditetapkanpemerintah. d. PEMBINAAN BIDANG SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi pemerintahandi bidang sosial skalaprovinsi. 1. Koordinasi pemerintahan dibidang sosial skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya koordinasibidang sosial antar perangkat didaerah • Dokumen perencanaanpembinaan di bidang sosial • Periksa adakah dokumenperencanaan di bidang sosialyang dimiliki daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 355 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Sinkronisasi danharmonisasi pelaksanaanpedoman dan standarisasi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasipelaksanaan pedoman danstandarisasi. • Dilaksanakannya sinkronisasidan harmonisasi pelaksanaanpedoman dan standarisasi yangditetapkan pemerintah. • Dokumen sinkronisasi danharmonisasi pelaksanaanpedoman dan standarisasi • Periksa apakah telahdilaksanakan sinkronisasi danharmonisasi pelaksanaanpedoman dan standarisasibidang sosial. • Periksa adakah pedoman danstandarisasi bidang sosial. 3. Pengajuan usulan danrekomendasi untukpenetapan akreditasi dansertifikasi. 3. Seleksi dan kelengkapanbahan usulan untukpenetapan akreditasi dansertifikasi. • Dilaksanakannya seleksi untukpenetapan akreditasi dansertifikasi. • Dokumen seleksi dan bahanusulan untuk penetapanakreditasi dan sertifikasi. • Apakah telah dilakukanseleksi untuk penetapanakreditasi dan sertifikasi. • Periksa adakah dokumenseleksi dan bahan usulanuntuk penetapan akreditasidan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial skalaprovinsi. 4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasi bidangsosial skala kabupaten/kota. • Dilaksanakannyapembimbingan, monitoring,supervisi, konsultasi, danfasilitasi bidang sosial. • Laporan hasil pembimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial. • Periksa laporan hasilpembimbingan, monitoring,supervisi, konsultasi, danfasilitasi bidang sosial untukdilakukan penilaian. e. IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Identifikasi sasaranpenanggulangan masalah 1. Identifikasi sasaranpenanggulangan masalah • Dilaksanakannyapengidentifikasian sasaranpenanggulangan masalah • Laporan proses dan hasilpengidentifikasian sasaranpenanggulangan masalah • Periksa laporan proses danhasil pengidentifikasiansasaran penanggulangan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 356 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sosial skala provinsi. sosial skala kabupaten/kota. sosial. sosial masalah sosial. f. PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penggalian danpendayagunaan PSKSskala provinsi. 1. Penggalian danpendayagunaan PSKS skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kegiatanpenggalian danpendayagunaan PSKS. • Laporan pelaksanaankegiatan penggalian danpendayagunaan PSKS. • Periksa laporan pelaksanaankegiatan penggalian danpendayagunaan PSKS. 2. Pengembangan danpendayagunaan PSKSskala provinsi. 2. Pengembangan danpendayagunaan PSKS skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kegiatanpengembangan danpendayagunaan PSKS. Laporan pelaksanaankegiatan pengembangan danpendayagunaan PSKS. • Periksa laporan pelaksanaankegiatan pengembangan danpendayagunaan PSKS. g. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosialskala provinsi dan ataukerjasama antarkabupaten/kota 1. Pelaksanaan program/ kegiatanbidang sosial skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannyaprogram/kegiatan bidang sosial. • Laporan pelaksanaanprogram/kegiatan bidangsosial. • Periksa laporan pelaksanaanprogram/ kegiatan bidangsosial. h. PENGAWASAN BIDANG SOSIAL LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 357 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan ataspelaksanaan urusanpemerintahan bidang sosial,dan kebijakan skalaprovinsi. 1. Pengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahan bidangsosial skala kabupaten/ kota. • Dilaksanakannya kegiatanpengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahan bidangsosial. • Laporan pelaksanaan kegiatanpengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahan bidangsosial. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan kegiatanpengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahan bidangsosial. i. PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaporan pelaksanaanprogram bidang sosialskala provinsi kepadaPresiden melalui MenteriDalam Negeri dengantembusan kepada MenteriSosial. 1. Pelaporan pelaksanaanprogram bidang sosial skalakabupaten/kota kepada MenteriDalam Negeri melalui Gubernurdengan tembusan kepadaMenteri Sosial • Dilakukannya pelaporanpelaksanaan program bidangsosial kepada Presiden melaluiMenteri Dalam Negeri dengantembusan kepada MenteriSosial. • Laporan pelaksanaanpelaksanaan program bidangsosial kepada Presidenmelalui Menteri Dalam Negeridengan tembusan kepadaMenteri Sosial. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan program bidangsosial kepada Presidenmelalui Menteri Dalam Negeridengan tembusan kepadaMenteri Sosial. j. SARANA DAN PRASARANA SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyediaan sarana danprasarana sosial skalaprovinsi. 1. Penyediaan sarana danprasarana sosial skalakabupaten/kota. • Tersedianya sarana danprasarana sosial. • Laporan inventarisketersediaan sarana danprasarana sosial. • Periksa laporan inventarisketersediaan sarana danprasarana sosial. k. PEMBINAAN TENAGA FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 358 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosialskala provinsi. 1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosial skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosial sesuaidengan peraturan kepegawaianyang berlaku. • Peraturan kepegawaian untukjabatan fungsional pekerjasosial • Dapatkan peraturankepegawaian untuk jabatanfungsional pekerja sosial. • Periksa apakah pengangkatandan pemberhentian pejabatfungsional pekerja sosial telahsesuai dengan peraturankepegawaian yang berlaku. 2. Pengusulan calon pesertapendidikan profesipekerjaan sosial skalaprovinsi. 2. Pengusulan calon pesertapendidikan profesi pekerjaansosial skala kabupaten/kota. • Diusulkannya calon pesertapendidikan profesi pekerjaansosial. • Dokumen usulan calon pesertapendidikan profesi pekerjaansosial. • Periksa proses dan hasilpengusulan calon pesertapendidikan profesi pekerjaansosial. 3. Pengusulan calon pesertapendidikan dan profesipekerja sosial skalaprovinsi. 3. Pengusulan calon pesertapendidikan dan pelatihanpekerja sosial skalakabupaten/kota. • Diusulkannya calon pesertapendidikan dan profesi pekerjasosial. • Dokumen usulan calon pesertapendidikan dan profesi pekerjasosial. • Periksa proses dan hasilpengusulan calon pesertapendidikan dan profesi pekerjasosial. l. SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengembangan jaringansistem informasikesejahteraan sosial skalaprovinsi. 1. Pengembangan jaringan sisteminformasi kesejahteraan sosialskala kabupaten/kota. • Dikembangkannya jaringansistem informasi kesejahteraansosial. • Bukti fisik adanya perangkatjaringan sistem informasikesejahteraan sosial yangdigunakan. • Periksa adakah bukti fisikadanya perangkat jaringansistem informasi kesejahteraansosial yang digunakan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 359 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Laporan pengembanganjaringan sistem informasikesejahteraan sosial. • Periksa proses dan hasilpengembangan jaringansistem informasi kesejahteraansosial. m. PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpenganugerahan satyalencana kebaktian sosialkepada Presiden melaluiMenteri Sosial. 1. Penyiapan bahan kelengkapanusulan penganugerahan satyalencana kebaktian sosialkepada Presiden melaluiGubernur dan Menteri Sosial. • Dilakukannya penyiapan,pengusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpenganugerahan satya lencanakebaktian sosial kepada Presidenmelalui Gubernur dan MenteriSosial. • Dokumen/berkas penyiapan,pengusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpenganugerahan satya lencanakebaktian sosial kepadaPresiden melalui Gubernur danMenteri Sosial. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan penyiapan,pengusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpenganugerahan satya lencanakebaktian sosial kepadaPresiden melalui Gubernur danMenteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skala provinsi. 2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pemberianpenghargaan di bidang sosial. • Dokumen pemberianpenghargaan di bidang sosial. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pemberianpenghargaan di bidang sosial. n. NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL1) PELESTARIAN NILAI-NILAI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 360 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan, keperintisandan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosialsesuai pedoman skalaprovinsi. 1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan, keperintisandan kejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosial sesuaipedoman yang ditetapkan olehpusat atau provinsi skalakabupaten/kota. • Dirumuskannya pedoman yangmengatur tentang pelestariannilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan sertanilai-nilai kesetiakawanan sosialdi tingkat daerah. • Dilakukannya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisandan kejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosial. • Pedoman yang mengaturtentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuanganserta nilai-nilaikesetiakawanan sosial. • Laporan pelaksanaanpelestarian nilai-nilaikepahlawanan, keperintisandan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. • Periksa adakah pedomanyang mengatur tentangpelestarian nilai-nilaikepahlawanan,keperintisan dankejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosial. • Periksa apakah telahdilakukan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dankejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosial. 2) PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembangunan, perbaikan,pemeliharaan TMP diprovinsi. 1. Pembangunan, perbaikan,pemeliharaan, TMP dikabupaten/kota. • Dilaksanakannya pembangunan,perbaikan dan pemeliharaan TMPberdasarkan kebijakan daerahyang telah ditetapkan. • Dokumen ketetapan kebijakandaerah tentang pembangunan,perbaikan dan pemeliharaanTMP. • Laporan pelaksanaanpembangunan, perbaikan danpemeliharaan TMP • Periksa adakah dokumenketetapan kebijakan daerahtentang pembangunan,perbaikan dan pemeliharaanTMP. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembangunan, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 361 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan berdasarkan kebijakan daerahyang telah ditetapkan. perbaikan dan pemeliharaanTMP berdasarkan kebijakandaerah yang telahditetapkan. 3) PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pemberian rekomendasiatas usulan pengangkatangelar Pahlawan Nasionaldan Perintis Kemerdekaan. 1. Penyiapan bahan kelengkapanusulan penganugerahan gelarPahlawan Nasional dan PerintisKemerdekaan. • Dilakukannya penyiapan bahanusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpengangkatan gelar PahlawanNasional dan PerintisKemerdekaan. • Dokumen usulan danrekomendasi atas usulanpengangkatan gelarPahlawan Nasional danPerintis Kemerdekaan. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pemberianusulan dan rekomendasiatas usulan pengangkatangelar Pahlawan Nasionaldan Perintis Kemerdekaan. 4) PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN DAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Penanggung jawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan Hari 1. Penanggung jawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan Hari • Ditetapkannya penanggung jawabpenyelenggaraan Hari Pahlawandan Hari Kesetiakawanan Sosial • Ketetapan penanggungjawab penyelenggaraan HariPahlawan dan Hari • Periksa adakah ketetapanpenanggung jawabpenyelenggaraan Hari LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 362 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Kesetiakawanan SosialNasional tingkat provinsi. Kesetiakawanan SosialNasional tingkatkabupaten/kota. Nasional. Kesetiakawanan SosialNasional. Pahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional . o. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penanggulangan korbanbencana skala provinsi. 1. Penanggulangan korbanbencana skala kabupaten/kota. • Adanya kebijakan daerah yangmengatur tentangpenanggulangan bencana didaerah. • Dilakukannya penanggulangankorban bencana di daerah. • Ketetapan kebijakan daerahyang mengatur tentangpenanggulangan bencana didaerah. • Laporan pelaksanaanpenanggulangan korbanbencana di daerah. • Periksa adakah ketetapankebijakan daerah yangmengatur tentangpenanggulangan bencanadi daerah. • Periksa proses dan hasilpelaksanaanpenanggulangan korbanbencana di daerah. p. PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (SUMBANGAN SOSIAL) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izinpengumpulan uang ataubarang skala provinsi. 1. Pemberian izin pengumpulanuang atau barang skalakabupaten/kota. • Diberikannya izin pengumpulanuang atau barang. • Dokumen surat izinpengumpulan uang ataubarang. • Periksa adakah dokumensurat izin pengumpulanuang atau barang. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 363 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pengendalian pengumpulanuang atau barang skalaprovinsi. 2. Pengendalian pengumpulanuang atau barang skalakabupaten/kota. • Dilakukannya pengendalianpengumpulan uang atau barang. • Laporan pelaksanaanpengendalian pengumpulanuang atau barang. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pengendalianpengumpulan uang ataubarang. q. UNDIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilakukannya pemberianrekomendasi izin undian. • Dokumen surat rekomendasiizin undian. • Periksa adakah dokumensurat rekomendasi izinundian.
• Dilakukannya pengendalian danpengawasan pelaksanaanundian. • Laporan pelaksanaanpengendalian danpengawasan pelaksanaanundian. • Periksa pelaksanaanpengendalian danpengawasan pelaksanaanundian. r. JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL, DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TERLANTARMASYARAKAT RENTAN DAN TIDAK MAMPU Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan dan 1. Pelaksanaan dan • Dilaksanakan dan • Laporan pelaksanaan dan • Periksa proses dan hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 364 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidak potensialterlantar yang berasal darimasyarakat rentan dantidak mampu skala provinsi. pengembangan jaminan sosialbagi penyandang cacat fisik danmental, lanjut usia tidakpotensial terlantar yang berasaldari masyarakat rentan dantidak mampu skalakabupaten/kota dikembangkannya jaminansosial bagi penyandang cacatfisik dan mental, lanjut usia tidakpotensial terlantar yang berasaldari masyarakat rentan dan tidakmampu. pengembangan jaminan sosialbagi penyandang cacat fisik danmental, lanjut usia tidakpotensial terlantar yang berasaldari masyarakat rentan dan tidakmampu pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental, lanjutusia tidak potensial terlantaryang berasal darimasyarakat rentan dan tidakmampu. s. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izinpengangkatan anak antarWNI. 1. Pemberian rekomendasipengangkatan anak skalakabupaten/kota. • Diberikannya izin danrekomendasi pengangkatan anak. • Dokumen surat izin danrekomendasipengangkatan anak. • Periksa adakah dokumensurat izin dan rekomendasipengangkatan anak. • Periksa pelaksanaanpemberian izin danrekomendasi pengangkatananak. 13. PEKERJAAN UMUMa. SUMBER DAYA AIR1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 365 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan sumber dayaair provinsi. 1. Penetapan kebijakanpengelolaan sumber daya airkabupaten/kota. • Adanya kebijakan tentangpengelolaan sumber daya air • Ditetapkannya kebijakantentang pengelolaan sumberdaya air provinsi ataukabupaten/kota • Periksa proses dan hasilpenetapan kebijakanpengelolaan sumber daya air 2. Penetapan polapengelolaan sumber dayaair pada wilayah sungailintas kabupaten/kota. 2. Penetapan pola pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota. • Adanya pola pengelolaansumber daya air wilayah sungailintas kabupaten/kota atauwilayah sungai dalam satukabupaten/kota • Ditetapkannya polapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota atau dalamsatu kabupaten/kota • Periksa proses penetapanpola pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungailintas kabupaten/kota atauwilayah sungai dalam satukabupaten/kota 3. Penetapan rencanapengelolaan sumber dayaair pada wilayah sungaikabupaten/ kota. 3. Penetapan rencanapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota. • Adanya rencana pengelolaansumber daya air wilayah sungailintas kabupaten/kota atauwilayah sungai dalam satukabupaten/kota • Ditetapkannya rencanapengelolaan sumber daya airpada wilayah sungaikabupaten/kota atau wilayahsungai dalam satukabupaten/kota • Periksa proses penetapanrencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungailintas kabupaten/kota atauwilayah sungai dalam satukabupaten/kota 4. Penetapan danpengelolaan kawasanlindung sumber air padawilayah sungai lintas kabupaten/kota. 4. Penetapan dan pengelolaankawasan lindung sumber airpada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. • Adanya penetapan danpengelolaan kawasan lindungsumber air pada wilayah sungailintas kabupaten/kota atauwilayah sungai dalam satukabupaten/kota • Ditetapkannya peraturantentang penetapan danpengelolaan kawasanlindung sumber air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota atau wilayahsungai dalam satukabupaten/kota • Periksa proses penetapandan pengelolaan kawasanlindung sumber air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota atau wilayahsungai dalam satukabupaten/kota 5. Pembentukan wadahkoordinasi sumber daya airdi tingkat provinsi dan/ataupada wilayah sungai lintaskabupaten/kota. 5. Pembentukan wadahkoordinasi sumber daya air ditingkat kabupaten/kotadan/atau pada wilayah sungaidalam satu kabupaten/kota. • Adanya wadah koordinasisumber daya air di tingkatprovinsi dan/atau * pada wilayahsungai lintas kabupaten kotaserta di tingkat kabupaten/kotadan/atau pada wilayah sungaidalam satu kabupaten/kota • Dibentuknya wadahkoordinasi pengelolaansumber daya air di tingkatprovinsi dan/atau * pada wilayah sungai lintaskabupaten kota serta ditingkat kabupaten kotadan/atau pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota • Periksa proses dan hasilpembentukan wadahkoordinasi pengelolaansumber daya air di tingkatprovinsi dan/atau * padawilayah sungai lintaskabupaten kota serta ditingkat kabupaten kotadan/atau pada wilayah sungaidalam satu kabupaten/kota LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 366 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. Pembentukan komisi irigasiprovinsi dan pengesahanpembentukan komisi irigasiantar kabupaten/kota. 6. Pembentukan komisi irigasikabupaten/kota • Adanya komisi irigasi provinsi,antar provinsi (apabiladiperlukan) dan komisi irigasikabupaten/kota • Dibentuknya wadahkoordinasi pengelolaansumber daya air di tingkatprovinsi dan/atau * padawilayah sungai lintaskabupaten kota serta ditingkat kabupaten kotadan/atau pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota • Periksa proses dan hasilpembentukan komisi irigasipropinsi, antar provinsi dankabupaten/kota. * tidak wajib (apabila diperlukan dapat dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan) 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan,dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayahsungai lintaskabupaten/kota. 1. Penetapan dan pemberian izinatas penyediaan, peruntukan,penggunaan, dan pengusahaansumber daya air pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaansecara berkesinambungandalam penetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan danpengusahaan sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota • Laporan hasil kegiatanpembinaan, adanyadokumen perizinan • Periksa proses dan hasilpenetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan danpengusahaan sumber dayaair wilayah sungai lintaskabupaten/kota atau wilayahsungai dalam satukabupaten/kota 2. Penetapan dan pemberianrekomendasi teknis ataspenyediaan, pengambilan,peruntukan, penggunaandan pengusahaan air tanahpada cekungan air tanah 2. Penetapan dan pemberian izinpenyediaan, peruntukan,penggunaan, dan pengusahaanair tanah. • Terlaksananya pembinaanberkesinambungan dalampenepan dan pemberian izinatas penyediaan peruntukanpenggunaan, dan pengusahaanair tanah. • Laporan hasil kegiatan ,pembinaan, adanyadokumen perizinan ataspenyediaan peruntukanpenggunaan danpengusahaan air tanah.. • Periksa proses dan hasilpenetapan dan pemberianizin atas penyediaan,peruntukan, penggunaan danpengusahaan air tanah, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 367 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan lintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas,efisiensi, kualitas, danketertiban pelaksanaanpengelolaan sumber dayaair pada wilayah sungailintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi,kualitas, dan ketertibanpelaksanaan pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota. • Pelaksanaan pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai lintas kabupaten/kota danwilayah sungai dalam satukabupaten/kota yang efektif,efisien, berkualitas dan tertib • Terciptanya efektivitas,efisiensi, kualitas danketertiban pelaksanaanpengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota dan wilayahsungai dalam satukabupaten/kota • Periksa pelaksanaan dalammenjaga efektivitas, efisiensi,kualitas, dan ketertibanpelaksanaan pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai lintas atau dalam satukabupaten/kota 4. Pemberian bantuan teknisdalam pengelolaan sumberdaya air kepadakabupaten/kota. 4. Pemberian izin pembangunan,pemanfaatan, pengubahan,dan/ atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalamdaerah irigasi yang beradadalam satu kabupaten/kota. • Adanya bantuan teknis dalampengelolaan sumber daya airkepada kabupaten/kota • Laporan pemberian bantuanteknis dalam pengelolaansumber daya air kepadakabupaten/kota • Periksa hasil pemberianbantuan teknis dalampengelolaan sumber daya airkepada kabupaten/kota 5. Fasilitasi penyelesaiansengketa antarkabupaten/kota dalampengelolaan sumber dayaair. 5. Fasilitasi penyelesaiansengketa antar kabupaten/kotadalam pengelolaan sumberdaya air • Terselesaikannya sengketa antarkabupaten/kota dalampengelolaan sumber daya air • Laporan hasil pertemuanfasilitasi penyelesaiansengketa antarkabupaten/kota dalampengelolaan sumber daya air • Periksa proses dan hasilfasilitasi penyelesaiansengketa antarkabupaten/kota dalampengelolaan sumber daya air. • Periksa apakah penyelesaiansengketa tersebut telahsesuai dengan arahankebijakan Pemerintah atauperaturan perundangan yangberlaku. 6. Pemberian izinpembangunan,pemanfaatan, pengubahan,dan/atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalam
• Diberikannya izin pembangunan,pemanfaatan, pengubahan,dan/atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalamdaerah irigasi lintas • Diberikannya izin untukpemberdayaan,pemanfaatan, pengubahandan/atau pembongkaranbangunan dan/atau saluranirigasi pada jaringan irigasiprimer dan sekunder dalam • Periksa proses serta hasilpemberian izin untukpembangunan, pemanfaatan,pengubahan dan/ataupembongkaran bangunandan/atau saluran irigasi padajaringan irigasi primer dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 368 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan daerah irigasi lintaskabupaten/kota. kabupaten/kota dan daerahirigasi berada dalam satukabupaten/kota daerah irigasi yanhg beradadalam satu kabupaten/kotasesuai dengan peraturanyang berlaku sekunder dalam daerahirigasi lintas kabupaten/kotadan daerah irigasi yangberada dalam satukabupaten/kota 7. Pemberdayaan parapemilik kepentingan dalampengelolaan sumber dayaair tingkat provinsi dankabupaten/kota. 7. Pemberdayaan para pemilikkepentingan dalam pengelolaansumber daya air tingkatkabupaten/kota. • Diberdayakannya para pemilikkepentingan dalam pengelolaansumber daya air tingkat provinsidan tingkat kabupaten/kota • Laporan pelaksanaanpemberdayaan para pemilikkepentingan dalampengelolaan sumber dayaair tingkat provinsi dankabupaten/kota • Periksa hasil pemberdayaanpara pemilik kepentingandalam pengelolaan sumberdaya air tingkat provinsi dankabupaten/kota 8. Pemberdayaankelembagaan sumber dayaair tingkat provinsi dankabupaten/ kota. 8. Pemberdayaan kelembagaansumber daya air tingkatkabupaten/kota. • Diberdayakannya kelembagaansumber daya air tingkat provinsidan tingkat kabupaten/kota • Laporan pelaksanaanpemberdayaan kelembagaansumber daya air tingkatprovinsi dan kabupaten/kota • Periksa hasil pemberdayaankelembagaan sumber dayaair tingkat provinsi dankabupaten/kota 3) PEMBANGUNAN/ PENGELOLAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Konservasi sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota. 1. Konservasi sumber daya airpada wilayah sungai dalamsatu kab/kota. • Terkelolanya sumber daya airsecara berdaya guna danberhasil guna untuk berbagaikepentingan • Laporan hasil kegiatanpembangunan/pelaksanaankonservasi sumber daya air,laporan hasil observasilapangan • Periksa hasil pelaksanaankonservasi sumber daya air 2. Pendayagunaan sumberdaya air pada wilayahsungai lintaskabupaten/kota. 2. Pendayagunaan sumber dayaair pada wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota. • Berdayagunanya penggunaansumber daya air pada wilayahsungai. • Terkelolanya sumber daya airsecara berdaya guna danberhasil guna untuk berbagaikepentingan • Laporan hasil kegiatanpendayagunaan sumberdaya air, laporan hasilobservasi lapangan • Periksa hasil pendayagunaansumber daya air LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 369 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Pengendalian daya rusakair yang berdampak skalaprovinsi. 3. Pengendalian daya rusak airyang berdampak skalakabupaten/kota. • Terkendalinya daya rusak airyang berdampak skala provinsiatau kabupaten/kota • Laporan hasil kegiatanpengendalian daya rusak air,laporan hasil observasilapangan • Periksa hasil pengendaliandaya rusak air yangberdampak skala provinsiatau kabupaten/kota 4. Penyelenggaraan sisteminformasi sumber daya airtingkat provinsi. 4. Penyelenggaraan sisteminformasi sumber daya airtingkat kabupaten/kota. • Terciptanya sistem informasisumber daya air yang terpadu • Laporan hasil kegiatanpenyelenggaraan sisteminformasi • Periksa hasil pelaksanaansistem informasi sumber dayaair 5. Pembangunan danpeningkatan sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi lintaskabupaten/kota. 5. Pembangunan dan peningkatansistem irigasi primer dansekunder pada daerah irigasidalam satu kabupaten/kota • Adanya pembangunan danpeningkatan sistem irigasi primerdan sekunder • Laporan hasil kegiatanpembangunan danpeningkatan sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi lintaskabupaten/kota atau dalamsatu kabupaten/kota, laporanhasil observasi lapangan • Periksa hasil pembangunandan peningkatan sistemirigasi primer dan sekunderpada daerah irigasi 6. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnya1.000 ha sampai dengan3.000 ha atau pada daerahirigasi yang bersifat lintaskabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasi primerdan sekunder pada daerahirigasi dalam satukabupaten/kota yang luasnyakurang dari 1.000 ha. • Periksa hasil pelaksanaan,operasi, pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasi primerdan sekunder pada daerahirigasi yang luasnya 1.000 hasampai dengan 3.000 ha ataupada daerah irigasi yang bersifatlintas kabupaten/kota dan padadaerah irigasi dalam satukabupaten/kota yang luasnya< 1.000 ha • Terselenggaranya operasi,pemeliharaan danrehabilitasi sistem irigasiprimer dan sekunder padadaerah irigasi yang luasnya1.000 ha sampai dengan3.000 ha atau pada daerahirigasi yang bersifat lintaskabupaten/kota, dan daerahirigasi dalam satukabupaten/kota yangluasnya < 1.000 ha • Laporan hasil kegiatan OPdan rehabilitasi sistem irigasipada daerah irigasi yangluasnya 1.000 ha sampaidengan 3.000 ha atau padadaerah irigasi yang bersifatlintas kabupaten/kota dandaerah irigasi dalam satukabupaten/kota yang luasnya< 1.000 ha, laporan hasilobservasi lapangan 7. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi pada sungai,danau, waduk dan pantaipada wilayah sungai lintaskabupaten/kota. 7. Operasi, pemeliharaan danrehabilitasi pada sungai, danau,waduk dan pantai pada wilayahsungai dalam satukabupaten/kota. • Terselenggaranya operasi,pemeliharaan dan rehabilitasipada sungai, danau, waduk danpantai pada wilayah sungai lintaskabupaten/kota atau dalamwilayah sungai dalam satukabupaten/kota • Laporan hasil kegiatan OPdan rehabilitasi danau,sungai, waduk dan pantaipada wilayah sungai lintaskabupaten/kota atau dalamwilayah sungai dalam satukabupaten/kota, laporanhasil observasi lapangan • Periksa hasil operasi,pemeliharaan dan rehabilitasipada sungai, danau, waduk,dan pantai pada wilayahsungai lintas kabupaten/kotadan wilayah sungai dalamsatu kabupaten/kota LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 370 4) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan pengelolaansumber daya air padawilayah sungai lintaskabupaten/kota. 1. Pengawasan pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai dalam kabupaten/kota. • Tercapainya tujuan pengelolaansumber daya air pada wilayahsungai lintas kabupaten/kota danwilayah sungai dalam satukabupaten/kota • Dokumen rencanapengawasan di bidangpengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota dan wilayahsungai dalam satukabupaten/kota, laporanhasil pengawasan. • Periksa hasil pengawasanpengelolaan sumber daya airpada wilayah sungai lintaskabupaten/kota dan wilayahsungai dalam satukabupaten/kota b. BINA MARGA1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Perumusan kebijakanpenyelenggaraan jalanprovinsi berdasarkankebijakan nasional dibidang jalan. 1. Perumusan kebijakanpenyelenggaraan jalankabupaten/desa dan jalan kotaberdasarkan kebijakan nasionaldi bidang jalan denganmemperhatikan keserasianantar daerah dan antarkawasan. • Terumuskannya kebijakan dibidang jalan yang compatiblemengacu pada kebijakan jalansecara nasional • Adanya kebijakan dalamberbagai bentuk (undang-undang, peraturanpemerintah, dsb) di bidangjalan • Periksa hasil perumusankebijakan penyelenggaraanjalan kabupaten. Desa danjalan kota berdasarkankebijakan nasional dibidangjalan denganmemperhatikan keserasianantar daerah dan antarkawasan 2. Penyusunan pedomanoperasionalpenyelenggaraan jalanprovinsi dengan 2. Penyusunan pedomanoperasional penyelenggaraanjalan kabupaten/desa dan jalankota. • Adanya pedoman operasionalpenyelenggaraan jalan sesuaidengan Undang-Undang/PPatau peraturan yang • Pedoman operasionalpenyelenggaraan jalan. • Undang-undang nomor 38tahun 2004 tentang Jalan • Periksa apakah proses danhasil penyusunan pedomanoperasionalpenyelenggaraan jalan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 371 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan memperhatikan keserasianantar wilayah provinsi. diberlakukan • PP 34/2006 tentang Jalan sesuai dengan perundangandan peraturan yang berlaku. 3. Penetapan fungsi jalandalam sistem jaringan jalansekunder dan jalan kolektoryang menghubungkanibukota provinsi denganibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalanlokal, dan jalan lingkungandalam sistem jaringan jalanprimer. 3. Penetapan status jalankabupaten/desa dan jalan kota. • Adanya penetapan fungsi danstatus jalan dalam sistemjaringan jalan. • Kepmen, Kimpraswil375/KPTS/M/2004 tentangPenetapan Ruas Jalan dalamJaringan Jalan Primermenurut Peran Arteri,Kolektor 1, Kolektor 2 danKolektor 3 • Periksa proses dan hasilpenetapan fungsi jalandalam sistem jaringan jalansekunder dan jalan kolektoryang menghubungkanibukota provinsi denganibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalanlokal dan jalan lingkungandalam sistem jaringan jalanprimer 4. Penetapan status jalanprovinsi. 4. – • Adanya penetapan status jalanprovinsi. • Peraturan Daerah atau SKGubernur dsb. • Periksa proses penetapanstatus jalan provinsi ataujalan kab. / desa dan jalankota 5. Penyusunan perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalan provinsi. 5. - • Tersusunnya perencanaanumum dan pembiayaan jaringanjalan provinsi • Dokumen perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalan. • Periksa proses dan hasilpenyusunan perencanaanumum dan pembiayaanjaringan jalan provinsi ataukab. / desa dan jalan kota 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian bimbinganpenyuluhan sertapendidikan dan pelatihanpara aparaturpenyelenggara jalanprovinsi dan apa-ratur 1. Pemberian bimbinganpenyuluhan serta pendidikandan pelatihan para aparaturpenyelenggara jalankabupaten/desa dan jalan kota. • Terlaksananya pembinaan jalansecara berkesinambungan • Laporan hasil pembinaan dibidang jalan. • Periksa hasil pembinaanjalan • Periksa proses dan hasilpemberian bimbinganpenyuluhan serta pendidikandan pelatihan para aparatur LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 372 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggara jalankabupaten/kota penyelenggara jalan. 2. Pengkajian serta penelitiandan pengembanganteknologi bidang jalan untukjalan provinsi. 2. - • Terselenggaranya kegiatanpengkajian serta penelitian danpengembangan teknologibidang jalan untuk jalan provinsi • Laporan hasil kegiatanpengkajian, penelitian danpengembangan teknologibidang jalan • Periksa hasil pengkajianserta penelitian danpengembangan teknologibidang jalan 3. Pemberian fasilitasipenyelesaian sengketaantar kabupaten/kota dalampenyelenggaraan jalan. 3. - • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelesaiansengketa. • Laporan kegiatan fasilitasipemyelesaian sengketa. • Periksa proses pemberianfasilitas penyelesaiansengketa antarkabupaten/kota dalampenyelenggaraan jalan 4. - 4. Pemberian ijin rekomendasi,dispensasi dan pertimbanganpemanfaatan ruang manfaatjalan, ruang milik jalan, danruang pengawasan jalan • Adanya izin rekomendasi,dispensasi dan pertimbanganpemanfaatan ruang manfaatjalan, ruang milik jalan, danruang pengawasan jalan • Laporan proses pemeberianizin, rekomendasi, dispensasidan pertimbanganpemanfaatan ruang manfaatjalan, runag milik jalan, danruang pengawasan • Periksa laporan prosespemberian izin,rekomendasi, dispensasidan pertimbanganpemanfaatan ruang manfaatjalan ruang milik jalan, danruang pengawasan jalan 5. - 6. Pengembangan teknologiterapan di bidang jalan untukjalan kabupaten • Adanya teknologi terapan dibidang jalan • Laporan kegiatanpengembangan teknologiterapan di bidang jalan. • Periksa hasilpengembangan teknologiterapan di bidang jalan. 3) PEMBANGUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembangunan. 1. Pembiayaan pembangunanjalan kabupaten/desa dan jalan • Terselenggaranyapembangunan jalan yang • Dokumen rencanapembangunan dan • Periksa dokumen hasilrumusan program dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 373 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kota berdaya guna dan berhasil guna(indikator ini akan sulit diukurkuantifikasi capaiannya, kalaumemungkinkan digunakanindikator output saja) pengelolaan jalan Anggaran (Dalam bentukDPA-SKPD) • Periksa proses dan hasilperencanaan teknis,pengadaan tanah, sertapelaksanaan konstruksijalan. 2. Perencanaan teknis,pengadaan lahan, sertapelaksanaan konstruksijalan provinsi. 2. Perencanaan teknis,pengadaan lahan, sertapelaksanaan konstruksi jalankabupaten/desa dan jalan kota. • (indikator ini akan sulit diukurkuantifikasi capaiannya, kalaumemungkinkan digunakanindikator output saja) • Observasi lapangan (uji petik) • Periksa kondisi jalan 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalanprovinsi. 1. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalankabupaten/desa dan jalan kota. • Tercapainya tujuan pengelolaankebinamargaan secara berdayaguna dan berhasil guna(indikator ini akan sulit diukurkuantifikasi capaiannya, kalaumemungkinkan digunakanindikator output saja) • Dokumen perencanaanpengawasan di bidangkebinamargaan • Periksa hasil evaluasi kinerjapenyelenggaraan jalan 2. Pengendalian fungsi danmanfaat hasilpembangunan jalanprovinsi 2. Pengendalian fungsi danmanfaat hasil pembangunan,jalan kabupaten/desa dan jalankota • (indikator ini akan sulit diukurkuantifikasi capaiannya, kalaumemungkinkan digunakanindikator output saja) • Laporan hasil pengawasandibidang kebinamargaan • LAKIP • Laporan SAI (SAK danSIMAK-BMN) • Periksa hasil pengendalianfungsi dan manfaat hasilpembangunan jalan. c. PERKOTAAN DAN PEDESAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 374 1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakandan strategi wilayahprovinsi dalampembangunanperkotaan danperdesaan (mengacukebijakan nasional). 1. Penetapan kebijakan danstrategi pembangunanperkotaan dan perdesaanwilayah kabupaten/kota(mengacu kebijakan nasionaldan provinsi). Ditetapkannya kebijakan dan strategipembangunan perkotaan danperdesaan Dokumen kebijakan dan strategipembangunan perkotaan danperdesaan • Periksa apakah derah telahmemiliki kebijakan danstrategi pembangunanperkotaan dan perdesaan. • Periksa apakahpenyusunan kebijakan danstrategi tersebut telahmengacu pada kebijakannasional di bidangpersampahan. 2. Penetapan peraturandaerah provinsimengenaipengembanganperkotaan danperdesaan mengacuNSPK nasional. 2. Penetapan peraturan daerahkabupaten/kota mengenaipengembangan perkotaan danperdesaan berdasarkan NSPK. Ditetapkannya peraturan daerahmengenai pengembangan perkotaandan perdesaan Dokumen peraturan daerahmengenai pengembanganperkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah derah telahmemiliki peraturanpembangunan perkotaandan perdesaan. • Periksa apakahpenyusunan peraturandaerah tersebut telahsesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku. 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi peningkatankapasitas manaje-men 1. Fasilitasi peningkatan kapasitasmanaje-men pembangunan dan Terselenggaranya kegiatan fasilitasipeningkatan kapasitas manajemen Laporan kegiatan fasilitasipeningkatan kapasitas manajemen • Periksa apakah kegiatanfasilitasi peningkatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 375 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pembangunan danpengelolaan PSperkotaan danpedesaan tingkatprovinsi. pengelolaan PS perkotaan danpedesaan tingkatkabupaten/kota. pembangunan dan pengelolaan PSperkotaan dan pedesaan pembangunan dan pengelolaan PSperkotaan dan pedesaan. kapasitas manajemenpembangunan danpengelolaan PS perkotaandan pedesaan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencanaatau tujuan yang telahditetapkan. 2. Fasilitasipemberdayaanmasyarakat dan duniausaha dalampembangunanperkotaan danperdesaan di wilayahprovinsi. 2. Pemberdayaan masyarakat dandunia usaha dalampembangunan perkotaan danperdesaan di wilayahkabupaten/kota. Terselenggarnya kegiatan fasilitasipemberdayaan masyarakat dan duniausaha dalam pembangunanperkotaan dan perdesaan. Laporan kegiatan fasilitasipemberdayaan masyarakat dandunia usaha dalam pembangunanperkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi pemberdayaanmasyarakat dan duniausaha dalam pembangunanperkotaan dan perdesaantelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencanaatau tujuan yang telahditetapkan. 3) PEMBANGUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyiapanprogram pembangunansarana dan prasaranaperkotaan dan 1. Penyiapan programpembangunan sarana danprasarana perkotaan danperdesaan jangka panjang dan Terselenggaranya kegiatan fasilitasipenyiapan program pembangunansarana dan prasarana perkotaandan perdesaan jangka panjang dan Laporan kegiatan fasilitasipenyiapan program pembangunansarana dan prasarana perkotaandan perdesaan jangka panjang dan • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyiapan programpembangunan sarana danprasarana perkotaan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 376 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perdesaan jangkapanjang dan jangkamenengahkota/kabupaten diwilayah. jangka menengahkabupaten/kota denganmengacu pada RPJP dan RPJMnasional dan provinsi. jangka menengah. jangka menengah. perdesaan jangka panjangdan jangka menengah telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan antarapemerintah/daerahdalam pengelolaan danpembangunan saranadan prasaranaperkotaan danperdesaan dilingkungan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintahdaerah dunia usaha/ masyarakatdalam pengelolaan danpembangunan sarana danprasa-rana perkotaan danperdesaan di lingkungankabupaten/kota. Terselenggaranya fasilitasikerjasama/ kemitraan antarapemerintah/daerah dalampengelolaan dan pembangunansarana dan prasarana perkotaandan perdesaan. Laporan kegiatan fasilitasikerjasama/ kemitraan antarapemerintah/daerah dalampengelolaan dan pembangunansarana dan prasarana perkotaandan perdesaan. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi kerjasama/kemitraan antarapemerintah/daerah dalampengelolaan danpembangunan sarana danprasarana perkotaan danperdesaan telah dilaksanakandi daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3. Penyelenggaraanpembangunan PSperkotaan danperdesaan lintaskabupaten/kota dilingkungan wilayahprovinsi. 3. Penyelenggaraan pembangunanPS perkotaan dan perdesaan diwilayah kabupaten/kota Terselenggaranya pembangunanPS perkotaan dan perdesaan. Data tentang pembangunan PSperkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah daerah telahmempunyai data tentangpembangunan PS perkotaandan perdesaan 4. Fasilitasi pembentukanlembaga/badanpengelola 4. Pembentukan lembaga/badanpengelola pembangunanperkotaan dan perdesaan di Terbentuknya lembaga/badanpengelola pembangunan perkotaan Dokumen pembentukanlembaga/badan pengelolapembangunan perkotaan dan • Periksa apakah di daerahtelah ada lembaga/badanpengelola pembangunan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 377 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pembangunanperkotaan danperdesaan lintaskabupaten/kota. kabupaten/kota. dan perdesaan. perdesaan. perkotaan dan perdesaan.. • Periksa apakah pembentukanlembaga tersebut telahsesuai dengan kebutuhanatau pertauran perundanganyang berlaku. 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan danpengendalian terhadappembangunan danpengelolaan kawasanperkotaan danperdesaan di provinsi. 1. Pengawasan dan pengendalianterhadap pelaksanaanpembangunan dan pengelolaankawasan perkotaan danperdesaan di kabupaten/kota. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianterhadap pelaksanaanpembangunan dan pengelolaankawasan perkotaan dan perdesaan. Laporan pelaksanaan kegiatanpengawasan dan pengendalianterhadap pelaksanaanpembangunan dan pengelolaankawasan perkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian terhadappelaksanaan pembangunandan pengelolaan kawasanperkotaan dan perdesaantelah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK 2. Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK. Laporan pelaksanaan kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianatas`pelaksanaan NSPK dibidang perkotaan danperdesaan telah dilaksanakandi daerah. • Periksa apakah kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 378 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. d. AIR MINUM1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah provinsi mengenaikebijakan dan strategipengembangan airminum lintaskabupaten/kota diwilayahnya. 1. Penetapan peraturan daerahkabupaten/kota mengenaikebijakan dan strategipengembangan air minum didaerah kabupaten/kota. • Ditetapkannya peraturan daerahmengenai kebijakan dan strategipengembangan di bidang airminum • Dokumen peraturan daerahyang berkaitan denganpengembangan air minum. • Periksa apakah derah telahmemiliki Peraturan Daerahtentang pengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah penyusunanperaturan daerah tersebuttelah mengacu padakebijakan nasional di bidangpersampahan. 2. Penetapan BUMD provinsisebagai penyelenggaraSPAM lintaskabupaten/kota. 2. Penetapan BUMD sebagaipenyelenggara SPAM dikabupaten/kota. • Ditetapkannya BUMD sebagaipenyelenggara SPAM. • Dokumen penetapan BUMDsebagai penyelenggaraSPAM. • Periksa apakah BUMD yangmenyelenggarakan SPAMtelah ditetapkan olehdaerah. • Periksa apakah penetapanBUMD tersebut telah sesuaidengan peraturanperundangan yang berlaku. 3. Penetapan peraturandaerah NSPK pelayananPS air minum berdasarkanSPM yang disusunpemerintah. 3. Penetapan peraturan daerahNSPK pelayanan PS air minumberdasarkan SPM yang disusunpemerintah dan provinsi. • Ditetapkannya peraturan daerahNSPK pelayanan PS air minumberdasarkan SPM. • Dokumen peraturan daerahtentang NSPK pelayanan PSair minum yang mengacukepada SPM. • Periksa apakah derah telahmemiliki Peraturan Daerahtentang pelayanan PS airminum. • Periksa apakah penyusunan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 379 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan peraturan daerah tersebuttelah mengacu pada SPMbidang air minum. 4. Memberikan izinpenyelenggaraan untuklintas kabupaten/kota. 4. Memberikan izinpenyelenggaraanpengembangan SPAM diwilayahnya. • Diberikannya izinpenyelenggaraanpengembangan SPAM. • Dokumen perizinanpenyelenggaraanpengembangan SPAM. • Periksa data tentang bentuk,jenis dan jumlah perizinan dibidang penyelenggaraanpengembangan SPAM yangada di suatu daerah. • Periksa apakah prosespenetapan izin tersebut telahsesuai dengan ketentuanatau peraturan perundanganyang berlaku. 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelesaian masalahdan permasalahan yangbersifat lintaskabupaten/kota. 1. Penyelesaian masalah danpermasalahannya di dalamwilayah kabupaten/kota. • Adanya koordinasi terkaitpenyelesaian permasalahanyang bersifat lintas daerah. • Laporan penyelesaianpermasalahan yang bersifatlintas daerah. • Periksa permasalahan yangbersifat lintas daerah. • Periksa koordinasipenyelesaian permasalahanyang bersifat lintas daerah. 2. Peningkatan kapasitasteknis dan manajemenpelayanan air minum dilingkungan wilayahprovinsi. 2. Peningkatan kapasitas teknisdan manajemen pelayanan airminum di wilayahkabupaten/kota termasukkepada Badan PengusahaanPelayanan (operator) BUMD. • Meningkatnya pelayanan yangbersifat kapasitas teknis danmanajemen pelayanan airminum. • Jumlah pengaduan masyarakatterkait pelayanan air minum. • Laporan pengaduanmasyarakat. • Periksa apakah ada laporanpengaduan masyarakatterkait pelayanan yangbersifat kapasitas teknis danmanajemen pelayanan airminum. 3) PEMBANGUNAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 380 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebutuhan airbaku untuk kebutuhanpengembangan SPAM dilingkungan wilayahprovinsi. 1. Penetapan pemenuhankebutuhan air baku untukkebutuhan pengembanganSPAM di wilayahkabupaten/kota. • Ditetapkannya pemenuhankebutuhan air baku untukkebutuhan pengembanganSPAM. • Data tentang kebutuhan airbaku • Periksa apakah daerah telahmemiliki data tentangkebutuhan air baku. • Periksa apakah data tersebuttelah dimanfaatkan untukkebutuhan pengembanganSPAM. 2. – 2. Pengembangan SPAM diwilayah kabupaten/kota untukpemenuhan SPM. • Dikembangkannya SPAM diwilayah kabupaten/kota untukpemenuhan SPM. • Dokumen rencanapengembangan SPAM • Periksa apakah daerah telahmemiliki rencanapengembangan SPAM • Periksa apakah rencanapengembangan SPAM telahsesuai dengan ketentuan atauperaturan perundangan yangberlaku. 3. Fasilitasi penyelenggaraan(bantuan teknis)penyelenggaraanpengembangan SPAM diwilayah provinsi. 3. Fasilitasi penyelenggaraan(bantuan teknis) kepadakecamatan, pemerintah desa,serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalampenyelenggaraanpengembangan SPAM. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelenggaraan(bantuan teknis) dalampenyelenggaraanpengembangan SPAM • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelenggaraan (bantuan teknis) dalampenyelenggaraanpengembangan SPAM. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelenggaraan(bantuan teknis) dalampenyelenggaraanpengembangan SPAM telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 4. Penyusunan rencanainduk pengembanganSPAM wilayah pelayananlintas kabupaten/kotasetelah berkoordinasidengan daerahkabupaten/kota. 4. Penyusunan rencana indukpengembangan SPAM wilayahadministrasi kabupaten/kota. • Tersusunnya rencana indukpengembangan SPAM. • Dokumen rencana indukpengembangan SPAM. • Periksa apakah derah telahmemiliki rencana indukpengembangan PS SPAM. • Periksa apakah penyusunanrencana induk tersebut telahmengacu pada kebijakannasional atau SPM bidang airminum. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 381 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 5. Penyediaan PS air minumuntuk daerah bencana dandaerah rawan air skalaprovinsi. 5. Penyediaan PS air minumuntuk daerah bencana dandaerah rawan air skalakabupaten/kota. • Tersedianya PS air minum untukdaerah bencana dan daerahrawan air. • Data tentang kebutuhan danketersediaan air minum didaerah bencana dan daerahrawan air. • Periksa apakah daerah telahmemiliki data tentangkebutuhan dan ketersediaanair minum di daerah bencanadan daerah rawan air. • Periksa apakah data tersebutdipergunakan sebagai bahandalam pengambilankeputusan untuk penangananbencana 6. Penanganan bencanaalam tingkat provinsi 6. Penanganan bencana alamtingkat kabupaten/kota. • Tertanganinya bencana alam • Data tentang kegiatanpemerintah darah dalammenangani bencana • Periksa apakah daerahmemiliki data tentangpenanganan bencana. 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan terhadapseluruh tahapanpenyelenggaraanpengembangan SPAMyang berada di wilayahprovinsi 1. Pengawasan terhadapseluruh tahapanpenyelenggaraanpengembangan SPAM yang berada di wilayah kab/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan terhadap seluruhtahapan penyelenggaraanpengembangan SPAM • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasanpenyelenggaraanpengembangan SPAM • Periksa apakah kegiatanpengawasanpenyelenggaraanpengembangan SPAM telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi kinerjapelayanan air minum di lingkungan wilayahprovinsi. 2. Evaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan SPAM yangutuh di wilayahnya. • Terselenggaranya kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan SPAM • Laporan pelaksanaankegiatan evaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan SPAM • Periksa apakah kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan SPAM telahdilaksanakan di daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 382 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah kegiatanevaluasi tersebut telah sesuaidengan rencana atau tujuanyang telah ditetapkan. 3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. 3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. • Terselenggaranya pengawasandan pengendalian ataspelaksanaan NSPK. • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK dibidang air minum. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianatas`pelaksanaan NSPK dibidang air minum telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atauperaturan perundangan yangberlaku. e. AIR LIMBAH1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakanpengembangan PS airlimbah di wilayah provinsimengacu pada kebijakannasional. 1. Penetapan peraturan daerahkebijakan pengembangan PSair limbah di wilayahkabupaten/kota mengacupada kebijakan nasional &provinsi • Ditetapkannya peraturandaerah kebijakanpengembangan PS air limbah. • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) di bidang air limbah. • Periksa apakah daerah telahmenetapkan peraturandaerah kebijakanpengembangan PS airlimbah. • Periksa hasil penetapanperaturan daerah kebijakanpengembangan PS airlimbah di wilayah provinsimengacu pada kebijakan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 383 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan nasional 2. Pembentukan lembagatingkat provinsi sebagaipenyelenggara PS airlimbah di wilayah provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkatkabupaten/kota sebagaipenyelenggara PS air limbah diwilayah kabupaten/kota • Terbentuknya lembagapenyelenggara PS air limbah. • Dokumen pembentukanlembaga penyelenggara PSair limbah • Periksa proses dan hasilpembentukan lembagasebagai penyelenggara PSair limbah • Periksa apakahpembentukan lembagatersebut telah sesuai dengankebutuhan dan ketentuanatau peraturan perundanganyang berlaku. 3. Penetapan peraturandaerah NSPK berdasarkanSPM yang ditetapkan olehpemerintah. 3. Penetapan peraturan daerahberdasarkan NSPK yangditetapkan oleh pemerintah danprovinsi. • Ditetapkannya peraturan daerahberdasarkan NSPK di bidang airlimbah. • Dokumen peraturan daerah dibidang air limbah. • Periksa apakah daerah telahmemiliki peraturan daerah dibidang air limbah. • Periksa apakah proses danhasil penetapan peraturandaerah NSPK berdasarkanSPM yang ditetapkan olehpemerintah 4. Memberikan izinpenyelenggaraan PS airlimbah lintaskabupaten/kota. 4. Memberikan izinpenyelenggaraan PS air limbahdi wilayah kabupaten/kota. • Diberikannya izinpenyelenggaraan PS air limbah • Dokumen perizinanpenyelenggaraan PS airlimbah • Periksa data tentang bentuk,jenis dan jumlah izan yangdikeluarkan dalampenyelenggaraan PS airlimbah. • Periksa apakah proses danhasil penetapan izantersebut telah sesuai denganketentuan atau aturanperundangan yang berlaku. 2) PEMBINAAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 384 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyelesaianmasalah yang bersifatlintas kabupaten/kota. 1. Penyelesaian masalahpelayanan di lingkungankabupaten/kota. • Terselenggaranya fasilitasipenyelesaian masalah di bidangair limbah • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelesaian masalah dibidang air limbah • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelesaianmasalah di bidang air limbahtelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Fasilitasi peran serta duniausaha dan masyarakatdalam penyelenggaraanpengembangan PS airlimbah kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasamadengan dunia usaha danmasyarakat dalampenyelenggaraanpengembangan PS air limbahkab/kota • Terselenggaranya fasilitasi peranserta dunia usaha danmasyarakat dalampenyelenggaraanpengembangan PS air limbah. • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasi peran sertadunia usaha dan masyarakatdalam penyelenggaraanpengembangan PS airlimbah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi peran serta duniausaha dan masyarakatdalam penyelenggaraanpengembangan PS airlimbah telah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3. Fasilitasi penyelenggaraan(bantek) pengembanganPS air limbah lintaskabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan (bantek)pada kecamatan, pemerintahdesa, serta kelompokmasyarakat di wilayahnyadalam penyelenggaraan PS airlimbah. • Terselenggaranya fasilitasipenyelenggaraan (bantek)pengembangan PS air limbah. • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelenggaraan (bantek)pengembangan PS airlimbah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelenggaraan(bantek) pengembangan PSair limbah telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3) PEMBANGUNAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 385 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi pengembanganPS air limbah lintaskabupaten/kota di wilayahprovinsi. 1. Penyelenggaraanpembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kotadalam rangka memenuhi SPM. • Terselenggaranya pembangunansarana air limbah yang sesuaidengan ketentuan baku mutu. • Dokumen rencanapembangunan sarana airlimbah • Periksa hasil fasilitasipengembangan danpenyelenggaraanpembangunan PS air limbahdi daerah • Periksa apakahpembangunan sarana airlimbah tersebut telah sesuaidengan SPM. 2. Penyusunan rencanainduk pengembangan PSair limbah lintaskabupaten/kota. 2. Penyusunan rencana indukpengembangan PS air limbahkabupaten/kota. • Tersusunnya rencana indukpengembangan PS air limbah. • Dokumen rencana indukpengembangan PS airlimbah. • Periksa apakah daerah telahmemiliki rencana indukpengembangan PS airlimbah. • Periksa apakah penyusunanrencana induk tersebut telahsesuai dengan ketentuanatau peraturan perundanganyang berlaku. 3. Penanganan bencanaalam tingkat provinsi. 3. Penanganan bencana alamtingkat lokal (kabupaten/kota). • Kesiapan penanganan bencanaalam tingkat lokal. • Laporan pelaksanaankegiatan penangananbencana alam • Identifikasi upaya-upaya apayang dilakukan daerahdalam menangani bencanaalam • Periksa apakah penangananbencana alam oleh daerahtelah sesuai dengankebijakan, ketentuan, ataupedoman yang berlaku. 4) PENGAWASAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 386 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Melakukan pengawasanterhadappenyelenggaraan PS airlimbah di wilayahnya. 1. Monitoring penyelenggaraanPS air limbah dikabupaten/kota. • Terselenggaranya pengawasanterhadap penyelenggaraan PSair limbah • Laporan hasil kegiatanpengawasan terhadappenyelenggaraan PS airlimbah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan terhadappenyelenggaraan PS airlimbah telah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi atas kinerjapengelolaan PS air limbahdi wilayah provinsi lintaskabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan air limbah dikabupaten/kota. • Terselenggaranya evaluasiterhadap penyelenggaraanpengembangan air limbah. • Laporan hasil kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan air limbah. • Periksa apakah kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraanpengembangan air limahtelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanevaluasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. 3. Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan SPM. • Terselenggaranya pengawasandan pengendalian ataspelaksanaan NSPK. • Laporan hasil pengawasandan pengendalian ataspelaksanaan NSPK. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianatas`pelaksanaan NSPK dibidang air limbah telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. f. PERSAMPAHAN1) PENGATURAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 387 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakanpengembangan PSpersampahan lintaskabupaten/kota di wilayahprovinsi mengacu padakebijakan nasional. 1. Penetapan peraturan daerahkebijakan pengembangan PSpersampahan dikabupaten/kota mengacu padakebijakan nasional dan provinsi. • Ditetapkannya peraturan daerahkebijakan pengembangan PSpersampahan. • Dokumen peraturan daerahyang berkaitan denganpengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah derah telahmemiliki Peraturan Daerahtentang pengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah penyusunanperaturan daerah tersebuttelah mengacu padakebijakan nasional di bidangpersampahan. 2. Penetapan lembagatingkat provinsipenyelenggarapengelolaan persampahanlintas kabupaten/kota diwilayah provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkatkabupaten/kota penyelenggarapengelolaan persampahan diwilayah kabupaten/kota. • Ditetapkannya lembagapenyelenggara pengelolaanpersampahan • Dokumen penetapan lembagapenyelenggara pengelolaanpersampahan. • Periksa apakah di daerahtelah ada lembagapenyelenggara pengelolaanpersampahan. • Periksa apakahpembentukan lembagatersebut telah sesuai dengankebutuhan atau pertauranperundangan yang berlaku. 3. Penetapan peraturandaerah NSPKpengelolaan persampahanmengacu kepada SPMyang ditetapkan olehpemerintah. 3. Penetapan peraturan daerahberdasarkan NSPK yangditetapkan oleh pemerintah danprovinsi. • Ditetapkannya peraturan daerahtentang pengelolaanpersampahan yang mengacukepada SPM • Dokumen peraturan daerahtentang pengelolaanpersampahan yang mengacukepada SPM. • Periksa apakah derah telahmemiliki Peraturan Daerahtentang pengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah penyusunanperaturan daerah tersebuttelah mengacu pada SPMbidang persampahan. 4. Memberikan izinpenyelenggara 4. Pelayanan perizinan danpengelolaan persampahan • Diberikanya izin penyelenggara • Dokumen perizinan • Periksa data tentang bentuk, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 388 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengelolaan persampahanlintas kabupaten/kota. skala kabupaten/kota. pengelolaan persampahan penyelenggara pengelolaanpersampahan. jenis dan jumlah perizinan dibidang penyelenggaraanpengelolaan persampahanyang ada di suatu daerah. • Periksa apakah prosespenetapan izin tersebut telahsesuai dengan ketentuanatau peraturan perundanganyang berlaku. 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyelesaianmasalah danpermasalahan antarkabupaten/kota. 1. – • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelesaian masalahdan permasalahan antarkabupaten/kota di bidangpersampahan. • Laporan hasil pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelesaian masalah danpermasalahan antarkabupaten/kota di bidangpersampahan. • Periksa apakah telahdilaksanakan kegiatanfasilitasi penyelesaianmasalah dan permasalahanantar kabupaten/kota dibidang persampahan didaerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kapasitasmanajemen dan fasilitasikerjasama pemda/duniausaha dan masyarakat 2. Peningkatan kapasitasmanajemen dan fasilitasikerjasama dunia usaha danmasyarakat dalam • Meningkatnya kapasitasmanajemen dan fasilitasikerjasama dunia usaha danmasyarakat dalam • Data tentang kapasitasmanajemen. • Periksa hasil peningkatankapasitas manajemen danfasilitasi kerjasamapemda/dunia usaha dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 389 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dalam penyelenggaraanpengembangan PSpersampahan lintaskabupaten/kota. penyelenggaraanpengembangan PSpersampahan kabupaten/kota. penyelenggaraanpengembangan PSpersampahan. masyarakat dalampenyelenggaraanpengembangan PSpersampahan • Identifikasi upaya-upayayang dilakukan daerahdalam meningkatkankapasitas manajemen danfasilitasi kerjasama denganberbagai pihak. 3. Memberikan bantuanteknis dan pembinaanlintas kabupaten/kota.
Terselengganya kegiatan bantuanteknis di bidang persampahan padapihak yang berkepentingan. Laporan pelaksanaan kegiatanbantuan teknis di bidangpersampahan pada pihak yangberkepentingan. • Periksa apakah kegiatanbantuan teknis di bidangpersampahan pada pihakyang berkepentingan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanbantuan teknis tersebuttelah sesuai dengan rencanaatau tujuan yang telahditetapkan. 3) PEMBANGUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyelenggaraandan pembiayaanpembangunan PSpersampahan secara 1. Penyelengaraan danpembiayaan pembangunan PSpersampahan di • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelenggaraan danpembiayaan pembangunan PS • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelenggaraan danpembiayaan pembangunan • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelenggaraandan pembiayaanpembangunan PS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 390 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan nasional di wilayahprovinsi. kabupaten/kota. persampahan. PS persampahan. persampahan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Penyusunan rencanainduk pengembangan PSpersampahan lintaskabupaten/kota. 2. Penyusunan rencana indukpengembangan PSpersampahan kabupaten/kota. • Tersusunnya rencana indukpengembangan PSpersampahan. • Dokumen rencana indukpengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah derah telahmemiliki rencana indukpengembangan PSpersampahan. • Periksa apakah penyusunanrencana induk tersebut telahmengacu pada kebijakannasional atau SPM bidangpersampahan. 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan danpengendalianpengembanganpersampahan di wilayahprovinsi. 1. Pengawasan terhadap seluruhtahapan pengembanganpersampahan di wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianpengembangan persampahan. • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan danpengendalian pengembanganpersampahan. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian di bidangpengembanganpersampahan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 391 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanpengendalian tersebuttelah sesuai denganrencana atau tujuan yangtelah ditetapkan. 2. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan yangbersifat lintaskabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerjapenyelenggaraan di wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanevaluasi kinerjapenyelenggaraan di bidangpersampahan. • Laporan pelaksanaankegiatan evaluasi kinerjapenyelenggaraan di bidangpersampahan. • Periksa apakah kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraanpersampahan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanevaluasi tersebut telahsesuai dengan rencanaatau tujuan yang telahditetapkan. 3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. 3. Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPKdibidang persampahan. • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK dibidangpersampahan. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianatas`pelaksanaan NSPK dibidang persampahan telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebuttelah sesuai denganrencana atau tujuan yangtelah ditetapkan. g. DRAINASE1) PENGATURAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 392 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah kebijakan danstrategi provinsiberdasarkan kebijakandan strategi nasional 1. Penetapan peraturan daerahkebijakan dan strategikabupaten/kota berdasarkankebijakan nasional dan provinsi. • Ditetapkannya peraturan daerah,kebijakan dan strategi di bidangdrainase. • Dokumen peraturan daerah,kebijakan dan strategi dibidang drainase • Periksa apakah daerah telahmemiliki peraturan daerah,kebijakan dan strategi dibidang drainase. • Periksa apakah hasilpenetapan peraturandaerah, kebijakan danstrategi tersebut telah sesuaidengan kebijakan danstrategi nasional di bidangdrainase. 2. Penetapan peraturandaerah NSPK provinsiberdasarkan SPM yangditetapkan olehpemerintah di wilayahprovinsi. 2. Penetapan Perda NSPKdrainase dan pematusangenangan di wilayahkabupaten/kota berdasarkanSPM yang disusun pemerintahpusat dan provinsi. • Ditetapkannya Perda NSPKdrainase dan pematusangenangan berdasarkan SPMyang disusun pemerintah • Dokumen Perda NSPKDrainase. • Periksa apakah daerah telahmemiliki peraturan daerahNSPK di bidang drainase. • Periksa apakah hasilpenetapan peraturan daerahtersebut telah sesuai denganSPM yang telah disusun dibidang drainase. 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bantuan teknispembangunan,pemeliharaan danpengelolaan 1. Peningkatan kapasitas teknikdan manajemen penyelenggaradrainase dan pematusangenangan di wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan bantuanteknis pembangunan,pemeliharaan dan pengelolaandrainase • Laporan hasil bantuan teknisdi bidang drainase. • Periksa apakah kegiatanbantuan teknis di bidangpembangunan,pemeliharaan danpengelolaan drainase telahdilaksanakan di daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 393 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah kegiatanbantuan teknis tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kapasitasteknik dan manajemenpenyelenggara drainasedan pematusan genangandi wilayah provinsi. 2. – • Meningkatnya kapasitas teknikdan manajemen penyelenggaradrainase dan pematusangenangan di wilayah provinsi. • Data tentang kapasitas teknikdan manajemen yang dimilikipara penyelenggara drainasedan pematusan genangan. • Periksa apakah daerahmemiliki data tentangkapasitas teknik danmanajemen yang dimilikipara penyelenggaradrainase dan pematusangenangan. • Identifikasi upaya-upya yangdilakukan daerah untukmeningkatkan kapasitasteknik dan manajementersebut. 3) PEMBANGUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi penyelesaianmasalah dan permasalahanoperasionalisasi sistemdrainase danpenanggulangan banjirlintas kabupaten/kota. 1. Penyelesaian masalah danpermasalahan operasionalisasisistem drainase danpenanggulangan banjir diwilayah kabupaten/kota sertakoordinasi dengan daerahsekitarnya. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelesaian masalahdan permasalahanoperasionalisasi sistem drainasedan penanggulangan banjir. • Laporan kegiatan fasilitasipenyelesaian masalah danpermasalahanoperasionalisasi sistemdrainase danpenanggulangan banjir. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelesaianmasalah dan permasalahanoperasionalisasi sistemdrainase danpenanggulangan banjir telahdilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 394 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Fasilitasi penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan PS drainasedi wilayah provinsi. 2. Penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan PS drainase diwilayah kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi penyelenggaraanpembangunan dan pemeliharaanPS drainase • Laporan kegiatan fasilitasipenyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan PS drainase. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan PS drainasetelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3. Penyusunan rencana indukPS drainase skalaregional/lintas daerah. 3. Penyusunan rencana induk PSdrainase skala kabupaten/kota. • Tersusunnya rencana induk PSdrainase • Dokumen rencana induk PSdrainase. • Periksa apakah daerah telahmemiliki rencana induk PSdrainase. • Periksa apakah dalampenyusunan rencana induktersebut telah melibatkansemua pihak yang terkait. 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Evaluasi di provinsiterhadap penyelenggaraansistem drainase danpengendali banjir di wilayahprovinsi. 1. Evaluasi terhadappenyelenggaraan sistemdrainase dan pengendali banjirdi wilayah kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraan sistemdrainase dan pengendali banjir. • Laporan pelaksanaankegiatan evaluasi terhadappenyelenggaraan sistemdrainase dan pengendalibanjir. • Periksa apakah kegiatanevaluasi terhadappenyelenggaraan sistemdrainase dan pengendalibanjir telah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanevaluasi tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 395 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pengawasan danpengendalianpenyelenggaraan drainasedan pengendalian banjirlintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan drainase danpengendalian banjir dikabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan drainase danpengendalian banjir. • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan danpengendalianpenyelenggaraan drainasedan pengendalian banjir. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianpenyelenggaraan drainasedan pengendalian banjirtelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. 3. Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalianatas`pelaksanaan NSPKtelah dilaksanakan didaerah. • Periksa apakah kegiatanpengawasan danpengendalian tersebut telahsesuai dengan rencana atautujuan yang telah ditetapkan. h. PERMUKIMAN1) KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengaturan : a) Penetapan peraturandaerah kebijakan dan 1. Pengaturan: a) Penetapan peraturan daerahkebijakan dan strategi Kasiba/ • Terumuskannya kebijakandaerah di bidang regulasikawasan pemukiman. • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturan • Periksa hasil penetapanperaturan daerah kebijakandan strategi Kasiba/Lisiba LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 396 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan strategi Kasiba/Lisiba diwilayah provinsi. Lisiba di wilayahkabupaten/kota maupun keputusan kepaladaerah) di bidang kawasanpemukiman • Periksa apakah penetapanPerda tersebut telah sesuaidengan peraturanperundangan yang lebihtinggi. b) Penetapan PeraturanDaerah NSPK Kasiba danLisiba di wilayah provinsi. b) Penetapan Perda NSPK Kasibadan Lisiba di wilayahkabupaten/kota. • Ditetapkannya Perda NSPKKasiba dan Lisiba • Dokumen Perda NSPKKasiba dan Lisiba • Periksa hasil penetapanPeraturan Daerah NSPKKasiba dan Lisiba • Periksa apakah perdatersebut elah sesuai denganperaturan perundangan yanglebih tinggi. 2. Pembinaan :a) Fasilitasi peningkatankapasitas manajemendalam pembangunanKasiba dan Lisiba. 2. Pembinaan :a) Fasilitasi peningkatankapasitas manajemendalam pembangunanKasiba dan Lisiba. • Terlaksananya pembinaan yangefektif untuk meningkatkankapasitas manajemen secaraberkesinambungan di bidangkawasan pemukiman. • Laporan hasil pembinaan dibidang peningkatan kapasitasmanajemen pada kawasanpemukiman. • Periksa apakah telahdilakukan kegiatan fasilitasiuntuk peningkatan kapasitasmanajemen dalampembangunan Kasiba danLisiba • Periksa apakah kegiatanfasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana. b) Fasilitasi penyelesaianpembangunanKasiba/Lisiba antarkabupaten/kota. b) Fasilitasi penyelesaian pembangunanKasiba/Lisiba dikabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasipenyelesaian pembangunanKasiba/Lisiba • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelesaian pembangunanKasiba/Lisiba • Periksa hasil fasilitasipenyelesaian pembangunanKasiba/Lisiba antarkabupaten/kota • Periksa apakah hasilfasilitasi tersebut sesuaidengan rencana. 3. Pembangunana) FasilitasipenyelenggaraanpembangunanKasiba/Lisiba lintaskabupaten/kota. 3. Pembangunan:a) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisibadi kabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasipenyelenggaraan pembangunanKasiba/Lisiba • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasipenyelenggaraanpembangunan Kasiba/Lisiba • Periksa hasil fasilitasipenyelesaian pembangunanKasiba/Lisiba antarkabupaten/kota • Periksa apakah hasilfasilitasi tersebut sesuai LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 397 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan rencana. b) Fasilitasi kerjasamaswasta, masyarakattingkat nasional dalampembangunanKasiba/Lisiba lintaskabupaten/kota. b) Pelaksanaan kerjasamaswasta, masyarakat tingkatnasional dalampembangunanKasiba/Lisiba. • Terlaksananya kegiatanfasilitasikerjasama swasta,masyarakat dalampembangunan Kasiba/Lisiba • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasi kerjasamaswasta, masyarakat dalampembangunan Kasiba/Lisiba • Periksa hasil fasilitasikerjasama swasta,masyarakat dalampembangunan Kasiba/Lisiba. • Periksa apakah hasilfasilitasi tersebut sesuaidengan rencana. c) Penetapan izin lokasiKasiba/Lisiba lintaskabupaten/kota. c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba dikabupaten/kota. • Ditetapkannya izin lokasiKasiba/Lisiba • Dokumen perizinan untuklokasi Kasiba/Lisiba. • Periksa proses penetapanizin lokasi Kasiba/Lisibatelah sesuai denganprosedur dan ketentuanperundangan yang berlaku. 4. Pengawasan a) Pengawasan pelaksanaan kelayakanprogram Kasiba danLisiba di provinsi. 4. Pengawasan :a) Pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan Kasibadan Lisiba dikabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan atas pelaksanaankelayakan program Kasiba danLisiba • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasan ataspelaksanaan kelayakanprogram Kasiba dan Lisiba • Periksa hasil pengawasanpelaksanaan kelayakanprogram Kasiba dan Lisiba • Periksa apakah hasilpengawasan telahditindaklanjuti. b) Evaluasi penyelenggaraanpembangunan Kasibadan Lisiba di provinsi. b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba danLisiba di kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanevaluasi penyelenggaraanpembangunan Kasiba dan Lisiba • Laporan hasil kegiatanevaluasi penyelenggaraanpembangunan Kasiba danLisiba • Periksa hasil evaluasipenyelenggaraanpembangunan Kasiba danLisiba • Periksa apakah hasilpengawasan telahditindaklanjuti. c) Pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi c) Pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK diprovinsi • Laporan pelaksanaankegiatan Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi • Periksa hasil pengawasandan pengendalian ataspelaksanaan NSPK • Periksa apakah hasilpengawasan danpengendalian tersebut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 398 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ditindaklanjuti. 2) PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Fasilitasi peningkatankapasitas manajemendalam penangananpermukiman kumuh diwilayah provinsi. 1. Pengaturan : a) Penetapan peraturan daerahkebijakan dan strategipenanggulangan permukimankumuh/nelayan di wilayahkabupaten/kota. • Terumuskannya kebijakan daerahdi bidang regulasi kawasanpemukiman kumuh/nelayan. • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) di bidang kawasanpemukiman kumuh/nelayan. • Periksa hasil penetapanperaturan daerah kebijakandan strategi penanggulanganpermukiman kumuh/nelayandi wilayah kab./kota b) Penetapan peraturan daerahtentang pencegahan timbulnyapermukiman kumuh di wilayahkab./kota Ditetapkannya peraturan daerahtentang pencegahan timbulnyapermukiman kumuh di wilayahkab./kota • Dokumen peraturan daerahtentang pencegahantimbulnya permukiman kumuhdi wilayah kab./kota • Periksa hasil penetapanperaturan daerah tentangpencegahan timbulnyapermukiman kumuh diwilayah kab./kota • Periksa apakah perdatersebut telah sesuai denganperaturan perundangan yangberlaku di atasnya.
2. Pembangunan : a) Penyelenggaraan penanganankawasan kumuh perkotaan dikabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatan fasilitasipenanganan permukiman kumuh. • Laporan kegiatan fasilitasipenyelenggaraanpenanganan permukimankumuh. • Periksa hasil fasilitasipeningkatan kapasitasmanajemen dalampenanganan permukimankumuh . • Periksa apakah kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 399 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan fasilitasi tersebut telahsesuai dengan rencana. b) Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukimankumuh/nelayan b) Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukimankumuh/nelayan denganrusunawa. Terlaksananya kegiatan fasilitasiperemajaan/ perbaikanpermukiman kumuh/nelayan. Laporan kegiatan Fasilitasiperemajaan/ perbaikanpermukiman kumuh/nelayan • Periksa hasil fasilitasipenyelenggaraanpenanganan permukimankumuh di wilayahnya • Periksa hasil fasilitasiperemajaan / perbaikanpermukiman kumuh/nelayan
3. Pengawasan : a) Melaksanakan pengawasandan pengendalian permukimankumuh di wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianpermukiman kumuh • Laporan kegiatanpengawasan danpengendalian permukimankumuh • Periksa hasil pelaksanaanpengawasan danpengendalian permukimankumuh di wilayah kab./kota • Periksa apakah hasilpengawasan tersebutditindaklanjuti. b) Evaluasi pelaksanaan program penangananpermukiman kumuh lintaskabupaten/kota. b) Evaluasi pelaksanaan programpenanganan permukimankumuh di kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanevaluasi pelaksanaan programpenanganan permukiman kumuh Laporan hasil evaluasipelaksanaan programpenanganan permukimankumuh • Periksa hasil evaluasipelaksanaan programpenanganan permukimankumuh yang ada di daerah. • Periksa apakah hasilpengawasan tersebutditindaklanjuti. c) Pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi. c) Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK di bidangpermukiman • Laporan hasil kegiatanpengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK di bidangpermukiman • Periksa hasil pengawasandan pengendalian ataspelaksanaan NSPK • Periksa apakah hasilpengawasan tersebut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 400 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ditindaklanjuti. 3) PEMBANGUNAN KAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan :Fasilitasi penyelesaianmasalah pembangunankawasan di wilayahprovinsi. 1. Pengaturan : a) Penetapan peraturan daerahkebijakan dan strategipembangunan kawasan diwilayah kabupaten/kota. • Ditetapkannya perda tentangkebijakan dan strategipembangunan kawasan • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) di bidangpembangunan kawasan. • Periksa hasil penetapanperaturan daerah tentangkebijakan dan strategipembangunan kawasan • Periksa apakah perdatersebut telah sesuai denganperaturan perundangan diatasnya. b) Penetapan peraturan daerahNSPK pembangunan kawasandi wilayah kabupaten/kota. • Ditetapkannya peraturan daerahtentang NSPK pembangunankawasan • Dokumen perda tentangNSPK pembangunankawasan • Periksa hasil penetapanperaturan daerah NSPKpembangunan kawasan diwilayah kab./kota • Periksa apakah perdatersebut telah sesuai denganperaturan perundangan diatasnya. 2. Pengawasan : a) Pengawasan danpengendalianpembangunan kawasan diwilayah provinsi. 2. Pembangunan :Penyelenggaraanpembangunan kawasanstrategis nasional. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianpembangunan kawasan Laporan hasil pengawasandan pengendalianpembangunan kawasan • Periksa hasil pengawasandan pengendalianpembangunankawasan.Periksa apakahhasil pengawasan tersebut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 401 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ditindaklanjuti. b) Evaluasi pelaksanaanprogram pembangunankawasan di provinsi Terselenggaranya kegiatanevaluasi pelaksanaan programpembangunan kawasan diprovinsi Laporan hasil kegiatanevaluasi pelaksanaanprogram pembangunankawasan di provinsi • Periksa hasil kegiatanevaluasi pelaksanaanprogram pembangunankawasan di provinsi • Periksa apakah hasilpengawasan tersebutditindaklanjuti. c) Pengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK diprovinsi. Laporan hasil kegiatanpengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi. • Periksa hasil kegiatanpengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK diprovinsi. • Periksa apakah hasilpengawasan tersebutditindaklanjuti. 3. Pengawasan : a) Melaksanaan pengawasan danpengendalian pembangunankawasan di wilayahkabupaten/kota. Terselenggaranya pengawasan danpengendalian pembangunan kawasandi wilayah kabupaten/kota. Laporan hasil pengawasan danpengendalian pembangunankawasan di wilayahkabupaten/kota. • Periksa apakah daerah telahmelakukan kegiatanpengawasan danpengendalian ataspembangunan kawasan diwilayah kabupaten/kota. • Periksa apakah hasilpengawasan dimaksud telahditindaklanjuti. b) Evaluasi pelaksanaan programpembangunan kawasan dikabupaten/kota. Terselenggaranya kegiatan evaluasipelaksanaan program pembangunankawasan di kabupaten/kota. Laporan hasil kegiatan evaluasipelaksanaan programpembangunan kawasan di • Periksa apakah daerah telahmelakukan kegiatan evaluasipelaksanaan programpembangunan kawasan di LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 402 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota. kabupaten/kota • Periksa apakah hasilpengawasan dimaksud telahditindaklanjuti. c) Pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. Laporan hasil kegiatanpengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. • Periksa apakah daerah telahmelakukan kegiatanpengawasan danpengendalian ataspelaksanaan NSPK dikabupaten/kota. • Periksa apakah hasilpengawasan dimaksud telahditindaklanjuti. i. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah Provinsi, mengenaibangunan gedung danlingkungan mengacu padanorma, standar, prosedurdan kriteria nasional. 1. Penetapan peraturan daerahkabupaten/kota, mengenaibangunan gedung danlingkungan mengacu padanorma, standar, prosedur dankriteria nasional • Ditetapkannya peraturan daerahmengenai bangunan gedung danlingkungan. • Dokumen kebijakan daerahdalam berbagai bentuknya(peraturan daerah, peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) di bidang bangunangedung dan lingkungan. • Periksa apakah daerah telahmenetpkan peraturandaerah mengenai bangunangedung dan lingkungan. • Periksa apakah hasilpenetapan peraturan daerahProvinsi, mengenaibangunan gedung danlingkungan mengacu norma,standar, prosedur dankriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan 2. Penetapan kebijakan dan • Ditetapkannya kebijakan dan • Dokumen daerah yang • Periksa apakah daerah telah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 403 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan strategi wilayah provinsimengenai bangunangedung dan lingkungan. strategi kabupaten/kotamengenai bangunan gedungdan lingkungan strategi mengenai bangunangedung dan lingkungan berkaitan dengan kebijakandan strategi mengenaibangunan gedung danlingkungan. menetapkan kebijakan danstrategi mengenai bangunangedung dan lingkungan. • Periksa apakah hasilpenetapan kebijakan danstrategi mengenai bangunangedung dan lingkungantersebut mengacu padaketentuan atau peraturanperundangan yang berlaku. 3. – 3. Penetapan kelembagaanbangunan gedung dikabupaten/kota. • Ditetapkannya kelembagaanyang berkaitan denganbangunan gedung. • Lembaga yang berkaitandengan bangunan gedung • Periksa apakah daerah telahmemiliki lembaga(permanen) yang berkaitandengan penangananmasalah bangunan gedung. • Periksa apakah proses danhasil penetapankelembagaan bangunangedung tersebut telah sesuaidengan ketentuan atauperaturan perundanganyang berlaku. 4. – 4. Penyelenggaraan IMB gedung. • Terselenggaranya IMB gedung • Dokumen perizinan IMB untukgedung. • Periksa data tentang IMBgedung yang telahdikeluarkan di suatu daerah. • Periksa apakah proses danhasil penetapan IMB gedungtersebut telah sesuai denganketentuan atau peraturanperundangan yang berlaku. 5. – 5. Pendataan bangunan gedung. • Terdatanya bangunan gedungyang ada di kabupaten/kota. • Data tentang bangunangedung. • Periksa apakah daerah telahmemiliki data tentangbangunan gedung. • Periksa apakah datatersebut telah dimanfaatkan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 404 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sesuai dengankepentingannya. 6. – 6. Penetapan persyaratanadministrasi dan teknis untukbangunan gedung adat, semipermanen, darurat, danbangunan gedung yangdibangun di lokasi bencana. • Ditetapkannya persyaratanadministrasi dan teknis untukbangunan gedung adat, semipermanen, darurat, danbangunan gedung yangdibangun di lokasi bencana. • Dokumen persyaratanadministrasi dan teknis untukbangunan gedung adat, semipermanen, darurat, danbangunan gedung yangdibangun di lokasi bencana. • Periksa apakah daerah telahmenetapkan persyaratanadministrasi dan teknisuntuk bangunan gedungadat, semi permanen,darurat, dan bangunangedung yang dibangun dilokasi bencana. • Periksa apakah penetapanpersyaratan administrasi danteknis tersebut telahmengacu dan sesuai denganketentuan atau peraturanperundangan yang berlaku. 7. – 7. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) • Ditetapkannya Rencana TataBangunan dan Lingkungan(RTBL) • Dokumen RTBL. • Periksa apakah daerah telahmenetapkan RTBL. • Periksa apakah penetapanRTBL tersebut telahmengacu dan sesuai denganketentuan atau peraturanperundangan yang berlaku. 2) PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberdayaan kepadapemerintah daerah danpenyelenggara bangunangedung dan 1. Pemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya. • Terselenggaranya kegiatanpemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunan • Laporan pelaksanaankegiatan pemberdayaankepada masyarakat dalampenyelenggaraan bangunan • Periksa apakah kegiatanpemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 405 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan lingkungannya. gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannyatelah dilakukan di daerah. • Apakah hasil kegiatanpemberdayaan tersebuttelah sesuai dengan rencanaatau tujuan yang ditetapkan. 2. Fasilitasi penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan. 2. Pemberdayaan masyarakatdalam penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungan. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi pemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya. • Laporan pelaksanaanfasilitasi kegiatanpemberdayaan kepadamasyarakat dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya. • Periksa apakah kegiatanfasilitasi pemberdayaankepada masyarakat dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannyatelah dilakukan di daerah. • Apakah hasil kegiatanfasilitasi pemberdayaantersebut telah sesuai denganrencana atau tujuan yangditetapkan. 3) PEMBANGUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyelenggaraan modelbangunan gedung danlingkungan. 1. Penyelenggaraan bangunangedung dan lingkungan denganberbasis pemberdayaanmasyarakat. • Adanya bangunan gedung danlingkungan dengan berbasispemberdayaan masyarakat. • Data tentang bangunangedung dan lingkungandengan berbasispemberdayaan masyarakat. • Periksa apakah bangunangedung dan lingkungandengan berbasispemberdayaan masyarakattelah ada di daerah. • Apakah hasil kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 406 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemberdayaan tersebuttelah sesuai dengan rencanaatau tujuan yang ditetapkan. 2. Pembangunan danpengelolaan bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah provinsi. 2. Pembangunan dan pengelolaanbangunan gedung dan rumahnegara yang menjadi asetpemerintah kabupaten/kota. • Pengelolaan bangunan gedungdan rumah negara yang menjadiaset pemerintah yang baik. • Data tentang bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah. • Periksa apakah tersediadata tentang bangunangedung dan rumah negarayang menjadi asetpemerintah di daerah. • Apakah data tersebut telahdimanfaatkan sesuai dengankepentingannya. 3. Penetapan statusbangunan gedung danlingkungan yang dilindungidan dilestarikan berska-laprovinsi atau lintaskabupaten/kota. 3. Penetapan status bangunangedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikan yangberskala lokal. • Ditetapkannya status bangunangedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikan. • Data tentang status bangunangedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikan. • Periksa apakah tersediadata tentang statusbangunan gedung danlingkungan yang dilindungidan dilestarikan.di daerah. • Apakah data tersebut telahdimanfaatkan sesuai dengankepentingannya. 4) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan secararegional terhadappelaksanaan peraturanperundang-undangan,pedoman dan standarteknis bangunan gedungdan lingkungannya gedungdan rumah negara. 1. Pengawasan terhadappelaksanaan peraturanperundang-undangan,pedoman dan standar teknisdalam penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungannya. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan terhadappelaksanaan peraturanperundang-undangan, pedomandan standar teknis dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya. • Laporan hasil pengawasandalam penyelenggaraanbangunan gedung danlingkungannya. • Periksa hasil pengawasanterhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan, pedoman danstandar teknis dalampenyelenggaraan bangunangedung dan lingkungannya. • Periksa apakah hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 407 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengawasan telah diikutidengan tindak lanjutpengawasan. 2. Pengawasan danpenertiban pelestarianbangunan gedung danlingkungan yang dilindungidan dilestarikan yangberskala provinsi atau lintaskabupaten/kota 2. Pengawasan dan penertibanpembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunangedung. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan penertibanpembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunangedung. • Laporan hasil pengawasandan penertibanpembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunangedung. • Periksa hasil pengawasanterhadap penertibanpembangunan,pemanfaatan, danpembongkaran bangunangedung yang ada di daerah. • Periksa apakah hasilpengawasan telah diikutidengan tindak lanjutpengawasan. 3. – 3. Pengawasan dan penertibanpelestarian bangunan gedungdan lingkungan yang dilindungidan dilestarikan yang berskalalokal. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan penertibanpelestarian bangunan gedungdan lingkungan yang dilindungidan dilestarikan. • Laporan Hasil Pengawasantentang penertibanpelestarian bangunan gedungdan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikan • Periksa hasil pengawasantentang penertibanpelestarian bangunangedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikanyang ada di daerah. • Periksa apakah hasilpengawasan telah diikutidengan tindak lanjutpengawasan. j. JASA KONSTRUKSI1) PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan jasa 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan jasa konstruksi yang • Terselenggaranya kebijakanusaha dan eran masyrakat jasa • Laporan implementasikebijakan usaha dan peran • Periksa hasil pelaksanaankebijakan pembinaan jasa LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 408 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan konstruksi yang telahditetapkan olehPemerintah. telah ditetapkan olehPemerintah. konstruksi, penyelenggaraan jasaKonstruksi, dan penyelenggaraanpembinaan jasa Konstruksi;. • Penetapan unit pembina jasakonstruksi; • Penyelenggaraan Forum JasaKonstruksi Daerah (FJKD)provinsi masyarakat jasa konstruksi,penyelnggaraan pembinaanjasa konstruksi. • SK Gubernur /Bupati/Walikota sesuai PP30/2000 dan SE Mendagri601/2006; • Penetapan Sekretariat Forumoleh SK Gubernur sesuai UU18/1999; • Laporan peneyelenggaraanserta tindak lanjut FJKDsesuai amanat UU 18/1999. konstruksi yang telahditetapkan Pemerintah; • Periksa apakah SK yangditerbitkan sesuai denganamanat PP 30/2000 dan SEMendagri 601/2006; • Periksa apakah ada SKPenetapan SekretariatForum; • Periksa apakah ada laporanpenyelenggraan serta tindaklanjyt JJKD sesuai amanatUU 18/1999 2. Penetapan/perumusankebijakan pembinaandan pengembanganjasa konstruksi sesuaikebutuhan daerahnyayang tidakbertentangan dengankebijakan nasional. 2. Penetapan/perumusan kebijakanpembinaan dan pengembanganjasa konstruksi sesuaikebutuhan daerahnya yang tidakbertentangan dengan kebijakannasional dan kebijakanpemerintah daerah provinsi. • Ditetapkannya kebijakan daerahpembinaan jasa konstruksi dalammenjabarkan kebijakan yanglebih tinggi (UU 18/1999; PP 28,29, 30/2000) • Kebijakan daerah dalamberbagai bentuknya(peraturan daerah;peraturanmaupun keputusan kepaladaerah) sub bidang jasakonstruksi. • Periksa produk kebijakanpembinaan jasa konstruksi,bandingkan drngan kebijkanyang lebih tinggi(UU/PP/Perpres/Kepres dst.) 2) PEMBERDAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengembangan sisteminformasi jasa konstruksi 1. Pengembangan sistem informasijasa konstruksi dalam wilayah • Terlaksananya sistem informasiyang efektif untuk meningkatkan • Laporan penyelenggaraansistem informasi jasa • Periksa proses dan hasilpengembangan sistem LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 409 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dalam wilayah provinsiyang bersangkutan. kabupaten/kota yangbersangkutan. kinerja secara berkesinambungandi bidang jasa konstruksi. konstruksi. informasi jasa konstruksidalam wilayah provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan 2. Penelitian danpengembangan jasakonstruksi dalam wilayahprovinsi yangbersangkutan. 2. Penelitian dan pengembanganjasa konstruksi dalam wilayahkabupaten/kota yangbersangkutan. • Terlaksananya kegiatanpenelitian dan pengembanganjasa konstruksi. • Laporan hasil penelitiandan pengembangan jasakonstruksi • Periksa hasil penelitian danpengembangan jasakonstruksi dalam wilayahyang bersangkutan 3. Pengembangan sumberdaya manusia bidangjasa konstruksi di tingkatprovinsi. 3. Pengembangan sumber dayamanusia bidang jasa konstruksidi tingkat kab./kota. • Terlaksananya kegiatanpengembangan sumberdayamanusia bidang jasa konstruksi. • Laporan hasilpengembangansumberdaya manusiabidang jasa konstruksi • Periksa hasil pengembangansumberdaya manusia bidangjasa konstruksi 4. Peningkatan kemampuanteknologi jasa konstruksidalam wilayah provinsiyang bersangkutan 4. Peningkatan kemampuanteknologi jasa konstruksi dalamwilayah kab./kota yangbersangkutan • Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuan teknolgijasa konstruksi; • Laporan hasil kegiatanpeningkatan kemampuanteknologi jasa konstruksi; • Periksa hasil peningkatankemampuan teknologi jasakonstruksi dalam wilayahyang bersangkutan 5. Pelaksanaan pelatihan,bimbing-an teknis danpenyuluhan dalamwilayah provinsi. 5. Melaksanakan pelatihan,bimbingan teknis danpenyuluhan dalam wilayahkab./kota. • Terlaksananya kegiatanpelatihan, bimbingan teknis danpenyuluhan. • Laporan hasil kegiatanpelatihan, bimbingan teknisdan penyuluhan • Periksa hasil pelaksanaanpelatihan, bimbingan teknisdan penyuluhan 6. Pelaksanaanpemberdayaan terhadapLPJK daerah danasosiasi di provinsi yangbersangkutan. 6. Pelaksanaan pemberdayaanterhadap asosiasi badanusaha/profesi di kab/kota yangbersangkutan; • Terlaksananya kegiatanpemberdayaan terhadap LPJKdaerah provinsi dan asosiasibadan usaha/profesi diprovinsi/kab/kota yangbersangkutan; • Laporan kegiatanpemberdayaan terhadapLPJK daerah provinsi danasosiasi badanusaha/profesi diprovinsi/kab/kota yangbersangkutan; • Periksa laporan kegiatanpemberdayaan terhadapLPJK daerah provinsi danasosiasi badan usaha/profesidi provinsi/kab/kota yangbersangkutan; LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 410 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. PemeberdayaanKabupaten/kota diwilayahnya untukmenerbitkan Perda IUJKdan bentuk Tim PembinaJasa Konstruksi
• Laporan kegiatanPemberdayaan kab/kota diwilayahnya; • Jumlah Kab/kota yangmenerbitkan Perda IUJKdan membentuk TimPembina Jasa Kontruksi. • Perikas laporan kegiatanPemberdayaan kab/kota diwilayahnya; • Periksa jumlah Kab/kota yangmenerbitkan Perda IUJK danmembentuk Tim PembinaJasa Kontruksi. 8. -
• Terlaksananya penerbitanperizinan usaha jasa konstruksi dikab/kota yang bersangkutan; • Penetapan produk pengaturanIUJK. • Laporan kegiatanpenerbitan perizinan usahajasa konstruksi sertakegiatan penunjangdiseminasi monev; • Perda/SK Bupati/Walikotamengenai pengaturanIUJK. • Periksa laporan kegiatanpenerbitan perizinan usahajasa konstruksi apakahsesuai dengan KepmenKimpraswil 369/2001; • Periksa apakah adaPerda/SK Bupati/Walikotamengenai pengaturan IUJK. 3) PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan sesuaikewenangannya untukterpenuhinya tertibpenyelenggaraanpekerjaan konstruksi. 1. Pengawasan sesuaikewenangannya untukterpenuhinya tertibpenyelenggaraan pekerjaankonstruksi. • Tersedianya pengaturanpengawasan penyelenggaraanjasa konstruksi; • Adanya unit pengawasan tertibpenyelenggaraan jasa konstruksi; • Terlaksananya pengawasan tertib • Adanya produk pengaturanpengawasan tertibpenyelenggaraan jasakonstruksi; • Adanya SK produkpengaturan pembentukanunit pengawasan tertib • Periksa adanya produkpengaturan pengawasantertib penyelenggaraan jasakonstruksi; • Periksa adanya SK produkpengaturan pembentukan unitpengawasan . LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 411 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. penyelenggaraan jasakonstruksi. • Adanya laporan kegiatanprogram pengawasantertib penyelenggaraan jasakonstruksi • Periksa adanya laporankegiatan programpengawasan tertibpenyelenggaraan jasakonstruksi 2. Pengawasan terhadapLPJK daerah danasosiasi di provinsi yangbersangkutan. 2. Pengawasan terhadap asosiasibadan usaha/profesi dikab/kotayang bersangkutan. • Terlaksananya kegiatanpengawasan terhadap LPJKdaerah provinsi dan asosiasibadan usaha/profesi diprovinsi/Kabupaten/Kota yangbersangkutan. • Laporan kegiatanpengawasan terhadapLPJK daerah provinsi danasosiasi badanusaha/profesi diprovinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. • Periksa laporan kegiatanpengawasan terhadap LPJKdaerah provinsi dan asosiasibadan usaha/profesi diprovinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan 3. Pengawasan terhadaptertib pemanfaatanproduk jasa konstruksi . 3. Pengawasan terhadap tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi . • Pengaturan pengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi; • Adanya unit pengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi; • Terlaksananya pengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi. • Adanya produk pengaturanpengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi; • Adanya SK/ produkpengaturan pembentukanunit pengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi; • Adanya laporan kegiatanprogram pengawasantertib pemanfaatan produkjasa konstruksi. • Periksa adanya produkpengaturan pengawasantertib pemanfaatan produkjasa konstruksi; • Periksa apakah ada SK/produk pengaturanpembentukan unitpengawasan • Periksa laporan kegiatanprogram pengawasan tertibpemanfaatan produk jasakonstruksi. 4. Pengawasan terhadaptertib penyelenggaraanketentuan sistem 4. Pengawasan terhadappenyelenggaraan ketentuansistem manajemen mutu (SMM) • Tersedianya pengaturanpengawsana sistem manajemenmutu (SMM) serta keselamatan • Adanya produk pengaturanpengawsana sistemmanajemen mutu (SMM) • Periksa adanya produkpengaturan pengawsanasistem manajemen mutu LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 412 Wewenang Provinsi Wewenang Kab./Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan manajemen mutu (SMM)konstruksi serta Sistemmanajmen keselatan dankesehatan kerja (SMK3)konstruksi di wilayahyang bersangkutan. konstruksi serta Sistemmanajmen keselatan dankesehatan kerja (SMK3)konstruksi di kabupaten/kotayang bersangkutan dan kesehatan kerja (K3)konstruksi; • Adanyan unit pengawsanaketentuan sistem manajemenmutu serta keselamatan dankesehatan kerja (K3) konstruksi; • Terlaksananya ketentuan sistemmanajemen mutu serta sertakeselamatan dan kesehatan kerja(K3) konstruksi. serta keselamatan dankesehatan kerja (K3)konstruksi; • Adanya SK/Produkpengaturan pembentukanunit pengawasan SMM danSMK3 konstruksi; • Adanya laporan kegiatanprogram pengawasanketentuan sistemmanajemen mutu sertakeselamatan dankesehatan kerja (K3)konstruksi. (SMM) serta keselamatandan kesehatan kerja (K3)konstruksi; • Periksa apakah adaSK/Produk pengaturanpembentukan unitpengawasan ; • Periksa laporan kegiatanprogram pengawasanketentuan sistem manajemenmutu serta keselamatan dankesehatan kerja (K3)konstruksi. 14. PENATAAN RUANGa. PENGATURAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah bidang penataanruang tingkat provinsi. 1. Penetapan peraturan daerahbidang penataan ruang ditingkat kabupaten/kota • Adanya produk kebijakanpemerintah daerah bidangpenataan ruang (PeraturanDaerah, PeraturanGubernur,PeraturanBupati/Walikota) • Diterbitkannya kebijakanpenyelenggaraan penataanruang di tingkat daerah (baikdalam bentuk peraturandaerah, keputusan kepaladaerah maupun peraturankepala daerah). • Periksa proses dan hasilpenetapan peraturandaerah bidang penataanruang di tingkat provinsi dankabupaten/kota denganketentuan dalamperundang-undangan danpedoman bidang penataanruang; 2. Penetapan pedomanpelaksanaan NSPK bidang 2. - • Ditetapkannya pedomanpelaksanaan NSPK bidang • Pedoman Pelaksanaan NSPKbidang Penataan Ruang • Periksa hasil penetapanpedoman pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 413 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penataan ruang. penataan ruang NSPK bidang penataanruang 3. Penetapan penataan ruangperairan di luar 4 (empat)mil sampai 12 (dua belas)mil dari garis pantai. 3. Penetapan penataan ruangperairan sampai dengan 4(empat) mil dari garis pantai. • Ditetapkannya penataan ruangperairan sesuai kewenangantingkatan daerahnya • Ketetapan tentang penataanruang perairan • Periksa hasil penetapanpenataan ruang perairan diluar 4 (empat) mil sampai 12(dua belas) mil dari garispantai 4. Penetapan kriteriapenentuan dan perubahanfungsi ruang kawasan lintaskabupaten/kota dalamrangka penyusunan tataruang khususnya untukmenjaga keseimbanganekosistem, sesuai dengankriteria yang ditentukan olehpemerintah. 4. Penetapan kriteria penentuandan perubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayah dalamrangka penyelenggaraanpenataan ruang • Ditetapkannya kriteria penentuandan perubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayah • Kriteria penentuan danperubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayah • Periksa hasil Penetapankriteria penentuan danperubahan fungsi ruangkawasan dalam rangkapenyusunan tata ruangkhususnya untuk menjagakeseimbangan ekosistem,sesuai dengan kriteria yangditentukan oleh pemerintah 5. Penetapan kawasanstrategis provinsi 5. Penetapan kawasan strategiskabupaten/kota • Ditetapkannya kawasan strategissesuai tingkatanpemerintahannya • Dokumen kebijakan tentangkawasan strategis daerah • Periksa hasil penetapankawasan strategis 6. Pemberian arahanpengelolaan kawasanandalan sebagai bagianRTRWP 6. - • Adanya arahan kebijakan tentangpengelolaan kawasan andalan • Dokumen RTRWP • Periksa hasil pemberianarahan pengelolaankawasan andalan sebagaibagian RTRWP b. PEMBINAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasipenyelenggaraan penataanruang wilayah kabupaten/kota. 1. - • Dilaksanakannya rapat koordinasitentang penyelenggaraanpenataan ruang • Undangan rapat koordinasi • Daftar hadir rapat/ kegiatan • Notulen rapat • Laporan hasil koordinasi • Periksa hasil koordinasipenyelenggaraan penataanruang wilayah kab./kota 2. Sosialisasi NSPK bidang 2. Sosialisasi NSPK bidang • Jumlah pelaksanaan sosialisasi • Daftar satuan wilayah/daerah • Periksa hasil sosialisasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 414 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penataan ruang penataan ruang yang dilakukan yang memperoleh sosialisasi NSPK bidang penataanruang 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidangpenataan ruang • Jumlah satuan wilayah/daerahyang memperoleh sosialisasi • Laporan hasil kegiatansosialisasi • Periksa hasil sosialisasi SPMbidang penataan ruang 4. Pemberian bimbingan,supervisi, dan konsultasipelaksanaan penataanruang terhadapkabupaten/kota. 4. - • Jumlah pelaksanaan bimbingan,supervisi dan konsultasi yangdilakukan • Jumlah satuan wilayah/daerahyang memperoleh bimbingan,supervisi dan konsultasi • Undangan kegiatanbimbingan, supervisi dankonsultasi. • Daftar satuanwilayah/daerah yangmemperoleh kegiatanbimbingan, supervisi dankonsultasi. • Laporan hasil kegiatanbimbingan, supervisi dankonsultasi • Periksa proses dan hasilpemberian bimbingan,supervisi, dan konsultasipelaksanaan penataan ruangterhadap kabupaten/kota 5. Pendidikan dan pelatihan 5. Pendidikan dan pelatihan • Terlaksananya kegiatanpendidikan dan pelatihan • Undangan pelaksanaanpendidikan dan pelatihan • Daftar peserta diklat • Laporan pelaksanaan diklat • Sertifikat kelulusan diklat • Periksa hasil pelaksanaanpendidikan dan pelatihan 6. Penelitian danpengembangan 6. Penelitian dan pengembangan • Dilaksanakannya pendidikandan pelatihan penataan ruang • Jumlah peserta pendidikan danpelatihan yang dinyatakan lulus • Jumlah penelitian danpengembangan di bidangpenataan ruang. • Laporan Hasil Penelitian danPengembangan • Periksa hasil pelaksanaanpenelitian danpengembangan 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi 7. Pengembangan sisteminformasi dan komunikasipenataan ruangkabupaten/kota • Dikembangkannya sisteminformasi dan komunikasipenataan Ruang • SIM Penataan Ruang • Periksa hasil pengembangansistem informasi dankomunikasi penataan ruang 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat 8. Penyebarluasan informasipenataan ruang kepadamasyarakat. • Tersebarluasnya informasipenataan ruang kepadamasyarakat • Publikasi tentang informasipenataan ruang kepadamasyarakat. • Periksa hasil penyebarluasaninformasi penataan ruangkepada masyarakat; LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 415 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat 9. Pengembangan kesadarandan tanggungjawabmasyarakat. • Meningkatnya kesadaran dantanggungjawab masyarakatdalam kaitan dengan penataanruang • Survei publik tentangpenataan ruang • Periksa hasil pengembangankesadaran dantanggungjawab masyarakat;
10. - • Dilaksanakannya kegiatankoordinasi dan fasilitasi penataanruang lintas kabupaten/kota • Undangan rapat koordinasidan fasilitasi • Daftar hadir rapat/ kegiatan • Notulen rapat • Laporan hasil koordinasi danfasilitasi • Periksa hasil koordinasi danfasilitasi penataan ruanglintas
11. - • Dilaksanakannya kegiatanpembinaan penataan ruang lintaskabupaten/kota • Laporan hasil pelaksanaankegiatan pembinaan • Periksa hasil pembinaanpenataan ruang untuk lintaskabupaten/kota c. PEMBANGUNAN1) PERENCANAAN TATA RUANG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi(RTRWP) 1. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahProvinsi (RTRWP) • Ditetapkannya RTRWP • Dokumen Peraturan Daerahtentang RTRWP • Periksa proses dan hasilpenyusunan dan penetapanRencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP) 2. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang Kawasan StrategisProvinsi 2. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahKab./Kota (RTRWK) • Ditetapkannya RTRWK • Ditetapkannya Rencana TataRuang Kawasan Strategis • Dokumen Peraturan Daerahtentang RTRWK • Dokumen kebijakan tentangRencana Tata RuangKawasan Strategis • Periksa proses dan hasilpenyusunan dan penetapanRencana Tata RuangKawasan Strategis • Periksa hasil penetapanrencana detail tata ruanguntuk RTRWK LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 416 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Penetapan rencana detailtata ruang untuk RTRWP 3. Penetapan rencana detail tataruang untuk RTRWK • Ditetapkannya Rencana DetailTata Ruang (RDTR) • Dokumen kebijakan tentangRDTR • Periksa proses dan hasilpenetapan rencana detailtata ruang untuk RTRWK 4. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi(RTRWP) 4. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahProvinsi (RTRWP) • Ditetapkannya RTRWP • Dokumen Peraturan Daerahtentang RTRWP • Periksa proses dan hasilpenyusunan dan penetapanRencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP) 5. Penyusunan danpenetapan Rencana TataRuang Kawasan StrategisProvinsi 5. Penyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang WilayahKab./Kota (RTRWK) • Ditetapkannya RTRWK • Ditetapkannya Rencana TataRuang Kawasan Strategis • Dokumen Peraturan Daerahtentang RTRWK • Dokumen kebijakan tentangRencana Tata RuangKawasan Strategis • Periksa proses dan hasilpenyusunan dan penetapanRencana Tata RuangKawasan Strategis • Periksa hasil penetapanrencana detail tata ruanguntuk RTRWK
Penetapan rencana detail tataruang untuk RTRWK • Ditetapkannya Rencana DetailTata Ruang (RDTR) • Dokumen kebijakan tentangRDTR • Periksa proses dan hasilpenetapan rencana detailtata ruang untuk RTRWK 2) PEMANFAATAN RUANG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan program dananggaran provinsi dibidang penataan ruang,serta fasilitasi dankoordinasi antar 1. Penyusunan program dananggaran kabupaten /kota dibidang penataan ruang • Tersusunnya program dananggaran daerah di bidangpemanfaatan ruang • Dokumen program dananggaran bidangpemanfaatan ruang • Periksa proses dan hasilpenetapan rencana detailtata ruang untuk RTRWK • Periksa proses dan hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 417 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota penyusunan program dananggaran di bidangpenataan ruang 2. Pemanfaatan kawasanstrategis provinsi 2. Pemanfaatan kawasanstrategis kab./kota • Nilai Manfaat kawasan strategisdaerah • Hasil analisis nilai manfaatkawasan strategis daerah • Periksa hasil pemanfaatankawasan strategis 3. - 3. Pemanfaatan NSPK bidangpenataan ruang • Dimanfaatkannya NSPK bidangpenataan ruang • Dokumen kebijakan daerahtentang NSPK bidangpenataan ruang • Periksa hasil pemanfaatanNSPK bidang penataanruang 4. Pemanfaatan kawasanandalan sebagai bagiandari RTRWP 4. Pemanfaatan kawasanandalan sebagai bagian dariRTRWK. • Nilai Manfaat kawasan andalandaerah • Hasil analisis nilai manfaatkawasan andalan daerah • Periksa hasil Pemanfaatankawasan andalan sebagaibagian dari RTRWP 5. Pemanfaatan investasi dikawasan strategis provinsidan kawasan lintaskabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintahdaerah, masyarakat dandunia usaha 5. Pemanfaatan investasi dikawasan strategis kab./kotadan kawasan lintaskabupaten/kota bekerjasamapemerintah daerah,masyarakat dan dunia usaha • Jumlah atau nilai investasi dikawasan strategis yangmelibatkan tiga pilar • Laporan Investasi KawasanStrategis Daerah • Periksa hasil Pemanfaataninvestasi di kawasanstrategis provinsi dankawasan bekerja samadengan pemerintah daerah,masyarakat dan dunia usaha 6. Pemanfaatan SPM dibidang penataan ruang 6. Pemanfaatan SPM di bidangpenataan ruang • Dimanfaatkannya SPM dibidang penataan ruang • Dokumen kebijakan daerahtentang SPM di bidangpenataan ruang • Periksa hasil pemanfaatanSPM di bidang penataanruang 7. Perumusan kebijakanstrategis operasionalisasiRTRWP dan RencanaTata Ruang KawasanStrategis Provinsi. 7. Perumusan kebijakan strategisoperasionalisasi RTRWK danRencana Tata RuangKawasan Strategiskabupaten/kota • Dirumuskannya kebijakanstrategis daerah untukmengoperasionalkan RTRWPdan RTRWK • Dokumen kebijakan strategisdaerah • Periksa proses dan hasilperumusan kebijakanstrategis operasionalisasiRTRWP dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis 8. Perumusan program 8. Perumusan program sektoral • Dirumuskannya program • Dokumen program sektoral • Periksa proses dan hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 418 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sektoral dalam rangkaperwujudan struktur danpola pemanfaatan ruangwilayah provinsi dankawasan strategis provinsi dalam rangka perwujudanstruktur dan pola pemanfaatanruang wilayah kab./kota dankawasan strategis kab./kota sektoral tentang strktur dan polapemanfaatan ruang sertakawasan strategis tentang pemanfaatan ruang perumusan program sektoraldalam rangka perwujudanstruktur dan polapemanfaatan ruang wilayahdan kawasan strategis 9. Pelaksanaanpembangunan sesuaiprogram pemanfaatanruang wilayah provinsi dankawasan strategis provinsi 9. Pelaksanaan pembangunansesuai program pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kotadan kawasan strategiskabupaten/kota • Terlaksananya pembangunansesuai program pemanfaatanruang wilayah dan kawasanstrategis • Laporan pelaksanaanprogram pemanfaatan ruangwilayah dan kawasanstrategis • Periksa hasil pelaksanaanpembangunan sesuaiprogram pemanfaatan ruangwilayah dan kawasanstrategis 3) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengendalianpemanfaatan ruangwilayah provinsi termasuklintas lintaskabupaten/kota 1. Pengendalian pemanfaatanruang wilayah kabupaten/kota • Terkendalinya pemanfaatanruang wilayah di daerah • Laporan hasil pengendalianterhadap pemanfaatanruang wilayah • Periksa hasil pengendalianpemanfaatan ruang 2. Pengendalianpemanfaatan ruangkawasan strategis provinsi. 2. Pengendalian pemanfaatanruang kawasan strategiskabupaten/kota • Terkendalinya pemanfaatanruang kawasan strategis didaerah • Laporan hasil pengendalianterhadap pemanfaatanruang kawasan strategis • Periksa hasil pengendalianpemanfaatan ruangkawasan strategis 3. Penyusunan peraturanzonasi sebagai pedomanpengendalianpemanfaatan ruangprovinsi 3. Penyusunan peraturan zonasisebagai pedomanpengendalian pemanfaatanruang kabupaten/kota • Tersusunnya peraturan tentangzonasi pemanfaatan ruang • Dokumen kebijakan tentangzonasi pemanfaatan ruang • Periksa proses dan hasilpenyusunan peraturanzonasi sebagai pedomanpengendalian pemanfaatanruang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 419 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Pemberian izinpemanfaatan ruang yangsesuai dengan RTRWP 4. Pemberian izin pemanfaatanruang yang sesuai denganRTRWK. • Diberikannya izin pemanfaatanruang yang sesuai denganRTRW • Dokumen perizinanpemanfaatan ruang • Periksa proses dan hasilpemberian izinpemanfaatan ruang yangsesuai dengan RTRWP 5. Pembatalan izinpemanfaatan ruang yangtidak sesuai denganRTRWP 5. Pembatalan izin pemanfaatanruang yang tidak sesuaidengan RTRWK • Dikeluarkannya pembatalan izinpemanfaatan ruang yang tidaksesuai dengan RTRW • Dokumen pembatalanperizinan pemanfaatanruang • Periksa proses dan hasilpembatalan izinpemanfaatan ruang yangtidak sesuai dengan RTRW 6. Pengambilalihankewenangan pemerintahkabupaten/kota dalam halpemerintahkabupaten/kota tidak dapatmemenuhi SPM di bidangpenataan ruang 6. - • Pengambilalihan kewenanganoleh provinsi sepanjang SPMbidang penataan ruang tidakterpenuhi • Laporan evaluasi ataspelaksanaan SPM bidangpenataan ruang • Periksa hasilpengambilalihankewenangan pemerintahkabupaten/kota dalam halpemerintah kabupaten/kotatidak dapat memenuhi SPMdi bidang penataan ruang 7. Pemberian pertimbanganatau penyelesaianpermasalahan penataanruang yang tidak dapatdiselesaikan pada tingkatkab./kota 7. - • Diberikannya pertimbanganatau penyelesaian masalahpenataan ruang • Dokumen atau bukti tertulislain yang berisipertimbangan atau solusimasalah penataan ruang • Periksa proses dan hasilpemberian pertimbanganatau penyelesaianpermasalahan penataanruang yang tidak dapatdiselesaikan 8. Fasilitasi penyelesaianperselisihan dalampelaksanaan penataanantar kabupaten/kota 8. - • Terfasilitasinya penyelesaianperselisihan masalah penataanruang • Laporan hasil kegiatanfasilitasi penyelesaianperselisihan masalahpenataan ruang • Periksa hasil fasilitasipenyelesaian perselisihandalam pelaksanaanpenataan antar kabupaten/kota 9. Pembentukan lembagayang bertugasmelaksanakan 9. Pembentukan lembaga yangbertugas melaksa-nakanpengendalian pemanfaatan • Terbentuknya lembagapengendalian pemanfaatan • Ada atau tidaknya lembagapengendalian pemanfaatan • Periksa hasil pembentukanlembaga yang bertugasmelaksanakan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 420 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengendalianpemanfaatan ruang tingkatprovinsi. ruang tingkat kabupaten/kota. ruang di daerah ruang pengendalian pemanfaatanruang 4) PEMBENTUKAN BKPRD SEBAGAI LEMBAGA PENGENDALI TATA RUANG DAERAH *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Pembentukan Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah(BKPRD) Dibentuknya Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Laporan pembentukan BadanKoordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD) Periksa apakah Kepala Daerahtelah membentuk BadanKoordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)
Penyusunan personil dan tugasBKPRD yang mengacu kepadaKeputusan Menteri DalamNegeri Nomor 147 Tahun 2004tentang Pedoman KoordinasiPenataan Ruang Daerah Disusunnya personil dan tugasBKPRD yang mengacu kepadaKeputusan Menteri Dalam NegeriNomor 147 Tahun 2004 tentangPedoman Koordinasi PenataanRuang Daerah Laporan penyusunan personildan tugas BKPRD yangmengacu kepada KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 147Tahun 2004 tentang PedomanKoordinasi Penataan RuangDaerah Periksa apakah susunanpersonil dan tugas BKPRD telahmengacu kepada KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor147 Tahun 2004 tentangPedoman Koordinasi PenataanRuang Daerah
Penyelenggaraan pertemuanminimal 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan berupa rapat plenountuk menghasilkanrekomendasi alternatif kebijakanPenataan Ruang oleh BKPRDkabupaten/kota Diselenggarakannya pertemuanminimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)bulan berupa rapat pleno untukmenghasilkan rekomendasi alternatifkebijakan Penataan Ruang olehBKPRD daerah Provinsi Laporan Penyelenggaraanpertemuan minimal 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) bulan berupa rapatpleno untuk menghasilkanrekomendasi alternatif kebijakanPenataan Ruang oleh BKPRDdaerah Periksa apakah BKPRDProvinsi, Kabupaten/Kota telahmenyelenggarakan pertemuanminimal 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan berupa rapat plenountuk menghasilkanrekomendasi alternatif kebijakanPenataan Ruang
Pelaporan hasil rapat plenokepada Mendagri oleh kepaladaerah Dilaporkannya hasil rapat plenokepada Mendagri oleh kepaladaerah Dokumen hasil rapat plenokepada Mendagri oleh kepaladaerah Periksa apakah Kepala Daerahtelah melaporkan hasil rapatpleno dimaksud kepada MenteriDalam Negeri LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 421 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan evaluasi tahunanatas kinerja penataan ruangkab/kota yang dilaporkankepada DPRD kab/kota dengantembusan kepada MenteriDalam Negeri oleh BKPRD Dilaksanakannya Pelaksanaanevaluasi tahunan atas kinerjapenataan ruang daerah yangdilaporkan kepada DPRD daerahdengan tembusan kepada MenteriDalam Negeri oleh BKPRD Laporan Pelaksanaan evaluasitahunan atas kinerja penataanruang daerah yang dilaporkankepada DPRD daerah dengantembusan kepada Menteri DalamNegeri oleh BKPRD Periksa apakah BKPRD telahmelakukan evaluasi tahunanatas kinerja penataan ruangprovinsi, Kabupaten/Kota dantelah dilaporkan kepada DPRDProvinsi, Kabupaten/Kotadengan tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri
Pelaksanaan tugas-tugasBKPRD Kabupaten/Kota Dilaksanakannya tugas-tugasBKPRD daerah Laporan pelaksanaan tugas-tugas BKPRD daerah Periksa apakah tugas-tugasBKPRD Provinsi danKabupaten/Kota telahdilaksanakan d. PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan terhadappelaksanaan penataanruang di wilayah provinsi. 1. Pengawasan terhadappelaksanaan penataan ruang diwilayah kabupaten/kota Dilakukannya pengawasan terhadappelaksanaan penataan ruang diwilayah masing-masing Laporan hasil pelaksanaanpengawasan penataan ruang diwilayah Periksa hasil pengawasanterhadap pelaksanaan penataanruang di wilayah masing-masing 2. Pengawasan terhadappelaksanaan penataanruang di wilayah. 2. – Dilakukannya pengawasan terhadappelaksanaan penataan ruang diwilayah Laporan hasil pelaksanaanpengawasan penataan ruang diwilayah Periksa hasil pengawasanterhadap pelaksanaan penataanruang di wilayah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 368 B. URUSAN PILIHAN 1. KELAUTAN DAN PERIKANANa. KELAUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan sumberdayakelautan dan ikan diwilayah laut kewenanganprovinsi. 1. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan sumberdayakelautan dan ikan di wilayahlaut kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakanpengelolaan sumberdayakelautan dan ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pengelolaansumberdaya kelautan dan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pengelolaansumber daya kelautan danikan. 2. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpenataan ruang laut sesuaidengan peta potensi laut diwilayah laut kewenanganprovinsi. 2. Pelaksanaan penataan ruanglaut sesuai dengan peta potensilaut di wilayah laut kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya penataan ruanglaut sesuai dengan peta potensilaut. • Laporan pelaksanaanpenataan ruang laut sesuaidengan peta potensi laut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenataan ruang laut sesuaidengan peta potensi laut. 3. Pelaksanaan dankoordinasi kebijakan dalamrangka pengelolaanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam diwilayah laut kewenanganprovinsi. 3. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam di wilayahlaut kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakanpengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam. • Laporan pelaksanaankebijakan pengelolaanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pengelolaanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuksumberdaya alam. 4. Pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenanganprovinsi dan pemberianinformasi apabila terjadipelanggaran di luar bataskewenangan provinsi. 4. Pelaksanaan pengawasan danpenegakan hukum di wilayahlaut kewenangan kabupaten/kotadan pemberian informasi apabilaterjadi pelanggaran di luar bataskewenangan kaupaten/kota. • Terlaksananya pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenanganya danpemberian informasi apabilaterjadi pelanggaran di luar bataskewenangannya. • Laporan pelaksanaanpengawasan dan penegakanhukum di wilayah lautkewenangannya danpemberian informasi apabilaterjadi pelanggaran di luarbatas kewenangannya • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan danpenegakan hukum diwilayah lautkewenangannya danpemberian informasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 369 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanapabila terjadi pelanggarandi luar bataskewenangannya 5. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan terpadu danpemanfaatan sumberdayalaut antar kabupaten/ kotadalam wilayahkewenangan provinsi. 5. Koordinasi pengelolaan terpadudan pemanfaatan sumberdayalaut di wilayah kewenangankabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasipengelolaan terpadu danpemanfaatan sumberdaya laut. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi pengelolaanterpadu dan pemanfaatansumberdaya laut. 6. Pelaksanaan kebijakanperizinan terpadupengelolaan danpemanfaatan wilayah lautkewenangan provinsi. 6. Pelaksanaan dan koordinasiperizinan terpadu pengelolaandan pemanfaatan wilayah laut. • Terlaksananya dandilakukannya koordinasiperizinan terpadu pengelolaandan pemanfaatan wilayah laut. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasiperizinan terpadupengelolaan danpemanfaatan wilayah laut • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankegiatan perizinan terpadupengelolaan danpemanfaatan wilayah laut. 7. Pelaksanaan kebijakandalam rangkapemberdayaan masyarakatpesisir antar kabupaten/kota dalam wilayahkewenangan provinsi. 7. Pemberdayaan masyarakatpesisir di wilayah kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan dankegiatan pemberdayaanmasyarakat pesisir. • Laporan pelaksanaan kegiatanpemberdayaan masyarakatpesisir. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankegiatan pemberdayaanmasyarakat pesisir. 8. Pelaksanaan dankoordinasi penyerasianriset kelautan di wilayahkewenangan laut provinsidalam rangkapengembangan jasakelautan. 8. Pelaksanaan sistemperencanaan dan pemetaanserta riset potensi sumberdayadalam rangka optimalisasipemanfaatan sumber dayakelautan di wilayah kewenangankabupaten/kota • Terlaksananya sistemperencanaan dan pemetaanserta riset potensi sumberdayadalam rangka optimalisasipemanfaatan sumberdayakelautan. • Laporan pelaksanaan sistemperencanaan dan pemetaanserta riset potensi sumberdaya dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatansumberdaya kelautan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan sistemperencanaan dan pemetaanserta riset potensisumberdaya dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatansumber daya kelautan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 370 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Pelaksanaan koordinasipengawasan pemanfaatanbenda berharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannyadengan pemerintah dankabupaten/kota. 9. Pelaksanaan koordinasipengawasan dan pemanfaatanbenda berharga dari kapaltenggelam berdasarkan wilayahkewenangannya denganpemerintah dan provinsi. • Terlaksananya koordinasipengawasan dan pemanfaatanbenda berharga dari kapaltenggelam berdasarkan wilayahkewenangannya. • Laporan pelaksanaankoordinasi pengawasan danpemanfaatan benda berhargadari kapal tenggelamberdasarkan wilayahkewenangannya. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasidan daftar hadir rapatkoordinasi pengawasan danpemanfaatan bendaberharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannya.
• Terlaksananya pemberianbimbingan teknis pelaksanaaneksplorasi, eksploitasi,konservasi dan pengelolaankekayaan laut. • Laporan pelaksanaanpemberian bimbingan teknispelaksanaan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaan laut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian bimbingan teknispelaksanaan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaan laut.
• Dilaksanakannya kebijakan danpeningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan peningkatankapasitas kelembagaan danSDM di bidang kelautan danperikanan. • Periksa pelaksanaankebijakan dan peningkatankapasitas kelembagaandan SDM di bidangkelautan dan perikanan.
• Ditetapkan dandilaksanakannya kebijakanreklamasi pantai dan mitigasibencana alam di wilayah pesisirdan laut. • Laporan pelaksanaanpenetapan dan pelaksanaankebijakan reklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan laut. • Periksa pelaksanaanpenetapan danpelaksanaan kebijakanreklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan laut.
pengelolaan laut terpadu. pengelolaan laut terpadu dandalam hal pengaturan batas-bataswilayah maritim yang berbatasandengan wilayah antar negara diperairan laut berbatasan dalam rangkapengelolaan laut terpadu dandalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yangberbatasan dengan wilayahantar negara di perairan laut berbatasan dalam rangkapengelolaan laut terpadu dandalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yangberbatasan dengan wilayahantar negara di perairan laut
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipemetaan potensi sumberdayakelautan di wilayah perairan laut. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi pemetaan potensisumberdaya kelautan di wilayahperairan laut. • Periksa pelaksanaan dankoordinasi pemetaan potensisumberdaya kelautan diwilayah perairan laut.
• Dilaksanakannya penyerasiandan pengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya laut. • Laporan pelaksanaanpenyerasian danpengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya laut • Periksa pelaksanaanpenyerasian danpengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya laut
• Dilaksanakan dan dilakukannyakoordinasi pengelolaan wilayahlaut di dalam kewenanganprovinsi. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi pengelolaan wilayahlaut di dalam kewenanganprovinsi. • Pelaksanaan dan koordinasipengelolaan wilayah laut didalam kewenangan provinsi.
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipencegahan pencemaran dankerusakan sumberdaya ikan sertalingkungannya. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi pencegahanpencemaran dan kerusakansumberdaya ikan sertalingkungannya. • Periksa pelaksanaan dankoordinasi pencegahanpencemaran dan kerusakansumberdaya ikan sertalingkungannya.
peningkatan sumber daya ikanserta lingkungannya. serta lingkungannya. lingkungannya. ikan serta lingkungannya.
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipenetapan jenis ikan yangdilarang untuk diperdagangkan,dimasukkan dan dikeluarkan kedan dari wilayah RepublikIndonesia. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi penetapan jenis ikanyang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkandan dikeluarkan ke dan dariwilayah Republik Indonesia. • Periksa pelaksanaan dankoordinasi penetapan jenisikan yang dilarang untukdiperdagangkan,dimasukkan dan dikeluarkanke dan dari wilayah RepublikIndonesia.
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipenetapan jenis ikan yangdilindungi. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi penetapan jenis ikanyang dilindungi. • Periksa pelaksanaan dankoordinasi penetapan jenisikan yang dilindungi.
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasi mitigasikerusakan lingkungan pesisir danlaut • Laporan pelaksanaan dankoordinasi mitigasi kerusakanlingkungan pesisir dan laut • Periksa pelaksanaan dankoordinasi mitigasikerusakan lingkungan pesisirdan laut
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipengelolaan jasa kelautan dankemaritiman • Laporan pelaksanaankoordinasi pengelolaan jasakelautan dan kemaritiman • Periksa pelaksanaan dankoordinasi pengelolaan jasakelautan dan kemaritiman
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasieksplorasi, eksploitasi,konservasi dan pengelolaankekayaan perairan danau,sungai, rawa dan wilayahperairan lainnya • Laporan pelaksanaankoordinasi eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaan perairandanau, sungai, rawa danwilayah perairan lainnya • Periksa pelaksanaan dankoordinasi eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaanperairan danau, sungai, rawadan wilayah perairan lainnya
• Dilaksanakannya dandilakukannya koordinasipengelolaan kawasan konservasiperairan dan rehabilitasi perairan • Laporan pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankawasan konservasi perairandan rehabilitasi perairan • Periksa proses dan hasilpelaksanaan dan koordinasipengelolaan kawasankonservasi perairan danrehabilitasi perairan
• Dirumuskannya perencanaan,pemanfaatan pengawasan danpengendalian tata ruang laut • Laporan perumusanperencanaan, pemanfaatanpengawasan dan pengendaliantata ruang laut • Periksa proses dan hasilperumusan perencanaan,pemanfaatan pengawasan danpengendalian tata ruang laut
• Dilaksanakan dan dilakukannyakoordinasi pengelolaankonservasi sumber daya ikan danlingkungan sumber daya ikan • Laporan pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankonservasi sumber daya ikandan lingkungan sumber dayaikan • Periksa pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankonservasi sumber daya ikandan lingkungan sumber dayaikan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 374 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kewenangan provinsi.
• Dilakukannya rehabilitasisumberdaya dan kawasanpesisir, pulau-pulau kecil dan lautyang mengalami kerusakan(kawasan mangrove, lamun danterumbu karang). • Laporan pelaksanaanrehabilitasi sumberdaya dankawasan pesisir, pulau-pulaukecil dan laut yang mengalamikerusakan (kawasan mangrove,lamun dan terumbu karang). • Periksa pelaksanaanrehabilitasi sumberdaya dankawasan pesisir, pulau-pulaukecil dan laut yangmengalami kerusakan(kawasan mangrove, lamundan terumbu karang). b. UMUM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaandan pemanfaatansumberdaya ikan dalamwilayah kewenanganprovinsi. 1. Pelaksanaan dan koordinasipengelolaan dan pemanfaatansumberdaya ikan dalamwilayah kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya pengelolaan danpemanfaatan sumberdaya ikandan dilakukannya koordinasipengelolaan danpemanfaatannya. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaankegiatan pengelolaan danpemanfaatan sumberdayaikan. 2. Koordinasipenyelenggaraan program,pelaksanaan penelitiandan pengembanganteknologi di bidangperikanan skala provinsi. 2. Koordinasi penyelenggaraanprogram, pelaksanaanpenelitian dan pengembanganteknologi di bidang perikananskala kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasipenyelengaraan program,pelaksanaan penelitian danpengembangan teknologi dibidang perikanan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipenyelenggaraan program,pelaksanaan penelitian danpengembangan teknologi dibidang perikanan. 3. Perencanaanpembangunan perikanan 3. Perencanaan dan pelaksanaanpembangunan perikanan skala • Terlaksananya perencanaan danpelaksanaan pembangunan • Laporan pelaksanaanperencanaan dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 375 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan skala provinsi. kabupaten / kota perikanan. pelaksanaan pembangunanperikanan. perencanaan danpelaksanaan pembangunanperikanan. 4. Bimbingan teknispelaksanaan standarisasi,akreditasi lembagasertifikasi sistem mutuhasil perikanan. 4. Pelaksanaan teknisstandarisasi, akreditasilembaga sertifikasi sistem mutuhasil perikanan. • Terlaksananya bimbingan teknisdan pelaksanaan teknisstandarisasi, akreditasi lembagasertifikasi sistem mutu hasilperikanan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknis danpelaksanaan teknisstandarisasi, akreditasilembaga sertifikasi sistemmutu hasil perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan teknis danpelaksanaan teknisstandarisasi, akreditasilembaga sertifikasi sistemmutu hasil perikanan. 5. Bimbingan tekniskerjasama pemanfaatanterpadu sumber daya ikanantar kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan kerjasamapemanfaatan terpadusumberdaya ikan dalam wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingan teknisdan pelaksanaan kerja samapemanfaatan terpadu sumberdaya ikan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknis danpelaksanaan kerja samapemanfaatan terpadusumberdaya ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan teknis danpelaksanaan kerja samapemanfaatan terpadusumberdaya ikan. 6. Penyusunan zonasi lahandan perairan untukkepentingan perikanandalam wilayah provinsi. 6. Pemberian bimbingan teknispelaksanaan penyusunan zonasilahan dan perairan untukkepentingan perikanan dalamwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya penyusunanzonasi dan pemberian bimbinganteknis pelaksanaan penyusunanzonasi lahan dan perairan untukkepentingan perikanan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan zonasi danpemberian bimbingan teknispelaksanaan penyusunanzonasi lahan dan perairanuntuk kepentinganperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan zonasi danpemberian bimbingan teknispelaksanaan penyusunanzonasi lahan dan perairanuntuk kepentingan perikanan. 7. Penyusunan rencana danpelaksanaan kerjasamainternasional bidangperikanan skala provinsi. 7. Penyusunan rencana danpelaksanaan kerjasamainternasional bidang perikananskala kabupaten/kota. • Terlaksananya penyusunanrencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidangperikanan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan rencana danpelaksanaan kerjasamainternasional bidangperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan rencana danpelaksanaan kerjasamainternasional bidangperikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 376 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Bimbingan danpelaksanaan pengumpulan,pengolahan, analisis danpenyajian data dan statistikserta informasi bidangperikanan di wilayah lautkewenangan provinsi. 8. Pelaksanaan sistem informasiperikanan di wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingan danpelaksanaan pengumpulan,pengolahan, analisis danpenyajian data dan statistik sertainformasi bidang perikanan, danpelaksanaan sistem informasiperikanan. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pelaksanaanpengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian datadan statistik serta informasibidang perikanan, danpelaksanaan sisteminformasi perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksa-naanbimbingan dan pelaksanaanpengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian datadan statistik serta informasibidang perikanan, danpelaksanaan sistem informasiperikanan 9. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDMbidang kelautan danperikanan. 9. Pelaksanaan bimbingan teknisdalam peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM bidangkelautan dan perikanan diwilayah kewenangankabupaten/ kota. • Terlaksananya peningkatankapasitas dan pelaksanaanbimbingan teknis dalampeningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM bidangkelautan dan perikanan. • Laporan pelaksanaanpeningkatan kapasitas danpelaksanaan bimbinganteknis dalam peningkatankapasitas kelembagaan danSDM bidang kelautan danperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpeningkatan kapasitas danpelaksanaan bimbinganteknis dalam peningkatankapasitas kelembagaan danSDM bidang kelautan danperikanan.
• Terlaksananya kebijakanpengembangan wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil dankoordinasi pelaksanaankebijakannya. • Laporan pelaksanaankebijakan pengembanganwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankebijakan pengembanganwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
• Terlaksananya penelitian danpengembangan sumberdayakelautan dan perikanan dandilakukannya koordinasipelaksanaannya. • Laporan pelaksanaanpenelitian danpengembangan sumberdayakelautan dan perikanan dandilakukannya koordinasipelaksanaannya. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaanpenelitian danpengembangan sumberdayakelautan dan perikanan di LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 377 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi wilayah perairankabupaten/kota
• Terlaksananya peragaan,penyebarluasan dan bimbinganpenerapan teknologi perikanan. • Laporan pelaksanaanperagaan, penyebarluasandan bimbingan penerapanteknologi perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperagaan, penyebarluasandan bimbingan penerapanteknologi perikanan. c. PERIKANAN TANGKAP Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengelolaan danpemanfaatan perikanan diwilayah laut kewenanganprovinsi. 1. Pengelolaan dan pemanfaatanperikanan di wilayah lautkewenangan kabupaten/kota. • Terlaksananya pengelolaan danpemanfaatan perikanan. • Laporan pelaksanaanpengelolaan danpemanfaatan perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan danpemanfaatan perikanan 2. Koordinasi danpelaksanaan estimasi stokikan di wilayah perairankewenangan provinsi. 2. Koordinasi dan pelaksanaanestimasi stok ikan di wilayahperairan kewenangankabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi danpelaksanaan estimasi stok ikan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi dan laporanestimasi stok ikan. 3. Fasilitasi kerjasamapengelolaan danpemanfaatan perikananantar kabupaten/kota. 3. - • Terlaksananya fasilitasikerjasama pengelolaan danpemanfaatan perikanan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanfasilitasi kerja samapengelolaan danpemanfaatan perikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 378 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Pelaksanaan dankoordinasi perlindungan,pelestarian, danpemanfaatan plasmanutfah sumberdaya ikankewenangan provinsi. 4. Pelaksanaan dan koordinasiperlindungan, pelestarian, danpemanfaatan plasma nutfahsumber daya ikan kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya perlindungan,pelestarian, dan pemanfaatanplasma nutfah sumber daya ikandan dilakukannya koordinasiperlindungan, pelestarian danpemanfaatannya. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi dan laporanpelaksanaan kegiatanperlindungan, pelestarian,dan pemanfaatan plasmanutfah sumber daya ikan. 5. Dukungan pembuatan danpenyebarluasan peta polamigrasi dan penyebaranikan di perairan wilayahkewenangan provinsi. 5. Dukungan pembuatan danpenyebarluasan peta polamigrasi dan penyebaran ikan diperairan wilayah kewenangankabupaten/ kota. • Terlaksananya dukunganpembuatan dan penyebarluasanpeta pola migrasi danpenyebaran ikan. • Laporan pelaksanaanfasilitasi kerjasamapengelolaan danpemanfaatan perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaandukungan pembuatan danpenyebarluasan peta polamigrasi dan penyebaranikan. 6. Pemberian izinpenangkapan dan/ataupengangkutan ikan yangmenggunakan kapalperikanan berukuran di atas10 GT sampai dengan 30GT serta tidakmenggunakan tenaga kerjaasing. 6. Pemberian izin penangkapandan/atau pengangkutan ikanyang menggunakan kapalperikanan sampai dengan 10GT serta tidak menggunakantenaga kerja asing. • Terlaksananya pemberian izinpenangkapan dan/ataupengangkutan ikan yangmenggunakan kapal perikananserta tidak menggunakan tenagakerja asing. • Laporan pelaksanaanpemberian izin penangkapandan/ atau pengangkutan ikanyang menggunakan kapalperikanan serta tidakmenggunakan tenaga kerjaasing. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin penangkapandan/ atau pengangkutan ikanyang menggunakan kapalperikanan serta tidakmenggunakan tenaga kerjaasing. 7. Penetapan kebijakan danpelaksanaan pungutanperikanan kewenanganprovinsi. 7. Penetapan kebijakan danpelaksanaan pungutanperikanan kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya penetapankebijakan dan pelaksanaanpungutan perikanan. • Laporan pelaksanaanpenetapan kebijakan danpelaksanaan pungutanperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan kebijakan danpelaksanaan pungutanperikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 379 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Pelaksanaan kebijakanusaha perikanan tangkapdalam wilayah kewenanganprovinsi. 8. Pelaksanaan kebijakan usahaperikanan tangkap dalamwilayah kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan usahaperikanan tangkap. • Laporan pelaksanaankebijakan usaha perikanantangkap. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelaksanaan kebijakanusaha perikanan tangkap. 9. Pelaksanaan kebijakanpemberdayaan nelayankecil. 9. Pelaksanaan kebijakanpemberdayaan nelayan kecil. • Terlaksananya kebijakanpemberdayaan nelayan kecil. • Laporan pelaksanaankebijakan pemberdayaannelayan kecil. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pemberdayaannelayan kecil.
• Terlaksananya kebijakanpeningkatan kelembagaan danketenagakerjaan perikanantangkap. • Laporan pelaksanaankebijakan peningkatankelembagaan danketenagakerjaan perikanantangkap. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan peningkatankelembagaan danketenagakerjaan ikanantangkap.
• Terlaksananya kebijakan sistempermodalan, promosi, daninvestasi di bidang perikanantangkap. • Laporan pelaksanaankebijakan sistempermodalan, promosi, daninvestasi di bidang perikanantangkap. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan sistempermodalan, promosi, daninvestasi di bidang perikanantangkap. 12.a) Pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpenetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan kewenanganprovinsi. 12.a) Pelaksanaan dan koordinasikebijakan penetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan kewenangankabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakanpenetapan lokasi pembangunanserta pengelolaan pelabuhanperikanan. • Laporan pelaksanaan dankoordinasi kebijakanpenetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankebijakan penetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 380 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan b) - b) Pengelolaan danpenyelenggaraan pelelangan diTempat Pelelangan Ikan (TPI). • Terlaksananya pengelolaan danpenyelenggaraan pelelangan diTempat Pelelangan Ikan (TPI). • Laporan pelaksanaanpengelolaan danpenyelenggaraanpelelangan di TempatPelelangan Ikan (TPI). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengelolaan danpenyelenggaraan pelelangandi Tempat Pelelangan Ikan(TPI).
• Terlaksananya dukunganpembangunan dan pengelolaanpelabuhan perikanan padawilayah perbatasan dengannegara lain. • Laporan pelaksanaandukungan pembangu-nandan pengelolaan pelabuhanperikanan pada wilayahperba-tasan dengan negaralain. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaandukungan pembangunandan pengelolaan pelabuhanperikanan pada wilayahperbatasan dengan negaralain.
• Terlaksananya kebijakanpembangunan kapal perikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan pembangunankapal perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembangunankapal perikanan.
• Terlaksananya pendaftarankapal perikanan. • Laporan pelaksanaanpendaftaran kapalperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpendaftaran kapal perikanan.
• Terlaksananya kebijakanpembuatan alat penangkap ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pembuatan alatpenangkap ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembuatan alatpenangkap ikan.
penangkap ikan. ikan. kapal penangkap ikan. kebijakan produktivitas kapalpenangkap ikan.
• Terlaksananya kebijakanpenggunaan peralatan bantu danpenginderaan jauh untukpenangkapan ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan penggunaanperalatan bantu danpenginderaan jauh untukpenangkapan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan penggunaanperalatan bantu danpenginderaan jauh untukpenangkapan ikan.
• Terlaksananya kebijakanpemeriksaan fisik kapalperikanan • Laporan pelaksanaankebijakan pemeriksaan fisikkapal perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pemeriksaan fisikkapal perikanan.
• Terlaksananya kebijakan danstandarisasi kelaikan kapalperikanan dan penggunaan alattangkap ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan standarisasikelaikan kapal perikanan danpenggunaan alat tangkap ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan dan standarisasikelaikan kapal perikanan danpenggunaan alat tangkapikan.
• Terlaksananya kebijakanpemanfaatan dan penempatanrumpon dan dilakukannyakoordinasi pemanfaatan. • Laporan pelaksanaandukungan rekayasa danpelaksanaan teknologipenangkapan ikan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankebijakan pemanfaatan danpenempatan rumpon.
• Terlaksananya dukunganrekayasa dan pelaksanaanteknologi penangkapan ikan. • Laporan pelaksanaandukungan rekayasa danpelaksanaan teknologi • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaandukungan rekayasa dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 382 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penangkapan ikan. pelaksanaan teknologipenangkapan ikan. d. PERIKANAN BUDIDAYA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan. 1. Pelaksanaan kebijakanpembudidayaan ikan. • Terlaksananya kebijakanpembudidayaan ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pembudidayaanikan.. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembudidayaanikan. 2. Pelaksanaan kebijakanproduk pembenihanperikanan di air tawar, airpayau dan laut. 2. Pelaksanaan kebijakan produkpembenihan perikanan di airtawar, air payau dan laut. • Terlaksananya kebijakan produkpembenihan perikanan di airtawar, air payau dan laut. • Laporan pelaksanaankebijakan produkpembenihan perikanan diair tawar, air payau danlaut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan produkpembenihan perikanan di airtawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakanmutu benih/induk ikan. 3. Pelaksanaan kebijakan mutubenih/induk ikan. • Terlaksananya kebijakan mutubenih/induk ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan mutu benih/induk ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan mutu benih/indukikan. 4. Pelaksanaan kebijakan,pembangunan danpengelolaan balai benihikan air tawar, air payaudan laut. 4. Pelaksanaan kebijakan,pembangunan dan pengelolaanbalai benih ikan air tawar, airpayau dan laut. • Terlaksananya kebijakan,pembangunan dan pengelolaanbalai benih ikan air tawar, airpayau dan laut. • Laporan pelaksanaankebijakan, pembangunandan pengelolaan balaibenih ikan air tawar, airpayau dan laut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan, pembangunandan pengelolaan balai benihikan air tawar, air payau danlaut. 5. Pelaksanaan kebijakan 5. Pelaksanaan kebijakan • Terlaksananya kebijakan • Laporan pelaksanaan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 383 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengadaan, penggunaandan peredaran sertapengawasan obat ikan,bahan kimia, bahan biologisdan pakan ikan. pengadaan, penggunaan danperedaran serta pengawasanobat ikan, bahan kimia, bahanbiologis dan pakan ikan. pengadaan, penggunaan danperedaran serta pengawasanobat ikan, bahan kimia, bahanbiologis dan pakan ikan. kebijakan pengadaan,penggunaan danperedaran sertapengawasan obat ikan,bahan kimia, bahanbiologis dan pakan ikan. laporan pelaksanaankebijakan pengadaan,penggunaan dan peredaranserta pengawasan obat ikan,bahan kimia, bahan biologisdan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakanakreditasi lembagasertifikasi perbenihan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakanakreditasi lembaga sertifikasiperbenihan ikan. • Terlaksananya kebijakanakreditasi lembaga sertifikasiperbenihan ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan akreditasilembaga sertifikasiperbenihan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan akreditasi lembagasertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakanpembinaan tata pemanfaatanair dan tata lahanpembudidayaan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakanpembinaan tata pemanfaatan airdan tata lahan pembudidayaanikan. • Terlaksananya kebijakanpembinaan tata pemanfaatan airdan tata lahan pembudidayaanikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pembinaan tatapemanfaatan air dan tatalahan pembudidayaanikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembinaan tatapemanfaatan air dan tatalahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaansarana dan prasaranapembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaan saranadan prasarana pembudidayaanikan. • Terlaksananya kebijakanpengelolaan penggunaan saranadan prasarana pembudidayaanikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pengelolaanpenggunaan sarana danprasarana pembudidayaanikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pengelolaanpenggunaan sarana danprasarana pembudidayaanikan. 9. Pelaksanaan kebijakanrekomendasi ekspor, impor,induk dan benih ikan. 9. Pelaksanaan kebijakanrekomendasi ekspor, impor,induk dan benih ikan. • Terlaksananya kebijakanrekomendasi ekspor, impor,induk dan benih ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan rekomendasiekspor, impor, induk danbenih ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan rekomendasiekspor, impor, induk danbenih ikan.
• Terlaksananya potensi danalokasi lahan pembudidayaanikan. • Laporan pelaksanaanpotensi dan alokasi lahanpembudidayaan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan potensidan alokasi lahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 384 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pembudidayaan ikan.
• Terlaksananya teknis pelepasandan penarikan varietas induk/benih ikan. • Laporan pelaksanaanteknis pelepasan danpenarikan varietasinduk/benih ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan teknispelepasan dan penarikanvarietas induk/benih ikan.
• Terlaksananya teknisperbanyakan dan pengelolaaninduk penjenis, induk dasar danbenih alam. • Laporan pelaksanaanteknis perbanyakan danpengelolaan indukpenjenis, induk dasar danbenih alam. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan teknisperbanyakan danpengelolaan induk penjenis,induk dasar dan benih alam.
• Terlaksananya kebijakanperizinan dan penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikanyang tidak menggunakan tenagakerja asing. • Laporan pelaksanaankebijakan perizinan danpenerbitan IUP di bidangpembudidayaan ikan yangtidak menggunakantenaga kerja asing. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan perizinan danpenerbitan IUP di bidangpembudidayaan ikan yangtidak menggunakan tenagakerja asing.
• Terlaksananya kebijakanpemasukan, pengeluaran,pengadaan, pengedarandan/atau pemeliharaan ikan. • Laporan pelaksanaankebijakan pemasukan,pengeluaran, pengadaan,pengedaran dan/ataupemeliharaan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pemasukan,pengeluaran, pengadaan,pengedaran dan/ataupemeliharaan ikan.
• Terlaksananya kebijakanpembudidayaan ikan danperlindungannya. • Laporan pelaksanaankebijakan pembudidayaanikan dan perlindungannya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembudidayaanikan dan perlindungannya.
unit penyimpanan hasil produksibudi daya ikan dan unitpengelolaan kesehatan ikan danlingkungannya sertapelaksanaan pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya. unit penyimpanan hasil produksibudidaya ikan dan unitpengelolaan kesehatan ikan danlingkungannya sertapelaksanaan pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya. pengangkut, unitpenyimpanan hasilproduksi budidaya ikandan unit pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya sertapelaksanaan pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya. kebijakan pengawasan alatpengangkut, unitpenyimpanan hasil produksibudidaya ikan dan unitpengelolaan kesehatan ikandan lingkungannya sertapelaksanaan pengelolaankesehatan ikan danlingkungannya.
• Dilakukanya koordinasi danpelaksanaan kebijakan wabahdan wilayah wabah penyakitikan. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Notulen rapat koordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankebijakan wabah danwilayah wabah penyakit ikan.
• Dilakukanya koordinasi danpelaksanaan sistem informasibenih ikan. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaankegiatan. sistem informasibenih ikan.
• Dilakukanya koordinasi danpelaksanaan teknologipembudidayaan ikan spesifiklokasi. • Laporan pelaksanaankebijakan keramba jaringapung di perairan umumdan wilayah laut. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasidan laporan pelaksanaanteknologi pembudidayaanikan spesifik lokasi.
pembudidayaan ikan. higienitas dan sanitasilingkungan usahapembudidayaan ikan. dan pemeriksaanhigienitas dan sanitasilingkungan usahapembudidayaan ikan. dan laporan pelaksanaankegiatan pemberianbimbingan, pemantauan danpemeriksaan higienitas dansanitasi lingkungan usahapembudidayaan ikan.
• Dilakukanya koordinasi danpembinaan dan pengembangankerja sama kemitraan usahapembudidayaan ikan. • Laporan pelaksanaankoordinasi dan pembinaandan pengembangan kerjasama kemitraan usahapembudidayaan ikan. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi dan laporanpelaksanaan kegiatanpembinaan danpengembangan kerja samakemitraan usahapembudidayaan ikan.
• Terlaksananya kebijakankeramba jaring apung di perairanumum dan wilayah laut. • Laporan pelaksanaankebijakan keramba jaringapung di perairan umumdan wilayah laut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan keramba jaringapung di perairan umum danwilayah laut. e. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan pemanfaatandan perlindungan plasmanutfah perikanan. 1. Pengawasan pemanfaatan danperlindungan plasma nutfahperikanan. • Terlaksananya pengawasanpemanfaatan dan perlindunganplasma nutfah perikanan. • Laporan pelaksanaanpengawasan pemanfaatandan perlindungan plasma • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pemanfaatandan perlindungan plasma LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 387 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan nutfah perikanan. nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan,pembudidayaan ikan dansistem pengendalian hamadan penyakit ikan. 2. Pengawasan perbenihan,pembudidayaan ikan dansistem pengendalian hama danpenyakit ikan. • Terlaksananya pengawasanperbenihan, pembudidayaan ikandan sistem pengendalian hamadan penyakit ikan • Laporan pelaksanaanpengawasan perbenihan,pembudidayaan ikan dansistem pengendalian hamadan penyakit ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan perbenihan,pembudidayaan ikan dansistem pengendalian hamadan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauandan pengawasan lembagasertifikasi perbenihan ikan. 3. Pembinaan, pemantauan danpengawasan lembagasertifikasi perbenihan ikan. • Dilakukannya pembinaan,pemantauan dan pengawasanlembaga sertifikasi perbenihanikan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pemantauandan pengawasan lembagasertifikasi perbenihan ikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pemantauan danpengawasan lembagasertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benihdan induk, pakan ikan, obatikan dan bahan bakunya. 4. Pengawasan mutu benih daninduk, pakan ikan, obat ikandan bahan bakunya. • Terlaksananya pengawasan mutubenih dan induk, pakan ikan, obatikan dan bahan bakunya. • Laporan pelaksanaanpengawasan mutu benihdan induk, pakan ikan, obatikan dan bahan bakunya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan mutu benih daninduk, pakan ikan, obat ikandan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atauHACCP di unit pengolahanhasil perikanan. 5. Pengawasan PMMT atauHACCP di unit pengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasil perikanan. • Terlaksananya pengawasanPMMT atau HACCP di unitpengolahan, alat transportasi danunit penyimpanan hasilperikanan. • Laporan pelaksanaanpengawasan PMMT atauHACCP di unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan PMMT atauHACCP di unit pengolahan,alat transportasi dan unitpenyimpanan hasil perikanan. 6. Pengawasan mutu eksporhasil perikanan 6. Pemantauan mutu ekspor hasilperikanan. • Dilakukannya pengawasan danpemantauan mutu ekspor hasilperikanan. • Laporan pelaksanaanpengawasan danpemantauan mutu eksporhasil perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan mutu eksporhasil perikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 388 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 7. Koordinasi pelaksanaanpengawasan pemanfaatandan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil diwilayah kewenanganprovinsi. 7. Pengawasan pemanfaatan danperlindungan sumberdaya dipulau-pulau kecil di wilayahkewenangan kabupaten/kota. • Terselenggaranya koordinasipelaksanaan dan pengawasanpemanfaatan dan perlindungansumber daya di pulau-pulau kecil. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdaatnotulen rapat koordinasi,daftar hadir rapat koordinasi,dan laporan pelaksanaan danpengawasan pemanfaatandan perlindungansumberdaya di pulau-pulaukecil. 8. Pengawasan pemanfaatansumberdaya ikan di wilayahlaut kewenangan provinsi. 8. Pengawasan pemanfaatansumberdaya ikan di wilayah lautkewenangan kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah laut. • Laporan pelaksanaankegiatan. • Laporan pelaksanaanpengawasan pemanfaatansumberdaya ikan diwilayah laut. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pemanfaatansumber daya ikan di wilayahlaut. f. PENGELOLAAN PEMASARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpengolahan hasilperikanan danpemasarannya.
• Terlaksananya kebijakanpengolahan hasil perikanan danpemasarannya. • Laporan pelaksanaankebijakan pengolahan hasilperikanan danpemasarannya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pengolahan hasilperikanan danpemasarannya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 389 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Pelaksanaan kebijakanpembangunan danpengelolaan pusatpemasaran ikan.
• Telaksananya kebijakan danpembangunan, perawatan danpengelolaan pasar ikan • Laporan pelaksanaankebijakan dan pemba-ngunan, perawatan danpengelolaan pasar ikan. Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan dan pembangunan,perawatan dan pengelolaanpasar ikan 3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikatkesehatan dan/atausertifikat mutu terhadapproduk perikanan dalamrangka jaminan mutu danjaminan pangan. 3.a. - • Terlaksananya kebijakanpenerbitan sertifikat kesehatandan/ atau sertifikat mutu terhadapproduk perikanan dalam rangkajaminan mutu dan jaminan pangan. • Laporan pelaksanaankebijakan penerbitansertifikat kesehatan dan/atausertifikat mutu terhadapproduk perikanan dalamrangka jaminan mutu danjaminan pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan penerbitan sertifikatkesehatan dan/atau sertifikatmutu terhadap produkperikanan dalam rangkajaminan mutu dan jaminanpangan. 3.b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoristerhadap produk hasilperikanan. 3.b. - • Terlaksananya pengujian mutusecara laboratoris terhadapproduk hasil perikanan. • Laporan pelaksanaanpengujian mutu secaralaboratoris terhadap produkhasil perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengujian mutu secaralaboratoris terhadap produkhasil perikanan. 4. Pelaksanaan kebijakanpengendalian mutu di unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan pengendalianmutu di unit pengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan hasil perikanansesuai prinsip PMMT atauHACCP. • Terlaksananya kebijakan danpengendalian mutu di unitpengolahan, alat transportasi danunit penyimpanan hasil perikanansesuai prinsip PMMT atau HACCP. • Laporan pelaksanaankebijakan dan pengendalianmutu di unit pengolahan,alat transportasi dan unitpenyimpanan hasilperikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan dan pengendalianmutu di unit pengolahan, alatTransportasi dan unitpenyimpanan hasil perikanansesuai prinsip PMMT atauHACCP. 5. Pelaksanaan kebijakanpembangunan danpengelolaan laboratoriumpengujian dan pengolahanmutu hasil perikanan. 5. - • Dilaksanakannya kebijakanpembangunan dan pengelolaanlaboratorium pengujian danpengolahan mutu hasil perikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan pembangunandan pengelolaanlaboratorium pengujian danpengolahan mutu hasil • Periksa pelaksanaankebijakan pembangunan danpengelolaan laboratoriumpengujian dan pengolahanmutu hasil perikanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 390 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perikanan. 6. Bimbingan pengawasanmonitoring residu antibiotikdan cemaran mikroba danbahan berbahaya lainnyaserta perairan/ lingkungantempat ikan hidup. 6. Pelaksanaan kebijakanpengawasan monitoring residuantibiotik dan cemaran mikrobadan bahan berbahaya lainnyaserta perairan/ lingkungantempat ikan hidup. • Terlaksananya bimbinganpengawasan monitoring danpelaksanaan kebijakanpengawasan monitoring residuantibiotik dan cemaran mikrobadan bahan berbahaya lainnyaserta perairan/lingkungan tempatikan hidup. • Laporan pelaksanaanbimbingan pengawasanmonitoring danpelaksanaan kebijakanpengawasan monitoringresidu antibiotik dancemaran mikroba danbahan berbahaya lainnyaserta perairan/lingkungantempat ikan hidup. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pengawasanmonitoring dan pelaksanaankebijakan pengawasanmonitoring residu antibiotikdan cemaran mikroba danbahan berbahaya lainnyaserta perairan/lingkungantempat ikan hidup. 7. Pelaksanaan kebijakandan bimbingan investasidan pengembangan usahahasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan investasidan pengembangan usaha hasilperikanan. • Dilaksanakannya kebijakan danbimbingan investasi danpengembangan usaha hasilperikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan bimbinganinvestasi danpengembangan usaha hasilperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksa-naankebijakan dan bimbinganinvestasi dan pengembanganusaha hasil perikanan. 8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinanusaha pengolahan danpemasaran hasil perikanandi provinsi. 8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahandan pemasaran hasil perikanandi kabupaten/kota. • Pelaksanaan kebijakan danbimbingan perizinan usahapengolahan dan pemasaran hasilperikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan bimbinganperizinan usahapengolahan dan pemasaranhasil perikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan dan bimbinganperizinan usaha pengolahandan pemasaran hasilperikanan. g. PENYULUHAN DAN PENDIDIKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan sertapenyelenggaraan diklat 1. Pelaksanaan kebijakanpembinaan sertapenyelenggaraan diklat • Terlaksananya kebijakanpembinaan sertapenyelenggaraan diklat • Laporan pelaksanaankebijakan pembinaan sertapenyelenggaraan diklat • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan pembinaan serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 391 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan fungsional, teknis,keahlian, manajemen dankepemimpinan bidangkelautan dan perikanan diprovinsi. fungsional, teknis, keahlian,manajemen dan kepemimpinanbidang kelautan dan perikanandi kabupaten/kota. fungsional, teknis, keahlian,manajemen dan kepemimpinanbidang kelautan dan perikanan. fungsional, teknis, keahlian,manajemen dankepemimpinan bidangkelautan dan perikanan. penyelenggaraan diklatfungsional, teknis, keahlian,manajemen dankepemimpinan bidangkelautan dan perikanan. 2. Pelaksanaan kebijakan danbimbingan penyuluhankelautan dan perikanan diprovinsi. 2. Pelaksanaa penyuluhankelautan dan perikanan dikabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan danbimbingan penyuluhan kelautandan perikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan dan bimbinganpenyuluhan kelautan danperikanan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan dan bimbinganpenyuluhan kelautan danperikanan. 3. Pelaksanaan kebijakanakreditasi dan sertifikasidiklat bidang kelautan danperikanan di provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakanakreditasi dan sertifikasi diklatbidang kelautan dan perikanandi kabupaten/ kota. • Terlaksananya kebijakanakreditasi dan sertifikasi diklatbidang kelautan dan perikanan. • Laporan pelaksanaankebijakan akreditasi dansertifikasi diklat bidangkelautan dan perikanan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan akreditasi dansertifikasi diklat bidangkelautan dan perikanan 2. PERTANIANa. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA1) LAHAN PERTANIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan,pedoman dan bimbinganpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian tingkatprovinsi. 1. Penetapan kebijakan,pedoman dan bimbinganpengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahan pertaniantingkat kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapankebijakan, pedoman danbimbingan pengembangan,rehabilitasi, konservasi, optimasidan pengendalian lahanpertanian. • Laporan pelaksanaanpenetapan kebijakan,pedoman dan bimbinganpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan kebijakan,pedoman dan bimbinganpengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahanpertanian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 392 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabiltasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahanpertanian wilayah provinsi(lintas kabupaten). 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahan pertanianwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya penyusunan petapengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan petapengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahanpertanian. 3. Pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian provinsi(lintas kabupaten). 3. Pengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahan pertanianwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengembangan,rehabilitasi, konservasi, optimasidan pengendalian lahanpertanian. • Laporan pelaksanaanpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahanpertanian. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dantata guna lahan pertanianwilayah provinsi. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahanpertanian wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapan danpengawasan tata ruang dan tataguna lahan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenetapan danpengawasan tata ruang dantata guna lahan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan dan pengawasantata ruang dan tata gunalahan pertanian 5. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanpertanian wilayah provinsi. 5.a. Pemetaan potensi danpengelolaan lahan pertanianwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pemetaan potensidan pengelolaan lahan pertanian. • Laporan pelaksanaanpemetaan potensi danpengelolaan lahanpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemetaan potensi danpengelolaan lahan pertanian 5.b. Pengembangan lahanpertanian wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengembanganlahan pertanian. • Laporan pelaksanaanpengembangan lahanpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan lahanpertanian. 6. Pengaturan danpenerapan kawasanpertanian terpadu wilayahprovinsi. 6. Pengaturan dan penerapankawasan pertanian terpaduwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengaturan danpenerapan kawasan pertanianterpadu. • Laporan pelaksanaanpengaturan dan penerapankawasan pertanian terpadu. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan dan penerapankawasan pertanian terpadu. 7. Penetapan sentrakomoditas pertanianwilayah provinsi. 7. Penetapan sentra komoditaspertanian wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapan sentrakomoditas pertanian. • Laporan pelaksanaanpenetapan sentrakomoditas pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sentra komoditaspertanian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 393 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Penetapan sasaran arealtanam wilayah provinsi. 8. Penetapan sasaran areal tanamwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapansasaran areal tanam. • Laporan pelaksanaanpenetapan sasaran arealtanam. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sasaran arealtanam. 9. Penetapan luas bakulahan pertanian yangdapat diusahakan sesuaikemampuan sumberdayalahan yang ada pada skalaprovinsi. Penetapan luas baku lahanpertanian yang dapat diusahakansesuai kemampuan sumberdayalahan yang ada pada skalakabupaten/kota. • Terlaksananya penetapan luasbaku lahan pertanian yang dapatdiusahakan sesuai kemampuansumberdaya lahan yang ada. • Laporan pelaksanaanpenetapan luas baku lahanpertanian yang dapatdiusahakan sesuaikemampuan sumberdayalahan yang ada. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan luas baku lahanpertanian yang dapatdiusahakan sesuaikemampuan sumberdayalahan yang ada. 2) IRIGASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan pengembanganjaringan irigasi. 1. Pembangunan dan rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani dan desa. • Dilakukannya bimbinganpengembangan sertapembangunan dan rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi. • Laporan pelaksanaanbimbingan pengembanganserta pembangunan danrehabilitasi pemeliharaanjaringan irigasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pengembanganserta pembangunan danrehabilitasi pemeliharaanjaringan irigasi. 2. Pemantauan dan evaluasipemanfaatan air irigasi. 2.a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaanjaringan irigasi. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbingan danpengawasan pemanfaatan danpemeliharaan jaringan irigasi. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan danpengawasan pemanfaatandan pemeliharaan jaringanirigasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan danpengawasan pemanfaatandan pemeliharaan jaringanirigasi. 2.b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumberair dan air irigasi. • Dilakukannya bimbingan danpengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanpemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanpemanfaatan sumber-sumberair dan air irigasi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 394 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Bimbingan teknispengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. - • Dilakukannya bimbingan teknispengelolaan sumber-sumber airdan air irigasi. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknispengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanimbingan teknis pengelolaansumber-sumber air dan airirigasi. 4.a. Pemantauan dan evaluasipengembangan danpembinaanpemberdayaankelembagaan petanipemakai air. 4.a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaanPerkumpulan Petani PemakaiAir (P3A) dan PerkumpulanPetani Pemakai Air Tanah(P3AT). • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpengembangan danpemberdayaan kelembagaanpetani pemakai air. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan danpemberdayaankelembagaan petanipemakai air. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan danpemberdayaan kelembagaanpetani pemakai air. 4.b. - 4.b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. • Dilakukannya bimbingan danpelaksanaan konservasi airirigasi. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pelaksanaankonservasi air irigasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pelaksanaankonservasi air irigasi. 5. Pemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaanair untuk usaha tani. 5. Bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan air untuk usahatani. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpenerapan teknologi optimalisasipengelolaan air untuk usaha tani. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan air untukusaha tani. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan air untuk usahatani. 3) PUPUK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipenggunaan pupuk. 1 Bimbingan penggunaan pupuk. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpenggunaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpenggunaan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penggunaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 395 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpupuk wilayah provinsi. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpupuk wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpengadaan, peredaran danpenggunaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk 2.b. Pengembangan dan pembinaan unit usahapelayanan pupuk. • Terlaksananya pengembangandan pembinaan unit usahapelayanan pupuk. • Laporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk. 2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaanpupuk. • Terlaksananya bimbinganpenyediaan, penyaluran danpenggunaan pupuk. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran danpenggunaan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpupuk. 3. Pemantauan dan evaluasiketersediaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dinidan pengamanan terhadapketersediaan pupuk. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta pelaksanaanperingatan dini dan pengamananterhadap ketersediaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaanperingatan dini danpengamanan terhadapketersediaan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaan pupuk. 4. Pengawasan standar mutupupuk. 4. Bimbingan penerapan standarmutu pupuk. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standarmutu pupuk. • Laporan pelaksanaanpengawasan danbimbingan penerapanstandar mutu pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar mutupupuk. 4) PESTISIDA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 396 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisidawilayah provinsi. 1 Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisida wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya kebijakanpenggunaan pestisida. • Laporan pelaksanaankebijakan penggunaanpestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan penggunaanpestisida. 2. Pengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida wilayah provinsi. 2.a. Pengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpengadaan, peredaran danpenggunaan pestisida. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida. 2.b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayananpestisida. • Terlaksananya pengembangandan pembinaan unit pelayananpestisida. • Laporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit pelayananpestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit pelayananpestisida. 2.c. Bimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpestisida. • Terlaksananya bimbinganpenyediaan, penyaluran danpenggunaan pestisida. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran danpenggunaan pestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpstisida. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dinidan pengamanan terhadapketersediaan pestisida. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta pelaksanaanperingatan dini dan pengamananterhadap ketersediaan pestisida. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaanperingatan dini danpengamanan terhadapketersediaan pestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaanpestisida. 4. Pengawasan standar mutupestisida. 4. Bimbingan penerapan standarmutu pestisida. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standarmutu pestisida. • Laporan pelaksanaanengawasan dan bimbinganpenerapan standar mutupestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar mutupestisida. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 397 5) ALAT DAN MESIN PERTANIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakan alatdan mesin pertanian wilayahprovinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan alat danmesin pertanian wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan alat danmesin pertanian. • Laporan pelaksanaankebijakan alat dan mesinpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan alat dan mesinpertanian. 2. Identifikasi daninventarisasi kebutuhanalat dan mesin pertanianwilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpertanian di wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya identifikasi daninventarisasi kebutuhan alat danmesin pertanian. • Laporan pelaksanaanidentifikasi daninventarisasi kebutuhan alatdan mesin pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpertanian. 3. Penentuan kebutuhanprototipe alat dan mesinpertanian. 3. Pengembangan alat dan mesinpertanian sesuai standar. • Dilakukannya penentuankebutuhan prototipe danpengembangan alat dan mesinpertanian sesuai standar. • Laporan pelaksanaanpenentuan kebutuhanprototipe danpengembangan alat danmesin pertanian sesuaistandar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenentuan kebutuhanprototipe dan pengembanganalat dan mesin pertaniansesuai standar. 4. Penerapan standar mutualat dan mesin pertanian. 4. Penerapan standar mutu alatdan mesin pertanian. • Terlaksananya penerapanstandar mutu alat dan mesinpertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan standar mutualat dan mesin pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standar mutu alatdan mesin pertanian 5. Pembinaan danpengawasan standar mutualat dan mesin pertanianwilayah provinsi. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan standar mutu danalat mesin pertanian. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan standar mutudan alat mesin pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanstandar mutu dan alat mesinpertanian. 5.b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. • Terlaksananya pembinaan danpengembangan jasa alat danmesin pertanian. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan jasa alatdan mesin pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan jasa alat danmesin pertanian. 5.c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinpertanian. • Terlaksananya pemberian izinpengadaan dan peredaran alatdan mesin pertanian. • Laporan pelaksanaanpemberian izin pengadaandan peredaran alat dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin pengadaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 398 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan mesin pertanian. dan peredaran alat dan mesinpertanian. 5.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinpertanian sesuai kebutuhanlokalitas. • Terlaksananya analisis teknis,ekonomis dan sosial budaya alatdan mesin pertanian sesuaikebutuhan lokalitas. • Laporan pelaksanaananalisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin pertanian sesuaikebutuhan lokalitas. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan analisisteknis, ekonomis dan sosialbudaya alat dan mesinpertanian sesuai kebutuhanlokalitas. 5.e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesinpertanian. • Terlaksananya bimbinganpenggunaan dan pemeliharaanalat dan mesin pertanian. • Laporan pelaksanaanbimbingan penggunaan danpemeliharaan alat danmesin pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penggunaan danpemeliharaan alat dan mesinpertanian. 6) PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedomanperbenihan tanamanpangan dan hortikultura. 1. Bimbingan penerapanpedoman perbenihan tanamanpangan dan hortikultura wilayahkabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan,evaluasi dan bimbingan penerapanpedoman perbenihan tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penerapanpedoman perbenihantanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penerapanpedoman perbenihantanaman pangan danhortikultura. 1.b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 1.b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penyusunankebijakan benih antar lapang. • Laporan pelaksanaanpenyusunan kebijakan benihantar lapang. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan kebijakan benihantar lapang. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 399 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Identifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. 2. – • Teridentifikasinya varietas unggullokal. • Dokumen identifikasivarietas unggul lokal. • Periksa dokumen identifikasivarietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih dariluar negeri di wilayahprovinsi. 3. Pemantauan benih dari luarnegeri di wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan benihdari luar negeri. • Laporan pelaksanaanpemantauan benih dari luarnegeri. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan benih dari luarnegeri. 4. Pengawasan penerapanstandar mutu benihwilayah provinsi. 4. Bimbingan penerapan standarmutu benih wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standar mutubenih. • Laporan pelaksanaanpengawasan danbimbingan penerapanstandar mutu benih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar mutubenih. 5. Pengaturan penggunaanbenih wilayah provinsi. 5. Pengaturan penggunaan benihwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengaturanpenggunaan benih. • Laporan pelaksanaanpengaturan penggunaanbenih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan penggunaanbenih. 6.a. Pengawasan dan sertifikasi benih. 6.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. • Terlaksananya pengawasan dansertifikasi serta pembinaan danpengawasan penangkar benih. • Laporan pelaksanaanpengawasan dan sertifikasiserta pembinaan danpengawasan penangkarbenih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan sertifikasiserta pembinaan danpengawasan penangkarbenih. 6.b. -. 6.b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran danpenggunaan benih. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran dan penggunaan benih. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran dan penggunaanbenih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanperbanyakan peredaran danpenggunaan benih. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 400 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.c. - 6.c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. • Terlaksananya bimbingan danpemantauan produksi benih. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pemantauanproduksi benih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pemantauanproduksi benih. 6.d. - 6.d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputisarana, tenaga dan metode. • Terlaksananya bimbinganpenerapan standar teknisperbenihan yang meliputi sarana,tenaga dan metode. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanstandar teknis perbenihanyang meliputi sarana, tenagadan metode. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapan standarteknis perbenihan yangmeliputi sarana, tenaga danmetode. 6.e. - 6.e. Pemberian izin produksi benih. • Terlaksananya pemberian izinproduksi benih. • Laporan pelaksanaanpemberian izin produksibenih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin produksibenih. 6.f. - 6.f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifiklokasi. • Dilakukannya pengujian danpenyebarluasan benih varietasunggul spesifik lokasi. • Laporan pelaksanaanpengujian danpenyebarluasan benihvarietas unggul spesifiklokasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengujian danpenyebarluasan benihvarietas unggul spesifiklokasi. 6.g. - 6.g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benihtanaman. • Dilakukannya perbanyakan danpenyaluran mata tempel dan benihtanaman. • Laporan pelaksanaanperbanyakan danpenyaluran mata tempeldan benih tanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperbanyakan dan penyaluranmata tempel dan benihtanaman. 6.h. -. 6.h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. • Dilakukannya pelaksanaan danbimbingan dan distribusi pohoninduk. • Laporan pelaksanaan danbimbingan dan distribusipohon induk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan danbimbingan dan distribusipohon induk. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 401 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.i. - 6.i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. • Dilakukannya penetapan sentraproduksi benih tanaman. • Laporan pelaksanaanpenetapan sentra produksibenih tanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sentra produksibenih tanaman. 6.j. - 6.j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. • Terlaksananya pengembangansistem informasi perbenihan. • Laporan pelaksanaanpengembangan sisteminformasi perbenihan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan sisteminformasi perbenihan. 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benihwilayah provinsi. 7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembangunan danpengelolaan balai benih. • Laporan pelaksanaanpembangunan danpengelolaan balai benih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembangunan danpengelolaan balai benih. 7.b. - 7.c. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan balai benih milikswasta. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan balai benihmilik swasta. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanbalai benih milik swasta. 7) PEMBIAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedomanpembiayaan dari lembagakeuangan perbankan, nonperbankan dan dana yangbersumber dari masyarakatwilayah provinsi. 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kreditagribisnis. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpengembangan dan pemanfaatansumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kreditagribisnis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/kredit agribisnis. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 402 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.b. - 1.b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. • Terlaksananya bimbinganpenyusunan rencana usahaagribisnis. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis. 1.c. - 1.c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan. • Terlaksananya bimbinganpemberdayaan lembaga keuanganmikro pedesaan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. 1.d. - 1.d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan danpengendalian kredit wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pengawasanpenyaluran, pemanfaatan danpengendalian kredit wilayahkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanpengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit wilayahkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit wilayahkabupaten/kota. 8) PERLINDUNGAN TANAMAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/ fenomena iklim wilayahprovinsi. 1. Pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/ fenomena iklim wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pengamatan,identifikasi, pemetaan,pengendalian dan analisis dampakkerugian OPT/ fenomena iklim. • Laporan pelaksanaanpengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/fenomenaiklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/fenomena iklim. 2. Bimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalanOPT/fenomena iklim wilayahprovinsi. 2. Bimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalanOPT/ fenomena iklim wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya bimbinganpemantauan, pengamatan, danperamalan OPT/ fenomena iklim. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalanOPT/fenomena iklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan,pengamatan, dan peramalan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 403 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasikeadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya di wilayahprovinsi. 3. Penyebaran informasikeadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya di wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penyebaraninformasi keadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasi pengendaliannya. • Laporan pelaksanaanpenyebaran informasikeadaan serangan OPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebaran informasikeadaan serangan OPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yangdiduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayahprovinsi. 4. Pemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayahkabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan danpengamatan daerah yang didugasebagai sumber OPT/fenomenaiklim. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/fenomena iklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagian tanamanwilayah provinsi. 5. Penyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagian tanamanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya penyediaandukungan pengendalian,eradikasi tanaman dan bagiantanaman. • Laporan pelaksanaanpenyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman. 6. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/ fenomena iklim wilayahprovinsi. 6. Pemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/ fenomena iklim wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pemantauan,peramalan, pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. • Laporan pelaksanaanpemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakit tanamanwilayah provinsi. 7. Pengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakit tanamanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengaturan danpelaksanaan penanggulanganwabah hama dan penyakittanaman. • Laporan pelaksanaanpengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakittanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 404 9) PERIZINAN USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izin usahatanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 1. Pemberian izin usahatanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemberian izinusaha tanaman pangan danhortikultura. • Surat izin usaha tanamanpangan dan hortikultura. • Periksa apakah terdapat suratizin usaha tanaman pangandan hortikultura. 2. Pemantauan danpengawasan izin usahatanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan danpengawasan izin usahatanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan danpengawasan izin usaha tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan izin usahatanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan izin usahatanaman pangan danhortikultura. 10) TEKNIS BUDIDAYA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis pola tanam,perlakuan terhadap tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi. 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis pola tanam,perlakuan terhadap tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedoman teknis polatanam, perlakuan terhadaptanaman pangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman teknis polatanam, perlakuan terhadaptanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman teknis pola tanam,perlakuan terhadap tanamanpangan dan hortikultura. 2. Bimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpeningkatan mutu hasil tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura. 11) PEMBINAAN USAHA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 405 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha taniwilayah provinsi. 1. Bimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha taniwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingankelembagaan usaha tani,manajemen usaha tani danpencapaian pola kerjasamausaha tani. • Laporan pelaksanaanbimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan kelembagaanusaha tani, manajemen usahatani dan pencapaian polakerjasama usaha tani. 2. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahatanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahatanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpemantauan dan pemeriksaanhygiene dan sanitasi lingkunganusaha tanaman pangan danhortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahatanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahatanaman pangan danhortikultura. 3. Pelaksanaan studi analisamengenai dampaklingkungan (amdal)/upayaPengelolaan Lingkunganhidup (UKL)-UpayaPemantauan Lingkunganhidup (UPL) di bidangtanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangtanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya studi amdal/UKL-UPL di bidang tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaan studiamdal/ UKL-UPL di bidangtanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan studiamdal/ UKL-UPL di bidangtanaman pangan danhortikultura. 4. Bimbingan pelaksanaanamdal wilayah provinsi. 4. Bimbingan pelaksanaanamdal wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan amdal. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanamdal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaan amdal. 5. Bimbingan penerapanpedoman kompensasikarena eradikasi danjaminan penghasilan bagi 5. Bimbingan penerapanpedoman kompensasikarena eradikasi danjaminan penghasilan bagi • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedomankompensasi karena eradikasidan jaminan penghasilan bagi • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman kompensasikarena eradikasi dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman kompensasi karena LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 406 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan petani yang mengikutiprogram pemerintah wilayahprovinsi. petani yang mengikutiprogram pemerintah wilayahkabupaten/kota. petani yang mengikuti programpemerintah. jaminan penghasilan bagipetani yang mengikutiprogram pemerintah. eradikasi dan jaminanpenghasilan bagi petani yangmengikuti program pemerintah. 6. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usaha tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi. 6. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usaha tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedoman/ kerjasamakemitraan usaha tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usaha tanamanpangan dan hortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman/kerjasama kemitraanusaha tanaman pangan danhortikultura. 12) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasiltanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen danpengolahan hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan,evaluasi dan bimbinganpenanganan panen, pasca panendan pengolahan hasil tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasil tanamanpangan dan hortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasil tanamanpangan dan hortikultura. 1.b. Bimbingan peningkatanmutu hasil tanaman pangandan hortikultura wilayahprovinsi. 1.b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpeningkatan mutu hasil tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan peningkatanmutu hasil tanaman pangandan hortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan peningkatan mutuhasil tanaman pangan danhortikultura. 2. Bimbingan penghitunganperkiraan kehilangan hasiltanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 2. Penghitungan perkiraankehilangan hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpenghitungan dan penghitunganperkiraan kehilangan hasiltanaman pangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan penghitungandan penghitunganperkiraan kehilangan hasil • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penghitungan danpenghitungan perkiraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 407 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tanaman pangan danhortikultura. kehilangan hasil tanamanpangan dan hortikultura. 3. Pengawasan standar unitpengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil tanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 3. Bimbingan penerapanstandar unit pengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil tanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standarunit pengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan dan kemasanhasil tanaman pangan danhortikultura. • Laporan pelaksanaanpengawasan danbimbingan penerapanstandar unit pengolahan,alat transportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil tanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar unitpengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan dankemasan hasil tanamanpangan dan hortikultura. 4. Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilwilayah provinsi. 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penyebarluasandan pemantauan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasil. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil. 4.b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahanhasil wilayah kabupaten/kota. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil wilayahkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilwilayah kabupaten/kota. 13) PEMASARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipemasaran hasil tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi. 1.a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan,evaluasi dan bimbinganpemasaran hasil tanaman pangandan hortikultura • Laporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan pemasaranhasil tanaman pangan dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan pemasaran hasil LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 408 hortikultura. tanaman pangan danhortikultura. 2. Promosi komoditas tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi. 1.b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya promosikomoditas tanaman pangan danhortikultura. • Laporan pelaksanaanpromosi komoditastanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan promosikomoditas tanaman pangandan hortikultura. 3. Penyebarluasan informasipasar wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasipasar wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penyebarluasaninformasi pasar. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. 4. Pemantauan dan evaluasiharga komoditas tanamanpangan dan hortikulturawilayah provinsi. 4. Pengawasan hargakomoditas tanaman pangandan hortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan,evaluasi dan pengawasan hargakomoditas tanaman pangan danhortikultura. • Laporan pelaksanaanpemantauan,evaluasi sertapengawasan hargakomoditas tanaman pangandan hortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan,evaluasi sertapengawasan hargakomoditas tanaman pangandan hortikultura. 14) SARANA USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan saranausaha wilayah provinsi. 1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpengembangan sarana usaha. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan saranausaha. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan saranausaha. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 409 1.b. Bimbingan teknis pembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman panganwilayah provinsi. 1.b. Bimbingan teknis pembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman panganwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbingan teknispembangunan dan sarana fisik(bangunan) penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi serta pemasaranhasil tanaman pangan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman pangan. 15) PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan statistiktanaman pangan danhortikultura wilayah provinsi. 1. Penyusunan statistiktanaman pangan danhortikultura wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penyusunanstatistik tanaman pangan danhortikultura. • Laporan pelaksanaanpenyusunan statistiktanaman pangan danhortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan statistik tanamanpangan dan hortikultura. 2. Bimbingan penerapan sisteminformasi tanaman pangandan hortikultura wilayahprovinsi. 2. Bimbingan penerapansistem informasi tanamanpangan dan hortikulturawilayah kabupaten/kota • Terlaksananya bimbinganpenerapan sistem informasitanaman pangan dan hortikultura. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapansistem informasi tanamanpangan dan hortikultura. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapan sisteminformasi tanaman pangandan hortikultura. 16) PENGELOLAAN UMUM (*) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 410 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipemanfaatan air irigasi.
• Dipantaunya dan dievaluasipemanfaatan air irigasi. • Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipemanfaatan air irigasi. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipemanfaatan air irigasi. 2. Pemantauan dan evaluasipengembangan danpembinaan pemberdayaankelembagaan petani pemakaiair. 2. - . • Dipantau dan dievaluasinyapengembangan dan pembinaanpemberdayaan kelembagaanpetani pemakai air. • Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipengembangan danpembinaan pemberdayaankelembagaan petanipemakai air. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipengembangan danpembinaan pemberdayaankelembagaan petanipemakai air. 3. Pemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaan airuntuk usaha tani 3. - . • Dipantau dan dievaluasinyapengembangan teknologioptimalisasi pengelolaan air untukusaha tani. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaanair untuk usaha tani. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaan airuntuk usaha tani. 4. Pengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. 4. - . • Diawasinya pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. • Pengawasan pengadaan,peredaran danpenggunaan pupuk. • Periksa apakah pemdatelah melakukanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. 5. Pemantauan dan evaluasiketersediaan pupuk. 5. - . • Dipantau dan dievaluasinyaketersediaan pupuk. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasiketersediaan pupuk. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasiketersediaan pupuk. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 411 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. Pengawasan standard mutupupuk sesuai denganstandard yang telahditetapkan oleh Pemerintah. 6. - . • Diawasinya standard mutu pupuksesuai dengan standard yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah. • Laporan/dokumenPengawasan standardmutu pupuk sesuaidengan standard yangtelah ditetapkan olehPemerintah. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpengawasan standard mutupupuk sesuai denganstandard yang telahditetapkan oleh Pemerintah. 7. Pengawasan pengadaan,peredaran, mutu danpenggunaan pestisida danapakah telah sesuai dengankebijakan dan pedomanpenggunaan pestisida. 7. - . • Diawasinya pengadaan,peredaran, mutu dan penggunaanpestisida dan apakah telah sesuaidengan kebijakan dan pedomanpenggunaan pestisida. • Laporan/dokumenPengawasan pengadaan,peredaran, mutu danpenggunaan pestisida danapakah telah sesuaidengan kebijakan danpedoman penggunaanpestisida. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpengawasan pengadaan,peredaran, mutu danpenggunaan pestisida danapakah telah sesuai dengankebijakan dan pedomanpenggunaan pestisida. 8. Pemantauan dan evaluasipenerapan pedomanperbenihan tanaman. 8.- . • Dipantau dan dievaluasinyapenerapan pedoman perbenihantanaman. • Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipenerapan pedomanperbenihan tanaman. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipenerapan pedomanperbenihan tanaman. 9. Mengindentifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. 9.- . • Diindentifikasi dandikengembangkannya varietasunggul lokal. • Laporan/dokumenpengindentifikasian danpengembangan varietasunggul lokal. • Periksa apakah pemrintahdaerah telahmengindentifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 412 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Terpantaunya benih dari luarnegeri dan apakah telah sesuaidengan kebijakan yangdikeluarkan oleh Pemerintah. • Laporan/dokumenpemantauan benih dariluar negeri dan apakahtelah sesuai dengankebijakan yangdikeluarkan olehPemerintah. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan benih dari luarnegeri dan apakah telahsesuai dengan kebijakanyang dikeluarkan olehPemerintah.
• Diawasinya penerapan standarmutu benih dan mengaturpenggunaan benih. • Laporan/dokumenPengawasan penerapanstandar mutu benih danmengatur penggunaanbenih. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpengawasan penerapanstandar mutu benih danmengatur penggunaanbenih.
• Dilaksanakannya Pengamatan,indentifikasi, pemetaan,pengendalian dan analisisdampak kerugian organismepengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim. • Laporan/dokumenpengamatan, indentifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian organismepengganggu tanaman(OPT)/ fenomena iklim. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpengamatan, indentifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian organismepengganggu tanaman(OPT)/ fenomena iklim.
• Dilaksanakannya Pengaturan danpenanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman. • Laporan/dokumenPengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakittanaman. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakittanaman. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 413 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dikeluarkannya izin usahatanaman pangan dan hortikulturadan apakah atas izin usaha yangtelah dikeluarkan tersebut telahdilakukan pemantauan danpengawasan. • Laporan/dokumenpengeluaran izin usahatanaman pangan danhortikultura dan apakahatas izin usaha yang telahdikeluarkan tersebut telahdilakukan pemantauandan pengawasan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah mengeluarkanizin usaha tanaman pangandan hortikultura dan apakahatas izin usaha yang telahdikeluarkan tersebut telahdilakukan pemantauan danpengawasan.
• Dilaksanakannya Pemantauandan evaluasi penanganan panen,pasca panen dan pengolahanhasil tanaman pangan danhortikultura dan apakah dilakukanbimbingan dalam peningkatanmutu hasil. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahanhasil tanaman pangan danhortikultura dan apakahdilakukan bimbingandalam peningkatan mutuhasil. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahanhasil tanaman pangan danhortikultura dan apakahdilakukan bimbingan dalampeningkatan mutu hasil.
• Dilaksanakannya Pemantauandan evaluasi pemasaran hasiltanaman pangan dan hortikulturadan apakah telah dilakukanpromosi komoditas tanamanpangan dan hortikultura. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipemasaran hasil tanamanpangan dan hortikulturadan apakah telahdilakukan promosikomoditas tanamanpangan dan hortikultura. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasipemasaran hasil tanamanpangan dan hortikultura danapakah telah dilakukanpromosi komoditastanaman pangan danhortikultura. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 414 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanamanpangan dan hortikultura dan upayaapa yang dilakukan untukmenyetabilkan harga. • Laporan/dokumen Pemantauan dan evaluasiharga komoditas tanamanpangan dan hortikulturadan upaya apa yangdilakukan untukmenyetabilkan harga. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanpemantauan dan evaluasiharga komoditas tanamanpangan dan hortikultura danupaya apa yang dilakukanuntuk menyetabilkan harga.
• Dikeluarkannya Izin UsahaHoltikultura (IUH) yang berada diwilayah daerah kabupaten/kotaoleh kepala daerah. • Laporan/dokumen IzinUsaha Holtikultura (IUH)yang berada di wilayahdaerah kabupaten/kotaoleh kepala daerah. • Periksa apakah Izin UsahaHoltikultura (IUH) yangberada di wilayah daerahkabupaten/kota telahdikeluarkan oleh kepaladaerah.
• Dikeluarkannya Izin UsahaHoltikultura (IUH) yang berada diwilayah daerah kabupaten/kotaoleh kepala daerah. • Laporan/dokumen IzinUsaha Holtikultura (IUH)yang berada di wilayahdaerah kabupaten/kotaoleh kepala daerah. • Periksa apakah Izin UsahaHoltikultura (IUH) yangberada di wilayah daerahkabupaten/kota telahdikeluarkan oleh kepaladaerah.
• Dilaksanakannya pembinaan danpengawasan Usaha Holtikulturasesuai dengan lingkupkewenangan yangpelaksanaannya dilakukan olehunit teknis yang ditunjuk. • Laporan/dokumenpembinaan danpengawasan UsahaHoltikultura sesuai denganlingkup kewenangan yangpelaksanaannya dilakukanoleh unit teknis yangditunjuk. • Periksa apakah kepaladaerah telah melakukanpembinaan danpengawasan UsahaHoltikultura sesuai denganlingkup kewenangan yangpelaksanaannya dilakukanoleh unit teknis yangditunjuk. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 415 b. PERKEBUNAN1) LAHAN PERKEBUNAN Wewenang Provinsi Wewenang KabupatenKota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Bimbingan dan pengawasanpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi danpengendalianperkebunan. 1.a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahanperkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbingan danpengawasan serta penetapankebutuhan dan pengembanganlahan perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan danpengawasan sertapenetapan kebutuhandan pengembanganlahan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanserta penetapan kebutuhandan pengembangan lahanperkebunan. b. Penyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi danpengendalian lahanperkebunan. b. Penyusunan petapengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi, danpengendalian lahanperkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penyusunanpeta pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi, dan pengendalianlahan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi, danpengendalian lahanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi, dan pengendalianlahan perkebunan. c. Pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi danpengendalian lahanperkebunan. c. Pengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimasi danpengendalian lahanperkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalianlahan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi danpengendalian lahanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimasi, dan pengendalianlahan perkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 416 Wewenang Provinsi Wewenang KabupatenKota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruangdan tata guna lahanperkebunan wilayahprovinsi. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata gunalahan perkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penetapan danpengawasan tata ruang dantata guna lahan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpenetapan danpengawasan tata ruangdan tata guna lahanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan danpengawasan tata ruang dantata guna lahan perkebunan b. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan wilayahprovinsi. b. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemetaanpotensi dan pengelolaan lahanperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan. c. – c. Pengembangan lahanperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengembanganlahan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpengembangan lahanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan lahanperkebunan. d. Pengaturan danpenerapan kawasanperkebunan terpaduwilayah provinsi. d. Pengaturan dan penerapankawasan perkebunanterpadu wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengaturan danpenerapan kawasanperkebunan terpadu. • Laporan pelaksanaanpengaturan danpenerapan kawasanperkebunan terpadu. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan dan penerapankawasan perkebunanterpadu. e. – e. Penetapan sentra komoditasperkebunan wilayahkabupaten/ kota • Terlaksananya penetapansentra komoditas perkebunan. • Laporan pelaksanaanpenetapan sentrakomoditas perkebunan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan dan penerapankawasan perkebunanterpadu. 3. Penetapan sasaran arealtanam wilayah provinsi. 3. Penetapan sasaran arealtanam wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penetapansasaran areal tanam. • Laporan pelaksanaanpenetapan sasaran arealtanam. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sasaran arealtanam. 2) PEMANFAATAN AIR UNTUK PERKEBUNAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 417 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untukperkebunan. 1.a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. • Terlaksananya bimbingan danpemanfaatan sumber-sumber airuntuk perkebunan. • Laporan pelaksanaanimbingan dan pemanfaatansumber-sumber air untukperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanimbingan dan pemanfaatansumber-sumber air untukperkebunan. b. Bimbingan pemanfaatanair permukaan dan airtanah untuk perkebunan. b. Pemanfaatan air permukaandan air tanah untukperkebunan. • Terlaksananya bimbingan danpemanfaatan air permukaan danair tanah untuk perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan danpemanfaatan airpermukaan dan air tanahuntuk perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pemanfaatanair permukaan dan air tanahuntuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan. c. Pemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi pemanfaatan air untukperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan. 2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untukperkebunan. 2.a. Pengembangan sumber- sumber air untuk perkebunan. • Terlaksananya bimbingan danpengembangan sumber-sumberair untuk perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan danpengembangan sumber-sumber air untukperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan danpengembangan sumber-sumber air untukperkebunan. b. Bimbingan pengembanganteknologi irigasi airpermukaan dan airbertekanan untukperkebunan. 1. Pengembangan teknologiirigasi air permukaan danirigasi bertekanan untukperkebunan. • Terlaksananya bimbingan danpengembangan teknologi irigasiair permukaan dan irigasibertekanan untuk perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan danpengembangan teknologiirigasi air permukaan danirigasi bertekanan untukperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan danpengembangan teknologiirigasi air permukaan danirigasi bertekanan untukperkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 418 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan c. Pemantauan dan evaluasipengembangan air untukperkebunan. 2. Pemantauan dan evaluasipengembangan air untukperkebunan. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi pengembangan air untukperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengembangan air untukperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengembangan air untukperkebunan. 3) PUPUK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipenggunaan pupuk. 1. Bimbingan penggunaan pupuk. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpenggunaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpenggunaan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penggunaanpupuk. 2.a. Pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaanpupuk wilayah provinsi. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpupuk wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan,pengadaan, peredaran danpenggunaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpengawasan, pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan, pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. 2.b. – 2.b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. • Terlaksananya pengembangandan pembinaan unit usahapelayanan pupuk. • Laporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan danpembinaan unit usahapelayanan pupuk. 2.c. – 2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaanpupuk. • Terlaksananya bimbinganpenyediaan, penyaluran dan • Laporan pelaksanaanbimbingan penyediaan, • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 419 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penggunaan pupuk. penyaluran dan penggunaanpupuk. bimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpupuk. 2.d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 2.d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pupuk. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta pelaksanaanperingatan dini dan pengamananterhadap ketersediaan pupuk. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaanperingatan dini danpengamanan terhadapketersediaan pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaan peringatandini dan pengamananterhadap ketersediaan pupuk. 3. Pengawasan standar mutupupuk. 3. Bimbingan penerapan standarmutu pupuk. • Terlaksananya bimbinganpenerapan standar mutu pupuk. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanstandar mutu pupuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapan standarmutu pupuk. 4) PESTISIDA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisidawilayah provinsi. 1. Pelaksanaan kebijakanpenggunaan pestisida wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya kebijakanpenggunaan pestisida wilayahkabupaten/kota. • Laporan pelaksanaankebijakan penggunaanpestisida wilayahkabupaten/kota. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan penggunaanpestisida wilayah kabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 420 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 5.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpestisida wilayah provinsi. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpestisida wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpengadaan, peredaran danpenggunaan pestisida. • Laporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida. 2.b. – 2.b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. • Terlaksananya pengembanganunit usaha pelayanan pestisida. • Laporan pelaksanaanpengembangan unit usahapelayanan pestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanengembangan unit usahapelayanan pestisida. 2.c. – 2.c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaanpestisida. • Terlaksananya bimbinganpenyediaan, penyaluran danpenggunaan pestisida. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyediaan,penyaluran dan penggunaanpestisida. 2.d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 2.d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pestisida. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta pelaksanaanperingatan dini dan pengamananterhadap ketersediaan pestisida. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaanperingatan dini danpengamanan terhadapketersediaan pestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pelaksanaanperingatan dini danpengamanan terhadapketersediaan pestisida. 3. Pengawasan standar mutupestisida. 3. Bimbingan penerapan standarmutu pestisida. • Terlaksananya bimbinganpenerapan standar mutu pestisida. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanstandar mutu pestisida. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapan standarmutu pestisida. 5) ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 421 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanalat dan mesinperkebunan wilayahprovinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan alatdan mesin perkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan alat danmesin perkebunan. • Laporan pelaksanaankebijakan alat dan mesinperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan alat dan mesinperkebunan. 2. Identifikasi daninventarisasi kebutuhanalat dan mesinperkebunan wilayahprovinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya identifikasi daninventarisasi kebutuhan alat danmesin perkebunan. • Laporan pelaksanaanidentifikasi daninventarisasi kebutuhan alatdan mesin perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinperkebunan. 3. Penentuan kebutuhanprototipe alat dan mesinperkebunan. 3. Pengembangan alat dan mesinperkebunan sesuai standar. • Dilakukannya penentuankebutuhan prototipe danpengembangan alat dan mesinperkebunan sesuai standar. • Laporan pelaksanaanpenentuan kebutuhanprototipe danpengembangan alat danmesin perkebunan sesuaistandar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standar mutu alatdan mesin perkebunan. 4. Penerapan standar mutualat dan mesinperkebunan. 4. Penerapan standar mutu alatdan mesin perkebunan. • Terlaksananya penerapanstandar mutu alat dan mesinperkebunan. • Laporan pelaksanaanpenerapan standar mutualat dan mesin perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standar mutu alatdan mesin perkebunan. 5.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutualat dan mesin perkebunanwilayah provinsi. 5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan standar mutu danalat mesin perkebunan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan standar mutudan alat mesinperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanstandar mutu dan alat mesinperkebunan. 5.b. - 5.b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat danmesin perkebunan. • Terlaksananya pembinaan danpengembangan jasa alat danmesin perkebunan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan jasa alatdan mesin perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan jasa alat danmesin perkebunan. 5.c. – 5.c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinperkebunan. • Terlaksananya pemberian izinpengadaan dan peredaran alatdan mesin perkebunan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin pengadaandan peredaran alat dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin pengadaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 422 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan mesin perkebunan. dan peredaran alat dan mesinperkebunan. 5.d. – 5.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinperkebunan sesuai kebutuhanlokalita. • Terlaksananya analisis teknis,ekonomis dan sosial budaya alatdan mesin perkebunan sesuaikebutuhan lokalitas. • Laporan pelaksanaananalisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin perkebunan sesuaikebutuhan lokalitas. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan analisisteknis, ekonomis dan sosialbudaya alat dan mesinperkebunan sesuaikebutuhan lokalitas. 5.e. – 5.e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesinperkebunan. • Terlaksananya bimbinganpenggunaan dan pemeliharaanalat dan mesin perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penggunaan danpemeliharaan alat danmesin perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penggunaan danpemeliharaan alat dan mesinperkebunan. 5.f. – 5.f. Pembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat danmesin perkebunan. • Terlaksananya pembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat dan mesinperkebunan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesinperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat danmesin perkebunan. 6) PERBENIHAN PERKEBUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 423 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedomanperbenihan perkebunan. 1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihanperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpenerapan pedoman perbenihanperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penerapanpedoman perbenihanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan penerapanpedoman perbenihanperkebunan. b. Penyusunan kebijakanperbenihan perkebunanantar lapang (antarkabupaten). b. Penerapan kebijakan danpedoman perbenihanperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penyusunan danpenerapan kebijakan danpedoman perbenihanperkebunan. • Laporan pelaksanaanpenyusunan danpenerapan kebijakan danpedoman perbenihanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyusunan dan penerapankebijakan dan pedomanperbenihan perkebunan. 2. Identifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. 2. Identifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. • Terlaksananya identifikasi danpengembangan varietas unggullokal. • Laporan pelaksanaanidentifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanidentifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. 3. Pemantauan benih imporwilayah provinsi. 3. Pemantauan benih imporwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauanbenih impor. • Laporan pelaksanaanpemantauan benih impor. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan benih impor. 4.a. Pengawasan penerapan standar mutu perbenihanperkebunan wilayahprovinsi. 4.a. Bimbingan penerapan standar mutu perbenihan perkebunanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standarmutu perbenihan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpengawasan danbimbingan penerapanstandar mutu perbenihanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar mutuperbenihan perkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 424 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
b. Pengaturan penggunaanperbenihan perkebunanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengaturanpenggunaan perbenihanperkebunan. • Laporan pelaksanaanpengaturan penggunaanperbenihan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan penggunaanperbenihan perkebunan.
c. Pembinaan dan pengawasanpenangkar perbenihanperkebunan. • Terlaksananya pengawasan dansertifikasi serta pembinaan danpengawasan penangkarperbenihan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpengawasan dan sertifikasiserta pembinaan danpengawasan penangkarperbenihan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan sertifikasiserta pembinaan danpengawasan penangkarperbenihan perkebunan. d. – d. Pembinaan dan pengawasanperbanyakan peredaran danpenggunaan perbenihanperkebunan. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran dan penggunaanperbenihan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan perbanyakanperedaran dan penggunaanperbenihan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanperbanyakan peredaran danpenggunaan perbenihanperkebunan. e. – e. Bimbingan dan pemantauanproduksi perbenihanperkebunan. • Terlaksananya bimbingan danpemantauan produksi perbenihanperkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pemantauanproduksi perbenihanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pemantauanproduksi perbenihanperkebunan. f. – f. Bimbingan penerapan standarteknis perbenihan perkebunanyang meliputi sarana, tenagadan metode. • Terlaksananya bimbinganpenerapan standar teknisperbenihan perkebunan yangmeliputi sarana, tenaga danmetode. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanstandar teknis perbenihanperkebunan yang meliputisarana, tenaga dan metode. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapan standarteknis perbenihanperkebunan yang meliputisarana, tenaga dan metode. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 425 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan g. – g. Pemberian izin produksiperbenihan perkebunan. • Terlaksananya pemberian izinproduksi perbenihan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin produksiperbenihan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin produksiperbenihan perkebunan. h. – h. Pengujian dan penyebarluasanperbenihan perkebunan varietasunggul spesifik lokasi. • Terlaksananya pengujian danpenyebarluasan perbenihanperkebunan varietas unggulspesifik lokasi. • Laporan pelaksanaanpengujian danpenyebarluasan perbenihanperkebunan varietas unggulspesifik lokasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengujian danpenyebarluasan perbenihanperkebunan varietas unggulspesifik lokasi. i. – i. Perbanyakan dan penyaluranmata tempel dan perbenihanperkebunan tanaman. • Terlaksananya perbanyakan danpenyaluran mata tempel danperbenihan perkebunan tanaman. • Laporan pelaksanaanperbanyakan dan penyaluranmata tempel dan perbenihanperkebunan tanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperbanyakan dan penyaluranmata tempel dan perbenihanperkebunan tanaman. j. – j. Pelaksanaan dan bimbingandan distribusi pohon induk. • Terlaksananya pelaksanaan danbimbingan dan distribusi pohoninduk. • Laporan pelaksanaan danbimbingan dan distribusipohon induk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelaksanaan dan bimbingandan distribusi pohon induk. k. – k. Penetapan sentra produksiperbenihan perkebunan. • Terlaksananya penetapan sentraproduksi perbenihan perkebunan. • Laporan pelaksanaanpenetapan sentra produksiperbenihan perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sentra produksiperbenihan perkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 426 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan l. – l. Pengembangan sisteminformasi perbenihanperkebunan. • Terlaksananya pengembangansistem informasi perbenihanperkebunan. • Laporan pelaksanaanpengembangan sisteminformasi perbenihanperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan sisteminformasi perbenihanperkebunan. m. Pembangunan danpengelolaan balai benihwilayah provinsi.
• Terlaksananya pembangunan danpengelolaan balai benih. • Laporan pelaksanaanpembangunan danpengelolaan balai benih. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembangunan danpengelolaan balai benih. n. – n. Pembinaan dan pengawasanbalai benih milik swasta. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan balai benih milikswasta. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan balai benihmilik swasta. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanbalai benih milik swasta. 7) PEMBIAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedomanpembiayaan dari lembagakeuangan perbankan, nonperbankan dan dana yangbersumber dari masyarakatwilayah provinsi. 1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit perkebunan. • Terlaksananya pemantauan danevaluasi pelaksanaan pedomanserta bimbingan pengembangandan pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit perkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipelaksanaan pedomanserta bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kreditperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipelaksanaan pedoman sertabimbingan pengembangandan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kreditperkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 427 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.b. – 1.b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. • Terlaksananya bimbinganpenyusunan rencana usahaperkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usahaperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usaha perkebunan. 1.c. – 1.c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan. • Terlaksananya bimbinganpemberdayaan lembagakeuangan mikro pedesaan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. 1.d. – 1.d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendaliankredit wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpenyaluran, pemanfaatan danpengendalian kredit. • Laporan pelaksanaanpengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan penyaluran,pemanfaatan danpengendalian kredit. 8) PERLINDUNGAN PERKEBUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/ fenomenaiklim wilayah provinsi. 1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pengamatan,identifikasi, pemetaan,pengendalian dan analisisdampak kerugian OPT/ fenomenaiklim. • Laporan pelaksanaanpengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/fenomenaiklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugianOPT/fenomena iklim. 1.b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, danperamalan OPT/ fenomena 1.b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalanOPT/ fenomena iklim wilayah • Terlaksananya bimbinganpemantauan, pengamatan, danperamalan OPT/ fenomena iklim. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan,pengamatan, dan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 428 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan iklim wilayah provinsi. kabupaten/ kota. peramalan OPT/ fenomenaiklim. pengamatan, dan peramalanOPT/fenomena iklim. 1.c. Penyebaran informasi keadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya di wilayahprovinsi. 1.c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklimdan rekomendasipengendaliannya di wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penyebaraninformasi keadaan seranganOPT/fenomena iklim danrekomendasi pengendaliannya. • Laporan pelaksanaanpenyebaran informasikeadaan serangan OPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebaran informasikeadaan serangan OPT/fenomena iklim danrekomendasipengendaliannya. 1.d. Pemantauan dan pengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/ fenomena iklimwilayah provinsi. 1.d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagaisumber OPT/fenomena iklimwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan danpengamatan daerah yang didugasebagai sumber OPT/fenomenaiklim. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengamatan daerah yangdiduga sebagai sumberOPT/fenomena iklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengamatan daerah yangdidug a sebagai sumberOPT/fenomena iklim. 1.e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman wilayah provinsi. 1.e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanamandan bagian tanaman wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penyediaandukungan pengendalian,eradikasi tanaman dan bagiantanaman. • Laporan pelaksanaanpenyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyediaan dukunganpengendalian, eradikasitanaman dan bagiantanaman. 1.f. Pemantauan, peramalan, pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/ fenomena iklimwilayah provinsi. 1.f. Pemantauan, peramalan, pengendalian danpenanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pemantauan,peramalan, pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. • Laporan pelaksanaanpemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, peramalan,pengendalian danpenanggulangan eksplosiOPT/fenomena iklim. 2. Pengaturan danpelaksanaanpenanggulangan wabahhama dan penyakit menular 2. Pengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabah hamadan penyakit menular tanamanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengaturan danpelaksanaan penanggulanganwabah hama dan penyakitmenular tanaman. • Laporan pelaksanaanpengaturan dan pelaksanaanpenanggu-langan wabahhama dan penyakit menular • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan dan pelaksanaanpenanggulangan wabah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 429 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tanaman wilayah provinsi. tanaman. hama dan penyakit menulartanaman. 3. Penanganan gangguanusaha perkebunan wilayahprovinsi. 3. Penanganan gangguan usahaperkebunan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penanganangangguan usaha perkebunan. • Laporan pelaksanaanpenanganan gangguanusaha perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenanganan gangguan usahaperkebunan. 9) PERIZINAN USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintaskabupaten/kota. 1.a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayahkabupaten/kota. • Diberikannya izin usahaperkebunan. • Surat izin usahaperkebunan. • Periksa apakah terdapatsurat izin usaha perkebunan. b. Pemantauan danpengawasan izin usahaperkebunan lintaskabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasanizin usaha perkebunan diwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan danpengawasan izin usahaperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan izin usahaperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan izin usahaperkebunan. 10) TEKNIS BUDIDAYA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis budidayaperkebunan wilayahprovinsi. 1. Bimbingan penerapanpedoman teknis budidayaperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedoman teknisbudidaya perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman teknis budidayaperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman teknis budidayaperkebunan. 11) PEMBINAAN USAHA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 430 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemenusaha tani danpencapaian polakerjasama usaha taniwilayah provinsi. 1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usahatani dan pencapaian polakerjasama usaha tani wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingankelembagaan usaha tani,manajemen usaha tani danpencapaian pola kerjasama usahatani. • Laporan pelaksanaanbimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan kelembagaanusaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha tani. b. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahaperkebunan wilayahprovinsi. b. Bimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahaperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpemantauan dan pemeriksaanhygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahaperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahaperkebunan. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidangperkebunan wilayahprovinsi. c. Pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang perkebunanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan. • Laporan pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangperkebunan. d. Bimbingan pelaksanaanamdal wilayah provinsi. d. Bimbingan pelaksanaan amdalwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan amdal. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanamdal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaan amdal. 2. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usahaperkebunan wilayahprovinsi. 2. Bimbingan penerapanpedoman/kerjasama kemitraanusaha perkebunan. • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedoman/ kerjasamakemitraan usaha perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usahaperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman/kerjasamakemitraan usaha perkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 431 12) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen,pasca panen danpengolahan hasilperkebunan wilayahprovinsi. 1.a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen danpengolahan hasil perkebunanwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpenanganan panen, pasca panendan pengolahan hasilperkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpenanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasilperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpenanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasilperkebunan. b. Bimbingan peningkatanmutu hasil perkebunanwilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutuhasil perkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpeningkatan mutu hasilperkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan peningkatan mutuhasil perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan peningkatan mutuhasil perkebunan. 2. Bimbingan penghitunganperkiraan kehilanganhasil perkebunan wilayahprovinsi. 2. Penghitungan perkiraankehilangan hasil perkebunanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbingan danpenghitungan perkiraankehilangan hasil perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan danpenghitungan perkiraankehilangan hasilperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan danpenghitungan perkiraankehilangan hasilperkebunan. 3. Pengawasan standar unitpengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan dankemasan hasilperkebunan wilayahprovinsi. 3. Bimbingan penerapan standarunit pengolahan, alattransportasi, unit penyimpanandan kemasan hasilperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan danbimbingan penerapan standarunit pengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan dan kemasanhasil perkebunan. • Laporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar unitpengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan dan bimbinganpenerapan standar unitpengolahan, alattransportasi, unitpenyimpanan dan kemasanhasil perkebunan. 4.a. Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pasca 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapanteknologi panen, pasca panen • Terlaksananya penyebarluasandan pemantauan penerapanteknologi panen, pasca panen • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 432 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan panen dan pengolahanhasil wilayah provinsi. dan pengolahan hasil wilayahkabupaten/ kota. dan pengolahan hasil. teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil. pemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil. 4.b. – b. Bimbingan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasil wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahanhasil. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil. 13) PEMASARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipemasaran hasilperkebunan wilayahprovinsi. 1. Bimbingan pemasaran hasilperkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpemasaran hasil perkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan pemasaranhasil perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbingan pemasaranhasil perkebunan. 2. Promosi komoditasperkebunan wilayahprovinsi. 2. Promosi komoditasperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya promosikomoditas perkebunan. • Laporan pelaksanaanpromosi komoditasperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpromosi komoditasperkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 433 3. Penyebarluasan informasipasar wilayah provinsi. 3. Promosi komoditasperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penyebarluasaninformasi pasar. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. 4. Pemantauan dan evaluasiharga komoditasperkebunan wilayahprovinsi. 4. Pengawasan harga komoditasperkebunan wilayahkabupaten/ kota. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi serta pengawasan hargakomoditas perkebunan. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pengawasan hargakomoditas perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta pengawasan hargakomoditas perkebunan. 14) SARANA USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan saranausaha wilayah provinsi. 1.a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayahkabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan danevaluasi serta bimbinganpengembangan sarana usaha. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan saranausaha. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasiserta bimbinganpengembangan saranausaha. b. Bimbingan teknispembangunan dansarana fisik (bangunan)penyimpanan,pengolahan danpemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil perkebunan wilayahprovinsi. b. Bimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil perkebunan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingan teknispembangunan dan sarana fisik(bangunan) penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi serta pemasaranhasil perkebunan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil perkebunan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 434 15) PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI PERKEBUNAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan statistikperkebunan wilayahprovinsi. 1. Penyusunan statistikperkebunan wilayahkabupaten/kota. • Disusunnya statistik perkebunan. • Laporan penyusunan statistikperkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyusunan statistikperkebunan. 2. Bimbingan penerapansistem informasiperkebunan wilayahprovinsi. 2. Bimbingan penerapan sisteminformasi perkebunan wilayahkabupaten/kota. • Dilakukannya bimbinganpenerapan sistem informasiperkebunan. • Laporan penyelenggaraanbimbingan penerapan sisteminformasi perkebunan. • Periksa apakah terdapatlaporan penyelenggaraanbimbingan penerapan sisteminformasi perkebunan. 16) PENGELOLAAN UMUM *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimalisasi danpengendalian lahanperkebunan. 1. - • Disusunnya petapengembangan, rehabilitasi,konservasi, optimalisasi danpengendalian lahan perkebunan. • Laporan/dokumenpenyusunan peta pengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimalisasi danpengendalian lahanperkebu • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenyusun petapengembangan,rehabilitasi, konservasi,optimalisasi danpengendalian lahanperkebunan.
2. - • Dilakukanya Penetapan danpengawasan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan. • Laporan/dokumenPenetapan danpengawasan tata ruangdan tata guna lahanperkebunan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penetapan danpengawasan tata ruangdan tata guna lahan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 435 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanperkebunan. 3. Pemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan. 3. - • Dipetakannya potensi danpengelolaan lahan perkebunan. • Laporan/dokumenPemetaan potensi danpengelolaan lahanperkebunan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemetaanpotensi dan pengelolaanlahan perkebunan. 4. Pengaturan danpenerapan kawasanperkebunan terpadu. 4. - • Dilakukannya Pengaturan danpenerapan kawasan perkebunanterpadu. • Laporan/dokumenPengaturan dan penerapankawasan perkebunanterpadu. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengaturandan penerapan kawasanperkebunan terpadu. 5. Penetapan sasaran arealtanam. 5. - • Dilaksanakannya Penetapansasaran areal tanam. • Laporan/dokumenpenetapan sasaran arealtanam. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penetapansasaran areal tanam. 6. Menyusun kebijakanperbenihan perkebunanantar lapang (antarkabupaten). 6. • Disusunnya kebijakanperbenihan perkebunan antarlapang (antar kabupaten). • Laporan/dokumenkebijakan perbenihanperkebunan antar lapang(antar kabupaten). • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenyusun kebijakanperbenihan perkebunanantar lapang (antarkabupaten). 7. Pemantauan danevaluasi pemanfaatan airuntuk perkebunan. 7. - • Dilaksanakannya Pemantauandan evaluasi pemanfaatan airuntuk perkebunan. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipemanfaatan air untukperkebunan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakanpemantauan dan evaluasipemanfaatan air untuk LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 436 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanperkebunan. 8. Pemantauan danevaluasi penggunaanpupuk. 8. - • Dilaksanakannya pemantauandan evaluasi penggunaanpupuk. •• Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipenggunaan pupuk. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi penggunaanpupuk. 9. Pengawasan pengadaan,peredaran danpenggunaan pupuk. 9. - • Dilakukannya pengawasanpengadaan, peredaran danpenggunaan pupuk. • Laporan/dokumenpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpupuk. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengawasanpengadaan, peredarandan penggunaan pupuk.
• Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasiketersediaan pupuk danmelakukan pengawasanterhadap standar mutupupuk. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi ketersediaanpupuk dan terhadapstandar mutu pupuk.
• Laporan/dokumenPelaksanakan kebijakanpemerintah tentangpenggunaan pestisida. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakan kebijakanpemerintah tentangpenggunaan pestisida.
• Laporan/dokumenpengawasan pengadaan,peredaran dan penggunaanpestisida. • Periksa apakah apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengawasanpengadaan, peredarandan penggunaanpestisida. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 437 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasiketersediaan pestisida danstandar mutu pestisida. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi ketersediaanpestisida dan standar mutupestisida.
• Laporan/dokumenIdentifikasi danpengembangan varietasunggul lokal. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan identifikasi danpengembangan varietasunggul lokal.
• Laporan/dokumenpemantauan benih impordan apakah sudah sesuaidengan kebijakanpemerintah. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauanbenih impor yang sesuaikebijakan pemerintah.
• Laporan/dokumenPengawasan penerapanstandar mutu benih. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengawasanpenerapan standar mutubenih.
• Laporan/dokumenPengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendaliandan analisis dampakkerugian OPT/fenomenaiklim. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengamatan,identifikasi, pemetaan,pengendalian dan analisisdampak kerugianOPT/fenomena iklim. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 438 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Laporan/dokumenpenyebaran informasikeadaan seranganOPT/fenomena iklim danmemberikan rekomendasipengendaliannya. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penyebaraninformasi keadaanserangan OPT/fenomenaiklim dan memberikanrekomendasipengendaliannya.
• Laporan/dokumenpPengeluaran izin usahaperkebunan olehpemerintah daerah (lintaskabupaten) yang telahmemenuhi persyaratanyang telah dietapkan olehpemerintah. • Periksa izin usahaperkebunan yang telahdikeluarkan olehpemerintah daerah (lintaskabupaten) dan apakahpemberian izin tersebuttelah memenuhipersyaratan yang telahditetapkan olehpemerintah.
• Laporan/dokumenpemantauan danpengawasan terhadap izinusaha perkebunan yangtelah dikeluarkan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan pengawasan terhadapizin usaha perkebunanyang telah dikeluarkannya.
• Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahanhasil perkebunan danbimbingan peningkatanmutu hasil panen. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasilperkebunan dan apakah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 439 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanada bimbinganpeningkatan mutu hasilpanen.
• Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipemasaran hasilperkebunan dan melakukanpromosi komoditasperkebunan sertapenyebarluasan informasipasar. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi pemasaranhasil perkebunan danmelakukan promosikomoditas perkebunanserta penyebarluasaninformasi pasar.
• Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasiharga komoditasperkebunan sertapenstabilan harga. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi hargakomoditas perkebunandan kebijakan apa yangditempuh dalammenstabilkan hargatersebut.
• Laporan/doklumenpenetapan produkunggulan bidangperkebunan untukmemenuhi pasar domestikdan/atau pasar global. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenetapkan produkunggulan bidangperkebunan untukmemenuhi pasar domestikdan/atau pasar global. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 440 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Laporan peningkatanpenggunaan produkunggulan daerah yangmerupakan produkunggulan nasional. • Periksa laporanpeningkatan produkunggulan daerah yangmerupakan produkunggulan nasional.
• Laporan/dokumen evaluasiproduksi unggulan dantingkat pemenuhan pasardomestik dan/atau pasarglobal. • Periksa perkembanganhasil produksi unggulantersebut dan tingkatpemenuhan pasardomestik dan/atau pasarglobal.
• Laporan/dokumenPelaksanaan kebijakankemudahan terhadapinvestasi sektorperkebunan yang diberikanoleh pemerintah daerahkepada investor PMDNdan/atau PMA • Periksa kemudahaninvestasi sektorperkebunan yangdiberikan oleh pemerintahdaerah kepada investorPMDN dan/atau PMA.
• Dilaksanakannya Pemantauanterhadap perusahaan agribisnisyang memenuhi skala usahatertentu yang telah memperolehizin usaha dari kepala daerah. • Laporan/dokumenPemantauan terhadapperusahaan agribisnis yangmemenuhi skala usahatertentu yang telahmemperoleh izin usaha darikepala daerah. • Periksa apakahperusahaan agribisnisyang memenuhi skalausaha tertentu telahmemperoleh izin usahadari kepala daerah.
usaha kepada pelaku agribisnisskala kecil. kepada pelaku agribisnis skalakecil. seperti layaknya izin usahakepada pelaku agribisnisskala kecil. skala usaha tertentu dantanda daftar usaha yangberlaku seperti layaknyaizin usaha kepada pelakuagribisnis skala kecil. c. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN1) KAWASAN PETERNAKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan danpengawasan kawasanpeternakan wilayahprovinsi. 1. Penetapan dan pengawasankawasan peternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penetapan danpengawasan kawasanpeternakan. • Laporan pelaksanaanpenetapan dan pengawasankawasan peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan danpengawasan kawasanpeternakan. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayahprovinsi. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penetapan petapotensi peternakan. • Laporan pelaksanaanpenetapan peta potensipeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan peta potensipeternakan. 2.b. Penetapan dan pengawasan kawasanpeternakan wilayahprovinsi. 2.b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakanrakyat. • Terlaksananya penetapan,pengawasan dan bimbinganpenetapan kawasan industripeternakan. • Laporan pelaksanaanpenetapan, pengawasan danbimbingan penetapankawasan industripeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan, pengawasandan bimbingan penetapankawasan industripeternakan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 442 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2.c. Penetapan peta potensi peternakan wilayahprovinsi. 2.c. Pengembangan lahan hijauan pakan. • Terlaksananya penetapan petapotensi peternakan danpengembangan lahan hijauanpakan. • Laporan pelaksanaanpenetapan peta potensipeternakan danpengembangan lahanhijauan pakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan peta potensipeternakan danpengembangan lahanhijauan pakan. 3. Penerapan pedomanpenetapan padangpengembalaan. 3. Penetapan padangpengembalaan. • Terlaksananya penerapanpedoman dan penetapanpadang pengembalaan. • Laporan pelaksanaanpenerapan pedoman danpenetapan padangpengembalaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan pedoman danpenetapan padangpengembalaan. 2) ALAT DAN MESIN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. 1.b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. 1.b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Terlaksananya pemantauan,identifikasi dan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpemantauan, identifikasi daninventarisasi kebutuhan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, identifikasidan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 443 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penerapan standar mutudan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan Kesmavetwilayah provinsi. 2. Pengawasan penerapanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Terlaksananya penerapan danpengawasan penerapanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanpenerapan standar mutualat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan penerapanstandar mutu alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. 3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutualat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan penerapanstandar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpenerapan standar mutu alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan penerapanstandar mutu alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. 3.b. Penerapan pedoman pengawasan produksi,peredaan, penggunaandan pengujian alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 3.b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan danpengujian alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapanpedoman dan pengawasanproduksi, peredaran,penggunaan dan pengujian alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Laporan pelaksanaanpenerapan pedoman danpengawasan produksi,peredaran, penggunaan danpengujian alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan pedoman danpengawasan produksi,peredaran, penggunaandan pengujian alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. 3.c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 3.c. Pembinaan dan pengembangan pelayananjasa alat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesmavet wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengembangan danpengawasan pelayanan jasaalat dan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengembangandan pengawasan pelayananjasa alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavetwilayah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan,pengembangan danpengawasan pelayananjasa alat dan mesinpeternakan dan kesehatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 444 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanhewan dan kesmavetwilayah. 3.d. - 3.d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan sesuai kebutuhanlokalita wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya analisis teknis,ekonomis dan sosial budayaalat dan mesin peternakan dankesehatan hewan sesuaikebutuhan lokalitas. • Laporan pelaksanaananalisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin peternakan dankesehatan hewan sesuaikebutuhan lokalitas. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaananalisis teknis, ekonomisdan sosial budaya alat danmesin peternakan dankesehatan hewan sesuaikebutuhan lokalitas. 3.e. Penerapan standar dukungan rekayasateknologi peternakan,kesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 3.e. Bimbingan penggunaan pemeliharaan alat dan mesinpeternakan, kesehatan hewandan kesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapanstandar dukungan rekayasateknologi dan bimbinganpenggunaan dan pemeliharaanalat dan mesin peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Laporan pelaksanaanpenerapan standardukungan rekayasateknologi dan bimbinganpenggunaan danpemeliharaan alat dan mesinpeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standardukungan rekayasateknologi dan bimbinganpenggunaan danpemeliharaan alat danmesin peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. 3.f. Pembinaan dan pengawasan penerapanstandar teknis alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. 3.f. Pembinaan dan pengembanganbengkel/pengrajin alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet kabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan penerapanstandar teknis serta pembinaandan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpenerapan standar teknisserta pembinaan danpengembanganbengkel/pengrajin alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan penerapanstandar teknis sertapembinaan danpengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. 3.g. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan 3.g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang • Terlaksananya pembinaan,pengawasan rekayasa dan • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 445 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemeliharaan alat danmesin peternakan,kesehatan hewan dankesmavet wilayah provinsi. peternakan, kesehatan hewandan kesmavet wilayahkabupaten/kota. pemeliharaan teknis sertapelaksanaan temuan-temuanteknologi baru di bidangpeternakan, kesehatan hewandan kesmavet. rekayasa dan pemeliharaanteknis serta pelaksanaantemuan-temuan teknologibaru di bidang peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. pembinaan, pengawasanrekayasa danpemeliharaan teknis sertapelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. 3.h. Pengawasan penerapan teknologi bidangpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavetwilayah provinsi. 3.h. Pelaksanaan kajian, pengenalan danpengembangan teknologi tepatguna bidang peternakan dankesehatan hewan dankesmavet wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanpenerapan teknologi danpelaksanaan kajian,pengenalan danpengembangan teknologi tepatguna bidang peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. • Laporan pelaksanaanpengawasan penerapanteknologi dan pelaksanaankajian, pengenalan danpengembangan teknologitepat guna bidangpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan penerapanteknologi dan pelaksanaankajian, pengenalan danpengembangan teknologitepat guna bidangpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. 3.i. Pembinaan kerja sama teknologi bidangpeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavetwilayah provinsi. 3.i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembagateknologi peternakan dankesehatan hewan dankesmavet kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaankerjasama teknologi danpelaksanaan kerjasama denganlembaga-lembaga teknologipeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan pelaksanaanpembinaan kerjasamateknologi dan pelaksanaankerjasama dengan lembaga-lembaga teknologipeternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan kerjasamateknologi dan pelaksanaankerjasama denganlembaga-lembagateknologi peternakan dankesehatan hewan dankesmavet. 3) PEMANFAATAN AIR UNTUK PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 446 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan pemanfaatanair untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavetwilayah provinsi. 1. Bimbingan pemanfaatan airuntuk usaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananyaimbinganpemanfaatan air untuk usahapeternakan, kesehatan hewandan kesmavet. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemanfaatan airuntuk usaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemanfaatanair untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. 2. Pemantauan danevaluasi pengembanganteknologi optimalisasipengelolaanpemanfaatan air untukusaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. 2. Bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan pemanfaatan airuntuk usaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Terlaksananya pemantauandan evaluasi pengembanganserta bimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan pemanfaatan airuntuk usaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Laporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengembangan sertabimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan pemanfaatan airuntuk usaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan dan evaluasipengembangan sertabimbingan penerapanteknologi optimalisasipengelolaan pemanfaatanair untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. 4) OBAT HEWAN, VAKSIN, SERA DAN SEDIAAN BIOLOGIS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayahprovinsi. 1. Penerapan kebijakan obathewan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan obat hewan. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan obathewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan obathewan. 2. Pemetaan identifikasidan inventarisasikebutuhan obat hewanwilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasikebutuhan obat hewanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemetaan sertaidentifikasi dan inventarisasikebutuhan obat hewan. • Laporan pelaksanaanpemetaan serta identifikasidan inventarisasi kebutuhanobat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemetaan serta identifikasidan inventarisasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 447 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasankebutuhan obat hewan. 3.a. Penerapan dan pengawasan standar mutuobat hewan wilayahprovinsi. 3.a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penerapan danpengawasan standar mutu obathewan. • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanstandar mutu obat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan standar mutuobat hewan. 3.b. – 3.b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewantingkat depo, toko, kios danpengecer obat hewan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pengawasanperedaran dan penggunaanobat hewan tingkat depo, toko,kios dan pengecer obat hewan. • Laporan pelaksanaanpengawasan peredaran danpenggunaan obat hewantingkat depo, toko, kios danpengecer obat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan peredarandan penggunaan obathewan tingkat depo, toko,kios dan pengecer obathewan. 3.c. – 3.c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. • Terlaksananya bimbinganpemakaian obat hewan ditingkat peternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemakaian obathewan di tingkat peternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemakaian obathewan di tingkat peternak. 4. Pembinaan danpengawasan peredaranobat hewan di tingkatdistributor. 4. Bimbingan peredaran obathewan tingkat depo, toko,kios dan pengecer obathewan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan serta bimbinganperedaran obat hewan tingkatdepo, toko, kios dan pengecerobat hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanserta bimbingan peredaranobat hewan tingkat depo,toko, kios dan pengecer obathewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbembinaan danpengawasan sertabimbingan peredaran obathewan tingkat depo, toko,kios dan pengecer obathewan. 5. Pembinaan danpengawasan peredaranobat hewan di tingkatdistributor. 5. Pemeriksaan, pengadaan,penyimpanan, pemakaiandan peredaran obat hewanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan sertapemeriksaan, pengadaan,penyimpanan, pemakaian dan • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanserta pemeriksaan,pengadaan, penyimpanan, • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan serta LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 448 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan peredaran obat hewan. pemakaian dan peredaranobat hewan. pemeriksaan, pengadaan,penyimpanan, pemakaiandan peredaran obathewan. 6.a. - 6.a. Pelaksanaan pemeriksaanpenanggung jawab wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pemeriksaanpenanggung jawab. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan penanggungjawab. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemeriksaan penanggungjawab. 6.b. - 6.b. Bimbingan penyimpanan danpemakaian obat hewan. • Terlaksananya bimbinganpenyimpanan dan pemakaianobat hewan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyimpanan danpemakaian obat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyimpanandan pemakaian obathewan. 6.c. - 6.c. Pelaksanaan penerbitanperizinan bidang obat hewanwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya penerbitanperizinan bidang obat hewan. • Laporan pelaksanaanpenerbitan perizinan bidangobat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerbitan perizinanbidang obat hewan. 6.d. - 6.d. Pelaksanaan penerbitanpenyimpanan mutu danperubahan bentuk obathewan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penerbitanpenyimpanan mutu danperubahan bentuk obat hewan. • Laporan pelaksanaanpenerbitan penyimpananmutu dan perubahan bentukobat hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerbitan penyimpananmutu dan perubahanbentuk obat hewan. 6.e. - 6.e. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan bahan produkasal hewan dari residu obathewan (daging, telur dansusu) wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan pemeriksaanbahan produk asal hewan dariresidu obat hewan (daging, telurdan susu). • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpemeriksaan bahan produkasal hewan dari residu obathewan (daging, telur dansusu). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpemeriksaan bahanproduk asal hewan dariresidu obat hewan(daging, telur dan susu). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 449 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.f. - 6.f. Bimbingan pemakaian,penyimpanan, penggunaansediaan vaksin, sera danbahan diagnostik biologisuntuk hewan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpemakaian, penyimpanan,penggunaan sediaan vaksin,sera dan bahan diagnostikbiologis untuk hewan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemakaian,penyimpanan, penggunaansediaan vaksin, sera danbahan diagnostik biologisuntuk hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemakaian,penyimpanan, penggunaansediaan vaksin, sera danbahan diagnostik biologisuntuk hewan. 6.g. - 6.g. Bimbingan pelaksanaanpemeriksaan sediaan premikwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan pemeriksaansediaan premik. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpemeriksaan sediaan premik. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpemeriksaan sediaanpremik. 6.h. - 6.h. Bimbingan pelaksanaanpendaftaran obat hewantradisional/ pabrikan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan pendaftaran obathewan tradisional/ pabrikan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpendaftaran obat hewantradisional/pabrikan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpendaftaran obat hewantradisional/pabrikan. 6.i. - 6.i. Bimbingankelembagaan/Asosiasi bidangObat Hewan (ASOHI) wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingankelembagaan/ Asosiasi bidangObat Hewan (ASOHI). • Laporan pelaksanaanbimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan(ASOHI). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang ObatHewan (ASOHI). 5) PAKAN TERNAK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 450 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerapan kebijakanpakan ternak di wilayahprovinsi. 1. Penerapan kebijakan pakanternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan pakan ternak. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan pakanternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan pakanternak. 2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan bakupakan ternak wilayahprovinsi. 2.a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternakwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganproduksi pakan dan bahan bakupakan ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan produksi pakandan bahan baku pakanternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan produksi pakandan bahan baku pakanternak. 2.b. – 2.b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan teknologi pakanternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi pakan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi pakan ternak 3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayahprovinsi 3.a. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganstandar mutu pakan ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan standar mutupakan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan standar mutupakan ternak. 3.b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dansertifikasi pakan ternakwilayah provinsi. 3.b. – • Terlaksananya bembinaan danpengawasan labelisasi dansertifikasi pakan ternak. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanlabelisasi dan sertifikasi pakanternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanlabelisasi dan sertifikasipakan ternak. 3.c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 3.c. – • Terlaksananya labelisasi dansertifikasi mutu pakan ternak. • Laporan pelaksanaanlabelisasi dan sertifikasi mutupakan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanlabelisasi dan sertifikasimutu pakan ternak. 4.a. Pengawasan mutu pakandan bahan baku pakanwilayah provinsi. 4.a. Pengawasan mutu pakanternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasan mutupakan dan bahan baku ternak. • Laporan pelaksanaanpengawasan mutu pakan danbahan baku ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan mutu pakandan bahan baku ternak. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 451 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4.b. Pengadaan, perbanyakandan penyaluran benihhijauan pakan wilayahprovinsi. 4.b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauanpakan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengadaan,perbanyakan dan penyaluranbenih hijauan pakan. • Laporan pelaksanaanpengadaan, perbanyakan danpenyaluran benih hijauanpakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengadaan, perbanyakandan penyaluran benihhijauan pakan. 4.c. – 4.c. Penyelenggaraan kebunbenih hijauan pakan. • Terlaksananya penyelenggaraankebun benih hijauan pakan. • Laporan pelaksanaanpenyelenggaraan kebunbenih hijauan pakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyelenggaraan kebunbenih hijauan pakan. 4.d. Pembinaan danpengawasan produksipakan dan bahan bakupakan wilayah provinsi. 4.d. Bimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan jadi wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpembuatan, penggunaan danperedaran pakan jadi. • Laporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan jadi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan jadi. 4.e. – 4.e. Bimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan konsentrat wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpembuatan, penggunaan danperedaran pakan konsentrat. • Laporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan konsentrat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan konsentrat. 4.f. – 4.f. Bimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan tambahan danpelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpembuatan, penggunaan danperedaran pakan tambahan danpelengkap pengganti (additive and supplement ). • Laporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan tambahan danpelengkap pengganti (additive and supplement ). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pembuatan,penggunaan dan peredaranpakan tambahan danpelengkap pengganti(additive and supplement ). 4.g. – 4.g. Bimbingan usaha mini feedmilpedesaan (home industry) wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingan usahamini feedmil pedesaan (home industry) . • Laporan pelaksanaanbimbingan usaha mini feedmilpedesaan (home industry) . • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan usaha mini LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 452 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanfeedmil pedesaan (home industry) . 4.h. – 4.h. Pelaksanaan pemeriksaanpakan jadi wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemeriksaanpakan jadi. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan pakan jadi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemeriksaan pakan jadi. 4.i. – 4.i. Pelaksanaan pemeriksaanpakan konsentrat wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemeriksaanpakan konsentrat. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan pakankonsentrat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemeriksaan pakankonsentrat. 4.j. – 4.j. Pelaksanaan pemeriksaanpakan tambahan danpengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemeriksaanpakan tambahan dan pengganti( additive and supplement ) . • Laporan pelaksanaanpemeriksaan pakan tambahandan pengganti ( additive and supplement ) . • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemeriksaan pakantambahan dan pengganti( additive and supplement ) . 4.k. – 4.k. Bimbingan produksi benihhijauan pakan ternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganproduksi benih hijauan pakanternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan produksi benihhijauan pakan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan produksi benihhijauan pakan ternak. 4.l. – 4.l. Bimbingan kerjasamaperluasan produksi hijauanpakan ternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingankerjasama perluasan produksihijauan pakan ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan kerjasamaperluasan produksi hijauanpakan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan kerjasamaperluasan produksi hijauanpakan ternak. 6) PERBIBITAN TERNAK LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 453 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penerapan danpengawasanpelaksanaan kebijakanperbibitan ternak wilayahprovinsi. 1.a. – • Terlaksananya penerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan perbibitan ternak. • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanpelaksanaan kebijakanperbibitan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan perbibitanternak. 1.b. Penerapan dan pengawasan standarperbibitan ternak wilayahprovinsi. 2.b. – • Terlaksananya penerapan danpengawasan standar perbibitanternak. • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanstandar perbibitan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan standarperbibitan ternak. 2.a. Pembinaan dan pengawasan produksiternak bibit wilayahprovinsi. 2.a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan produksi sertabimbingan seleksi ternak bibit. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanproduksi serta bimbinganseleksi ternak bibit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan produksiserta bimbingan seleksiternak bibit. 2.b. Penerapan dan pengawasan pedomanperbibitan (standar mutu)wilayah provinsi. 2.b. Bimbingan penerapanstandar perbibitan danplasma nutfah wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penerapan danpengawasan pedoman sertabimbingan penerapan standarperbibitan dan plasma nutfah. • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanpedoman serta bimbinganpenerapan standarperbibitan dan plasmanutfah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan pedomanserta bimbinganpenerapan standarperbibitan dan plasmanutfah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 454 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2.c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutugenetik bibit ternak wilayahprovinsi. 2.c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibitwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapansertifikasi dan penetapanstandar mutu genetik bibitternak serta bimbinganregistrasi/pencatatan ternakbibit. • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi danpenetapan standar mutugenetik bibit ternak sertabimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi danpenetapan standar mutugenetik bibit ternak sertabimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit. 2.d. – 2.d. Bimbingan pembuatan danpengesahan silsilah ternak. • Terlaksananya bimbinganpembuatan dan pengesahansilsilah ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pembuatan danpengesahan silsilah ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pembuatan danpengesahan silsilahternak. 3. Pengawasan peredaranlalu lintas bibit/benihternak di wilayahprovinsi. 3. Pengawasan peredaranbibit/benih ternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanperedaran/lalulintas bibit/benihternak. • Laporan pelaksanaanpengawasan peredaran/lalulintas bibit/benih ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan peredaran/lalulintas bibit/benihternak. 4.a. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasipenyebaran ternak bibitwilayah provinsi. 4.a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternakwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapanlokasi dan penyebaran bibitternak. • Laporan pelaksanaanpenetapan lokasi danpenyebaran bibit ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan lokasi danpenyebaran bibit ternak. 4.b. Penetapan penggunaanbibit unggul wilayahprovinsi. 4.b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penetapanpenggunaan bibit unggul. • Laporan pelaksanaanpenetapan penggunaan bibitunggul. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan penggunaanbibit unggul. 5. Penerapan kebijakankonservasi (pelestarian)ternak bibit murni danunggul/ plasma nutfah 5. Bimbingan pelestarian plasmanutfah peternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan pelestarian ternakbibit murni dan unggul sertabimbingan pelestarian plasma • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakanpelestarian ternak bibit murnidan unggul serta bimbingan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakanpelestarian ternak bibit LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 455 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan peternakan wilayahprovinsi. nutfah peternakan. pelestarian plasma nutfahpeternakan. murni dan unggul sertabimbingan pelestarianplasma nutfah peternakan. 6.a. Pembinaan dan pengadaan semen bekuwilayah provinsi. 6.a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen bekuwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengadaan/ produksi danpengawasan semen beku. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengadaan/produksi danpengawasan semen beku. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengadaan/ produksi danpengawasan semen beku. 6.b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaaninseminasi buatan,progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi. 6.b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pelaksanaan dan pemantauanpelaksanaan inseminasi buatan,progeny test dan transfer embrio. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pelaksanaandan pemantauanpelaksanaan inseminasibuatan, progeny test dan transfer embrio. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pelaksanaandan pemantauanpelaksanaan inseminasibuatan, progeny test dan transfer embrio 6.c. – 6.c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasibuatan oleh masyarakat. • Terlaksananya bimbingan danpengawasan pelaksanaaninseminasi buatan olehmasyarakat. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanpelaksanaan inseminasibuatan oleh masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan danpengawasan pelaksanaaninseminasi buatan olehmasyarakat. 6.d. – 6.d. Produksi semen beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya produksi semenbeku ternak lokal (lokalspesifik). • Laporan pelaksanaanproduksi semen beku ternaklokal (lokal spesifik). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanproduksi semen bekuternak lokal (lokal spesifik). 6.e. Pembinaan distribusi semen beku (straw)wilayah provinsi. 6.e. Bimbingan produksi semen beku lokal (lokal spesifik) untukkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danbimbingan produksi dandistribusi semen beku lokal(lokal spesifik). • Laporan pelaksanaanpembinaan dan bimbinganproduksi dan distribusisemen beku lokal (lokalspesifik). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan bimbinganproduksi dan distribusisemen beku lokal (lokal LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 456 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanspesifik). 7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapanstandar teknis mutu bibitDay Old Chick Final Stockwilayah provinsi. 7.a. Bimbingan penerapanstandar-standar teknis dansertifikasi perbibitan meliputisarana, tenaga kerja, mutudan metode wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pemantauandan pengawasan penerapanserta bimbingan penerapanstandar-standar teknis dansertifikasi perbibitan meliputisarana, tenaga kerja, mutu danmetode. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan penerapanserta bimbingan penerapanstandar-standar teknis dansertifikasi perbibitan meliputisarana, tenaga kerja, mutudan metode. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan penerapanserta bimbinganpenerapan standar-standar teknis dansertifikasi perbibitanmeliputi sarana, tenagakerja, mutu dan metode. 7.b. Pemantauan dan pengawasan penerapanstandar teknis mutu bibitternak wilayah provinsi. 7.b. Bimbingan peredaran mutubibit wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauandan pengawasan penerapanstandar teknis mutu bibit ternakserta bimbingan peredaranmutu bibit ternak. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan penerapanstandar teknis mutu bibitternak serta bimbinganperedaran mutu bibit ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan penerapanstandar teknis mutu bibitternak serta bimbinganperedaran mutu bibitternak. 7.c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit danplasma nutfah wilayahprovinsi. 7.c. Pelaksanaan penetapanpenyaluran ternak bibit yangdilakukan oleh swastawilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pengaturankawasan sumber bibit plasmanutfah dan pelaksanaanpenetapan penyaluran ternakbibit. • Laporan pelaksanaanpengaturan kawasan sumberbibit plasma nutfah danpelaksanaan penetapanpenyaluran ternak bibit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan kawasansumber bibit plasma nutfahdan pelaksanaanpenetapan penyaluranternak bibit. 7.d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasiproduksi bibit ternakwilayah provinsi. 7.d. Pelaksanaan registrasi hasilinseminasi buatan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan sertifikasi produksibibit ternak serta registrasi hasilinseminasi buatan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasansertifikasi produksi bibitternak serta pelaksanaanregistrasi hasil inseminasibuatan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan sertifikasiproduksi bibit ternak sertapelaksanaan registrasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 457 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanhasil inseminasi buatan. 7.e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutugenetik (inseminasibuatan, embrio transfer)wilayah provinsi. 7.e. Bimbingan kastrasi ternaknon bibit wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penetapansertifikasi rekayasa teknologimutu genetik dan bimbingankastrasi ternak non bibit. • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasirekayasa teknologi mutugenetik dan bimbingankastrasi ternak non bibit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasirekayasa teknologi mutugenetik dan bimbingankastrasi ternak non bibit. 7.f. Penetapan sertifikasitenaga ahli perbibitan(surat ijin melakukaninseminasi buatan,pemeriksaan kebuntingan,asisten reproduksi)wilayah provinsi. 7.f. Bimbingan perizinan produksiternak bibit wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya penetapansertifikasi tenaga ahli perbibitandan bimbingan perizinanproduksi ternak bibit. • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi tenagaahli perbibitan dan bimbinganperizinan produksi ternakbibit. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasitenaga ahli perbibitan danbimbingan perizinanproduksi ternak bibit. 7.g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksanateknis dinas wilayahprovinsi. 7.g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksimudigah, alih mudigah sertapemantauan pelaksanaandan registrasi hasil mudigahwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaanpembibitan ternak danbimbingan pelaksanaanpengadaan dan/atau produksimudigah, alih mudigah sertapemantauan pelaksanaan danregistrasi hasil mudigah. • Laporan pelaksanaanpembinaan pembibitan ternakdan bimbingan pelaksanaanpengadaan dan/atau produksimudigah, alih mudigah sertapemantauan pelaksanaandan registrasi hasil mudigah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pembibitanternak dan bimbinganpelaksanaan pengadaandan/atau produksi mudigah,alih mudigah sertapemantauan pelaksanaandan registrasi hasilmudigah. 7.h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternakwilayah provinsi. 7.h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengadaan dan pengawasanbibit ternak • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengadaan danpengawasan bibit ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengadaandan pengawasan bibitternak. 7.i. Pembinaan dan 7.i. Bimbingan pelaksanaan • Terlaksananya pembinaan mutu • Laporan pelaksanaan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 458 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengadaan bibit ternakwilayah provinsi. inseminasi buatan yangdilakukan oleh swastawilayah kabupaten/kota. genetik ternak dengan rekayasateknologi tepat guna danbimbingan pelaksanaaninseminasi buatan yangdilakukan oleh swasta. pembinaan mutu genetikternak dengan rekayasateknologi tepat guna danbimbingan pelaksanaaninseminasi buatan yangdilakukan oleh swasta. laporan pelaksanaanpembinaan mutu genetikternak dengan rekayasateknologi tepat guna danbimbingan pelaksanaaninseminasi buatan yangdilakukan oleh swasta. 7.j. Pembinaan mutu genetikternak dengan rekayasateknologi tepat guna(inseminasi buatan danembrio transfer) wilayahprovinsi. 7.j. Bimbingan sertifikasi pejantanunggul sebagai pemacekwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya penetapansertifikasi embrio ternak danbimbingan sertifikasi pejantanunggul sebagai pemacek. • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi embrioternak dan bimbingansertifikasi pejantan unggulsebagai pemacek. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasiembrio ternak danbimbingan sertifikasipejantan unggul sebagaipemacek. 7.k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayahprovinsi. 7.k. Bimbingan pemantauanproduksi semen beku ternaklokal (lokal spesifik) wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penetapansertifikasi embrio ternak danbimbingan pemantauanproduksi semen beku ternaklokal (lokal spesifik). • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi embrioternak dan bimbinganpemantauan produksi semenbeku ternak lokal (lokalspesifik). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasiembrio ternak danbimbingan pemantauanproduksi semen bekuternak lokal (lokal spesifik). 7.l. Penetapan sertifikasiproduksi benih semenbeku wilayah provinsi. 7.l. Bimbingan pengadaanproduksi semen beku ternakproduksi dalam negeriwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya sertifikasi danbimbingan pengadaan produksisemen beku ternak produksidalam negeri. • Laporan pelaksanaansertifikasi dan bimbinganpengadaan produksi semenbeku ternak produksi dalamnegeri. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi dan bimbinganpengadaan produksisemen beku ternakproduksi dalam negeri. 7.m. Pembinaan sumber bibitternak (hasil inseminasibuatan crossing ) wilayah provinsi. 7.m. Bimbingan pelaksanaanpenyebaran bibit unggulwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaansumber bibit ternak danbimbingan pelaksanaanpenyebaran bibit unggul. • Laporan pelaksanaanpembinaan sumber bibitternak dan bimbinganpelaksanaan penyebaran • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan sumber bibitternak dan bimbingan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 459 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan bibit unggul. pelaksanaan penyebaranbibit unggul. 7.n. Pembinaan danpengawasan breeding replacement melalui rearing cool(mempercepatpenyediaan bibit) wilayahprovinsi. 7.n. Bimbingan pelaksanaan ujireformans recording dan seleksi wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan breeding replacement melalui rearing cool bimbingan serta pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanbreeding replacementmelalui rearing cool bimbingan sertapelaksanaan uji reformans recording dan seleksi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan breeding replacement melalui rearing cool bimbingan serta pelaksanaan ujireformans recording dan seleksi. 7.o. Pembinaan danpengawasanpenyaringan bibit dikawasan produksipeternakan wilayahprovinsi. 7.o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan penyaringan sertabimbingan pelaksanaanidentifikasi perbibitan ternak. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpenyaringan serta bimbinganpelaksanaan identifikasiperbibitan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan penyaringanserta bimbinganpelaksanaan identifikasiperbibitan ternak. 7) PEMBIAYAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauanpengembangan investasidan kebijakan permodalanmelalui lembagaperbankan dan nonperbankan wilayahprovinsi. 1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan darilembaga keuangan perbankandan non perbankan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan dan pedomanpembiayaan serta pemantauanpengembangan investasi dankebijakan permodalan melaluilembaga perbankan dan nonperbankan. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan danpedoman pembiayaan sertapemantauan pengembanganinvestasi dan kebijakanpermodalan melalui lembagaperbankan dan nonperbankan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan danpedoman pembiayaan sertapemantauanpengembangan investasidan kebijakan permodalanmelalui lembaga LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 460 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanperbankan dan nonperbankan. 1.b. – 1.b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kreditprogram wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit program. • Laporan pelaksanaanbimbingan pengembangan danpemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit program. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pengembangandan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kreditprogram. 1.c. – 1.c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisniswilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpenyusunan rencana usahaagribisnis. • Laporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penyusunanrencana usaha agribisnis. 1.d. – 1.d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpemberdayaan lembagakeuangan mikro pedesaan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemberdayaanlembaga keuangan mikropedesaan. 1.e. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kreditprogram wilayah provinsi. 1.e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dankredit program wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbingan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanpenyaluran, pemanfaatan dankredit program. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram. 1.f. Pembinaan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram wilayah provinsi. 1.f. – • Terlaksananya pembinaan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpenyaluran, pemanfaatan dankredit program. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan penyaluran,pemanfaatan dan kreditprogram. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 461 8) KESEHATAN HEWAN (KESWAN), KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN KESEJAHTERAAN HEWAN(JAHTERAWAN) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan,kesmavet dankesejahteraan hewanwilayah provinsi. 1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavetdan kesejahteraan hewanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penerapankebijakan dan pedoman keswan,kesmavet dan jahterawan. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavetdan jahterawan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan dan pedoman keswan,kesmavet dan jahterawan. 1.b. Pembinaan dan pengawasan praktekhygiene -sanitasi produsen Produk Asal Hewan(PAH). 1.b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene -sanitasi pada produsen dan tempatpenjajaan PAH. • Terlaksananya pembinaan danpengawasan praktek hygiene - sanitasi pada produsen dantempat penjajaan PAH. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpraktek hygiene -sanitasi pada produsen dan tempatpenjajaan PAH. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan praktekhygiene -sanitasi pada produsen dan tempatpenjajaan PAH. 1.c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner(NKV) unit usaha PAHyang memenuhi syarat. 1.c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene -sanitasi pada unit usaha PAH yangmendapat NKV. • Terlaksananya sertifikasi ansurveilans serta monitoringpenerapan persyaratan hygiene - sanitasi pada unit usaha PAHyang mendapat NKV. • Laporan pelaksanaansertifikasi an surveilans sertamonitoring penerapanpersyaratan hygiene -sanitasi pada unit usaha PAH yangmendapat NKV. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi an surveilansserta monitoring penerapanpersyaratan hygiene - sanitasi pada unit usahaPAH yang mendapat NKV. 1.d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewandari/ke wilayah provinsidan lintas kabupaten/kota. 1.d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanperedaran lalu lintas produkternak. • Laporan pelaksanaanpengawasan peredaran lalulintas produk ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan peredaran lalulintas produk ternak. 1.e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 1.e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. • Terlaksananya pembinaan,bimbingan dan penerapankesejahteraan hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, bimbingan danpenerapan kesejahteraanhewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, bimbingan danpenerapan kesejahteraan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 462 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanhewan. 1.f. — 1.f. Bimbingan pembangunan danpengelolaan pasar hewan danunit-unit pelayanan keswanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpembangunan dan pengelolaanpasar hewan dan unit-unitpelayanan keswan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpengawasan pembangunandan operasional pasar hewandan unit-unit pelayanankeswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pembangunandan pengelolaan pasarhewan dan unit-unitpelayanan keswan. 1.g. — 1.g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunandan operasional pasar hewandan unit-unit pelayanankeswan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpemantauan dan pengawasanpembangunan dan operasionalpasar hewan dan unit-unitpelayanan keswan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpengawasan pembangunandan operasional pasar hewandan unit-unit pelayanankeswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpengawasan pembangunandan operasional pasarhewan dan unit-unitpelayanan keswan. 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakithewan wilayah provinsi. 2.a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengamatan,penyidikan dan pemetaanpenyakit hewan. • Laporan pelaksanaanpengamatan, penyidikan danpemetaan penyakit hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengamatan, penyidikandan pemetaan penyakithewan. 2.b. – 2.b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. • Terlaksananya pengawasankesehatan masyarakat veteriner. • Laporan pelaksanaanpengawasan kesehatanmasyarakat veteriner. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan kesehatanmasyarakat veteriner. 3.a. Penerapan dan pengawasan norma standarteknis pelayanan keswan,kesmavet serta 3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknispelayanan keswan, kesmavetserta kesejahteraan hewan • Terlaksananya penerapan danpengawasan norma, standarteknis pelayanan keswan,kesmavet dan kesejahteraan • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasannorma, standar teknispelayanan keswan, kesmavet • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan danpengawasan norma, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 463 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kesejahteraan hewanwilayah provinsi. wilayah kabupaten/kota. hewan. dan kesejahteraan hewan. standar teknis pelayanankeswan, kesmavet dankesejahteraan hewan. 3.b. — 3.b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. • Terlaksananya pengawasanurusan kesejahteraan hewan. • Laporan pelaksanaanpengawasan urusankesejahteraan hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan urusankesejahteraan hewan. 4. Pembangunan danpengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet wilayah provinsi. 4. Bimbingan pembangunan danpengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembangunan,pengelolaan dan bimbinganpembangunan dan pengelolaanlaboratorium keswan danlaboratorium kesmavet. • Laporan pelaksanaanpembangunan, pengelolaandan bimbingan pembangunandan pengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembangunan, pengelolaandan bimbinganpembangunan danpengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewanmenular wilayah provinsi. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menularwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya penanggulanganwabah dan penyakit hewanmenular. • Laporan pelaksanaanpenanggulangan wabah danpenyakit hewan menular. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular. 5.b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaanpenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular wilayah provinsi. 5.b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulanganwabah dan penyakit hewanmenular wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan danpengawasan pelaksanaanpenanggulangan wabah danpenyakit hewan menular. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan pelaksanaanpenanggulangan wabah danpenyakit hewan menular. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan pelaksanaanpenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular. 5.c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah 5.c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah • Terlaksananya pencegahanpenyakit hewan menular. • Laporan pelaksanaanpencegahan penyakit hewan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 464 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. kabupaten/kota. menular. pencegahan penyakithewan menular. 5.d. Penutupan dan pembukaan kembali statusdaerah wabah tingkatprovinsi. 5.d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabahkabupaten/kota. • Terlaksananya penutupan danpembukaan kembali statusdaerah wabah. • Laporan pelaksanaanpenutupan dan pembukaankembali status daerah wabah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenutupan dan pembukaankembali status daerahwabah. 5.e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukanhewan, bahan asal hewanke/dari wilayah Indonesiaantar provinsi di wilayahprovinsi. 5.e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahan asalhewan ke/dari wilayahIndonesia antar provinsi diwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengaturan danpengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukan hewan,bahan asal hewan ke/dariwilayah Indonesia antar provinsi. • Laporan pelaksanaanpengaturan dan pengawasanpelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahanasal hewan ke/dari wilayahIndonesia antar provinsi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan danpengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukanhewan, bahan asal hewanke/dari wilayah Indonesiaantar provinsi. 6. Penetapan dan identifikasikebutuhan standar teknisminimal RPH/RPU,keamanan dan mutuproduk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan keswan. 6. Bimbingan penerapan danstandar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan keswan. • Terlaksananya penetapan danidentifikasi serta bimbinganpenerapan dan standar teknisminimal RPH/RPU, keamanandan mutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan keswan. • Laporan pelaksanaanpenetapan dan identifikasiserta bimbingan penerapandan standar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayanan peternakanterpadu, rumah sakit hewandan pelayanan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan dan identifikasiserta bimbingan penerapandan standar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu, rumahsakit hewan dan pelayanankeswan. 7. Pengawasan lalu lintasternak, produk ternak danhewan kesayangan dari/ke 7. Pengawasan lalu lintas ternak,produk ternak dan hewankesayangan dari/ke wilayah • Terlaksananya pengawasan lalulintas ternak, produk ternak dan • Laporan pelaksanaanpengawasan lalu lintas ternak, • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 465 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan wilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota. kabupaten/kota. hewan kesayangan. produk ternak dan hewankesayangan. pengawasan lalu lintasternak, produk ternak danhewan kesayangan. 8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanankeswan. 8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (poskeswan, praktek dokter hewanmandiri, klinik hewan). • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpelaksanaan unit pelayanankeswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pelaksanaan unitpelayanan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pelaksanaanunit pelayanan keswan. 8.b. — 8.b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan,pencatatan kejadian danpenanggulangan penyakithewan. • Terlaksananya bimbingan danpelaksanaan pengamatan,pemetaan, pencatatan kejadiandan penanggulangan penyakithewan. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pelaksanaanpengamatan, pemetaan,pencatatan kejadian danpenanggulangan penyakithewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pelaksanaanpengamatan, pemetaan,pencatatan kejadian danpenanggulangan penyakithewan. 8.c. — 8.c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologipenyakit hewan. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan penyidikanepidemiologi penyakit hewan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenyidikan epidemiologipenyakit hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenyidikan epidemiologipenyakit hewan. 8.d. — 8.d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan padalembaga-lembaga maupunperorangan yang mendapat ijinkonservasi satwa liar. • Terlaksananya bimbinganpelayanan kesehatan hewanpada lembaga-lembaga maupunperorangan yang mendapat ijinkonservasi satwa liar. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelayanankesehatan hewan padalembaga-lembaga maupunperorangan yang mendapat ijinkonservasi satwa liar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelayanankesehatan hewan padalembaga-lembaga maupunperorangan yang mendapatijin konservasi satwa liar. 8.e. Pembinaan dan pengawasan penerapan 8.e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet • Terlaksananya bimbingan danpengawasan penerapan standar • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 466 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan standar teknis RPH danRPU, rumah sakithewan/unit pelayanankeswan terpadu, pet shop , poultry shop dan distributor obat hewan. di RPH, tempat pemotonganhewan sementara, tempatpemotongan hewan daruratdan usaha susu. teknis dan pelayanan keswan dankesmavet. penerapan standar teknis danpelayanan keswan dankesmavet. bimbingan danpengawasan penerapanstandar teknis danpelayanan keswan dankesmavet. 8.f. — 8.f. Bimbingan pengaturanpelayanan kesehatan hewanpada lalu lintas tata niagahewan (hewan besar, sedangdan kecil). • Terlaksananya bimbinganpengaturan pelayanankesehatan hewan pada lalulintas tata niaga hewan (hewanbesar, sedang dan kecil). • Laporan pelaksanaanbimbingan pengaturanpelayanan kesehatan hewanpada lalu lintas tata niagahewan (hewan besar, sedangdan kecil). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pengaturanpelayanan kesehatanhewan pada lalu lintas tataniaga hewan (hewan besar,sedang dan kecil). 8.g. — 8.g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilanceHazard Analysis CriticalControl Point (HACCP). • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan sosialisasi dansurveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaansosialisasi dan surveilanceHazard Analysis CriticalControl Point (HACCP). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaansosialisasi dan surveilanceHazard Analysis CriticalControl Point (HACCP). 8.h. Pembinaan dan pengawasan RPH danRPU. 8.h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpelaksanaan standarisasi jagalhewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pelaksanaanstandarisasi jagal hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pelaksanaanstandarisasi jagal hewan. 8.i. — 8.i. Bimbingan pelaksanaanpelaporan dan pendataanpenyakit individual/menularyang mewabah. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan pelaporan danpendataan penyakitindividual/menular yangmewabah. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpelaporan dan pendataanpenyakit individual/ menularyang mewabah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpelaporan dan pendataanpenyakit individual/ menularyang mewabah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 467 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8.j. — 8.j. Bimbingan pelaksanaanpenutupan wilayah padapenyakit hewan yang menularyang mewabah. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan penutupan wilayahpada penyakit hewan yangmenular yang mewabah. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenutupan wilayah padapenyakit hewan yang menularyang mewabah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenutupan wilayah padapenyakit hewan yangmenular yang mewabah. 8.k. Pemeriksaan dan pengawasan residu produkpangan asal hewan. 8.k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaranproduk pangan asal hewandan pengolahan produkpangan asal hewan. • Terlaksananya pemeriksaan danpengawasan serta bimbinganpelaksanaan pemeriksaanperedaran produk pangan asalhewan dan pengolahan produkpangan asal hewan. • Laporan pelaksanaanpemeriksaan dan pengawasanserta bimbingan pelaksanaanpemeriksaan peredaranproduk pangan asal hewandan pengolahan produkpangan asal hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemeriksaan danpengawasan sertabimbingan pelaksanaanpemeriksaan peredaranproduk pangan asal hewandan pengolahan produkpangan asal hewan. 8.l. Pembinaan dan sertifikasipelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek,klinik hewan dan rumahsakit hewan). 8.l. Bimbingan pelaksanaan danpengawasan laranganpemotongan ternak betinaproduktif. • Terlaksananya pembinaan dansertifikasi pelayanan medikveteriner serta bimbinganpelaksanaan dan pengawasanlarangan pemotongan ternakbetina produktif. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan sertifikasipelayanan medik veterinerserta bimbingan pelaksanaandan pengawasan laranganpemotongan ternak betinaproduktif • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan sertifikasipelayanan medik veterinerserta bimbinganpelaksanaan danpengawasan laranganpemotongan ternak betinaproduktif. 8.m. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak danbahan asal hewan untuktujuan ekspor (ternak, 8.m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakitzoonosis. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan pengujianternak dan bahan asal hewan • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danpengujian ternak dan bahan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 468 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan daging, susu, hewankesayangan, hewan liar,dll). serta bimbingan pelaksanaanpemantauan penyakit zoonosis. asal hewan serta bimbinganpelaksanaan pemantauanpenyakit zoonosis. dan pengujian ternak danbahan asal hewan sertabimbingan pelaksanaanpemantauan penyakitzoonosis. 8.n. — 8.n. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asalhewan dan produk hewani nonpangan. • Terlaksananya bimbinganpelaksaaan peredaran produkpangan asal hewan dan produkhewani non pangan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksaaanperedaran produk panganasal hewan dan produkhewani non pangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksaaanperedaran produk panganasal hewan dan produkhewani non pangan. 8.o. Pembinaan dan pengawasan penyidikanpenyakit hewan. 8.o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologipenyakit hewan parasit,bakteri, virus dan penyakithewan lainnya. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan serta bimbinganpengamatan dan penyidikanepidemiologi penyakit hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan sertabimbingan pengamatan danpenyidikan epidemiologipenyakit hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasanserta bimbingan pengamatandan penyidikan epidemiologipenyakit hewan. 8.p. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakithewan, parasit, bakteri,virus dan penyakit hewanlainnya. 8.p. — • Terlaksananya pembinaanpenyidikan dan epidemiologipenyakit hewan, parasit, bakteri,virus dan penyakit hewanlainnya. • Laporan pelaksanaanpembinaan penyidikan danepidemiologi penyakit hewan,parasit, bakteri, virus danpenyakit hewan lainnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan penyidikan danepidemiologi penyakithewan, parasit, bakteri,virus dan penyakit hewanlainnya. 8.q. Pembinaan pemberantasan danpencegahan wabahpenyakit hewan menularstrategis mewabah. 8.q. — • Terlaksananya pembinaanpemberantasan danpencegahan wabah penyakithewan menular strategismewabah. • Laporan pelaksanaanpembinaan pemberantasandan pencegahan wabahpenyakit hewan menularstrategis mewabah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pemberantasandan pencegahan wabahpenyakit hewan menularstrategis mewabah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 469 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8.r. Pembinaan peramalanwabah penyakit hewanmenular wilayah provinsi. 8.r. — • Terlaksananya pembinaanperamalan wabah penyakithewan menular. • Laporan pelaksanaanpembinaan peramalan wabahpenyakit hewan menular. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan peramalanwabah penyakit hewanmenular. 8.s. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembaliwilayah penyakit hewanmenular lintaskabupaten/kota. 8.s. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakithewan menular skalakabupaten/kota. • Terlaksananya penutupan danpembukaan kembali wilayahpenyakit hewan menular. • Laporan pelaksanaanpembinaan, penutupan danpembukaan kembali wilayahpenyakit hewan menular. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, penutupan danpembukaan kembali wilayahpenyakit hewan menular. 8.t. Pembinaan pembuatanpeta situasi penyebaranpenyakit hewan di provinsi. 8.t. — • Terlaksananya pembinaanpembuatan peta situasipenyebaran penyakit hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan pembuatan petasituasi penyebaran penyakithewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pembuatanpeta situasi penyebaranpenyakit hewan. 8.u. Pembinaan dan pengawasan danpemantauan penyakithewan zoonosis. 8.u. — • Terlaksananya pembinaan danpengawasan dan pemantauanpenyakit hewan zoonosis. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pengawasandan pemantauan penyakithewan zoonosis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan danpemantauan penyakithewan zoonosis. 8.v. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayahterpadu pada kejadianwabah/epidemik. 8.v. — • Terlaksananya pembinaanpelayanan dan pengamananwilayah terpadu pada kejadianwabah/epidemik. • Laporan pelaksanaanpembinaan pelayanan danpengamanan wilayah terpadupada kejadianwabah/epidemik. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pelayanan danpengamanan wilayahterpadu pada kejadianwabah/epidemik. 8.w. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan 8.w. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan • Terlaksananya pembinaanpenerapan standar teknis dan • Laporan pelaksanaanpembinaan penerapan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 470 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan keswan, kesmavet sertakesejahteraan hewanwilayah provinsi. keswan, kesmavet sertakesejahteraan hewan wilayahkabupaten/kota. bimbingan penerapan norma,standar teknis pelayanankeswan, kesmavet sertajahterawan. standar teknis dan bimbinganpenerapan norma, standarteknis pelayanan keswan,kesmavet serta jahterawan. pembinaan penerapanstandar teknis danbimbingan penerapannorma, standar teknispelayanan keswan,kesmavet serta jahterawan. 8.x. — 8.x. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. • Terlaksananya bimbingan danpengawasan urusan jahterawan. • Laporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanurusan jahterawan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan dan pengawasanurusan jahterawan. 8.y. — 8.y. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya sertifikasi keswanyang keluar/masuk. • Laporan pelaksanaansertifikasi keswan yangkeluar/masuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi keswan yangkeluar/masuk. 8.z. — 8.z. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masukwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya sertifikasikesehatan bahan asal hewanyang keluar/masuk. • Laporan pelaksanaansertifikasi kesehatan bahanasal hewan yangkeluar/masuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi kesehatan bahanasal hewan yangkeluar/masuk 9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayananmedik/paramedik veterinerdi lembaga-lembagapemerintahan dan unit-unitpelayananmedik/paramedik veterinerdi tingkat provinsi. 9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner dikabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pelaksanaan dan pelaporanpelayanan medik/paramedikveteriner. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pelaksanaan danpelaporan pelayananmedik/paramedik veteriner. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pelaksanaandan pelaporan pelayananmedik/paramedik veteriner. 9.b. — 9.b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam • Terlaksananya pelaporanpelayanan medik/ paramedik • Laporan pelaksanaanpelayanan medik/ paramedik • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 471 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pencegahan danpenanggulangan penyakithewan menular/non menular,penyakit individual, penyakitparasiter, virus, bakteri,penyakit reproduksi dangangguan reproduksi. veteriner dalam pencegahan danpenanggulangan penyakit hewanmenular/non menular, penyakitindividual, penyakit parasiter,virus, bakteri, penyakit reproduksidan gangguan reproduksi. veteriner dalam pencegahandan penanggulangan penyakithewan menular/non menular,penyakit individual, penyakitparasiter, virus, bakteri,penyakit reproduksi dangangguan reproduksi. pelayanan medik/paramedikveteriner dalam pencegahandan penanggulanganpenyakit hewan menular/nonmenular, penyakit individual,penyakit parasiter, virus,bakteri, penyakit reproduksidan gangguan reproduksi. 10.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikanpenyakit hewan. 11.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologipenyakit hewan parasit,bakteri, virus dan penyakithewan lainnya. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpengamatan dan penyidikanepidemiologi penyakit hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pengamatan danpenyidikan epidemiologipenyakit hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pengamatandan penyidikan epidemiologipenyakit hewan. 10.b.Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakithewan, parasit, bakteridan penyakit hewanlainnya. 11.b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanankesehatan hewan. • Terlaksananya pembinaan danpenyidikan epidemologi penyakithewan serta bimbinganpenerapan norma, standarteknis pelayanan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan penyidikanepidemologi penyakit hewanserta bimbingan penerapannorma, standar teknispelayanan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan penyidikanepidemologi penyakithewan serta bimbinganpenerapan norma, standarteknis pelayanan keswan. 10.c. — 11.c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya sertifikasi keswanyang keluar/masuk. • Laporan pelaksanaansertifikasi keswan yangkeluar/masuk. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaansertifikasi keswan yangkeluar/masuk 9) PENYEBARAB DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 472 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaankebijakan dan pedomanpenyebaran danpengembanganpeternakan wilayahprovinsi. 1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembanganpeternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakanpenyebaran pengembanganpeternakan. • Laporan pelaksanaankebijakan penyebaranpengembangan peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankebijakan penyebaranpengembangan peternakan. 1.b. – 1.b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swastawilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pemantauanpenyebaran ternak yangdilakukan swasta. • Laporan pelaksanaanpemantauan penyebaranternak yang dilakukanswasta. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan penyebaranternak yang dilakukanswasta. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. 2.a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan lalulintas ternak. • Laporan pelaksanaanpemantauan lalu lintasternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan lalu lintasternak. 2.b. – 2.b. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran danpengembangan peternakanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan kebijakanpenyebaran dan pengembanganpeternakan. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaankebijakan penyebaran danpengembangan peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaankebijakan penyebaran danpengembangan peternakan. 2.c. – 2.c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yangdilakukan swasta. • Terlaksananya bimbinganpemantauan dan penyebaranternak yang dilakukan swasta. • Laporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpenyebaran ternak yangdilakukan swasta. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pemantauan danpenyebaran ternak yangdilakukan swasta 3.a. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternakbibit wilayah provinsi. 3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternakwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaanpenetapan pedoman lalulintasternak bibit dan bimbinganpelaksanaan penetapan • Laporan pelaksanaanpembinaan penetapanpedoman lalulintas ternakbibit dan bimbingan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan penetapanpedoman lalulintas ternak LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 473 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyebaran ternak. pelaksanaan penetapanpenyebaran ternak. bibit dan bimbinganpelaksanaan penetapanpenyebaran ternak. 3.b. – 3.b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran,registrasi dan redistribusiternak wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan penetapanpenyebaran, registrasi danredistribusi ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenetapan penyebaran,registrasi dan redistribusiternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenetapan penyebaran,registrasi dan redistribusiternak. 4. – 4. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi dan seleksi ternakwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan identifikasi danseleksi ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanidentifikasi dan seleksi ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanidentifikasi dan seleksiternak. 5. – 5. Bimbingan pelaksanaanidentifikasi calon penggaduhwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan identifikasi calonpenggaduh. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanidentifikasi calon penggaduh. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanidentifikasi calon penggaduh. 6. – 6. Bimbingan pelaksanaan seleksilokasi. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan seleksi lokasi. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanseleksi lokasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanseleksi lokasi. 7. – 7. Bimbingan pelaksanaan seleksicalon penggaduh. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan seleksi calonpenggaduh. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanseleksi calon penggaduh. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanseleksi calon penggaduh. 8. – 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi • Terlaksananya identifikasi lokasi • Laporan pelaksanaanidentifikasi lokasi terhadap • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 474 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan terhadap penyebaran ternak. terhadap penyebaran ternak. penyebaran ternak. pelaksanaan identifikasilokasi terhadap penyebaranternak. 9. – 9. Bimbingan pelaksanaan sistemdan pola penyebaran ternak. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan sistem dan polapenyebaran ternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaansistem dan pola penyebaranternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaansistem dan polapenyebaran ternak.
• Terlaksananya bimbinganpelaksanaan evaluasi pelaporanpenyebaran dan pengembanganternak. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanevaluasi pelaporanpenyebaran danpengembangan ternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanevaluasi pelaporanpenyebaran danpengembangan ternak. 10) PERIZINAN / REKOMENDASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidangpeternakan dankesehatan hewan diwilayah provinsi. 1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaanpemberian perizinan usahaternak dan keswan sertapemberian izin usaha budidayapeternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan pemberianperizinan usaha ternak dankeswan serta pemberian izinusaha budidaya peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan pemberianperizinan usaha ternakdan keswan sertapemberian izin usahabudidaya peternakan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 475 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.b. – 1.b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. • Terlaksananya pemberian izinrumah sakit hewan/pasarhewan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin rumah sakithewan/pasar hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin rumah sakithewan/pasar hewan. 1.c. – 1.c. Pemberian izin praktek dokter hewan. • Terlaksananya pemberian izinpraktek dokter hewan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin praktekdokter hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin praktekdokter hewan. 1.d. – 1.d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratoriumkesmavet. • Terlaksananya pemberian izinlaboratorium keswan danlaboratorium kesmavet. • Laporan pelaksanaanpemberian izin laboratoriumkeswan dan laboratoriumkesmavet. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izinlaboratorium keswan danlaboratorium kesmavet. 1.e. – 1.e. Pendaftaran usaha peternakan. • Terlaksananya pendaftaranusaha peternakan. • Laporan pelaksanaanpendaftaran usahapeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpendaftaran usahapeternakan. 1.f. – 1.f. Pemberian izin usahaRPH/RPU. • Terlaksananya pemberian izinusaha RPH/RPU. • Laporan pelaksanaanpemberian izin usahaRPH/RPU. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin usahaRPH/RPU. 1.g. – 1.g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usahapeternakan. • Terlaksananya pemantauan danpengawasan pelaksanaan izinusaha peternakan. • Laporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan pelaksanaanizin usaha peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danpengawasan pelaksanaanizin usaha peternakan. 2. Pembinaan dan sertifikasi 2. – • Terlaksananya pembinaan dan • Laporan pelaksanaan • Periksa apakah terdapat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 476 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek,klinik hewan dan rumahsakit hewan). sertifikasi pelayanan medikveteriner (dokter hewan praktek,klinik hewan dan rumah sakithewan). pembinaan dan sertifikasipelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek, klinikhewan dan rumah sakithewan). laporan pelaksanaanpembinaan dan sertifikasipelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek,klinik hewan dan rumahsakit hewan). 3. Rekomendasi pendaftaranmutu pakan. 3. – • Terlaksananya rekomendasipendaftaran mutu pakan. • Laporan pelaksanaanrekomendasi pendaftaranmutu pakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanrekomendasi pendaftaranmutu pakan. 4.a. Penentuan kebutuhanprototipe alat dan mesinpeternakan dan keswanwilayah provinsi. 4.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinpeternakan dan keswan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya penentuankebutuhan prototipe alat danmesin peternakan dan keswanserta pemberian izin pengadaandan peredaran alat dan mesinpeternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpenentuan kebutuhanprototipe alat dan mesinpeternakan dan keswan sertapemberian izin pengadaandan peredaran alat dan mesinpeternakan dan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenentuan kebutuhanprototipe alat dan mesinpeternakan dan keswanserta pemberian izinpengadaan dan peredaranalat dan mesin peternakandan keswan. 4.b. – 4.b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuaistandar wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengembanganalat dan mesin peternakan dankeswan sesuai standar. • Laporan pelaksanaanpengembangan alat danmesin peternakan dankeswan sesuai standar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengembangan alat danmesin peternakan dankeswan sesuai standar. 5. Pemberian izin usaha obathewan sebagai distributorwilayah provinsi. 5. Pemberian izin usaha obathewan di tingkat depo, toko,kios dan pengecer obat hewan,poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemberian izinusaha obat hewan di tingkatdepo, toko, kios dan pengecerobat hewan, poultry shop dan pet shop . • Laporan pelaksanaanpemberian izin usaha obathewan di tingkat depo, toko,kios dan pengecer obathewan, poultry shop dan pet shop . • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin usaha obathewan di tingkat depo,toko, kios dan pengecerobat hewan, poultry shop dan pet shop . LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 477 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.a. Pemberian izinpengeluaran ternak bibitdan potong dari dan kewilayah provinsi. 6.a. – • Terlaksananya pemberian izinpengeluaran ternak bibit danpotong. • Laporan pelaksanaanpemberian izin pengeluaranternak bibit dan potong. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin pengeluaranternak bibit dan potong. 6.b. Pemantauan danrekomendasi pemasukandan pengeluaran daridan keluar negeri. 6.b. Bimbingan dan pemantauanternak bibit asal impor wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pemantauan danrekomendasi pemasukan danpengeluaran dari dan keluarnegeri serta bimbingan danpemantauan ternak bibit asalimpor. • Laporan pelaksanaanpemantauan danrekomendasi pemasukan danpengeluaran dari dan keluarnegeri serta bimbingan danpemantauan ternak bibit asalimpor. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan danrekomendasi pemasukandan pengeluaran dari dankeluar negeri sertabimbingan dan pemantauanternak bibit asal impor. 7.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaranhewan/ternak dan produkhewan dari dan antarprovinsi/ pulau. 7.a. Pemberian surat keteranganasal hewan dan produkhewan. • Terlaksananya pemberianrekomendasipemasukan/pengeluaranhewan/ternak dan produk hewanserta pemberian suratketerangan asal hewan danproduk hewan. • Laporan pelaksanaanpemberian rekomendasipemasukan/pengeluaranhewan/ternak dan produkhewan serta pemberian suratketerangan asal hewan danproduk hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian rekomendasipemasukan/pengeluaranhewan/ternak dan produkhewan serta pemberiansurat keterangan asalhewan dan produk hewan. 7.b. – 7.b. Pemberian surat keteranganasal/ kesehatan bahan asalternak dan hasil bahan asalternak. • Terlaksananya pemberian suratketerangan asal/ kesehatanbahan asal ternak dan hasilbahan asal ternak. • Laporan pelaksanaanpemberian surat keteranganasal/ kesehatan bahan asalternak dan hasil bahan asalternak. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian suratketerangan asal/ kesehatanbahan asal ternak dan hasilbahan asal ternak. 8. Pemberian rekomendasiinstalasi karantina hewan diwilayah provinsi. 8. Pemberian rekomendasiinstalasi karantina hewan diwilayah kabupaten/ kota. • Terlaksananya pemberianrekomendasi instalasi karantinahewan. • Laporan pelaksanaanpemberian rekomendasiinstalasi karantina hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian rekomendasiinstalasi karantina hewan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 478 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 9. Pembinaan izin usahabudidaya hewankesayangan wilayahprovinsi. 9. Pembinaan izin usaha budidayahewan kesayangankabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan izinusaha budidaya hewankesayangan. • Laporan pelaksanaanpembinaan izin usahabudidaya hewan kesayangan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan izin usahabudidaya hewankesayangan.
• Terlaksananya pemberian izinusaha alat angkut/transportasiproduk peternakan. • Laporan pelaksanaanpemberian izin usaha alatangkut/transportasi produkpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin usaha alatangkut/transportasi produkpeternakan. 11.a. Pembinaan dan pemberian NKV untukunit usaha produk panganasal hewan wilayahprovinsi. 11.a.Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asalhewan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danpemberian NKV serta bimbinganstandar teknis unit usaha produkpangan asal hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan pemberianNKV serta bimbingan standarteknis unit usaha produkpangan asal hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan pemberianNKV serta bimbinganstandar teknis unit usahaproduk pangan asal hewan. 11.b. – 11.b.Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpelaksanaan penerapan NKV. • Laporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenerapan NKV. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan pelaksanaanpenerapan NKV. 11) PEMBINAAN USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerapan danpengawasan pelaksanaanpedoman kerja 1. Penerapan dan pengawasanpelaksanaan pedomankerjasama/kemitraan usaha • Terlaksananya penerapan danpengawasan pelaksanaanpedoman kerjasama/kemitraan • Laporan pelaksanaanpenerapan dan pengawasanpelaksanaan pedoman • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 479 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sama/kemitraan usahapeternakan wilayahprovinsi. peternakan wilayah kabupaten/kota. usaha peternakan. kerjasama/kemitraan usahapeternakan. pengawasan pelaksanaanpedomankerjasama/kemitraan usahapeternakan. 2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapanstandar teknis pembinaanmutu dan pengolahan hasilpeternakan dan hasilbahan asal hewan wilayahprovinsi. 2.a. Bimbingan penerapan standar- standar teknis, pembinaan mutudan pengolahan hasilpeternakan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpenerapan standar-standarteknis, pembinaan mutu danpengolahan hasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan penerapanstandar-standar teknis,pembinaan mutu danpengolahan hasil peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan penerapanstandar-standar teknis,pembinaan mutu danpengolahan hasilpeternakan. 2.b. Pembinaan dan pengawasan lembagasistem mutu produkpeternakan dan hasilbahan asal hewan wilayahprovinsi. 2.b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistemmutu produk peternakan danhasil bahan asal wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpemantauan dan pengawasanlembaga sistem mutu produkpeternakan dan hasil bahan asal. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pemantauan danpengawasan lembaga sistemmutu produk peternakan danhasil bahan asal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pemantauandan pengawasan lembagasistem mutu produkpeternakan dan hasil bahanasal. 2.c. Pembinaan dan pengawasan peningkatanmutu hasil peternakan danhasil bahan asal hewanwilayah provinsi. 2.c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasilbahan asal hewan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpeningkatan mutu hasilpeternakan dan hasil bahan asalhewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan peningkatan mutuhasil peternakan dan hasilbahan asal hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan peningkatanmutu hasil peternakan danhasil bahan asal hewan. 2.d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaanunit pengolahan alattransportasi, unitpenyimpanan hasil bahanasal hewan wilayah 2.d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan hasil bahanasal hewan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpengelolaan unit pengolahan, alattransportasi, unit penyimpananhasil bahan asal hewan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pengelolaan unitpengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan hasil bahanasal hewan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pengelolaanunit pengolahan, alattransportasi, unit LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 480 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. penyimpanan hasil bahanasal hewan. 2.e. Promosi komoditas peternakan wilayahprovinsi. 2.e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya promosikomoditas peternakan. • Laporan pelaksanaanpromosi komoditaspeternakan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpromosi komoditaspeternakan 2.f. Pembinaan analisis usahatani dan pemasaran hasilpeternakan wilayahprovinsi. 2.f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasilpeternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danbimbingan analisis usaha tanidan pemasaran hasilpeternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingananalisis usaha tani danpemasaran hasil peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingananalisis usaha tani danpemasaran hasilpeternakan. 2.g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemenusaha tani dan pencapaianpola kerjasama usaha taniwilayah provinsi. 2.g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani danpencapaian pola kerjasamausaha tani wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danbimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usaha tani danpencapaian pola kerja samausaha tani. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingankelembagaan usaha tani,manajemen usaha tani danpencapaian pola kerjasamausaha tani. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingankelembagaan usaha tani,manajemen usaha tani danpencapaian pola kerjasama usaha tani. 2.h. Pembinaan dan pengawasan penerapanstandar teknis peternakandan kesehatan hewan,pembinaan mutu danpengelolaan hasilpeternakan, kelembagaanusaha tani, pelayanan danizin usaha. 2.h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisausaha, pembinaan mutu danpengolahan hasil sertapemasaran. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpelaksanaan standardisasi teknisanalisa usaha, pembinaan mutudan pengolahan hasil sertapemasaran. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pelaksanaanstandardisasi teknis analisausaha, pembinaan mutu danpengolahan hasil sertapemasaran. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pelaksanaanstandardisasi teknis analisausaha, pembinaan mutu danpengolahan hasil sertapemasaran. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 481 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2.i. – 2.i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produkolahan peternakan dan keswan. • Terlaksananya pembinaan mutudan pengelolaan hasil produkolahan peternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan mutu danpengelolaan hasil produkolahan peternakan dankeswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan mutu danpengelolaan hasil produkolahan peternakan dankeswan. 2.j. Pembinaan danpengawasan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan wilayahprovinsi. 2.j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen danpengolahan hasil peternakanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpenerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahanhasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan. 2.k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaanhygiene dan sanitasi lingkungan usahapeternakan wilayahprovinsi. 2.k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usahapeternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpemantauan dan pemeriksaanhygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. • Laporan pelaksanaan Laporanpelaksanaan pembinaan,pengawasan dan bimbinganpemantauan dan pemeriksaanhygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan pemantauandan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkunganusaha peternakan. 2.l. Pembinaan danpelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangpeternakan wilayahprovinsi. 2.l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidangpeternakan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan danbimbingan dan pelaksanaanstudi amdal/ UKL-UPL di bidangpeternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingandan pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan dan bimbingandan pelaksanaan studiamdal/UKL-UPL di bidangpeternakan. 2.m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanamdal wilayah provinsi. 2.m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpelaksanaan amdal. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan pelaksanaanamdal. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbinganpelaksanaan amdal. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 482 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 3. Pembinaan danpengawasan penerapanpedoman kerjasama/kemitraan usahapeternakan wilayahprovinsi. 3. Bimbingan penerapanpedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpenerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasan danbimbingan penerapanpedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan penerapanpedoman kerjasama/kemitraan usahapeternakan. 12) SARANA USAHA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standarsarana usaha wilayahprovinsi. 1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standarsarana usaha wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan pedoman, norma,standar sarana usaha. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman, norma, standarsarana usaha. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanpedoman, norma, standarsarana usaha. 1.b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,pengolahan danpemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil peternakan wilayahprovinsi. 1.b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan),penyimpanan, pengolahan danpemasaran sarana produksiserta pemasaran hasilpeternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbingan teknispembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil peternakan. • Laporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan,pengolahan dan pemasaransarana produksi sertapemasaran hasil peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan teknispembangunan sarana fisik(bangunan), penyimpanan,peng-olahan danpemasaran sarana produksiserta pemasaran hasilpeternakan. 13) PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 483 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan wilayahprovinsi. 1. Bimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasil peternakanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pemantauan,evaluasi dan bimbinganpenanganan panen, pasca panendan pengolahan hasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penanganan panen,pasca panen dan pengolahanhasil peternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasilpeternakan. 2. Bimbingan perhitunganperkiraan kehilangan hasilbudidaya peternakanwilayah provinsi. 1. Perhitungan perkiraankehilangan hasil budidayapeternakan wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganperhitungan dan perhitunganperkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan. • Laporan pelaksanaanbimbingan perhitungan danperhitungan perkiraankehilangan hasil budi dayapeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan perhitungan danperhitungan perkiraankehilangan hasil budi dayapeternakan. 3. Pengawasan standar unitpengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan dankemasan hasil peternakanwilayah provinsi. 3. Bimbingan penerapan standarunit pengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan dan kemasanhasil peternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pengawasanstandar dan bimbinganpenerapan standar unitpengolahan, alat transportasi danunit penyimpanan dan kemasanhasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpengawasan standar danbimbingan penerapan standarunit pengolahan, alattransportasi dan unitpenyimpanan dan kemasanhasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan standar danbimbingan penerapanstandar unit pengolahan,alat transportasi dan unitpenyimpanan dan kemasanhasil peternakan. 4.a. Penyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan wilayah 4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasilpeternakan wilayah • Terlaksananya penyebarluasandan pemantauan penerapanteknologi panen, pasca panendan pengolahan hasilpeternakan. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan danpemantauan penerapanteknologi panen, pasca LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 484 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi. kabupaten/kota. peternakan. panen dan pengolahanhasil peternakan. 4.b. – 4.b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panendan pengolahan hasilpeternakan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahanhasil peternakan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasilpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapanteknologi panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan. 14) PEMASARAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan dan evaluasipemasaran hasilpeternakan wilayahprovinsi. 1. Bimbingan pemasaran hasilpeternakan wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan,evaluasi dan bimbinganpemasaran hasil peternakan. • Laporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan pemasaran hasilpeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemantauan, evaluasi danbimbingan pemasaran hasilpeternakan. 2. Promosi komoditaspeternakan wilayahprovinsi. 2. Promosi komoditas peternakanwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya promosikomoditas peternakan. • Laporan pelaksanaanpromosi komoditaspeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpromosi komoditaspeternakan. 3. Penyebarluasan informasipasar wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasipasar wilayah kabupaten/ kota. • Dilakukannya penyebarluasaninformasi pasar. • Laporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyebarluasan informasipasar. 15) PENGEMBANGAN SISTEM STATISTIK DAN INFORMASI PETERNAKAN DAN KESWAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 485 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Bimbingan penerapansistem perstatistikan daninformasi peternakanwilayah provinsi. 1. Penerapan sistemperstatistikan dan informasipeternakan wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya bimbinganpenerapan dan penerapansistem perstatistikan daninformasi peternakan. • Laporan pelaksanaanbimbingan penerapan danpenerapan sistemperstatistikan dan informasipeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan penerapandan penerapan sistemperstatistikan daninformasi peternakan. 2. Pengolahan sistemstatistik dan informasipeternakan wilayahprovinsi. 2. Pengumpulan, pengolahandan analisis data peternakanwilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pengumpulan,pengolahan dan analisissistem data peternakan. • Laporan pelaksanaanpengumpulan, pengolahandan analisis sistem datapeternakan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengumpulan,pengolahan dan analisissistem data peternakan. 3. Pembinaan danpengawasan penerapanperstatistikan peternakandan keswan wilayahprovinsi. 3. Bimbingan penerapanperstatistikan peternakan dankeswan wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpenerapan perstatistikanpeternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, analisis daninformasi kebutuhanproduk peternakan dankeswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, analisisdan informasi kebutuhanproduk peternakan dankeswan. 4.a. Pembinaan danpengawasan penerapansistem informasi wilayahprovinsi. 4.a. Bimbingan penerapan sisteminformasi wilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan bimbinganpenerapan sistem informasipeternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbingan penerapansistem informasipeternakan dan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, pengawasandan bimbinganpenerapan sisteminformasi peternakan dankeswan. 4.b. Pembinaan danpengawasanpengumpulan,pengelolaan, analisis, 4.b. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasanpengumpulan, pengelolaan,analisis, penyajian dan • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 486 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyajian dan pelayanandata dan statistikpeternakan dankesehatan hewanwilayah provinsi. pelayanan data dan statistikpeternakan dan keswan. pengelolaan, analisis,penyajian dan pelayanandata dan statistikpeternakan dan keswan. pengumpulan,pengelolaan, analisis,penyajian dan pelayanandata dan statistikpeternakan dan keswan. 4.c. Pembinaan danpengawasan manajemenpengumpulan,pengolahan datakomoditas/ produksipeternakan dansumberdaya strategislintas kabupaten/kota. 4.c. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasan manajemenpengumpulan, pengolahandata komoditas/produksipeternakan dan sumber dayastrategis. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan manajemenpengumpulan, pengolahandata komoditas/produksipeternakan dan sumberdaya strategis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan manajemenpengumpulan,pengolahan datakomoditas/produksipeternakan dan sumberdaya strategis. 4.d. Pembinaan dan pengawasanpengumpulan,pengolahan, analisis,penyajian dan pelayanandata dan statistikkomoditas strategis. 4.d. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasanpengumpulan, pengolahan,analisis, penyajian danpelayanan data dan statistikkomoditas strategis. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, pengolahan,analisis, penyajian danpelayanan data danstatistik komoditasstrategis. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan,pengolahan, analisis,penyajian dan pelayanandata dan statistikkomoditas strategis. 4.e. Pembinaan danpengawasan pelayananinformasi pembangunanpeternakan dan keswanwilayah provinsi. 4.e. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasan pelayananinformasi pembangunanpeternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan pelayananinformasi pembangunanpeternakan dan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan pelayananinformasi pembangunanpeternakan dan keswan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 487 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4.f. Pembinaan dan pengawasan terminalcyber space agribisnis peternakan dan keswanwilayah provinsi. 4.f. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasan terminalcyber space agribisnis peternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan keswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan terminalcyber space agribisnis peternakan dan keswan. 4.g. Pembinaan dan pengawasanpengumpulan, analisis daninformasi kebutuhanproduk peternakan dankeswan wilayah provinsi. 4.g. – • Terlaksananya pembinaandan pengawasanpengumpulan, analisis daninformasi kebutuhan produkpeternakan dan keswan. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, analisis daninformasi kebutuhanproduk peternakan dankeswan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan danpengawasanpengumpulan, analisisdan informasi kebutuhanproduk peternakan dankeswan. 16) PEMASUKAN DAGING DARI LUAR NEGERI*) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan peredarandaging import,pemeriksaandaging, tempatpenyimpanan, alat angkutdan tempat penjualankepada Kepala DinasPeternakan. 1. – • Dilaksanakannya Pengawasanperedaran dagingimport,pemeriksaan daging,tempat penyimpanan, alatangkut dan tempat penjualankepada Kepala DinasPeternakan. • Laporan/dokumenPengawasan peredarandaging import,pemeriksaandaging, tempatpenyimpanan, alat angkutdan tempat penjualankepada Kepala DinasPeternakan. • Periksa apakah pengawasperedaran daging importtelah melaporkan hasilpemeriksaan daging,tempat penyimpanan, alatangkut dan tempatpenjualan kepada KepalaDinas Peternakan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 488 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. – 2. Penunjukan Dokter HewanPemerintah untuk melakukanpengawasan peredaran dagingimport. • Penunjukan Dokter HewanPemerintah untuk melakukanpengawasan peredaran dagingimport. • Laporan/dokumenMenunjuk Dokter HewanPemerintah untukmelakukan pengawasanperedaran daging import. • Periksa apakahbupati/walikota telahmenunjuk Dokter HewanPemerintah untukmelakukan pengawasanperedaran daging import. 3. – 3. Koordinasi Dinas Peternakankabupaten/kota dengan DirekturJenderal Peternakan, KepalaDinas Peternakan Propinsi danKepala Pusat KarantinaPertanian sekali dalam setahun. • Dilaksanakannya KoordinasiDinas Peternakankabupaten/kota dengan DirekturJenderal Peternakan, KepalaDinas Peternakan Propinsi danKepala Pusat KarantinaPertanian sekali dalam setahun. • Laporan/dokumenKoordinasi DinasPeternakan kabupaten/kotadengan Direktur JenderalPeternakan, Kepala DinasPeternakan Propinsi danKepala Pusat KarantinaPertanian sekali dalamsetahun. • Periksa apakah DinasPeternakankabupaten/kota telahmelaporkan hasilpengawasan peredarandaging import kepadaDirektur JenderalPeternakan, Kepala DinasPeternakan Propinsi danKepala Pusat KarantinaPertanian sekali dalamsetahun. 17) PEMOTONGAN HEWAN *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian ijin usaharumah potong hewan danunggas kelas C yangditetapkan kepala daerahyang sesuai peraturan 1. Pemberian ijin usaha rumahpemotongan hewan danunggas kelas D daribupati/walikota. • Dilaksanakannya Pemberianijin usaha rumah potong hewandan unggas kelas C yangditetapkan kepala daerah yangsesuai peraturan perundang- • Laporan/dokumenPemberian ijin usaharumah potong hewan danunggas kelas C yangditetapkan kepala daerah • Periksa ijin usaha rumahpotong hewan dan unggaskelas C yang ditetapkankepala daerah telahmemenuhi persyaratan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 489 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten /Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan perundang-undangan. undangan. • Dilaksanakannya Pemberianijin usaha rumah pemotonganhewan dan unggas kelas D daribupati/walikota. yang sesuai peraturanperundang-undangan. • Laporan/dokumenpemberian ijin usaha rumahpemotongan hewan danunggas kelas D daribupati/walikota. sesuai peraturanperundang-undangan. • Periksa apakah usaharumah pemotongan hewandan unggas kelas D telahmemperoleh izin usaha daribupati/walikota 2. Pengawsan terhadapPelaksanaan/pengoperasian rumah potong hewandan unggas atas mutudan kesehatanhewan/unggas . 2. – • Dilaksanakannya PengawsanterhadapPelaksanaan/pengoperasianrumah potong hewan danunggas atas mutu dankesehatan hewan/unggas . • Laporan/dokumenPengawsan terhadapPelaksanaan/pengoperasian rumahpotong hewan dan unggasatas mutu dan kesehatanhewan/unggas . • Periksa apakahpelaksanaan/pengoperasian rumahpotong hewan dan unggastelah memperhatikan mutudan kesehatanhewan/unggas . 3. Jaminan ASUH (Aman,Sehat, Utuh danHalal)terhadappemotonganhewan/unggas kepadamasyarakat konsumen. 3. – • Dilaksanakannya jaminanASUH (Aman, Sehat, Utuh danHalal)terhadap pemotonganhewan/unggas kepadamasyarakat konsumen • Laporan/dokumen jaminanASUH (Aman, Sehat, Utuhdan Halal)terhadappemotongan hewan/unggaskepada masyarakatkonsumen • Periksa pelaksanaanpemotongan hewan/unggasmemberikan jaminan ASUH(Aman, Sehat, Utuh danHalal)kepada masyarakatkonsumen. 18) PENGELOLAAN UMUM *) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 490 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembuatan pedoman danbimbinganpengembangan, bidangpeternakan dankesehatan hewan. 1. - • Dilaksanakannya Pembuatanpedoman dan bimbinganpengembangan, bidangpeternakan dan kesehatanhewan. • Laporan/dokumenPembuatan pedoman danbimbinganpengembangan, bidangpeternakan dan kesehatanhewan. • Periksa apakah adakebijakan daerahmengenai pedoman danbimbinganpengembangan, bidangpeternakan dan kesehatanhewan. 2. Menyusun petapengembangan danpengendalian peternakandan kesehatan hewan diwilayah propinsi (lintaskabupaten).
• Laporan/dokumenpenyusunan petapengembangan danpengendalian peternakandan kesehatan hewan diwilayah propinsi (lintaskabupaten). • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenyusun petapengembangan danpengendalian peternakandan kesehatan hewan diwilayah propinsi (lintaskabupaten). 3. Menetapkan peta potensipeternakan. - • Dilaksanakannya penetapan peta potensi peternakan. • Laporan/dokumenpenetapan peta potensipeternakan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenetapkan peta potensipeternakan. 4. Penerapan pedomanpenetapan padangpengembalaan sesuaidengan peraturanperundangan. • Dilaksanakannyapenerapan pedomanpenetapan padangpengembalaan sesuai denganperaturan perundangan. • Laporan/dokumenpenerapan pedomanpenetapan padangpengembalaan sesuaidengan peraturanperundangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenerapkan pedomanpenetapan padangpengembalaan sesuaidengan peraturanperundangan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 491 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 5. Penerapan kebijakan alatdan mesin peternakandan kesehatan hewandan kesehatanmasyarakat veteriner(kesmavet) sesuaidengan peraturanperundangan. • Dilaksanakannyapenerapan kebijakan alat danmesin peternakan dankesehatan hewan dankesehatan masyarakatveteriner (kesmavet) sesuaidengan peraturanperundangan. • Laporan/dokumenpenerapan kebijakan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan dankesehatan masyarakatveteriner (kesmavet)sesuai dengan peraturanperundangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenerapkan kebijakanalat dan mesin peternakandan kesehatan hewan dankesehatan masyarakatveteriner (kesmavet)sesuai dengan peraturanperundangan. 6. Penerapan kebijakan obathewan sesuai denganperaturan perundangan. • Dilaksanakannyapenerapan kebijakan obathewan sesuai denganperaturan perundangan. • Laporan/dokumenpenerapan kebijakan obathewan sesuai denganperaturan perundangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenerapkan kebijakanobat hewan sesuaidengan peraturanperundangan. 7. Penetapan danidentifikasi kebutuhanstandar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan kesehatanhewan • Dilaksanakannyapenetapan dan identifikasikebutuhan standar teknisminimal RPH/RPU, keamanandan mutu produk hewan,laboratorium kesmavet, satuanpelayanan peternakanterpadu, rumah sakit hewandan pelayanan kesehatanhewan • Laporan/dokumenpenetapan dan identifikasikebutuhan standar teknisminimal RPH/RPU,keamanan dan mutuproduk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan kesehatanhewan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penetapan danidentifikasi kebutuhanstandar teknis minimalRPH/RPU, keamanan danmutu produk hewan,laboratorium kesmavet,satuan pelayananpeternakan terpadu,rumah sakit hewan danpelayanan kesehatanhewan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 492 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Pemantauan, identifikasidan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dankesehatan hewan. • Dilaksanakannyapemantauan, identifikasi daninventarisasi kebutuhan alatdan mesin peternakan dankesehatan hewan. • Laporan/dokumenpemantauan, identifikasidan inventarisasikebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatanhewan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauan,identifikasi daninventarisasi kebutuhanalat dan mesin peternakandan kesehatan hewan. 9. Pembinaan danpengawasan standardmutu alat, mesinpeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. • Dilaksanakannyapembinaan dan pengawasanstandard mutu alat, mesinpeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan/dokumenpembinaan danpengawasan standardmutu alat, mesinpeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pembinaandan pengawasan standardmutu alat, mesinpeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet.
• Dilaksanakannyapemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaanpemanfaatan air untuk usahapeternakan, kesehatanhewan dan kesmavet. • Laporan/dokumenpemantauan dan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaanpemanfaatan air untukusaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasipengembangan teknologioptimalisasi pengelolaanpemanfaatan air untukusaha peternakan,kesehatan hewan dankesmavet.
• Dilaksanakannyapemetaan identifikasi daninventarisasi kebutuhan obathewan. • Laporan/dokumenpemetaan identifikasi daninventarisasi kebutuhanobat hewan. • Periksa apakanpemerintah daerah telahmelakukan pemetaanidentifikasi daninventarisasi kebutuhanobat hewan.
• Dilaksanakannyapenerapan dan pengawasanstandar mutu obat. • Laporan/dokumenpenerapan danpengawasan standar mutuobat . • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penerapan danpengawasan standar mutu LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 493 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasanobat.
• Dilaksanakannyapembinaan dan pengawasanperedaran obat hewan sesuaidengan peraturanperundangan. • Laporan/dokumenpembinaan danpengawasan peredaranobat hewan sesuai denganperaturan perundangan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pembinaandan pengawasanperedaran obat hewansesuai dengan peraturanperundangan.
• Dilaksanakannyapenerapan kebijakan pakanternak dan apakah telahdilakukan bimbingan produksipakan ternak dan bahan bakupakan ternak. • Laporan/dokumenPenerapan kebijakanpakan ternak dan apakahtelah dilakukan bimbinganproduksi pakan ternak danbahan baku pakan ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmenerapkan kebijakanpakan ternak dan apakahtelah dilakukan bimbinganproduksi pakan ternak danbahan baku pakan ternak.
• Dilaksanakannyapenerapan standar mutupakan ternak. • Laporan/dokumenPenerapan standar mutupakan ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penerapanstandar mutu pakanternak.
• Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasanlabelisasi dan sertifikasipakan ternak. • Laporan/dokumenPembinaan danpengawasan labelisasi dansertifikasi pakan ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan labelisasi dansertifikasi mutu pakanternak.
• Dilaksanakannya labelisasi dansertifikasi mutu pakan ternak. • Laporan/dokumenLabelisasi dan sertifikasimutu pakan ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan labelisasi dansertifikasi mutu pakanternak. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 494 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya penerapandan pengawasan pelaksanaankebijakan perbibitan ternak. • Laporan/dokumenPenerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan perbibitan ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan perbibitanternak.
• Dilaksanakannya pembinaandan pengawasan produksiternak bibit. • Laporan/dokumenPembinaan danpengawasan produksiternak bibit. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pembinaandan pengawasan produksiternak bibit.
• Dilaksanakannya Penetapansertifikasi dan penetapanstandar mutu genetik bibitternak. • Laporan/dokumenPenetapan sertifikasi danpenetapan standar mutugenetik bibit ternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penetapansertifikasi dan penetapanstandar mutu genetik bibitternak.
• Dilaksanakannya Pengawasanperedaran lalu lintas bibit/benihternak dan produk ternakdari/ke wilayah provinsi danlintas kabupaten/kota. • Laporan/dokumenPengawasan peredaranlalu lintas bibit/benih ternakdan produk ternak dari/kewilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengawasanperedaran lalu lintasbibit/benih ternak danproduk ternak dari/kewilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota.
• Dilaksanakannya Penetapankabupaten/kota sebagai lokasipenyebaran ternak bibit danpenetapan penggunaan bibitunggul. • Laporan/dokumenPenetapan kabupaten/kotasebagai lokasi penyebaranternak bibit dan penetapanpenggunaan bibit unggul. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penetapankabupaten/kota sebagailokasi penyebaran ternakbibit dan penetapanpenggunaan bibit unggul. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 495 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya Pengamatan,penyidikan dan pemetaanpenyakit hewan. • Laporan/dokumenPengamatan, penyidikandan pemetaan penyakithewan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengamatan,penyidikan dan pemetaanpenyakit hewan.
• DilaksanakannyaPenanggulangan wabah danpenyakit hewan menular. • Laporan/dokumenPenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular. • Periksa upaya pemerintahdaerah dalampenanggulangan wabahdan penyakit hewanmenular.
• Dilaksanakannya Pengaturandan pengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukan hewan,bahan asal hewan ke/dariwilayah Indonesia antarProvinsi. • Laporan/dokumenPengaturan danpengawasan pelaksanaanpelarangan pemasukanhewan, bahan asal hewanke/dari wilayah Indonesiaantar Provinsi. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengaturandan pengawasanpelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahanasal hewan ke/dariwilayah Indonesia antarProvinsi.
• Dilaksanakannya Pengawasanlalu lintas ternak, produk ternakdan hewan kesayanagn dari/kewilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota. • Laporan/dokumenPengawasan lalu lintasternak, produk ternak danhewan kesayanagn dari/kewilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pengawasanlalu lintas ternak, produkternak dan hewankesayanagn dari/kewilayah provinsi dan lintaskabupaten/kota. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 496 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya Pembinaandan pengawasan penerapanstandar teknis RPH dan RPU,rumah sakit hewan/unitpelayanan keswan terpadu, petshop, poultry shop dandistributor obat hewan danperiksa upaya penertibannya. • Laporan/dokumenPembinaan danpengawasan penerapanstandar teknis RPH danRPU, rumah sakithewan/unit pelayanankeswan terpadu, pet shop,poultry shop dan distributorobat hewan dan periksaupaya penertibannya. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pembinaandan pengawasanpenerapan standar teknisRPH dan RPU, rumahsakit hewan/unitpelayanan keswanterpadu, pet shop, poultryshop dan distributor obathewan dan periksa upayapenertibannya.
• Dilaksanakannya Pembinaan,pengawasan dan pengujianternak dan bahan asal hewanuntuk tujuan ekspor (ternak,daging, susu, hewankesayangan, hewan liar, dll). • Laporan/dokumenPembinaan, pengawasandan pengujian ternak danbahan asal hewan untuktujuan ekspor (ternak,daging, susu, hewankesayangan, hewan liar,dll). • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pembinaan,pengawasan danpengujian ternak danbahan asal hewan untuktujuan ekspor (ternak,daging, susu, hewankesayangan, hewan liar,dll).
• Dilaksanakannya Penerapandan pengawasan pelaksanaankebijakan dan pedomanpenyebaran danpengembangan peternakan. • Laporan/dokumenPenerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan dan pedomanpenyebaran danpengembanganpeternakan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan penerapan danpengawasan pelaksanaankebijakan dan pedomanpenyebaran danpengembanganpeternakan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 497 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya Pemantauanlalu lintas ternak danmemberikan pembinaanpenetapan pedoman lalu lintasbibit ternak. • Laporan/dokumenPemantauan lalu lintasternak dan memberikanpembinaan penetapanpedoman lalu lintas bibitternak. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakanpemantauan lalu lintasternak dan memberikanpembinaan penetapanpedoman lalu lintas bibitternak.
• Dilaksanakannya Pemberianijin usaha rumah produk obathewan dan distributor yangdiberikan oleh pemerintahdaerah telah sesuai peraturanperundang-undangan. • Laporan/dokumenPemberian ijin usaharumah produk obat hewandan distributor yangdiberikan oleh pemerintahdaerah telah sesuaiperaturan perundang-undangan. • Periksa apakah pemberianijin usaha rumah produkobat hewan dan distributoryang diberikan olehpemerintah daerah telahsesuai peraturanperundang-undangan.
• Dilaksanakannya Pemberianizin pengeluaran bibit ternakdan ternak potong dari dan kewilayah provinsi telah sesuaidengan peraturan perundang-undangan. • Laporan/dokumenPemberian izinpengeluaran bibit ternakdan ternak potong dari danke wilayah provinsi telahsesuai dengan peraturanperundang-undangan. • Periksa apakah pemberianizin pengeluaran bibitternak dan ternak potongdari dan ke wilayahprovinsi telah sesuaidengan peraturanperundang-undangan.
• Dilaksanakannya Pemantauan,rekomendasi pemasukan danpengeluaran hewan/ ternak daridan ke luar negeri. • Laporan/dokumenPemantauan, rekomendasipemasukan danpengeluaran hewan/ ternakdari dan ke luar negeri. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksanakanpemantauan, rekomendasipemasukan danpengeluaran hewan/ternak dari dan ke luarnegeri. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 498 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Dilaksanakannya Penerapandan pengawasan pelaksanaanpedoman kerjasama/ kemitraanusaha peternakan. • Laporan/dokumenPenerapan danpengawasan pelaksanaanpedoman kerjasama/kemitraan usahapeternakan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelaksankan penerapandan pengawasanpelaksanaan pedomankerjasama/ kemitraanusaha peternakan.
• Dilaksanakannya Pemantauandan evaluasi penangananpanen, pasca panen danpengolahan hasil peternakan. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipenanganan panen, pascapanen dan pengolahanhasil peternakan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi pemasaranhasil peternakan.
• Dilaksanakannya Pemantauandan evaluasi pemasaran hasilpeternakan. • Laporan/dokumenPemantauan dan evaluasipemasaran hasilpeternakan. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan pemantauandan evaluasi pemasaranhasil peternakan. 37. Promosi komoditaspeternakan danpenyebarluasan informasipasar. • Dilaksanakannya Promosikomoditas peternakan danpenyebarluasan informasipasar. • Laporan/dokumen Promosi komoditaspeternakan danpenyebarluasan informasipasar. • Periksa apakahpemerintah daerah telahmelakukan promosikomoditas peternakan danpenyebarluasan informasipasar. 38. Pendataan toko obathewan yang telahmendapat izin usaha obathewan daribupati/walikota. • Dilaksanakannyapendataan toko obat hewanyang telah mendapat izinusaha obat hewan daribupati/walikota. • Laporan/dokumenPendataan toko obathewan yang telahmendapat izin usaha obathewan dari bupati/walikota. • Periksa apakah toko obathewan telah mendapat izinusaha obat hewan daribupati/walikota. d. PENUNJANG1) SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabuapten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 499 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuapten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan kebijakan SDMpertanian tingkat provinsi. 1. Penetapan kebijakan SDMpertanian tingkatkabupaten/kota. • Terselenggaranya penetapankebijakan SDM pertanian. • Laporan pelaksanaanpenetapan kebijakan SDMpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan kebijakan SDMpertanian. 2. Penerapan persyaratanjabatan pada institusipertanian di wilayahprovinsi. 2. Penerapan persyaratanjabatan pada institusi pertaniandi wilayah kabupaten/kota. • Terselenggaranya penerapanpersyaratan jabatan pada institusipertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan persyaratanjabatan pada institusipertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan persyaratanjabatan pada institusipertanian. 3. Perencanaan,pengembangan, mutasijabatan fungsional(rumpun ilmu hayat dannon rumpun ilmu hayat)wilayah provinsi. 3. Perencanaan, pengembangan,mutasi jabatan fungsional(rumpun ilmu hayat dan nonrumpun ilmu hayat) di wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya perencanaan,pengembangan, mutasi jabatanfungsional (rumpun ilmu hayat dannon rumpun ilmu hayat). • Laporan pelaksanaanperencanaan,pengembangan, mutasijabatan fungsional (rumpunilmu hayat dan non rumpunilmu hayat). • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperencanaan, pengembangan,mutasi jabatan fungsional(rumpun ilmu hayat dan nonrumpun ilmu hayat). 4. Penyelenggaraanpendidikan ketrampilanpertanian. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahliandan ketrampilan. • Terselenggaranya pendidikanketrampilan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenyelenggaraan pendidikanketrampilan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyelenggaraan pendidikanketrampilan pertanian. 5. Penerapan norma, standardan akreditasikelembagaan pendidikanketerampilan pertanian. 5. – • Terselenggaranya penerapannorma, standar dan akreditasikelembagaan pendidikanketerampilan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan norma, standardan akreditasikelembagaan pendidikanketerampilan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanenerapan norma, standar danakreditasi kelembagaanpendidikan keterampilanpertanian. 6. Penetapan sertifikasi danakreditasi jabatanfungsional pendidikanketrampilan pertanian. 6. – • Terselenggaranya penetapansertifikasi dan akreditasi jabatanfungsional pendidikanketrampilan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi danakreditasi jabatanfungsional pendidikan • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan sertifikasi danakreditasi jabatan fungsional LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 500 Wewenang Provinsi Wewenang Kabuapten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketrampilan pertanian. pendidikan ketrampilanpertanian. 7. Penerapan standarisasidan prosedur sistem danmetode pendidikanketrampilan. 7. – • Terselenggaranya penerapanstandarisasi dan prosedur sistemdan metode pendidikanketrampilan. • Laporan pelaksanaanpenerapan standarisasi danprosedur sistem dan metodependidikan ketrampilan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standarisasi danprosedur sistem dan metodependidikan ketrampilan. 8. Penerapan norma danstandar kelembagaanpelatihan pertanian. 8. – • Terselenggaranya penerapannorma dan standar kelembagaanpelatihan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan norma danstandar kelembagaanpelatihan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan norma danstandar kelembagaanpelatihan pertanian. 9. Penyelenggaraanpelatihan ketrampilanpertanian. 9. – • Terselenggaranyapenyelenggaraan pelatihanketrampilan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenyelenggaraan pelatihanketrampilan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyelenggaraan pelatihanketrampilan pertanian. 10. Pelaksanaan akreditasijabatan fungsionalwidyaiswara. 10. – • Terselenggaranya pelaksanaanakreditasi jabatan fungsionalwidyaiswara. • Laporan pelaksanaanpelaksanaan akreditasijabatan fungsionalwidyaiswara. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpelaksanaan akreditasi jabatanfungsional widyaiswara. 11. Perencanaan danstandarisasi dan prosedursistem dan metodepelatihan pertanian. 11. – • Terselenggaranya perencanaandan standarisasi dan prosedursistem dan metode pelatihanpertanian. • Laporan pelaksanaanperencanaan danstandarisasi dan prosedursistem dan metodepelatihan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanerencanaan dan standarisasidan prosedur sistem danmetode pelatihan pertanian. 2) PENYULUHAN PERTANIAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 501 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerapan kebijakan danpedoman penyuluhanpertanian. 1. Penerapan kebijakan danpedoman penyuluhanpertanian. • Terselenggaranya penerapankebijakan dan pedomanpenyuluhan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan kebijakan danpedoman penyuluhanpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan kebijakan danpedoman penyuluhanpertanian. 2. Pembinaanpenyelenggaraanpenyuluhan pertanianwilayah kabupaten/kota. 2. Pembinaan penyelenggaraanpenyuluhan pertanian wilayahkecamatan/ desa. • Dilakukannya pembinaanpenyelenggaraan penyuluhanpertanian. • Laporan pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpenyuluhan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanpenyuluhan pertanian. 3. Penetapan kelembagaanpenyuluhan pertanian diprovinsi sesuai norma danstandar. 3. Penetapan kelembagaanpenyuluhan pertanian dikabupaten/kota sesuai normadan standar. • Terselenggaranya penetapankelembagaan penyuluhanpertanian sesuai norma danstandar. • Laporan pelaksanaanpenetapan kelembagaanpenyuluhan pertanian sesuainorma dan standar. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenetapan kelembagaanpenyuluhan pertanian sesuainorma dan standar. 4. Penerapan persyaratan,sertifikasi dan akreditasijabatan penyuluhpertanian. 4. Penerapan persyaratan,sertifikasi dan akreditasijabatan penyuluh pertanian. • Terselenggaranya penerapanpersyaratan, sertifikasi danakreditasi jabatan penyuluhpertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan persyaratan,sertifikasi dan akreditasijabatan penyuluh pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan persyaratan,sertifikasi dan akreditasijabatan penyuluh pertanian. 5.a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian. 5.a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian. • Terselenggaranya penerapanstandar dan prosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan standar danprosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan standar danprosedur sistem kerjapenyuluhan pertanian. 5.b. – 5.b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa,kecamatan dankabupaten/kota. • Dilakukannya perencanaanpenyuluhan pertanian. • Laporan pelaksanaanperencanaan penyuluhanpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanperencanaan penyuluhanpertanian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 502 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6. Penyelenggaraanpenyuluhan pertanian ditingkat provinsi. 6. Penyelenggaraan penyuluhanpertanian di tingkat kabupaten/kota. • Terselenggaranya penyuluhanpertanian. • Laporan pelaksanaanpenyelenggaraanpenyuluhan pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenyelenggaraan penyuluhanpertanian. 3) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan danpengawasan penerapanteknologi pertanianspesifik lokasi. 1. Bimbingan, pendampingandan pengawasan penerapanteknologi hasil penelitian danpengkajian. • Dilakukannya bimbingan,pendampingan, pemantauan danpengawasan penerapanteknologi hasil penelitian danpengkajian. • Laporan pelaksanaanbimbingan,pendampingan,pemantauan danpengawasan penerapanteknologi hasil penelitiandan pengkajian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanbimbingan, pendampingan,pemantauan danpengawasan penerapanteknologi hasil penelitian danpengkajian. 2. Pembinaan, supervisi danfasilitasi pengembangandan penerapan hasilpengkajian teknologispesifik lokasi. 2. – • Dilakukannya pembinaan,supervisi dan fasilitasipengembangan dan penerapanhasil pengkajian teknologi spesifiklokasi. • Laporan pelaksanaanpembinaan, supervisi danfasilitasi pengembangandan penerapan hasilpengkajian teknologispesifik lokasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpembinaan, supervisi danfasilitasi pengembangan danpenerapan hasil pengkajianteknologi spesifik lokasi. 4) PERLINDUNGAN VARIETAS Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 503 1. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnyameliputi lintaskabupaten/kota. 1. Pemberian nama danpendaftaran varietas lokal yangsebaran geografisnya padasatu kabupaten/kota. • Dilakukannya pemberian namadan pendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnya. • Laporan pelaksanaanpemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian nama danpendaftaran varietas lokalyang sebaran geografisnya. 2. Izin penggunaan varietaslokal untuk pembuatanvarietas turunan esensialyang sebaran geografisnyameliputi lintas kabupaten/kota. 2. Izin penggunaan varietas lokaluntuk pembuatan varietasturunan esensial yang sebarangeografisnya pada satu kabupa-ten/kota. • Dilakukannya pemberian izinpenggunaan varietas lokal untukpembuatan varietas turunanesensial yang sebarangeografisnya. • Laporan pelaksanaanpemberian izin penggunaanvarietas lokal untukpembuatan varietasturunan esensial yangsebaran geografisnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpemberian izin penggunaanvarietas lokal untuk pembuatanvarietas turunan esensial yangsebaran geografisnya. 5) SUMBER DAYA GENETIK (SDG) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperolehdari pemanfaatan SDGyang terdapat di beberapakabupaten/kota yang ada diprovinsi tersebut. 1.a. Pengaturan pembagian hasil keuntungan yang diperolehuntuk konservasi SDG dankesejahteraan masyarakat. • Terselenggaranya pengaturanpembagian hasil keuntungan yangdiperoleh untuk konservasi SDGdan kesejahteraan masyarakat. • Laporan pelaksanaanpengaturan pembagian hasilkeuntungan yang diperolehuntuk konservasi SDG dankesejahteraan masyarakat. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengaturan pembagian hasilkeuntungan yang diperolehuntuk konservasi SDG dankesejahteraan masyarakat. 1.b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yangada di provinsi tersebut(kalau satu jenis SDGterdapat di beberapakabupaten/kota). 1.b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yang ada diwilayahnya. • Terselenggaranya pengawasanpenyusunan perjanjian aksesterhadap pembagian keuntungandari pemanfaatan SDG yang adadi wilayahnya. • Laporan pelaksanaanpengawasan penyusunanperjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yang adadi wilayahnya. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpengawasan penyusunanperjanjian akses terhadappembagian keuntungan daripemanfaatan SDG yang ada diwilayahnya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 504 6) STANDARISASI DAN AKREDITASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Rekomendasi usulankebijakan sektor pertaniandi bidang standarisasisesuai pengalaman didaerah. 1. Rekomendasi usulan kebijakansektor pertanian di bidangstandarisasi sesuaipengalaman di daerah. • Disampaikannya rekomendasiusulan kebijakan sektorpertanian di bidang standarisasisesuai pengalaman di daerah. • Laporan pelaksanaanrekomendasi usulankebijakan sektor pertaniandi bidang standarisasisesuai pengalaman didaerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanrekomendasi usulankebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuaipengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspekteknis, sosial dan ekonomidalam penyusunanrencana dan programstandarisasi sektorpertanian. 2. Rekomendasi aspek teknis,sosial dan ekonomi dalampenyusunan rencana danprogram nasional di bidangstandarisasi di daerah. • Disampaikannya rekomendasiaspek teknis, sosial dan ekonomidalam penyusunan rencana danprogram nasional di bidangstandarisasi di daerah. • Laporan pelaksanaanrekomendasi aspek teknis,sosial dan ekonomi dalampenyusunan rencana danprogram nasional di bidangstandarisasi di daerah. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanrekomendasi aspek teknis,sosial dan ekonomi dalampenyusunan rencana danprogram nasional di bidangstandarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasisektor pertanian diprovinsi. 3. Koordinasi standarisasi sektorpertanian di kabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasistandarisasi sektor pertanian. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir peserta rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasistandarisasi sektor pertanian. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipengusulan dan pengusulankebutuhan standar yang akandirumuskan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 505 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 4. Koordinasi pengusulankebutuhan standar yangakan dirumuskan sesuaikebutuhan daerah. 4. Pengusulan kebutuhan standaryang akan dirumuskan. • Dilakukannya koordinasipengusulan dan pengusulankebutuhan standar yang akandirumuskan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir peserta rapatkoordinasi. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasistandarisasi sektor pertanian. • Periksa apakah terdapatnotulen rapat koordinasi dandaftar hadir rapat koordinasipengusulan dan pengusulankebutuhan standar yang akandirumuskan. 5. Rekomendasi aspekteknis, sosial dan bisnisdalam rencanapemberlakuan wajib SNIserta memberikan usulanpemberlakuan wajib SNI 5. Rekomendasi aspek teknis,sosial dan bisnis dalam rencanapemberlakuan wajib SNI sertamengusulkan usulanpemberlakuan wajib SNI. • Disampaikannya rekomendasiaspek teknis, sosial dan bisnisdalam rencana pemberlakuanwajib SNI serta mengusulkanusulan pemberlakuan wajib SNI. • Laporan pelaksanaanrekomendasi aspek teknis,sosial dan bisnis dalamrencana pemberlakuan wajibSNI serta mengusulkan usulapemberlakuan wajib SNI. • Periksa apakah terdapat laporapelaksanaan rekomendasiaspek teknis, sosial dan bisnisdalam rencana pemberlakuanwajib SNI serta mengusulkanusulan pemberlakuan wajib SN 6. Penerapan sistemmanajemen mutukelembagaan dalamrangka proses akreditasi diprovinsi. 6. Penerapan sistem manajemenmutu kelembagaan dalamrangka proses akreditasi dikabupaten/kota. • Terselenggaranya penerapansistem manajemen mutukelembagaan dalam rangkaproses akreditasi. • Laporan pelaksanaanpenerapan sistemmanajemen mutukelembagaan dalam rangkaproses akreditasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan sistemmanajemen mutukelembagaan dalam rangkaproses akreditasi. 7. Penerapan sistemsertifikasi yangmendukung standarisasisektor pertanian diprovinsi. 7. Penerapan sistem sertifikasiyang mendukung standarisasisektor pertanian dikabupaten/kota. • Terselenggaranya penerapansistem sertifikasi yangmendukung standarisasi sektorpertanian. • Laporan pelaksanaanpenerapan sistem sertifikasiyang mendukungstandarisasi sektorpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaanpenerapan sistem sertifikasiyang mendukung standarisasisektor pertanian. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 506 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. Dukungan pengembanganlaboratorium penguji danlembaga inspeksi sektorpertanian di provinsi. 8. Pengembangan pembinaanlaboratorium penguji danlembaga inspeksi sektorpertanian di kabupaten/kota. • Disampaikannya dukunganpengembangan danpengembangan pembinaanlaboratorium penguji danlembaga inspeksi sektorpertanian. • Laporan pelaksanaandukungan pengembangandan pengembanganpembinaan laboratoriumpenguji dan lembagainspeksi sektor pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaandukungan pengembangan danpengembangan pembinaanlaboratorium penguji danlembaga inspeksi sektorpertanian. 9. Kerjasama standarisasidan penyampaianrekomendasi teknis dalamrangka penerapan standardan peningkatan dayasaing produk pertanian. 9. Kerjasama standarisasi dalamrangka penerapan standar danpeningkatan daya saingproduk pertanian. • Dilakukannya kerjasama standarisasi dan penyampaianrekomendasi teknis dalamrangka penerapan standar danpeningkatan daya saing produkpertanian. • Laporan pelaksanaankerjasama standarisasi danpenyampaian rekomendasiteknis dalam rangkapenerapan standar danpeningkatan daya saingproduk pertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaankerjasama standarisasi danpenyampaian rekomendasiteknis dalam rangkapenerapan standar danpeningkatan daya saingproduk pertanian. 10. Fasilitasi penyebarandokumentasi dan informasistandarisasi sektorpertanian di provinsi. 10. Fasilitasi penyebarandokumentasi dan informasistandarisasi sektor pertanian dikabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasipenyebaran dokumentasi daninformasi standarisasi sektorpertanian. • Laporan pelaksanaanfasilitasi penyebarandokumentasi dan informasistandarisasi sektorpertanian. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan fasilitasipenyebaran dokumentasi daninformasi standarisasi sektorpertanian. 11. Fasilitasi pelaksanaanprogram pemasyarakatanstandarisasi di provinsi. 11. Fasilitasi pelaksanaan programpemasyarakatan standarisasidi kabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasipelaksanaan programpemasyarakatan standarisasi. • Laporan pelaksanaanfasilitasi pelaksanaanprogram pemasyarakatanstandarisasi. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan fasilitasipelaksanaan programpemasyarakatan standarisasi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 507 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 12. Fasilitasi penyelenggaraanprogram pendidikan danpelatihan standarisasisektor pertanian sesuaikebutuhan di provinsi. 12. Fasilitasi penyelenggaraanprogram pendidikan danpelatihan standarisasi sektorpertanian sesuai kebutuhan dikabupaten/kota. • Dilakukannya fasilitasipenyelenggaraan programpendidikan dan pelatihanstandarisasi sektor pertaniansesuai kebutuhan. • Laporan pelaksanaanfasilitasi penyelenggaraanprogram pendidikan danpelatihan standarisasi sektorpertanian sesuai kebutuhan. • Periksa apakah terdapatlaporan pelaksanaan fasilitasipenyelenggaraan programpendidikan dan pelatihanstandarisasi sektor pertaniansesuai kebutuhan. b. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN, HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, HUTAN PELESTARIAN ALAM, KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian pertimbanganteknis penunjukankawasan hutan produksi,hutan lindung, kawasanpelestarian alam, kawasansuaka alam dan tamanburu. 1. Pengusulan penunjukankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru. • Adanya usulan resmi penunjukankawasan hutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alam dantaman buru. • Usulan penunjukankawasan hutan produksi,hutan lindung, kawasanpelestarian alam, kawasansuaka alam dan tamanburu. • Periksa apakah PemerintahDaerah telah mengajukanusulan penunjukan kawasanhutan produksi, hutanlindung, kawasan pelestarianalam, kawasan suaka alamdan taman buru padaPemerintah. • Teliti apakah usulan tersebuttelah disusun sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah dalamwilayah yang ditunjuk sebagaikawasan hutan telahmemenuhi criteria yangdisyaratkan. c. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 508 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengusulan danpertimbangan teknispengelolaan kawasan hutandengan tujuan khusus untukmasyarakat hukum adat,penelitian danpengembangan, pendidikandan pelatihan kehutanan,lembaga sosial dankeagamaan untuk skalaprovinsi. 1. Pengusulan pengelolaankawasan hutan dengan tujuankhusus untuk masyarakathukum adat, penelitian danpengembangan, pendidikan danpelatihan kehutanan, lembagasosial dan keagamaan untukskala kabupaten/kota denganpertimbangan gubernur. • Adanya usulan pengelolaankawasan hutan dengan tujuankhusus untuk masyarakat hukumadat, penelitian danpengembangan, pendidikan danpelatihan kehutanan, lembagasosial dan keagamaan sesuaidengan tingkatanpemerintahannya. • Usulan pengelolaankawasan hutan dengantujuan khusus untukmasyarakat hukum adat,penelitian danpengembangan, pendidikandan pelatihan kehutanan,lembaga sosial dankeagamaan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah mengajukanusulan pengelolaan kawasanhutan dengan tujuan khususuntuk masyarakat hukumadat, penelitian danpengembangan, pendidikandan pelatihan kehutanan,lembaga sosial dankeagamaan. padapemerintah. • Teliti apakah usulan tersebuttelah disusun sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah dalmawilayah yang ditunjuk sebagaikawasan hutan telahmemenuhi kriteria yangdisyaratkan. d. PENATAAN KAWASAN HUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknisperubahan status danfungsi hutan, perubahanstatus dari lahan milikmenjadi kawasan hutan,dan penggunaan sertatukar menukar kawasan 1. Pengusulan perubahan statusdan fungsi hutan danperubahan status dari lahanmilik menjadi kawasan hutan,dan penggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan. • Adanya usulan perubahan statusdan fungsi hutan dan perubahanstatus dari lahan milik menjadikawasan hutan, dan penggunaanserta tukar menukar kawasanhutan. • Usulan perubahan statusdan fungsi hutan danperubahan status dari lahanmilik menjadi kawasanhutan, dan penggunaanserta tukar menukarkawasan hutan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah mengajukanusulan perubahan status danfungsi hutan dan perubahanstatus dari lahan milikmenjadi kawasan hutan, danpenggunaan serta tukar LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 509 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan hutan. menukar kawasan hutanpada pemerintah. • Teliti apakah usulan tersebuttelah disusun sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah penetapanfungsi kawasan hutan telahdidasarkan pada penunjukankawasan hutan dan perairanprovinsi; • Periksa apakah dalamwilayah yang ditunjuk sebagaikawasan hutan telahmemenuhi kriteria yangdisayaratkan.. e. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUKUM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan penyusunanrancang bangun,pembentukan danpengusulan penetapanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksiserta pertimbangan teknisinstitusi wilayahpengelolaan hutan. 1. Pertimbangan penyusunanrancang bangun danpengusulan pembentukanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksi,serta institusi wilayahpengelolaan hutan. • Tersusunannya rancang bangundan usulan pembentukanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksi,serta institusi wilayahpengelolaan hutan. • Rancang bangun wilayahpengelolaan hutan lindungdan hutan produksi, sertainstitusi wilayahpengelolaan hutan. • Usulan pembentukanwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksi,serta institusi wilayahpengelolaan hutan. • Periksa apakah daerah telahmenyusun rancang bangunwilayah pengelolaan hutanlindung dan hutan produksi,serta institusi wilayahpengelolaan hutan. • Periksa apakah daerah telahmengajukan usulanpembentukan wilayahpengelolaan hutan lindungdan hutan produksi, sertainstitusi wilayah pengelolaanhutan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 510 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Teliti apakah penyusunandan pengusulan sesuaiprosedur dan ketentuan yangberlaku. f. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT KESATUAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkapanjang unit kesatuanpengelolaan hutanproduksi KPHP. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka panjangunit KPHP. • Adanya pertimbangan teknisrencana pengelolaan jangkapanjang unit KPHP. • Data teknis rencanapengelolaan jangkapanjang unit KPHP. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknismengenai rencanapengelolaan jangka panjangunit KPHP. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. g. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH (LIMA TAHUNAN) UNIT (KPHP) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Adanya pertimbangan teknisrencana pengelolaan jangkamenengah unit KPHP. • Data teknis rencanapengelolaan jangkamenengah unit KPHP. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknismengenai rencanapengelolaan jangkamenengah unit KPHP. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 511 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketentuan yang berlaku. h. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHP Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengesahan rencanapengelolaan jangka pendekunit KPHP. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendek unitKPHP. • Adanya pertimbangan teknisrencana pengelolaan jangkapendek unit KPHP. • Data teknis rencanapengelolaan jangka pendekunit KPHP. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknismengenai rencanapengelolaan jangka pendekunit KPHP. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah mengesahkanrencana pengelolaan jangkapendek unit KPHP; • Teliti apakah pertimbanganteknis dan pengesahantelah sesuai denganketentuan yang berlaku. i. RENCANA KERJA DUA PULUH LIMA TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha dua puluh tahunanunit usaha pemanfaatanhutan produksi. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha dua puluh tahunan unitusaha pemanfaatan hutanproduksi. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencana kerja usahadua puluh tahunan unit usahapemanfaatan hutan produksi. • Data teknis rencana kerjausaha dua puluh tahunanunit usaha pemanfaatanhutan produksi. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknismengenai rencana kerjausaha dua puluh tahunan unit LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 512 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan usaha pemanfaatan hutanproduksi . • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. j. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjalima tahunan unitpemanfaatan hutanproduksi. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerja limatahunan unit pemanfaatanhutan produksi. • Adanya pertimbangan teknisrencana kerja lima tahunan unitpemanfaatan hutan produksi. • Data teknis rencana kerjalima tahunan unitpemanfaatan hutanproduksi. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknismengenai rencana kerja limatahunan unit pemanfaatanhutan produksi . • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. k. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penilaian dan pengesahanrencana pengelolaantahunan (jangka pendek)unit usaha pemanfaatanhutan produksi. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usahapemanfaatan hutan produksi. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usaha pemanfaatanhutan produksi • Data teknis rencanapengelolaan tahunan(jangka pendek) unit usahapemanfaatan hutanproduksi • Periksa apakah daerah telahmemberikan pertimbanganteknis pengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usahapemanfaatan hutan produksi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 513 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah daerah telahmenilai dan mengesahkanrencana pengelolaan tahunan(jangka pendek) unit usahapemanfaatan hutan produksi; • Teliti apakah pertimbanganteknis, penilaian danpengesahan telah sesuaidengan ketentuan yangberlaku. l. PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknis untukpengesahan, koordinasi danpengawasan pelaksanaanpenataan batas luar arealkerja unit pemanfaatanhutan produksi lintaskabupaten/kota. 1. Pertimbangan teknis untukpengesahan, dan pengawasanpelaksanaan penataan batasluar areal kerja unitpemanfaatan hutan produksidalam kabupaten/kota. • Adanya pertimbangan teknisdaerah untuk pengesahan,koordinasi dan pengawasanpelaksanaan penataan batasluar areal kerja unit pemanfaatanhutan produksi. • Data teknis penataan batasluar areal kerja unitpemanfaatan hutanproduksi. • Periksa apakah daerah telahmemberikan data teknispenataan batas luar arealkerja unit pemanfaatan hutanproduksi. 2. Pengawasan terhadappelaksanaan penataanbatas luar areal kerja unitpemanfaatan hutanproduksi dalam kab/ktkabupaten/kota 2. Pertimbangan teknis untukpengesahan, dan pengawasanpelaksanaan penataan batasluar areal kerja unitpemanfaatan hutan produksidalam kabupaten/kota. • Adanya hasil pengawasanterhadap pelaksanaan penataanbatas luar areal kerja unitpemanfaatan hutan produksi. • Laporan hasil pengawasanterhadap pelaksanaanpenataan batas luar arealkerja unit pemanfaatanhutan produksi. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melakukanpengawasan terhadappelaksanaan penataan batasluar areal kerja unitpemanfaatan hutan produksi. • Teliti apakah laporan hasilpengawasan terhadappelaksanaan penataan batasluar areal kerja unit LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 514 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pemanfaatan hutan produksitersebut dibuat dandisampaikan tepat waktu. • Periksa apakah rencanakerja penattan bataskawasan hutan dibuat olehinstansi yang berwenangdan sudah memuat :a. Peta trayek batas b. Ketenagaan danperalatan; c. Biaya; d. Waktu; e. Inventarisasi datalapangan danpermaslahan m. RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN LINDUNG (KPHL) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang)unit KPHL. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang) unitKPHL. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan dua puluh tahunan(jangka panjang) unit KPHL. • Data teknis rencanapengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang)unit KPHL. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang) unitKPHL. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 515 n. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHL. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit KPHL. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan lima tahunan(jangka menengah) unit KPHL. • Data teknis rencanapengelolaaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHL. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHL. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku. o. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT KPHL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengesahan rencanapengelolaan tahunan(jangka pendek) unit KPHL. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangkapendek) unit KPHL. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaaan tahunan (jangkapendek) unit KPHL. • Data teknis rencanapengelolaaan tahunan(jangka pendek) unit KPHL. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaaan tahunan(jangka pendek) unit KPHL. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku; p. RENCANA KERJA USAHA (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 516 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha (dua puluh tahunan)unit usaha pemanfaatanhutan lindung. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana kerjausaha (dua puluh tahunan) unitusaha pemanfaatan hutanlindung. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencana kerja usaha(dua puluh tahunan) unit usahapemanfaatan hutan lindung. • Data teknis rencana kerjausaha (dua puluh tahunan)unit usaha pemanfaatanhutan lindung. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencana kerjausaha (dua puluh tahunan)unit usaha pemanfaatanhutan lindung. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku q. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitusaha pemanfaatan hutanlindung. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit usahapemanfaatan hutan lindung. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan lima tahunan (jangkamenengah) unit usahapemanfaatan hutan lindung. • Data teknis rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitusaha pemanfaatan hutanlindung. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitusaha pemanfaatan hutanlindung. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku r. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penilaian dan pengesahanrencana pengelolaan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencana • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencana • Data teknis rencanapengelolaan tahunan • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 517 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tahunan (jangka pendek)unit usaha pemanfaatanhutan lindung. pengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usahapemanfaatan hutan lindung. pengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usaha pemanfaatanhutan lindung. (jangka pendek) unit usahapemanfaatan hutan lindung. data teknis rencanapengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usahapemanfaatan hutan lindung. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah menilai danmengesahkan rencanapengelolaan tahuna (jangkapendek) unit usaha hutanlindung; • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku. s. PENATAAN AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan penataan arealkerja unit usahapemanfaatan hutan lindungkepada pemerintah 1. Pertimbangan teknispengesahan penataan arealkerja unit usaha pemanfaatanhutan lindung kepada provinsi. • Adanya pertimbangan teknispengesahan penataan areal kerjaunit usaha pemanfaatan hutanlindung. • Data teknis penataan arealkerja unit usahapemanfaatan hutan lindung. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis penataan arealkerja unit usaha pemanfaatanhutan lindung. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku. t. RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAM KONSERVASI (KPHK) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknis 1. Pertimbangan teknis rencana • Adanya pertimbangan teknis • Data teknis rencana • Periksa apakah pemerintah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 518 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan rencana pengelolaan duapuluh tahunan (jangkapanjang) unit KPHK. pengelolaan dua puluh tahunan(jangka panjang) unit KPHK. rencana pengelolaan dua puluhtahunan (jangka panjang) unitKPHK. pengelolaan dua puluhtahunan (jangka panjang)unit KPHK. daerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaan dua puluhtahunan (jangka panjang) unitKPHK. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku. u. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknisrencana pengelolaan limatahunan (jangka menengah)unit KPHK. 1. Pertimbangan teknis rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit KPHK. • Adanya pertimbangan teknisrencana pengelolaan limatahunan (jangka menengah) unitKPHK. • Data teknis rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHK. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencanapengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unitKPHK. • Teliti apakah pertimbaganteknis telah sesuai denganketentuan berlaku. v. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHK Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknisrencana pengelolaanjangka pendek (tahunan) 1. Pertimbangan teknis rencanapengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK. • Adanya pertimbangan teknisrencana pengelolaan jangkapendek (tahunan) unit KPHK. • Data teknis rencanapengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis rencana LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 519 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan unit KPHK. pengelolaan jangka pendek(tahunan) unit KPHK. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. w. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMANWISATA ALAM dan TAMAN BURU Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkapanjang (dua puluhtahunan) untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisataalam dan taman buru skalaprovinsi. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka panjang(dua puluh tahunan) untukcagar alam, suaka margasatwa,taman nasional, taman wisataalam dan taman buru skalakabupaten/kota. • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka panjang (duapuluh tahunan) untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisata alam dantaman buru. • Data teknis pengesahanrencana pengelolaanjangka panjang (dua puluhtahunan) untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisataalam dan taman buru. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis untukpengesahan rencanapengelolaan jangka panjang(dua puluh tahunan) untukcagar alam, suakamargasatwa, tamannasional, taman wisata alamdan taman buru. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. x. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM dan TAMANBURU Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknis 1. Pertimbangan teknis • Adanya pertimbangan teknis • Data teknis pengesahan • Periksa apakah pemerintah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 520 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengesahan rencanapengelolaan jangkamenengah untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu skala provinsi. pengesahan rencanapengelolaan jangka menengahuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu skala kabupaten/kota. pengesahan rencanapengelolaan jangka menengahuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu. rencana pengelolaanjangka menengah untukcagar alam, suakamargasatwa, tamannasional, taman wisataalam dan taman buru. daerah telah memberikandata teknis untukpengesahan rencanapengelolaan jangkamenengah untuk cagar alam,suaka margasatwa, tamannasional, taman wisata alamdan taman buru; • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku. • Periksa apakah rencanapengelolaan jangka pendektersebut telah menginduk kerencana jangka panjang. y. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM dan TAMAN BURU Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, tamannasional, taman wisataalam, dan taman buru skalaprovinsi. 1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan tamanburu skala kabupaten/kota • Adanya pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendek untukcagar alam, suaka margasatwa,taman nasional, taman wisataalam dan taman buru. • Data teknis pengesahanrencana pengelolaanjangka pendek untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikandata teknis untukpengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, tamannasional, taman wisata alamdan taman buru. • Teliti apakah pertimbanganteknis telah sesuai denganketentuan yang berlaku; • Periksa apakah rencana LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 521 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengelolaan jangka pendektersebut telah menginduk kerencana jangka menengah. z. PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengelolaan taman hutanraya, penyusunan rencanapengelolaan (jangkamenengah dan jangkapanjang) dan pengesahanrencana pengelolaan jangkapendek serta penataan blok(zonasi) dan pemberianperizinan usahapemanfaatan sertarehabilitasi di taman hutanraya skala provinsi. 1. Pengelolaan taman hutan raya,penyusunan rencanapengelolaan dan penataan blok(zonasi) serta pemberianperizinan usaha pariwisata alamdan jasa lingkungan sertarehabilitasi di taman hutan rayaskala kabupaten/kota. • Pengelolaan Taman Hutan Rayayang terintegrasi mulai darirencana pengelolaan sampaipemanfaatan dan rehabilitasihutan raya. • Laporan pengelolaanTaman Hutan Raya. • Periksa apakah pemerintahdaerah sesuai denganlingkup kewenangannya telahmengelola THR secarateritegrasi mulai dari tahaprencana pengelolaan, zonasi,pemberian izin usahapariwisata alam dan jasalingkungan serta rehabilitasiTHR. • Teliti apakah pengelolaandan pemberian izin usahatelah sesuai denganketentuan yang berlaku • Periksa apakah telah disusunrencana untukmendayagunakan potensiTHR. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 522 aa. RENCANA KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan rencana-rencana kehutanantingkat provinsi. 1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkatkabupaten/kota. • Tersusunnya rencana di bidangkehutanan sesuai tingkatanpemerintahannya • Rencana daerah di bidangkehutanan • Periksa apakah pemerintahdaerah telah menyusunrencana di bidang kehutanan • Teliti apakah penyusunanrencana kehutanan telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. ab. SISTEM INFORMASI KEHUTANAN (NUMERIK DAN SPASIAL) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan sisteminformasi kehutanan(numerik dan spasial)tingkat provinsi. 1. Penyusunan sistem informasikehutanan (numerik danspasial) tingkatkabupaten/kota. • Tersusunnya sistem informasikehutanan (numerik dan spasial)sesuai tingkatanpemerintahannya. • Aplikasi sistem informasikehutanan (numerik danspasial) • Periksa apakah pemerintahdaerah telah menyusunAplikasi sistem informasikehutanan (numerik danspasial). • Teliti apakah penyusunansistem informasi telah sesuaidengan ketentuan yangberlaku. ac. PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 523 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan tekniskepada menteri untukpemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutankayu pada hutan produksikecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUMPerhutani.Pemberian izinpengangkatan anak antarWNI. 1. Pertimbangan teknis kepadagubernur untuk pemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutan kayuserta pemberian perizinanusaha pemanfaatan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi kecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Pemberianrekomendasi pengangkatananak skala kabupaten/kota.Perhutani. • Adanya pertimbangan teknispada pejabat pemerintah danpemerintah provinsi menyangkutpemberian dan perpanjangan izinpemanfaatan hasil hutan padahutan produksi. • Data teknis untukpemberian atauperpanjangan izinpemanfaatan hasil hutanpada hutanproduksi.Dokumen suratizin dan rekomendasipengangkatan anak. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknis padapejabatan di tingkatpemerintahan atasnyamenyangkut pemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutan kayuserta pemberian perizinanusaha pemanfaatan hasilhutan bukan kayu pada hutanproduksi kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani. ad. PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutankayu dan pemungutan hasilhutan bukan kayu padahutan produksi skalaprovinsi kecuali padakawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani. 1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutan kayudan pemungutan hasil hutanbukan kayu pada hutan produksiskala kabupaten/ kota kecualipada kawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani. • Diterbitkannya perizinanpemungutan hasil hutan kayu danpemungutan hasil hutan bukankayu pada hutan produksi. • Dokumen perizinanpemungutan hasil hutankayu dan pemungutan hasilhutan bukan kayu padahutan produksi • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanperizinan pemungutan hasilhutan kayu dan pemungutanhasil hutan bukan kayu padahutan produksi kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 524 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Teliti apakah pemberianperizinan tersebut telah sesuaidengan prosedur danketentuan yang berlaku. • Periksa apakah jangka waktuizin pemungutan hasil hutantelah sesuai dengan kriteriayang berlaku; • Periksa apakah kewenanganpemberian izin telahdilakukan sesuai ket entuanyang berlaku; • Periksa subyek pemegangizin ae. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasanhutan dan jasa lingkunganskala provinsi kecuali padakawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani. 1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasan hutandan jasa lingkungan skalakabupaten/kota kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani. • Diterbitkannya perizinan usahapemanfaatan kawasan hutan danjasa lingkungan kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUM Perhutani • Dokumen perizinan usahapemanfaatan kawasanhutan dan jasa lingkungan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanperizinan usaha pemanfaatankawasan hutan dan jasalingkungan pada hutanproduksi kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani. • Teliti apakah pemberianperizinan tersebut telahsesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku sertasesuai dengan ekspektasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 525 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan waktu penyelesaian izin. • Periksa apakah pemanfaatanhasil hutan pada hutanproduksi dilaksanakanberdasarkan prinsip-prinsippengelolaan hutan lestari; • Periksa kompensasi olehpemegang izin atasPemanfaatan JasaLingkungan tersebut. af. INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian izin industriprimer hasil hutan kayudengan kapasitas produksi≤ 6.000 m 3 serta pertimbangan teknis izinindustri primer dengankapasitas > 6.000 m 3 . 1. Pertimbangan teknis pemberianizin industri primer hasil hutankayu. • Diterbitkannya izin industri primerhasil hutan kayu dengankapasitas produksi tertentu. • Dokumen perizinan industriprimer hasil hutan kayudengan kapasitas produksitertentu. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanperizinan industri primer hasilhutan kayu dengan kapasitasproduksi tertentu . • Teliti apakah pemberianperizinan tersebut telahsesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku sertasesuai dengan ekspektasiwaktu penyelesaian izin. ag. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 526 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan danpengendalianpenatausahaan hasil hutanskala provinsi. 1. Pengawasan dan pengendalianpenatausahaan hasil hutanskala kabupaten/kota. • Adanya kegiatan wasdalpenatausahaan hasil hutansesuai tingkatanpemerintahannya • Laporan hasil wasdalpenatausahaan hasil hutan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melakukanpengawasan danpengendalian terhadappenatausahaan hasil hutan. • Teliti apakah laporan hasilpengawasan danpengendalian terhadappenatausahaan hasil hutantersebut dibuat dandisampaikan tepat waktu. ah. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasanhutan dan pemungutanhasil hutan bukan kayuyang tidak dilindungi dantidak termasuk ke dalamLampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatanjasa lingkungan skalaprovinsi kecuali padakawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani. 1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasan hutan,pemungutan hasil hutan bukankayu yang tidak dilindungi dantidak termasuk ke dalamLampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasalingkungan skalakabupaten/kota kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUMPerhutani. • Diterbitkannya perizinanpemanfaatan kawasan hutan,pemungutan hasil hutan bukankayu yang tidak dilindungi dantidak termasuk ke dalamLampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa kecuali padakawasan hutan negara padawilayah kerja PERUM Perhutani. • Dokumen perizinan usahapemanfaatan kawasanhutan pada hutan lindung. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanperizinan usaha pemanfaatankawasan hutan, pemungutanhasil hutan bukan kayu yangtidak dilindungi dan tidaktermasuk ke dalam Lampiran(Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkunganskala kabupaten/kota kecualipada kawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani. • Teliti apakah pemberianperizinan tersebut telahsesuai dengan prosedur dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 527 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketentuan yang berlaku sertasesuai dengan ekspektasiwaktu penyelesaian izin. • Periksa apakah pemanfaatntersebut dilakukan melaluikegiatan yang telahditentukan; • Periksa apakah kegiatanusaha pemanfaatan kawasandilakukan dengan ketentuanyang berlaku. ai. PENERIMAAN NEGARA BUKAN BIDANG KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. N/A 1. Pelaksanaan pemungutanpenerimaan negara bukanpajak skala kabupaten/kota. • Terlaksananya pemungutanpenerimaan negara bukan pajakdi bidang kehutanan • Bukti pemungutanpenerimaan bukan pajakbidang kehutanan • Periksa apakah pemerintahkabupaten telakmelaksanakan pemungutanbukan pajak bidangkehutanan. • Teliti apakah prosespemungutannya telah sesuaidengan prosedur danketentuan yang berlaku. aj. PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 528 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
1. Penetapan lahan kritis skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya lahan kritis. • Dokumen penetapan lahankritis. • Periksa apakah daerah telahmenetapkan lahan kritissesuai tingkatanpemerintahannya.
2. Pertimbangan teknis rencanarehabilitasi hutan dan lahanDAS/Sub DAS. • Dilakukannya pertimbanganteknis rencana rehabilitasi hutandan lahan DAS/Sub DAS. • Laporan pemberianpertimbangan teknisrencana rehabilitasi hutandan lahan DAS/Sub DAS. • Periksa apakah daerah telahmemberikan pertimbanganteknis rencana rehabilitasihutan dan lahan DAS/SubDAS. 3. Penetapan rencanapengelolaan rehabilitasihutan, rencana tahunandan rancangan rehabilitasihutan pada taman hutanraya skala provinsi 3. Penetapan rencanapengelolaan, rencana tahunandan rancangan rehabilitasihutan pada hutan taman hutanraya skala kabupaten/kota • Ditetapkannya rencanapengelolaan rehabilitasi, rencanatahunan dan rancangan rehabilitasihutan pada hutan taman hutanraya. • Dokumen rencanapengelolaan rehabilitasi,rencana tahunan danrancangan rehabilitasi hutanpada taman hutan raya. • Periksa apakah daerah telahmenetapkan rencanapengelolaan rehabilitasi,rencana tahunan danrancangan rehabilitasi hutanpada hutan taman hutanraya.
Penetapan rencanapengelolaan, rencana tahunandan rancangan rehabilitasihutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skalakabupaten/kota. • Ditetapkannya rencanapengelolaan, rencana tahunandan rancangan rehabilitasi hutanpada hutan produksi, hutanlindung yang tidak dibebani izinpemanfaatan/ pengelolaan hutandan lahan di luar kawasan hutan. • Laporan penetapanrencana pengelolaan,rencana tahunan danrancangan rehabilitasihutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan danlahan di luar kawasanhutan. • Periksa apakah daerah telahmenetapan rencanapengelolaan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan pada hutanproduksi, hutan lindung yangtidak dibebani izinpemanfaatan/ pengelolaanhutan dan lahan di luarkawasan hutan. ak. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 529 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispenyusunan rencanapengelolaan,penyelenggaraanpengelolaan DAS skalaprovinsi. 1. Pertimbangan teknis penyusunanrencana pengelolaan,penyelenggaraan pengelolaanDAS skala kabupatan/ kota. • Adanya pertimbangan teknisdaerah dalam hal rencanapengelolaan dan penyelenggaraanpengelolaan DAS • Data teknis daerah tentangrencana pengelolaan danpenyelenggaraanpengelolaan DAS. • Periksa apakah daerah telahmemberikan data teknisdaerah tentang rencanapengelolaan danpenyelenggaraanpengelolaan DAS. • Periksa apakah perencanaanDAS (penyusunanRENSTRA, RENJA, LAKIP,Renc. DAS terpadu,Renc.Pe,bangunan arealmodel DAS mikro) telahsesuai ketentuan berlaku; • Periksa apakah pembinaanpengelolaan DAS danimplementasi PDAS yangtelah dilakukan sesuaidengan ketentuan yangberlaku. al. PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutan padataman hutan raya skalaprovinsi. 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada tamanhutan raya skalakabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatanrehabilitasi hutan danpemeliharaan hasil rehabilitasihutan pada taman hutan raya. • Laporan kegiatanpelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutan padataman hutan raya. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankegiatan rehabilitasi hutandan pemeliharaan hasilrehabilitasi hutan pada tamanhutan raya. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 530 am. REKLAMASI HUTAN PADA AREAL YANG DIBEBANI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengesahan rencanareklamasi hutan. 1. Pertimbangan teknis rencanareklamasi dan pemantauanpelaksanaan reklamasi hutan • Adanya pengesahan rencanareklamasi hutan pada areal yangdibebani izin penggunaankawasan hutan. • Dokumen rencanareklamasi hutan pada arealyang dibebani izinpenggunaan kawasanhutan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memiliki rencanareklamasi hutan pada arealyang dibebani izinpenggunaan kawasan hutan. • Teliti apakah rencanatersebut telah sesuai denganrencana dan kebijakanpemerintah. • Periksa apkah reklamasilahan telah didasrakanrancangan teknis; • Periksa apakah pengendalianreklamasi (fisik, sistempertanggungjawaban monev)telah dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku. an. REKLAMASI HUTAN AREAL BENCANA ALAM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasihutan pada areal bencanaalam skala provinsi 1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasi hutanpada areal bencana alam skalakabupaten/ kota. • Tersusunnya rencana danterlaksananya reklamasi hutanpada areal bencana alam sesuaitingkatan pemerintahannya. • Dokumen rencanareklamasi hutan pada arealbencana alam. • Laporan pelaksanaan • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memiliki rencanareklamasi hutan pada arealbencana alam. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 531 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan reklamasi hutan pada arealbencana alam. • Teliti apakah rencanatersebut telah sesuai denganrencana dan kebijakanpemerintah. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankegiatan reklamasi hutanpada areal bencana. ao. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan, evaluasi danfasilitasi pemberdayaanmasyarakat setempat didalam dan di sekitarkawasan hutan. 1. Bimbingan masyarakat,pengembangan kelembagaandan usaha serta kemitraanmasyarakat setempat di dalamdan di sekitar kawasan hutan. • Terlaksananya kegiatanpemberdayaan masyarakatsetempat baik di dalam dan disekitar kawasan hutan • Laporan kegiatanpemberdayaan masyarakatsetempat baik di dalam dandi sekitar kawasan hutan • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankegiatan pemberdayaanmasyarakat setempat baik didalam dan di sekitar kawasanhutan. • Teliti apakah laporan hasilkegiatan pemberdayaanmasyarakat setempat baik didalam dan di sekitar kawasanhutan tersebut dibuat dandisampaikan tepat waktu. • Periksa apakahPemberdayaan Masyarakatmerupakan kewajiban pusat,provinsi atau kab/Kota; • Periksa apakahPemberdayaan Masyarakatdilakukan melalui HutanDesa, Hutan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 532 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan Kemasyarakatan, Kemitraan,lalu lanjutkan apakah sesuaidengan ketentuan yangberlaku. ap. PENGEMBANGAN HUTAN HAK DAN ANEKA USAHA KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemantauan, evaluasi danfasilitasi hutan hak dananeka usaha kehutanan. 1. Penyusunan rencanapembinaan pengelolaan hutanhak dan aneka usahakehutanan. • Tersusunnya rencanapengembangan hutan hak dananeka usaha kehutanan. • Dokumen rencanapengembangan hutan hakdan aneka usahakehutanan. • Periksa apakah daerah telahmemiliki rencanapengembangan hutan hakdan aneka usaha kehutanan. • Teliti apakah penyusunanrencana tersebut telah sesuaidengan kebijakan pemerintah. aq. HUTAN KOTA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembangunan,pengelolaan, pemeliharaan,pemanfaatan, perlindungandan pengamanan hutankota (khusus DKI), fasilitasi,pemantauan dan evaluasihutan kota. 1. Pembangunan, pengelolaan,pemeliharaan, pemanfaatan,perlindungan dan pengamananhutan kota. • Tersedianya hutan kota • Laporan tentangPembangunan,pengelolaan, pemeliharaan,pemanfaatan,perlindungan danpengamanan hutan kota • Periksa apakah daerah telahmenyediakan hutan kotadalam rencana pembangunanmereka. • Periksa apakah pelaksanaanpembangunan Hutan Kota(lokasi, jenistanaman,pemeliharaan dll)telah sesuai ketentuan yang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 533 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan berlaku; • Periksa apakah pengendalian(sistempengendalian,monev,hasilmonev) telah dilakukansesuai tata waktu. ar. PERBENIHAN TANAMAN HIASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknis calonareal sumber daya genetik,pelaksanaan sertifikasisumber benih dan mutubenih/bibit tanaman hutan. 1. Inventarisasi dan identifikasiserta pengusulan calon arealsumberdaya genetik,pembinaan penggunaanbenih/bibit, pelaksanaansertifikasi sumber benih danmutu benih/bibit tanaman hutan. • Terinventarisasinya danteridentifikasinya kualikasi tekniscalon areal sumberdaya genetik,pembinaan penggunaanbenih/bibit, pelaksanaansertifikasi sumber benih dan mutubenih/bibit tanaman hutan. • Data hasil kualikasi tekniscalon areal sumberdayagenetik, pembinaanpenggunaan benih/bibit,pelaksanaan sertifikasisumber benih dan mutubenih/bibit tanaman hutan. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukanInventarisasi dan identifikasiserta pengusulan calon arealsumberdaya genetik,pembinaan penggunaanbenih/bibit, pelaksanaansertifikasi sumber benih danmutu benih/bibit tanamanhutan. • Periksa apakahpengembangan usaha dankelembagaan perbenihanhutan sudah sesuai denganketentuan yang berlaku; • Periksa apakahpengembangan sumber benih(sertifikasi, penerbitansertifikat, pembangunan danpengelolaan sumber benih)sesuai ketentuan yangberlaku;laku LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 534 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah pengendalianperedaran sumber benih(sertifikat mutu benih danbibit) sesuai denganketentuan yang berlaku. as. PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PADA KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN PENGUSAHAAN TAMAN BURU, AREAL BURU DAN KEBUN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknispengusahaan pariwisataalam dan taman buru sertapemberian perizinanpengusahaan kebun buruskala provinsi. 1. Pertimbangan teknispengusahaan pariwisata alamdan taman buru sertapemberian perizinanpengusahaan kebun buru skalakabupaten/kota. • Adanya pertimbangan teknisdaerah untuk pengusahaanpariwisata alam dan taman buruserta pemberian perizinanpengusahaan kebun buru • Data teknis pengusahaanpariwisata alam dan tamanburu serta pemberianperizinan pengusahaankebun buru • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknis daerahuntuk pengusahaanpariwisata alam dan tamanburu serta pemberianperizinan pengusahaankebun buru. • Periksa apakah telahdilakukan inventarisasipotensi untuk diusahakan; • Periksa apakah pengusahapariwisata telah memilikirencana harga pengusahaanyang telah disetujui pejabatberwenang; • Periksa jenis, saranapariwisata alam apakahsudah ketentuan. at. PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 535 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan pemberian izinpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang tidakdilindungi dan tidak termasukdalam Lampiran (Appendix) CITES. 1. Pemberian perizinanpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang tidak dilindungidan tidak termasuk dalamLampiran (Appendix) CITES. • Diterbitkannya izin pemanfaatantumbuhan dan satwa liar yangtidak dilindungi dan tidak termasukdalam Lampiran (Appendix) CITES. • Dokumen perizinanpemanfaatan tumbuhan dansatwa liar yang tidakdilindungi dan tidak termasukdalam Lampiran (Appendix) CITES. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanperizinan peman-faatantumbuhan dan satwa liar yangtidak dilindungi dan tidaktermasuk dalam Lampiran(Appendix) CITES. • Teliti apakah pemberianperizinan tersebut telah sesuaidengan prosedur danketentuan yang berlaku sertasesuai dengan ekspektasiwaktu penyelesaian izin. au. LEMBAGA KONSERVASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pertimbangan teknis izinkegiatan lembagakonservasi (antara lainkebun binatang, tamansafari) skala provinsi. 1. Pertimbangan teknis izinkegiatan lembaga konservasi(antara lain kebun binatang,taman safari) skala kabupaten/kota. • Adanya pertimbangan teknis izinkegiatan lembaga konservasi(antara lain kebun binatang,taman safari) sesuai tingkatpemerintahan. • Data teknis untuk izinkegiatan lembagakonservasi (antara lainkebun binatang, tamansafari). • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikanpertimbangan teknis untukteknis izin kegiatan lembagakonservasi (antara lainkebun binatang, tamansafari) sesuai tingkatpemerintahan. • Periksa apakah lembagakonservasi (badan usaha)telah mendapat izin dariDitjen PHKA; • Periksa rencana pengelolaanapakah sudah sesuaipedoman Ditjen PHKA. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 536 av. PERLINDUNGAN HUTAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutanadat serta taman hutanraya skala provinsi 1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutan adatserta taman hutan raya skalakabupaten/ kota. • Terlaksananya perlindunganhutan pada hutan produksi, hutanlindung yang tidak dibebani hakdan hutan adat serta taman hutanraya skala kabupaten/ kota. • Laporan pelaksanaankegiatan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutanadat serta taman hutanraya skala kabupaten/kota. • Periksa apakah peme rintahkabupaten/kota telahmelaksanakan kegiatanperlindungan hutan padahutan produksi, hutan lindungyang tidak dibebani hak danhutan adat serta taman hutanraya. 2. Pemberian fasilitasi,bimbingan danpengawasan dalamkegiatan perlindunganhutan pada hutan yangdibebani hak dan hutanadat skala provinsi 2. Pemberian fasilitasi, bimbingandan pengawasan dalamkegiatan perlindungan hutanpada hutan yang dibebani hakdan hutan adat skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi bimbingan danpengawasan dalam kegiatanperlindungan hutan pada hutanyang dibebani hak dan hutan adatskala kabupaten/ kota. • Laporan pelaksanaankegiatan perlindunganhutan pada hutan produksi,hutan lindung yang tidakdibebani hak dan hutanadat serta taman hutanraya skala kabupaten/kota • Periksa apakah pemerintahkabupaten/kota telahmelaksanakan kegiatanperlindungan hutan padahutan produksi, hutan lindungyang tidak dibebani hak danhutan adat serta taman hutanraya skala kabupaten/ kota. aw. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi danpenyelenggaraan penelitiandan pengembangankehutanan di tingkatprovinsi dan/atau yangmemiliki dampak antar 1. Penyelenggaraan penelitian danpengembangan kehutanan ditingkat kabupaten/kota danpemberian perizinan penelitianpada hutan produksi serta hutanlindung yang tidak ditetapkan • Terselenggaranya penelitian danpengembangan kehutanan. • Diterbitkanya perizinan penelitianpada hutan produksi serta hutanlindung yang tidak ditetapkansebagai kawasan hutan dengan • Laporan kegiatan penelitiandan pengembangankehutanan. • Dokumen perizinanpenelitian pada hutanproduksi serta hutan • Periksa apakah daerah telahmelaksnakan kegiatanpenelitian danpengembangan di bidangkehutanan. • Periksa apakah izin penelitian LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 537 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota danpemberian perizinanpenelitian pada hutanproduksi dan hutan lindungyang tidak ditetapkansebagai kawasan hutandengan tujuan khusus skalaprovinsi. sebagai kawasan hutan dengantujuan khusus skala kabupaten/kota. tujuan khusus. lindung yang tidakditetapkan sebagaikawasan hutan dengantujuan khusus. pada hutan produksi sertahutan lindung yang tidakditetapkan sebagai kawasanhutan dengan tujuan khusustelah dibuat sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku. ax. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan diklat teknisdan fungsional kehutananskala provinsi. N/A • Terlaksananya kegiatan diklatteknis dan fungsional kehutananskala provinsi. • Laporan kegiatan diklatteknis dan fungsionalkehutanan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melaksnakandiklat teknis dan fungsionaldi bidang kehutanan. • Teliti apakah laporantersebut disusun dandisampaikan tepat waktu. ay. PENYULUHAN KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penguatan kelembagaandan penyelenggaraanpenyuluhan kehutananskala provinsi. 1. Penguatan kelembagaan danpenyelenggaraan penyuluhankehutanan skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya penguatankelembagaan dan penyuluhankehutanan sesuai tingkatanpemerintahannya • Laporan kegiatanpenguatan kelembagaandan penyuluhan kehutanan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melaksanakankegiatan penguatankelembagaan dan penyuluhankehutanan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 538 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Teliti apakah laporan tersebutdisusun dan disampaikantepat waktu. az. PENYULUHAN KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penguatan kelembagaandan penyelenggaraanpenyuluhan kehutananskala provinsi. 1. Penguatan kelembagaan danpenyelenggaraan penyuluhankehutanan skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya penguatankelembagaan dan penyuluhankehutanan sesuai tingkatanpemerintahannya • Laporan kegiatanpenguatan kelembagaandan penyuluhan kehutanan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melaksanakankegiatan penguatankelembagaan dan penyuluhankehutanan. • Teliti apakah laporan tersebutdisusun dan disampaikantepat waktu. bb. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi, bimbingan,supervisi, konsultasi,pemantauan dan evaluasibidang kehutanan skalaprovinsi. 1. Bimbingan, supervisi,konsultasi, pemantauan danevaluasi bidang kehutananskala kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanbimbingan, supervisi, konsultasi,pemantauan dan evaluasi bidangkehutanan sesuai dengantingkatan pemerintahannya. • Laporan kegiatanbimbingan, supervisi,konsultasi, pemantauandan evaluasi bidangkehutanan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melaksanakankegiatan bimbingan,supervisi, konsultasi,pemantauan dan evaluasibidang kehutanan. • Teliti apakah laporan tersebutdisusun dan disampaikan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 539 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tepat waktu. bc. PENGAWASAN BIDANG KEHUTANAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan terhadapefektivitas pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanoleh kabupaten/ kota dankinerja penyelenggaraprovinsi sertapenyelenggaraan olehkabupaten/ kota di bidangkehutanan. 1. Pengawasan terhadapefektivitas pelaksanaanpembinaan penyelenggaraanoleh desa/ masyarakat, kinerjapenyelenggara kabupaten/kotadan penyeleng-garaan olehdesa/masyarakat di bidangkehutanan. • Terlaksananya pengawasan yangefektif atas pelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanoleh desa/ masyarakat, kinerjapenyelenggara daerah danpenyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. • Laporan hasil pengawasanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanoleh desa/ masyarakat,kinerja penyelenggaradaerah danpenyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidangkehutanan. • Periksa apakah pemerintahprovinsi telah melaksanakankegiatan pengawasanpelaksanaan kegiatanpembinaan penyelenggaraanoleh desa/masyarakat, kinerjapenyelenggara daerah danpenyelenggaraan olehdesa/masyarakat di bidangkehutanan. • Teliti apakah laporan tersebutdisusun dan disampaikantepat waktu. bd. PENEBANGAN/PENANAMAN/PEMUNGUTAN HASIL HUTAN * Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan pemegangIUPHHK/ILS telahmenyusun/ mengusulkanRKT/bagan kerja (BK) 1. Pelaksanaan pemegangIUPHHK/ILS telah menyusun/mengusulkan RKT/bagan kerja(BK) kepada Kadishut untuk • Dilaksanaknnya pemegangIUPHHK/ILS telah menyusun/mengusulkan RKT/bagan kerja(BK) kepada Kadishut untuk • Laporan pelaksanaanpemegang IUPHHK/ILStelah menyusun/mengusulkan RKT/bagan • Periksa apakah pemegangIUPHHK/ILS telah menyusun/mengusulkan RKT/bagankerja (BK) kepada Kadishut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 540 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kepada Kadishut untukdinilai/disahkan dan apadasarnya dinilai/disahkan dan apadasarnya dinilai/disahkan dan apadasarnya kerja (BK) kepada Kadishutuntuk dinilai/disahkan danapa dasarnya untuk dinilai/disahkan danapa dasarnya 2. Pelaksanaan pemegangizinIUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukanpenebangan/pemanenanhasil hutan kayu/pemungutan hasil hutanbukan kayu baik lokasimaupun jumlah/ volumenyasesuai dengan RKT/targetpenebangan/targetpemungutan yangdisahkan/ditetapkan 2. Pelaksanaan pemegang izinIUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBKdidalam melakukanpenebangan/pemanenan hasilhutan kayu/ pemungutan hasilhutan bukan kayu baik lokasimaupun jumlah/ volumenyasesuai dengan RKT/targetpenebangan/targetpemungutan yangdisahkan/ditetapkan • Dilaksanaknnya pemegang izinIUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBKdidalam melakukanpenebangan/pemanenan hasilhutan kayu/ pemungutan hasilhutan bukan kayu baik lokasimaupun jumlah/ volumenyasesuai dengan RKT/targetpenebangan/target pemungutanyang disahkan/ditetapkan. • Laporan pelaksanaanpemegang izinIUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukanpenebangan/pemanenanhasil hutan kayu/pemungutan hasil hutanbukan kayu baik lokasimaupun jumlah/ volumenyasesuai dengan RKT/targetpenebangan/targetpemungutan yangdisahkan/ditetapkan. • Periksa apakah pemegangizinIUPHHK/ILS/IUHHBK/IPHHBK didalam melakukanpenebangan/pemanenanhasil hutan kayu/pemungutan hasil hutanbukan kayu baik lokasimaupun jumlah/ volumenyasesuai dengan RKT/targetpenebangan/targetpemungutan yangdisahkan/ditetapkan. be. PENGANGKATAN PETUGAS PEMBUAT LHP (*) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyediaan petugaspembuat LPH yangditetapkan dengankeputusan Kadishutprovinsi dan No. RegisterPetugas Pembuat LPH olehpemegang izin 1. Penyediaan petugas pembuatLPH yang ditetapkan dengankeputusan Kadishut provinsidan No. Register PetugasPembuat LPH oleh pemegangizin • Disediakannya petugas pembuatLPH yang ditetapkan dengankeputusan Kadishut provinsi danNo. Register Petugas PembuatLPH oleh pemegang izin • Laporan Penyediaanpetugas pembuat LPH yangditetapkan dengankeputusan Kadishutprovinsi dan No. RegisterPetugas Pembuat LPH olehpemegang izin • Periksa apakah pemegangizin telah memiliki petugasPembuat LHP yangditetapkan dengan keputusanKadishut provinsi dan No.Register Petugas PembuatLHP LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 541 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 2. Penyediaan petugasPembuat LHP yang ditunjukadalah tenaga teknisberkualifikasi pengujianhasil hutan 2. Penyediaan petugas PembuatLHP yang ditunjuk adalahtenaga teknis berkualifikasipengujian hasil hutan • Disediakannya petugas PembuatLHP yang ditunjuk adalah tenagateknis berkualifikasi pengujianhasil hutan • Laporan penyediaanpetugas Pembuat LHPyang ditunjuk adalahtenaga teknis berkualifikasipengujian hasil hutan • Periksa apakah petugasPembuat LHP yang ditunjukadalah tenaga teknisberkualifikasi pengujian hasilhutan 3. Penyediaan sertifikat dankartu pengenal PPHHmasih berlaku. 3. Penyediaan sertifikat dan kartupengenal PPHH masih berlaku. • Disediakannya sertifikat dan kartupengenal PPHH masih berlaku. • Laporan penyediaansertifikat dan kartupengenal PPHH masihberlaku. • Periksa apakah sertifikat dankartu pengenal PPHH masihberlaku. 4. INDUSTRIa. PERIZINAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerbitan IUI skalainvestasi di atas Rp 10milyar tidak termasuk tanahdan bangunan tempatusaha. 1. Penerbitan tanda daftar industridan IUI skala investasi s/d Rp10 miliar tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha. • Diterbitkannya IUI berdasarkanbesaran investasi, tidak termasuktanah dan bangunan tempatusaha. • Dokumen perencanaantentang penerbitan IUIberdasarkan besaraninvestasi, tidak termasuktanah dan bangunantempat usaha; • Periksa proses dan hasilpenerbitan IUI atas investasi,tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha. 2. Penerbitan rekomendasi IUIyang diterbitkan olehpemerintah. 2. Penerbitan berita acarapemeriksaan dalam rangkapenerbitan IUI oleh pemerintahdan provinsi • Diterbitkannya rekomendasi IUIbeserta berita acarapemeriksaannya. • Dokumen rekomendasi IUI. • Berita acara pemeriksaan. • Periksa proses dan hasilpenerbitan rekomendasi IUIbeserta berita acarapemeriksaannya. 3. Penerbitan izin kawasanindustri yang lokasinyalintas kabupaten/kota. 3. Penerbitan izin usaha kawasanindustri yang lokasinya dikabupaten/kota. • Diterbitkannya izin kawasanindustri dan izin usaha kawasanindustri. • Dokumen izin kawasanindustri. • Dokumen izin usaha • Periksa proses dan hasilpenerbitan izin kawasanindustri dan izin usaha LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 542 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kawasan industri. kawasan industri. b. USAHA IDUSTRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan bidang usahaindustri prioritas provinsi. 1. Penetapan bidang usahaindustri prioritaskabupaten/kota. • Dirumuskannya kebijakanpenetapan bidang usaha industriprioritas • Adanya kebijakan dalamberbagai bentuknya(undang-undang, peraturanpemerintah, dsb) di bidangusaha industri prioritas • Periksa proses dan hasilpenetapan bidang usahaindustri prioritas daerah. c. FASILITAS IDUSTRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian fasilitas usahadalam rangkapengembangan IKM diprovinsi. 1. Pemberian fasilitas usahadalam rangka pengembanganIKM di kabupaten/kota • Dilaksanakannya kegiatanfasilitasi dan pembinaan usahadalam rangka pengembanganIKM. • Dokumen perencanaan dibidang pembinaan • Laporan Hasil Pembinaan • Periksa dokumen pemberianfasilitas usaha dalam rangkapengembangan IKM. d. PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 543 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian perlindungankepastian berusahaterhadap usaha industrilintas kabupaten/kota. 1. Pemberian perlindungankepastian berusaha terhadapusaha industri dikabupaten/kota. • Adanya perlindungan ataskepastian berusaha terhadapusaha industri lintas daerah • Adanya aturan hukumtentang kepastian berusaha(baik dalam bentukperaturan daerah,keputusan kepala daerahmaupun peraturan kepaladaerah) • Periksa proses dan hasilpemberian perlindungankepastian berusaha terhadapusaha industri e. PERENCANAAN DAN PROGRAM Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan rencanajangka panjangpembangunan industriprovinsi. 1. Penyusunan rencana jangkapanjang pembangunan industrikabupaten/kota. • Disusunnya RPJP dan RPJMpembangunan industri. • Dokumen RPJP dan RPJMSKPD pembangunanindustri. • Periksa apakah telah disusundokumen RPJP dan RPJMSKPD pembangunan industri. 2. Penyusunan RencanaPembangunan JangkaMenengah (RPJM) SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD) provinsi di bidangindustri. 2. Penyusunan RPJM SKPDkabupaten/kota di bidangindustri. • Ditetapkannya peraturan daerahtentang RPJP dan RPJM Daerah. • Peraturan Daerah tentangRPJP dan RPJM Daerah. • Periksa apakah RPJP yangtelah disusun telahmemperhatikan RPJPnasional. 3. Penyusunan rencana kerjaprovinsi di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerjakabupaten/kota di bidangindustri. • Disusunnya rencana kerja (RKA-KL) di bidang industri yangmenjabarkan RPJM • Dokumen RKA-KL dibidang industri. • Periksa apakah RKA-KLdibidang industri telahdisusun sesuai penjabaranRPJM. f. PEMASARAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 544 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Promosi produk industriprovinsi . 1. Promosi produk industrikabupaten./kota. • Dilaksanakannya kegiatanpromosi produk industri • Jenis dan jumlah atribut promosiyang digunakan • Laporan hasil kegiatanpromosi produk industri • Periksa laporan hasilkegiatan promosi produkindustri g. TEKNOLOGI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri di provinsi. 1. Pelaksanaan penelitian,pengembangan dan penerapanteknologi di bidang industri dikabupaten/kota. • Dilaksanakannya kegiatanpenelitian, pengembangan danpenerapan teknologi di bidangindustri. • Dokumen perencanaan dibidang penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri • Laporan hasil pelaksanaanpenelitian, pengembangandan penerapan teknologi dibidang industri. • Periksa dokumenperencanaan di bidangpenelitian, pengembangandan penerapan teknologi dibidang industri • Periksa laporan hasilpelaksanaan penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri 2. Fasilitasi pemanfaatan hasilpenelitian, pengembangandan penerapan teknologi dibidang industri termasuklintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasilpenelitian, pengembangan danpenerapan teknologi di bidangindustri. • Dilakukannya fasilitasipemanfaatan hasil penelitian,pengembangan dan penerapanteknologi di bidang industri. • Laporan pelaksanaanfasilitasi pemanfaatan hasilpenelitaian pengembangandan penerapan teknologi dibidang industri. • Periksa laporan pelaksanaanpemanfaatan pengembangandan penrapan teknologi dibidang industri; 3. Sosialisasi hasil penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapanteknologi di bidang industri. • Dilakukannya sosialisasi hasilpenelitian, pengembangan danpenerapan teknologi di bidangindustri. • Laporan pelaksanaansosialisasi hasil penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri • Periksa laporan pelaksanaansosialisasi hasil penelitian,pengembangan danpenerapan teknologi dibidang industri LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 545 h. STANDARISASI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi dan pengawasanterhadap penerapanstandar yang akandikembangkan di provinsi. 1. Fasilitasi dan pengawasanterhadap penerapan standaryang akan dikembangkan dikabupaten/kota • Terlaksananya kegiatan fasilitasidan pengawasan terhadappenerapan standar yang akandikembangkan di daerah • Dokumen perencanaan dibidang pengawasan danmonev • Laporan Hasil Pengawasandan Monev • Periksa adakah dokumenperencanaan pengawasandan monev pelaksanaantugas desentralisasi bidangindustri. • Teliti apakah pengawasandan monev yangdilaksanakan telah sesuaidengan ketentuan berlaku. • Kumpulkan dan analisislaporan hasil pengawasandan monev 2. Kerjasama bidangstandarisasi tingkatprovinsi. 2. Kerjasama bidang standarisasitingkat kabupaten/kota. • Dihasilkannya kerjasama tentangstandarisasi. • MOU atas kerjasamabidang standarisasi. • Periksa adanya MOUkerjasama bidangstandarisasi. i. SUMBERDAYA MANUSIA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penerapan standarkompetensi SDM industridan aparatur pembina 1. Penerapan standar kompetensiSDM industri dan aparaturpembina industri di • Diterapkannya standarkompetensi SDM industri dan • Kebijakan atau ketentuanyang memuat pedomantentang standar kompetensi • Periksa apakahPemerintah telah memilikikebijakan atau ketentuan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 546 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan industri di provinsi. kabupaten/kota aparatur pembina industri SDM industri dan aparaturpembina industri yang memuat pedomantentang standarkompetensi SDM industridan aparatur pembinaindustri • Periksa apakah daerahtelah menerapkankebijakan atau ketentuantentang standarkompetensi tersebut 2. Pelaksanaan diklat SDMindustri dan aparaturpembina industri lintaskabupaten/kota 2. Pelaksanaan diklat SDMindustri dan aparatur pembinaindustri di kabupaten/kota • Dilaksanakannya diklat SDMindustri dan aparatur pembinaindustri • Laporan pelaksanaankegiatan diklat SDM industridan aparatur pembinaindustri • Periksa apakah daerahtelah melaksanakan diklatSDM industri danaparatur pembinaindustri. • Periksa apakahpelaksanaan diklattersebut telah sesuaidengan tujuan dankebutuhan yang ada. j. PERMODALAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Fasilitasi akses permodalanbagi industri melalui bankdan lembaga keuanganbukan bank di provinsi. 1. Fasilitasi akses permodalanbagi industri melalui bank danlembaga keuangan bukan bankdi kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanfasilitasi akses permodalan bagiindustri melalui bank dan lembagakeuangan bukan bank • Dokumen perencanaandi bidang kegiatanfasilitasi aksespermodalan bagiindustri melalui bank • Periksa adakah dokumenperencanaan bidangkegiatan fasilitasi aksespermodalan bagi industrimelalui bank dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 547 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dan lembaga keuanganbukan bank. • Laporan kegiatanfasilitasi aksespermodalan bagiindustri melalui bankdan lembaga keuanganbukan bank. lembaga keuangan bukanbank. • Teliti apakah pembinaanyang dilaksanakan telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. • Kumpulkan dan analisislaporan hasil fasilitasi. k. LINGKUNGAN HIDUP Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian bantuan tekniskepada kabupaten/kotadalam rangka pencegahanpencemaran lingkunganyang diakibatkan olehindustri. 1. Pembinaan industri dalamrangka pencegahanpencemaran lingkungan yangdiakibatkan oleh industri tingkatkabupaten/kota. • Diberikannya bantuan teknis danpembinaan dalam rangkapencegahan pencemaranlingkungan yang diakibatkan olehindustri • Laporan kegiatan bantuanteknis dan pembinaandalam rangka pencegahanpencemaran lingkunganyang diakibatkan olehindustri • Periksa apakah daerahtelah melakukan kegiatanbantuan teknis danpembinaan dalam rangkapencegahan pencemaranlingkungan yangdiakibatkan oleh industri • Periksa apakah kegiatanbantuan teknis danpembinaan tersebut telahmencapai sasaran yangdiinginkan. 2. Monitoring dan evaluasipelaksanaan pembinaanindustri bersih yang 2. Pengawasan terhadappencemaran lingkungan yangdiakibatkan kegiatan industri di • Dilaksanakannya kegiatanmonitoring, evaluasi danpengawasan terhadap • Laporan kegiatanmonitoring, evaluasi danpengawasan terhadap • Periksa adakah dokumenperencanaanpengawasan, monitoring LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 548 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dilakukan olehkabupaten/kota dalamrangka pencegahanpencemaran lingkungan. kabupaten/kota. pencemaran lingkungan yangdiakibatkan kegiatan industri pencemaran lingkunganyang diakibatkan kegiatanindustri dan evaluasipelaksanaan pembinaanindustri bersih. • Periksa apakah daerahtelah melakukan kegiatanmonitoring, evaluasi danpengawasan terhadappencemaran lingkunganyang diakibatkankegiatan industri • Periksa apakah kegiatanmonitoring, evaluasi danpengawasan tersebuttelah mencapai sasaranyang diinginkan. l. KERJASAMA INDUSTRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dan fasilitasikemitraan antara industrikecil, menengah danindustri besar serta sektorekonomi lainnya lintaskabupaten/kota. 1. Fasilitasi kemitraan antaraindustri kecil, menengah danindustri besar serta sektorekonomi lainnya dikabupaten/kota. Adanya kesatupaduan arah tindakandalam kemitraan dan kerjasamapengembangan industri melalui polakemitraan usaha • Dokumen rapatkoordinasi baik dalamkonteks perencanaanmaupun pelaksanaan. • Dokumen Hasil Rakor(Notulensi). • Periksa adakah dokumenrakor di bidang kemitraandan kerjasamapengembangan industrimelalui pola kemitraanusaha. • Teliti apakah rakor telahdilaksanakan sesuaidengan agenda yang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 549 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan direncanakan. • Dapatkan notulensi hasilrakor untuk menilaikonsistensi agendadengan hasil. 2. Koordinasi dan fasilitasikerjasama pengembanganindustri melalui polakemitraan usaha lintaskabupaten/kota. 2. Fasilitasi kerjasamapengembangan industri melaluipola kemitraan usaha dikabupaten/kota. Adanya kesatupaduan arah tindakandalam kemitraan dan kerjasamapengembangan industri melalui polakemitraan usaha Laporan kegiatan koordinasidan fasilitasi kerjasamapengembangan industri melaluipola kemitraan usaha • Periksa apakah daerahtelah melakukan kegiatankoordinasi dan fasilitasikerjasamapengembangan industrimelalui pola kemitraanusaha. • Periksa apakah kegiatankoordinasi dan fasilitasikerjasamapengembangan industritersebut telah mencapaisasaran yang diinginkan. 3. Koordinasi dan fasilitasikerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoraldan regional untukpemberdayaan industrilintas kabupaten/kota.
Adanya kesatupaduan arah tindakandalam kemitraan dan kerjasamapengembangan industri melalui polakemitraan usaha. Dokumen kerjasama luarnegeri, kerjasama lintassektoral dan regional untukpemberdayaan industri • Periksa apakah daerahtelah memiliki dokumenkerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoraldan regional untukpemberdayaan industri • Periksa apakahkerjasama tersebut tidakbertentangan denganketentuan atau kebijakanyang berlaku. • Periksa apakah hasilkerjasama tersebut telahmencapai tujuan ataumemberikan manfaatyang diharapkan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 550 n. KELEMBAGAAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan tingkatprovinsi 1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan tingkatkabupaten/kota • Adanya aktivitas pembinaanasosiasi industri/dewan yangberkesinambungan terhadapperangkat daerah • Dokumen perencanaanpembinaanasosiasi/dewan industri. • Laporan HasilPembinaanasosiasi/dewan industri. • Periksa ada atau tidaknyadokumen perencanaanpembinaanasosiasi/dewan industriyang dimiliki daerah. • Periksa laporan hasilpembinaan untukdilakukan penilaian. 2. Pembentukan danpembinaan unit pelaksanateknis tingkat provinsi danmembantu unit pelaksanateknis tingkatkabupaten/kota 2. Pembentukan dan pembinaanunit pelaksana teknis tingkatkabupaten/kota • Terbentuknya dan terbinanyaUPT bidang industri di daerah • Dokumen pembentukanUPT bidang industri didaerah. • Dokumen perencanaanpembinaan UPT bidangindustri. • Laporan HasilPembinaan UPTindustri • Periksa apakah daerahtelah memiliki dokumenpembentukan UPT dibidang industri. • Periksa ada atau tidaknyadokumen perencanaanpembinaanasosiasi/dewan industriyang dimiliki daerah. • Periksa laboran hasilpembinaan untukdilakukan penilaian. o. SARANA DAN PRASARANA Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 551 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyusunan tata ruangprovinsi industri dalamrangka pengembanganpusat-pusat industri yangterintegrasi serta koordinasipenyediaan sarana danprasarana (jalan, air, listrik,telepon, unit pengolahanlimbah IKM) untuk industriyang mengacu pada tataruang nasional. 1. Penyusunan tata ruangkabupaten/kota industri dalamrangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasiserta koordinasi penyediaansarana dan prasarana (jalan,air, listrik, telepon, unitpengolahan limbah IKM) untukindustri yang mengacu padatata ruang regional (provinsi). • Tersusunnya Rencana TataRuang Wilayah (RTRW)industri yang mengacu padatata ruang nasional. • Tersusunnya program dananggaran penataan ruangindustri. • Persentase pelaksanaanprogram dan daya serapanggaran. • Daftar hadir rapat,notulen rapatpenyusunan danpenetapan RTRW. • Dokumen RTRW • Periksa hasil penyusunantata ruang industri dalamrangka pengembanganpusat-pusat industri yangterintegrasi sertakoordinasi penyediaansarana dan prasarana(jalan, air, listrik, telepon,unit pengolahan limbahIKM) untuk industri yangmengacu pada tata ruangnasional. p. DATA INDUSTRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengumpulan, analisis dandiseminasi data bidangindustri tingkat provinsi danpelaporan kepadapemerintah. 1. Pengumpulan, analisis dandiseminasi data bidang industritingkat kabupaten/kota danpelaporan kepada provinsi • Dilakukannya kegiatanpengumpulan, analisis dandiseminasi data bidang industri. • Laporan hasilpengumpulan, analisis, dandiseminasi data bidangindustri tingkat provinsi danpelaporan padaPemerintah. • Periksa hasilpengumpulan, analisisdan diseminasi databidang industri danpelaporannya. q. PENGAWASAN INDUSTRI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan terhadap • Terselenggaranya kegiatan • Dokumen perencanaan • Periksa adakah dokumen LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 552 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pelaksanaan tugasdesentralisasi bidangindustri tingkat provinsi pelaksanaan tugasdesentralisasi bidang industritingkat kabupaten/kota. pengawasan dan monev terhadappelaksanaan tugas desentralisasibidang industri secaraberdayaguna dan berhasil guna. di bidang pengawasandan monev. • Laporan hasilpengawasan danmonev. perencanaanpengawasan dan monevpelaksanaan tugasdesentralisasi bidangindustri. • Teliti apakahpengawasan dan monevyang dilaksanakan telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. • Kumpulkan dan analisishasil pengawasan danmonev. r. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang perindustrian diprovinsi. 1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan urusanpemerintahan di bidangperindustrian di kabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanMonitoring, evaluasi danpelaporan di bidang perindustriansecara berdayaguna dan berhasilguna • Dokumen perencanaandi bidang pengawasandan monev. • Laporan hasilpengawasan danmonev • Periksa perencanaanpengawasan dan monevdi bidang perindustrian. • Teliti apakahpengawasan dan monevyang dilaksanakan telahsesuai dengan ketentuanyang berlaku. • Kumpulkan dan analisislaporan hasilpengawasan dan monev. 5. PERDAGANGANa. PERDAGANGAN DALAM NEGRI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 553 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengawasan dalampelaksanaan pemberian izinusaha perdagangan. 1. Pemberian izin usahaperdagangan di wilayahkabupaten/kota. • Jumlah izin dan rata-rata lamaproses izin usaha di bidangperdagangan. • Dokumen Izin usahaperdagangan yangdikeluarkan • Pelajari kebijakan-kebijakanyang menyangkut pemberianizin usaha perdagangan didaerah. 2. Pembinaan danpengawasan perdaganganjasa bisnis, jasa distribusidan jasa lainnya di bidangperdagangan di wilayahprovinsi. 2. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan izin/pendaftaranjasa bisnis dan jasa distribusi diwilayah kabupaten/kota. • Terselenggaranya koordinasilintas instansi yang baik danberkesinambungan • Laporan kegiatan binwasdan monev • Teliti apakah pemberian izinusaha perdagangan tersebuttelah sesuai dengankebijakan dan peraturanperundangan yang berlaku. 3. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izinperdagangan barangkategori dalam pengawasanskala provinsi (SIUPMinuman Beralkoholgolongan B dan C untukToko Bebas Bea, SIUPBahan Berbahaya untukPengecer danRekomendasi SIUPMinuman Beralkohol untukDistributor danSubdistributor,Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya untukDistributor). 3. Pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi sertapemberian izin perdaganganbarang kategori dalampengawasan skalakabupaten/kota (SIUP MinumanBeralkohol golongan B dan Cuntuk Pengecer, PenjualanLangsung untuk diminum ditempat, Pengecer danPenjualan Langsung untukdiminum di tempat untukMinuman Beralkoholmengandung Rempah sampaidengan 15%, RekomendasiSIUP Bahan Berbahaya,Rekomendasi PengakuanPedagang Kayu antar Pulau). • Pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi sertapemberian izin yang efektif dalamperdagangan barang kategoridalam pengawasan skalakabupaten/kota (SIUP MinumanBeralkohol golongan B dan Cuntuk Pengecer, PenjualanLangsung untuk diminum ditempat, Pengecer dan PenjualanLangsung untuk diminum ditempat untuk Minuman Beralkoholmengandung Rempah sampaidengan 15%, Rekomendasi SIUPBahan Berbahaya, RekomendasiPengakuan Pedagang Kayu antarPulau). • Laporan hasil pelaksanaankegiatan pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izin • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan yangberkaitan dengan Pembinaandan pengawasan, monitoringdan evaluasi serta pemberianizin yang efektif dalamperdagangan barang kategoridalam pengawasan skalakabupaten/kota (SIUPMinuman Beralkoholgolongan B dan C untukPengecer, PenjualanLangsung untuk diminum ditempat, Pengecer danPenjualan Langsung untukdiminum di tempat untukMinuman Beralkoholmengandung Rempahsampai dengan 15%,Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya, RekomendasiPengakuan Pedagang Kayuantar Pulau). LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 554 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Identifikasi adanyahambatan-hambatan yangdihadapi dalam pelaksanaankegiatan pembinaan danpengawasan, monitoring danevaluasi serta pemberian izinserta upaya yang dilakukandaerah untuk mengatasinya. 4. Koordinasi, pengendalian,pengawasan, pelaporan danpenyajian informasi hasilpenyelenggaraan wajibdaftar perusahaan skalaprovinsi. 4. Pengawasan, pelaporanpelaksanaan danpenyelenggaraan sertapenyajian informasipelaksanaan wajib daftarperusahaan skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan, pelaporanpelaksanaan danpenyelenggaraan yang baik sertatersajinya informasi pelaksanaanwajib daftar perusahaan. • Laporan pelaksanaankegiatan Pengawasan,pelaporan pelaksanaan danpenyelenggaraan sertapenyajian informasipelaksanaan wajib daftarperusahaan • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan yangberkaitan denganpelaksanaan kegiatanPengawasan, pelaporanpelaksanaan danpenyelenggaraan sertapenyajian informasipelaksanaan wajib daftarperusahaan • Identifikasi adanyahambatan-hambatan yangdihadapi dalam pelaksanaankegiatan Pengawasan,pelaporan pelaksanaan danpenyelenggaraan sertapenyajian informasipelaksanaan wajib daftarperusahaan serta upaya yangdilakukan daerah untukmengatasinya. 5. Koordinasi, dukunganpelaksanaan, pembinaandan pengawasan, fasilitasi,monitoring dan evaluasikegiatan perdagangan diwilayah perbatasan, 5. Dukungan pelaksanaan,pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman,terpencil dan pulau terluar di • Adanya dukungan terhadappelaksanaan, pembinaan danpengawasan, monitoring danevaluasi kegiatan perdagangan didaerah perbatasan, pedalaman, • Laporan kegiatanpelaksanaan, pembinaandan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan perdagangan di • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpelaksanaan, pembinaan danpengawasan, monitoring danevaluasi kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 555 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pedalaman, terpencil danpulau terluar di provinsi. kabupaten/kota. terpencil dan pulau terluar dikabupaten/kota. daerah perbatasan,pedalaman, terpencil danpulau terluar dikabupaten/kota. perdagangan di daerahperbatasan, pedalaman,terpencil dan pulau terluar dikabupaten/kota. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. 6. Koordinasi, pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi saranaperdagangan (pasar/tokomodern dan gudang) danpersetujuanpenyelenggaraan saranapenunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi,dan seminar dagang) skalanasional. 6. Pembinaan dan pengawasan,pemberian izin danrekomendasi skala tertentu,monitoring dan evaluasi saranaperdagangan (pasar/tokomodern dan gudang) dansarana penunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi, danseminar dagang) skala lokal. • Terlaksananya Pembinaan danpengawasan, pemberian izin danrekomendasi skala tertentu,monitoring dan evaluasi saranaperdagangan (pasar/toko moderndan gudang) dan saranapenunjang perdagangan (jasapameran, konvensi, dan seminardagang) • Laporan pelaksnaanPembinaan danpengawasan, pemberianizin dan rekomendasi skalatertentu, monitoring danevaluasi saranaperdagangan (pasar/tokomodern dan gudang) dansarana penunjangperdagangan (jasapameran, konvensi, danseminar dagang) • Periksa apakah telahdiselenggarakan kegiatanpembinaan, pengawasanmaupun monev berkaitandengan pemberian izin usahaperdagangan tersebut. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. 7. Penyelenggaraanpembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga di provinsi. 7. Penyelenggaraan pembinaandan pengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatan informasipasar dan stabilisasi harga dikabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandan pengawasan, monitoring danevaluasi kegiatan informasi pasardan stabilisasi harga. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan informasi pasar danstabilisasi harga. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. 8. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanpeningkatan penggunaan 8. Pembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasikegiatan peningkatanpenggunaan produksi dalam • Terselenggaranya pembinaandan pengawasan, monitoring danevaluasi kegiatan peningkatanpenggunaan produksi dalam • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatan • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan dan pengawasan,monitoring dan evaluasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 556 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan produksi dalam negeri skalaprovinsi. negeri skala kabupaten/kota. negeri peningkatan penggunaanproduksi dalam negeri kegiatan peningkatanpenggunaan produksi dalamnegeri. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. 9. Pembinaanpenyelenggaraanperlindungan konsumen diprovinsi. 9. Pembinaan penyelenggaraanperlindungan konsumen dikabupaten/kota. • Terselenggaranya pembinaandalam penyelenggaraanperlindungan konsumen. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan dalampenyelenggaraanperlindungan konsumen. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan dalampenyelenggaraanperlindungan konsumen. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatansosialisasi, informasi danpublikasi tentang perlindungankonsumen. • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi,informasi dan publikasitentang perlindungankonsumen. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatansosialisasi, informasi danpublikasi tentangperlindungan konsumen. . • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya pelayanan danpenanganan penyelesaiansengketa konsumen • Laporan pelaksanaanpelayanan dan penangananpenyelesaian sengketakonsumen. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpelayanan dan penangananpenyelesaian sengketakonsumen. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 557 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan
• Terselenggaranya pembinaandan pemberdayaan motivator danmediator perlindungan konsumen • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpemberdayaan motivatordan mediator perlindungankonsumen • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan danpemberdayaan motivator danmediator perlindungankonsumen . • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Laporan kegiatankoordinasi pembentukandan fasilitasi operasionalPBPKN provinsi. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatankoordinasi pembentukan danfasilitasi operasional PBPKNprovinsi.. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatankoordinasi pembentukan BPSK • Laporan kegiatankoordinasi pembentukanBPSK • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatankoordinasi pembentukanBPSK. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatankoordinasi kegiatan LPKSMdengan kabupaten/kota di wilayahprovinsi. • Laporan kegiatankoordinasi kegiatan LPKSMdengan kabupaten/kota diwilayah provinsi. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatankoordinasi kegiatan LPKSMdengan kabupaten/kota diwilayah provinsi. • Periksa apakah laporantersebut memuat data dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 558 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan informasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatankoordinasi dan kerjasama denganinstansi terkait dalampenyelenggaraan perlindungankonsumen • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi dankerjasama dengan instansiterkait dalampenyelenggaraanperlindungan konsumen • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatankoordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait dalampenyelenggaraanperlindungan konsumen. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatanevaluasi implementasipenyelenggaraan perlindungankonsumen. • Laporan pelaksanaankegiatan evaluasiimplementasipenyelenggaraanperlindungan konsumen. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanevaluasi implementasipenyelenggaraanperlindungan konsumen. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terlaksananya kebijakan,pedoman, petunjukpelaksanaan/petunjuk teknispengawasan barang beredar danjasa. • Laporan pelaksanaankebijakan, pedoman,petunjukpelaksanaan/petunjukteknis pengawasan barangberedar dan jasa. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporanpelaksanaan kebijakan,pedoman, petunjukpelaksanaan/petunjuk teknispengawasan barang beredardan jasa. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan. • Periksa apakah pelaksanaankebijakan tersebut sesuai LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 559 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan peraturan yangberlaku.
• Terlaksananya pengawasanbarang beredar dan jasa sertapenegakan hukum secara efektif. • Laporan pelaksanaankegiatan pengawasanbarang beredar dan jasaserta penegakan hukum • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpengawasan barang beredardan jasa serta penegakanhukum. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terlaksananya kegiatankoordinasi pelaksanaanpengawasan barang beredar danjasa • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasipelaksanaan pengawasanbarang beredar dan jasa • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatankoordinasi pelaksanaanpengawasan barang beredardan jasa. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya kegiatansosialisasi kebijakan pengawasanbarang beredar dan jasa. • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasikebijakan pengawasanbarang beredar dan jasa. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatansosialisasi kebijakanpengawasan barang beredardan jasa. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya pembinaandan pemberdayaan PPBJ • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpemberdayaan PPBJ • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan danpemberdayaan PPBJ. • Periksa apakah laporan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 560 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan tersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya pembinaandan pemberdayaan PPNS-PK • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpemberdayaan PPNS-PK • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan danpemberdayaan PPNS-PK. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya pelaporan danrekomendasi atas pendaftaranpetunjuk penggunaan (manual)dan kartu jaminan/garansi dalambahasa Indonesia bagi produkteknologi informasi danelektronika. • Laporan kegiatanpelaporan dan rekomendasiatas pendaftaran petunjukpenggunaan (manual) dankartu jaminan/garansidalam bahasa Indonesiabagi produk teknologiinformasi dan elektronika. • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpelaporan dan rekomendasiatas pendaftaran petunjukpenggunaan (manual) dankartu jaminan/garansi dalambahasa Indonesia bagiproduk teknologi informasidan elektronika. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
• Terselenggaranya pembinaandan pemberdayaan PPNS-WDP • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan danpemberdayaan PPNS-WDP • Periksa apakah daerah telahmembuat laporan kegiatanpembinaan danpemberdayaan PPNS-WDP. • Periksa apakah laporantersebut memuat data daninformasi relevan yangdibutuhkan.
dan penyusunan potensi usahadi sektor perdagangan skalakabupaten/kota. potensi usaha sektorperdagangan hardware) perdagangan dan potensiusaha perdagangan. b. METROLOGI LEGAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembinaan danpengendalianpembangunan metrologilegal skala provinsi. 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatanmetrologi legal setelah memperolehpenilaian dari pemerintah yangdidasarkan rekomendasi provinsi. • Terlaksananya kegiatanmetrologi legal • Laporan kegiatanmetrologi legal • Periksa laporan kegiatanmetrologi legal yag telahdilakukan daerah • Periksa apakah kegiatanmetrologi legal yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 2. Fasilitasi, koordinasi,penyelenggaraan,pengawasan danpengendalian SDMmetrologi skala provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan sertapengendalian SDM metrologi skalakabupaten/kota. • Terlaksananya kegiatanfasilitasi, koordinasi,penyelenggaraan,pengawasan danpengendalian SDM metrologi • Laporan kegiatanfasilitasi, koordinasi,penyelenggaraan,pengawasan danpengendalian SDMmetrologi • Periksa laporan kegiatanfasilitasi, koordinasi,penyelenggaraan,pengawasan danpengendalian SDMmetrologi yag telahdilakukan daerah • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukurandan laboratoriummetrologi legalkabupaten/kota. 3.a. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. • Terlaksananya Koordinasi,rekomendasi penilaian standarukuran dan laboratoriummetrologi legal • Laporan kegiatankoordinasi danrekomendasi penilaianstandar ukuranlaboratorium metrologi • Periksa laporan kegiatankoorfinasi dan rekomendasipenilaian standar ukurandan laboratorium metrologilegal yang dilakukan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 562 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan legal daerah. • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 3.b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuranmilik provinsi dankabupaten/kota. 3.b. - • Terlaksananya verifikasistandar satuan ukuran • Laporan hasil verifikasi • standar satuan ukuran • Periksa laporan kegiatanverifikasi standar satuanukuran yang telahdilakukan daerah. • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan peraturanperundangan yang berlaku 3.c. Penyelenggaraan interkomparasi skalaprovinsi. 3.c. - • Terselenggaranya kegiataninterkomparasi • Laporan kegiataninterkomparasi • Periksa laporan kegiataninterkomparasi yag telahdilakukan daerah • Periksa apakah kegiataninterkomparasi yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 4. Koordinasi danpelaksanaan kegiatantera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar,Timbang, danPerlengkapannya(UTTP) di wilayahkabupaten/kota. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTPsetelah melalui penilaian standar ukurandan laboratorium metrologi legal olehpemerintah. Terlaksananya kegiatan koordinasidan pelaksanaan kegiatan tera dantera ulang alat-alat Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapannya(UTTP) di wilayah kabupaten/kota. • Laporan kegiatankoordinasi danpelaksanaan kegiatantera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar,Timbang, danPerlengkapannya(UTTP). • Periksa laporan kegiatankoordinasi danpelaksanaan kegiatan teradan tera ulang alat-alatUkur, Takar, Timbang, danPerlengkapannya (UTTP)yang telah dilakukandaerah. • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 5. Fasilitasi dan 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama • Terlaksananya kegiatan • Laporan kegiatan fasilitas • Periksa laporan kegiatan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 563 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penyelenggaraankerjasama metrologilegal skala provinsi. metrologi legal skala kabupaten/kota. fasilitasi dan penyelenggaraankerjasama metrologi legal dan penyelenggaraankerjasama metrologi legal fasilitas danpenyelenggaraankerjasama metrologi legalyang telah dilakukandaerah. • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 6. Fasilitasi danpenyelenggaraanpenyuluhan danpengamatan UTTP,BDKT dan SI. 6. Pelaksanaan penyuluhan danpengamatan UTTP, BDKT dan SI. • Terlaksananya kegiatanfasilitasi dan penyelenggaraanpenyuluhan dan pengamatanUTTP, BDKT dan SI. • Laporan pelaksanaankegiatan fasilitasi danpenyelenggaraanpenyuluhan danpengamatan UTTP,BDKT dan SI. • Periksa laporan kegiatanfasilitasi danpenyelenggaraanpenyuluhan danpengamatan UTTP, BDKTdan SI.yang telah dilakukandaerah • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. 7. Koordinasi danpembinaan pembuatUTTP, importir UTTPdan merekomendasikanpelaksanaanpermohonan izin tipe danizin tanda pabrik sertamenerbitkanperpanjangan izin tandapabrik dan izin reparatirUTTP. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. • Terlaksananya kegiatankoordinasi dan pembinaanpembuat UTTP, importir UTTPdan merekomendasikanpelaksanaan permohonan izintipe dan izin tanda pabrik sertamenerbitkan perpanjangan izintanda pabrik dan izin reparatirUTTP. • Laporan kegiatankoordinasi danpembinaan pembuatUTTP, importir UTTP danmerekomendasikanpelaksanaanpermohonan izin tipe danizin tanda pabrik sertamenerbitkanperpanjangan izin tandapabrik dan izin reparatirUTTP. • Periksa laporan kegiatankoordinasi dan pembinaanpembuat UTTP, importirUTTP danmerekomendasikanpelaksanaan permohonanizin tipe dan izin tandapabrik serta menerbitkanperpanjangan izin tandapabrik dan izin reparatirUTTPyang telah dilakukandaerah • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atau LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 564 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasantujuan. 8. Pengawasan danpenyidikan tindak pidanaUUML. 8. Pengawasan dan penyidikan tindakpidana UUML. • Terselenggaranya kegiatanpengawasan dan penyidikantindak pidana UUML. • Laporan kegiatanpengawasan danpenyidikan tindak pidanaUUML. • Periksa laporan kegiatanpengawasan danpenyidikan tindak pidanaUUML yang telah dilakukandaerah • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. • Periksa apakah hasilpengawasan tersebut telahditindaklanjuti. 9. Daerah Khusus IbukotaJakarta yang ditunjuksecara khusus olehundang-undang makakoordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraanmetrologi legal menjadiurusan provinsi. 9. - • Terselenggaranya koordinasi,fasilitasi dan penyelenggaraanmetrologi legal • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi,fasilitasi danpenyelenggaraanmetrologi legal • Periksa laporan kegiatankoordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan metrologilegal yang telah dilakukandaerah • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atautujuan. c. PERDAGANGAN LUAR NEGERI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyediaan bahanmasukan sebagai bahanpertimbangan perumusankebijakan bidang ekspor. 1. Penyediaan bahan masukansebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidangekspor. • Tersedianya bahan masukansebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidangekspor. • Data yang berkaitandengan bidangperdagangan ekspor • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganperdagangan ekspor yangada di daerah. • Periksa apakah data tersebut LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 565 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan telah dipergunakan sebagaibahan masukanuntukkepentingan perumusankebijakan bidang ekspor 2. Koordinasi dan sosialisasikebijakan bidang eksporskala provinsi. 2. Koordinasi dan sosialisasikebijakan bidang ekspor skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatankoordinasi dan sosialisasikebijakan bidang ekspor • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi dansosialisasi kebijakan bidangekspor • Periksa laporan kegiatankoordinasi dan sosialisasikebijakan bidang ekspor yangtelah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 3. Monitoring dan pelaporanpelaksanaan kebijakanbidang ekspor. 3. Monitoring dan pelaporanpelaksanaan kebijakan bidangekspor. • Terselenggaranya kegiatanmonitoring dan pelaporanpelaksanaan kebijakan bidangekspor • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring danpelaporan pelaksanaankebijakan bidang ekspor • Periksa laporan kegiatanmonitoring dan pelaporanpelaksanaan kebijakanbidang ekspor yang telahdilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 4. Penyediaan bahanmasukan untuk perumusankebijakan bidang impor. 4. Penyediaan bahan masukanuntuk perumusan kebijakanbidang impor. • Tersedianya bahan masukanuntuk perumusan kebijakanbidang impor. • Data yang berkaitandengan bidangperdagangan impor • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganperdagangan impor yang adadi daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukanuntukkepentingan perumusankebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahanmasukan sebagai bahanpertimbangan perumusan 5. Penyediaan bahan masukansebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidang • Tersedianya bahan masukansebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidang • Data yang berkaitandengan bidang • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganperdagangan impor yang ada LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 566 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kebijakan bidang impor. impor. impor. perdagangan impor di daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukanuntukkepentingan perumusankebijakan bidang impor. 6. Koordinasi danpelaksanaan kebijakanbidang impor skala provinsi. 6. Koordinasi dan pelaksanaankebijakan bidang impor skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatankoordinasi dan pelaksanaankebijakan bidang impor • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi danpelaksanaan kebijakanbidang impor • Periksa laporan kegiatankoordinasi dan pelaksanaankebijakan bidang impor yangtelah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 7. Pengambilan contoh,pengujian, inspeksi teknisdan sertifikasi mutu barangmeliputi: a) Pengambilan contoh yangdilakukan oleh PetugasPengambil Contoh (PPC)yang teregistrasi 7. Pengambilan contoh, pengujian,inspeksi teknis dan sertifikasimutu barang meliputi: a) Pengambilan contoh yangdilakukan oleh PPC yangteregistrasi; • Dilaksanakannya kegiatanpengambilan contoh, pengujian,inspeksi teknis dan sertifikasimutu barang • Data hasil pengambilancontoh, pengujian, inspeksiteknis dan sertifikasi mutubarang • Periksa laporan kegiatanpengambilan contoh,pengujian, inspeksi teknis dansertifikasi mutu barang yangtelah dilakukan daerah b) Pengujian, inspeksi teknisdan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksiteknis, sertifikasi yangterakreditasi danteregistrasi. b) Pengujian, inspeksi teknis dansertifikasi dilakukan olehlembaga uji, inspeksi teknis,sertifikasi yang terakreditasidan teregistrasi. • Dilaksanakannya kegiatanpengujian, inspeksi teknis dansertifikasi dilakukan oleh lembagauji, inspeksi teknis, sertifikasiyang terakreditasi danteregistrasi. • Data hasil pengujian,inspeksi teknis dansertifikasi dilakukan olehlembaga uji, inspeksiteknis, sertifikasi yangterakreditasi danteregistrasi. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 8. Penilaian dan pelaporanangka kredit Penguji MutuBarang (PMB) tingkat 8. Penilaian dan pelaporan angkakredit PMB tingkat • Terselenggaranya kegiatanpenilaian dan pelaporan angka • Laporan pelaksanaankegiatan penilaian dan • Periksa laporan kegiatanpenilaian dan pelaporanangka kredit PMB yang telah LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 567 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan provinsi kabupaten/kota. kredit PMB pelaporan angka kreditPMB • Dokumen penilaian angkakredit PMB dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan ketentuanperundangan yang berlaku. 9. Penyediaan bahanmasukan untuk perumusankebijakan penerbitan SuratKeterangan Asal (SKA) danpenelusuran asal barang. 9. Penyediaan bahan masukanuntuk perumusan kebijakanpenerbitan SKA danpenelusuran asal barang. • Tersedianya bahan masukanuntuk perumusan kebijakanpenerbitan SKA dan penelusuranasal barang • Data yang berkaitandengan SKA danpenelusuran asal barang • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan dengan SKAdan penelusuran asal barangyang ada di daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukan untukkepentingan perumusankebijakan.
• Terselenggaranya kegiatansosialisasi, penerbitan danpelaporan penerbitan SKApenelusuran asal barang • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi,penerbitan dan pelaporanpenerbitan SKApenelusuran asal barang. • Periksa laporan kegiatansosialisasi, penerbitan danpelaporan penerbitan SKApenelusuran asal barangyang telah dilakukan daerah • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan.
• Tersedianya bahan masukanuntuk penerbitan API. • Data yang berkaitandengan jumlah, jenis dansebaran importir • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganimportir yang ada di daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukan untukkepentingan penerbitan API.
• Terselenggaranya kegiatansosialisasi kebijakan danpelaporan penerbitan API. • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasikebijakan dan pelaporan • Periksa laporan kegiatansosialisasi kebijakan danpelaporan penerbitan APIyang telah dilakukan di LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 568 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan penerbitan API. daerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan.
• Tersedianya bahan masukan,sosialisasi, fasilitasi, koordinasipelaksanaan monitoring danpelaporan, penyediaan informasipotensi ekspor daerah sebagaibahan pertimbangan perumusankebijakan. • Data tentang potensiekspor daerah • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganpotensi ekspor daerah yangada di daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukan untukkepentingan pertimbanganperumusan kebijakan.
• Tersedianya bahan masukandalam rangka penetapankesepakatan dalam sidangkomoditi internasional. • Data tentang potensikomoditi ekspor • Periksa apakah tersedia datayang berkaitaan denganpotensi komoditi eksporyang ada di daerah. • Periksa apakah data tersebuttelah dipergunakan sebagaibahan masukan untukkepentingan penetapankesepakatan dalam sidangkomoditi internasional.
• Terselenggaranya kegiatansosialisasi, monitoring danevaluasi, pelaporan pelaksanaankesepakatan. • Laporan pelaksanaankegiatan sosialisasi,monitoring dan evaluasi,pelaporan pelaksanaankesepakatan. • Periksa laporan kegiatansosialisasi , monitoring danevaluasi, pelaporanpelaksanaan kesepakatanyang telah dilakukan didaerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuai LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 569 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dengan rencana atau tujuan.
• Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. d. KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional. 1. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional. • Terselenggaranya kegiatanmonitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan internasional • Laporan pelaksanaaankegiatan monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdagangan internasional. • Periksa laporan kegiatanyang monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdagangan internasionaltelah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 2. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional dan koordinasikerjasama ekonomi subregional 2. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional. • Terselenggaranya kegiatanmonitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan internasional dankoordinasi kerjasama ekonomisub regional. • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdagangan internasionaldan koordinasi kerjasamaekonomi sub regional. • Periksa laporan kegiatanmonitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganinternasional dan koordinasikerjasama ekonomi subregional telah dilakukan di LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 570 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan daerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 3. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganbilateral dan sosialisasikerjasama perdaganganlintas batas. 3. Monitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganbilateral. • Terselenggaranya kegiatanmonitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan bilateral dansosialisasi kerjasamaperdagangan lintas batas. • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring dansosialisasi hasil-hasilkesepakatan kerjasamaperdagangan bilateral dansosialisasi kerjasamaperdagangan lintas batas. • Periksa laporan kegiatanmonitoring dan sosialisasihasil-hasil kesepakatankerjasama perdaganganbilateral dan sosialisasikerjasama perdaganganlintas batas telah dilakukan didaerah. • Periksa apakah kegiatanyang dilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 4. Monitoring dan sosialisasidumping, subsidi, dansafeguard . 4. Monitoring dan sosialisasidumping, subsidi, dansafeguard . • Terselenggaranya kegiatanmonitoring dan sosialisasidumping, subsidi, dan safeguard . • Laporan pelaksanaankegiatan monitoring dansosialisasi dumping,subsidi, dan safeguard . • Periksa laporan kegiatanyang monitoring dansosialisasi dumping, subsidi,dan safeguard telah dilakukan di daerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. e. PENGEMBANGAN EXPOR NASIONAL Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 571 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penyediaan bahankebijakan pengembanganekspor skala provinsi. 1. Penyediaan bahan kebijakanpengembangan ekspor skalakabupaten/kota. • Tersedianya bahan kebijakanpengembangan ekspor • Dokumen kebijakanpengembangan eksporskala daerah • Periksa apakah daerah telahmenyediakan masukan bagikebijakan pengembanganekspor. 2. Pelaksanaan kegiatanpengembangan eksporskala provinsi. 2. Pelaksanaan kegiatanpengembangan ekspor skalakabupaten/kota. • Terlaksanya kegiatanpengembangan ekspor • Laporan kegiatanpengembangan ekspor • Periksa apakah daerah telahmenyelenggarakan kegiatanyang dimaksudkan untukmengembangkan ekspor f. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ALTERNATIF PEMBIAYAAN SISTEM RESI GUDANG, PASAR LELANG Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Koordinasi dengan aparatpenegak hukum dalampenanganan kasus-kasusyang berkaitan denganperdagangan berjangkakomoditi. 1. Koordinasi dengan aparatpenegak hukum dalampenanganan kasus-kasus yangberkaitan dengan perdaganganberjangka komoditi. • Terselenggaranya kegiatankoordinasi dengan aparatpenegak hukum dalampenanganan kasus-kasus yangberkaitan dengan perdaganganberjangka komoditi. • Laporan pelaksanaankegiatan koordinasi denganaparat penegak hukumdalam penanganan kasus-kasus yang berkaitandengan perdaganganberjangka komoditi. • Periksa laporan kegiatankoordinasi dengan aparatpenegak hukum dalampenanganan kasus-kasusyang berkaitan denganperdagangan berjangkakomoditi telah dilakukan didaerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 2. Pembinaan komoditasdalam rangka memperolehakses pembiayaan resigudang. 2. Pembinaan komoditas dalamrangka memperoleh aksespembiayaan resi gudang. • Terselenggaranya kegiatanpembinaan komoditas dalamrangka memperoleh aksespembiayaan resi gudang • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaankomoditas dalam rangkamemperoleh aksespembiayaan resi gudang. • Periksa laporan kegiatanpembinaan komoditas dalamrangka memperoleh aksespembiayaan resi gudang telahdilakukan di daerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 572 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 3. Pembinaan, pengaturandan pengawasan yangbersifat teknis terhadappenyelenggaraan danpelaku pasar lelang skalaprovinsi. 3. Pembinaan, pengaturan danpengawasan yang bersifatteknis terhadappenyelenggaraan dan pelakupasar lelang skalakabupaten/kota. • Terselenggaranya kegiatanpembinaan, pengaturan danpengawasan yang bersifat teknisterhadap penyelenggaraan danpelaku pasar lelang. • Laporan pelaksanaankegiatan pembinaan,pengaturan danpengawasan yang bersifatteknis terhadappenyelenggaraan danpelaku pasar lelang. • Periksa laporan kegiatanpembinaan, pengaturan danpengawasan yang bersifatteknis terhadappenyelenggaraan dan pelakupasar lelang telah dilakukandi daerah. • Periksa apakah kegiatan yangdilakukan telah sesuaidengan rencana atau tujuan. 6. KETRANSMIGRASIANa. KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan kebijakanpusat dan perumusankebijakan daerah sertapelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian skalaprovinsi. 1. Pelaksanaan kebijakan pusatdan provinsi, perumusankebijakan daerah danpelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian skalakabupaten/kota. • Dilaksanakannya kebijakan sertapelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian • Laporan pelaksanaankebijakan sertapelaksanaan strategipenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian • Dapatkan dokumen kebijakanpemerintah di bidangketransmigrasian. • Dapatkan dokumenperencanaanketransmigrasian di daerahsesuai dengan tingkatannyadan periksa apakahpenyusunan perencanaannyatelah sesuai dengankebijakan pemerintah dibidang ketransmigrasian. 2. Pengendalian, evaluasi, 2. Pelaporan dan • Dilakukannya pengendalian, • Laporan pelaksanaan • Periksa pelaksanaan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 573 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan dan pelaporanpenyelenggaraan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian skalaprovinsi. pertanggungjawabanpelaksanaan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian skalakabupaten/kota. evaluasi, pelaporan, danpertanggungjawabanpenyelenggaraan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian. pengendalian, evaluasi,pelaporan, danpertanggungjawabanpenyelenggaraan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian. pengendalian, evaluasi,pelaporan, danpertanggungjawabanpenyelenggaraan urusanpemerintahan di bidangketransmigrasian. 3. Sinkronisasi danpengendalian pelaksanaanurusan pemerintahanbidang ketransmigrasianskala provinsi. 3. Integrasi pelaksanaan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian skalakabupaten/kota. • Dilakukannya sinkronisasi,integrasi dan pengendalianpelaksanaan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian. • Laporan pelaksanaansinkronisasi, integrasi danpengendalian pelaksanaanurusan pemerintahanbidang ketransmigrasian. • Periksa pelaksanaansinkronisasi, integrasi danpengendalian pelaksanaanurusan pemerintahan bidangketransmigrasian. 4. Pembentukankelembagaan SKPDbidang ketransmigrasianskala provinsi berdasarkankebijakan, pedoman,norma, standar, prosedur,dan kriteria yangditetapkan pemerintah. 4. Pembentukan kelembagaanSKPD bidangketransmigrasian skalakabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma,standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan pemerintah. • Dibentuknya kelembagaan SKPDbidang ketransmigrasianberdasarkan kebijakan, pedoman,norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkanpemerintah. • Kelembagaan SKPD bidangketransmigrasianberdasarkan kebijakan,pedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria yangditetapkan pemerintah. • Laporan pembentukankelembagaan SKPD bidangketransmigrasianberdasarkan kebijakan,pedoman, norma, standar,prosedur, dan kriteria yangditetapkan pemerintah. 5. Perancanganpembangunantransmigrasi daerahprovinsi, serta pembinaandan penyelenggaraansistem informasiketransmigrasian skalaprovinsi. 5. Perancangan pembangunantransmigrasi daerahkabupaten/kota, sertapembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketransmigrasian. • Dilakukannya perancanganpembangunan transmigrasidaerah provinsi, serta pembinaandan penyelenggaraan sisteminformasi ketransmigrasian • Laporan pelaksanaanperancanganpembangunan transmigrasidaerah provinsi, sertapembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketransmigrasian • Periksa pelaksanaanperancangan pembangunantransmigrasi daerah provinsi,serta pembinaan danpenyelenggaraan sisteminformasi ketransmigrasian 6. Pemberdayaanpemerintah daerahkabupaten/kota dalampenyelenggaraan urusanpemerintahan bidang 6. Peningkatan kapasitaspemerintah daerah dalampenyelenggaraan urusanpemerintahan bidangketransmigrasian skala • Dilakukannya pemberdayaan danPeningkatan kapasitas pemerintahdaerah dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan bidang • Laporan pelaksanaanpemberdayaan danPeningkatan kapasitaspemerintah daerah dalampenyelenggaraan urusan • Periksa pelaksanaanpemberdayaan danPeningkatan kapasitaspemerintah daerah dalampenyelenggaraan urusan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 574 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan ketransmigrasian skalaprovinsi. kabupaten/kota. ketransmigrasian. pemerintahan bidangketransmigrasian. pemerintahan bidangketransmigrasian. 7. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALa. MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI DAN AIR TAWAR Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pembuatan peraturandaerah provinsi di bidangmineral, batubara, panasbumi, dan air tanah. 1. Pembuatan peraturan daerahkabupaten/kota di bidangmineral, batubara, panas bumi,dan air tanah. • Adanya kebijakan daerah(peraturan daerah maupunkeputusan /peraturan kepaladaerah) di bidang mineral,batubara, panas bumi dan airtanah. • Dokumen kebijakan daerahdi bidang mineral, batubara,panas bumi dan air tanah. • Pelajari kebijakan-kebijakandaerah di bidang mineral,batubara, panas bumi, dan airtanah. 2. Penyusunan data daninformasi usahapertambangan mineral danbatubara serta panas bumilintas kabupaten/kota. 2. Penyusunan data dan informasiwilayah kerja usahapertambangan mineral danbatubara serta panas bumiskala kabupaten/kota. • Jumlah izin usaha yangdikeluarkan serta waktupenyelesaiannya • Dokumen perizinan usahapertambangan • Teliti apakah pemberian izinusaha eksplorasi daneksploitasi mineral, batubara,panas bumi, dan air tanahtelah sesuai dengan kebijakandan peraturan perundanganyang berlaku. 3. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah lintas kabupaten/kota. 3. Penyusunan data dan informasicekungan air tanah skalakabupaten/ kota. • Kepatuhan terhadap ketentuanperundangan yang berlaku (prosesperizinan) • Peta potensipertambangan air tanah. • Periksa apakah telahdiselenggarakan kegiatanpembinaan, pengawasanberkaitan dengan pelaksnaanpemberian izin usahapertambangan tsb. 4. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah lintas 4. Pemberian rekomendasi teknisuntuk izin pengeboran, izinpenggalian dan izin penurapanmata air pada cekungan airtanah pada wilayah kab/kota. • Diberikannya rekomendasi teknisrekomendasi teknis untuk izinpengeboran, izin penggalian danizin penurapan mata air padacekungan air tanah. • Rekomendasi teknis untukizin pengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah • Periksa apakah daerah telahmemiliki data dan informasitentang potensi pertambangandaerah. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 575 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota. 5. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumipada wilayah lintaskabupaten/kota dan palingjauh 12 (dua belas) mil lautdiukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. 5. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi padawilayah kabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi. • Diberikannya izin usahapertambangan mineral, batubaradan panas bumi. • Izin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi. • Periksa proses dan hasilpemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi. 6. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12(dua belas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau ke arahperairan kepulauan. 6. Pemberian izin usahapertambangan mineral, danbatubara untuk operasiproduksi, yang berdampaklingkungan langsung padawilayah kabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi • Diberikannya izin usahapertambangan mineral, danbatubara untuk operasi produksi,yang berdampak lingkunganlangsung. • Izin usaha pertambanganmineral, dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung. • Periksa pemberian izin usahapertambangan mineral, danbatubara untuk operasiproduksi, yang berdampaklingkungan langsung. 7. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi pada wilayahlintas kabupaten/kota danpaling jauh 12 (dua belas)mil laut diukur dari garispantai ke arah laut lepasdan/atau ke arah perairankepulauan. 7. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi, padawilayah kabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi. • Dilakukannya pembinaan danpengawasan pelaksanaan izinusaha pertambangan mineral,batubara dan panas bumi. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi. • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pembinaan danpengawasan pelaksanaan izinusaha pertambangan mineral,batubara dan panas bumi. 8. Pemberian izin badanusaha jasa pertambanganmineral, batubara, dan 8. Pemberian izin badan usahajasa pertambangan mineral,batubara, dan panas bumi • Diberikannya izin badan usahajasa pertambangan mineral,batubara, dan panas bumi dalam • Dokumen izin badan usahajasa pertambangan mineral,batubara, dan panas bumi • Periksa proses dan hasilpelaksanaan pemberian izinbadan usaha jasa LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 576 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan panas bumi dalam rangkaPMA dan PMDN lintaskabupaten/kota. dalam rangka PMA dan PMDNdi wilayah kabupaten/kota. rangka PMA dan PMDN. dalam rangka PMA danPMDN. pertambangan mineral,batubara, dan panas bumidalam rangka PMA danPMDN. 9. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalam rangkapenanaman modal lintaskabupaten/ kota. 9. Pengelolaan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan izinusaha jasa pertambanganmineral, batubara, dan panasbumi dalam rangka penanamanmodal di wilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pengelolaan,pembinaan dan pengawasanpelaksanaan izin usaha jasapertambangan mineral, batubara,dan panas bumi dalam rangkapenanaman modal • Laporan pelaksanaanpengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambangan mineral,batubara, dan panas bumidalam rangka penanamanmodal • Periksa pelaksanaanpengelolaan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan izinusaha jasa pertambanganmineral, batubara, dan panasbumi dalam rangkapenanaman modal 10. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang,konservasi danpeningkatan nilai tambahterhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi,pada wilayah lintaskabupaten/kota atau yangberdampak regional.
• Dilakukannya pembinaan danpengawasan keselamatan dankesehatan kerja, lingkunganpertambangan termasuk reklamasilahan pasca tambang, konservasidan peningkatan nilai tambahterhadap usaha pertambanganmineral, batubara dan panas bumi. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi. • Periksa pelaksanaanpembinaan dan pengawasankeselamatan dan kesehatankerja, lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilai tambahterhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi. 11. Pembinaan danpengawasan pengusahaanKP lintas kabupaten/kota.
• Dilakukannya pembinaan danpengawasan pengusahaan KP. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan pengusahaanKP. • Periksa pelaksanaan kegiatanpembinaan dan pengawasanpengusahaan KP. 12. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahan
tambang, konservasi danpeningkatan nilai tambahterhadap KP dalam wilayahkabupaten/kota. dan peningkatan nilai tambahterhadap KP. termasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap KP. termasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilai tambahterhadap KP. 13. Penetapan wilayahkonservasi air tanah lintaskabupaten/ kota.
• Ditetapkannya wilayah konservasiair tanah. • Ketetapan wilayahkonservasi air tanah. • Periksa pelaksanaanpenetapan wilayahkonservasi air tanah denganmelihat ketetapan yang telahdirumuskan. 14. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung lintas kabupaten/kota.
• Dilakukannya pembinaan danpengawasan pelaksanaan izinusaha pertambangan mineral, danbatubara untuk operasi produksi,serta panas bumi yang berdampaklingkungan langsung. • Laporan pelaksanaanpembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubara untukoperasi produksi, sertapanas bumi yangberdampak lingkunganlangsung. • Periksa pelaksanaanpembinaan dan pengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral, danbatubara untuk operasiproduksi, serta panas bumiyang berdampak lingkunganlangsung. 15. Penetapan nilai perolehanair tanah pada cekunganair tanah lintaskabupaten/kota.
• Ditetapkannya nilai perolehan airtanah pada cekungan air tanah. • Dokumen ketetapan nilaiperolehan air tanah padacekungan air tanah. • Periksa pelaksanaanpenetapan nilai perolehan airtanah pada cekungan airtanah, dengan melihatdokumen ketetapan yangditerbitkan. 16. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumi danair tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan di wilayahprovinsi.
• Dilaksanakannya pengelolaandata dan informasi mineral,batubara, panas bumi dan airtanah serta pengusahaan dan SIGwilayah kerja pertambangan. • Laporan pelaksanaanpengelolaan data daninformasi mineral, batubara,panas bumi dan air tanahserta pengusahaan danSIG wilayah kerjapertambangan. • Periksa pelaksanaanpengelolaan data daninformasi mineral, batubara,panas bumi dan air tanahserta pengusahaan dan SIGwilayah kerja pertambangan. 17. Penetapan potensi panas
dan air tanah serta neracasumber daya dan cadanganmineral dan batubara di wilayahkabupaten/ kota. dan air tanah serta neraca sumberdaya dan cadangan mineral danbatubara. panas bumi dan air tanahserta neraca sumber dayadan cadangan mineral danbatubara. penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara. 18. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang serta pembinaanjabatan fungsional provinsi.
• Dilakukannya pengangkatan danpembinaan inspektur tambangserta pembinaan jabatanfungsional • Laporan kegiatanpembinaan. • Surat Keputusanpengangkatan. • Dokumen fit and proper test. • Periksa pelaksanaanpengangkatan dan pembinaaninspektur tambang sertapembinaan jabatan fungsional,dengan melihat dokumen fit and proper test , surat keputusan pengangkatan, danlaporan pelaksanaan kegiatan. b. GEOLOGI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pelaksanaan inventarisasigeologi dan sumber dayamineral, batubara, panasbumi, migas dan air tanahpada wilayah provinsi. 1. Pelaksanaan inventarisasigeologi dan sumber dayamineral, batubara, panas bumi,migas dan air tanah padawilayah kabupaten/kota. • Terlaksananya inventarisasi kawasankhusus geologis besertapemanfaatannya. • Peta inventarisasikawasan khusus geologisbeserta pemanfaatannya. • Periksa apakah daerah telahmelakukan inventarisasikawasan khusus geologisbeserta pemanfaatannya. 2. Pelaksanaan inventarisasikawasan karst dan kawasanlindung geologi padawilayah provinsi. 2. Pelaksanaan inventarisasikawasan karst dan kawasanlindung geologi pada wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya inventarisasi kawasankarst dan kawasan lindung geologi. • Peta inventarisasikawasan karst dankawasan geologi. • Periksa apakah daerah telahmelakukan inventarisasikawasan karst dan kawasangeologi. 3. Penetapan zonasipemanfaatan kawasan karstdan kawasan lindung 3. Penetapan zonasi pemanfaatankawasan karst dan kawasanlindung geologi pada wilayah • Ditetapkannya zonasi pemanfaatankawasan karst dan kawasan lindung • Zona pemanfaatankawasan karst dan • Periksa apakah daerah telahmenetapkan zonasipemanfaatan kawasan karst dan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 579 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan geologi pada wilayah lintaskabupaten/kota. kabupaten/ kota. geologi. kawasan lindung geologi. kawasan lindung geologi. 4. Penetapan pengelolaanlingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi diwilayah lintas kabupaten/kota. 4. Penetapan pengelolaanlingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi di wilayahkabupaten/kota. • Ditetapkannya pengelolaanlingkungan geologi, geologi teknik,kawasan rawan bencana dankawasan lingkungan geologi. • Dokumen ketetapanpengelolaan lingkungangeologi, geologi teknik,kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi. • Periksa pelaksanaan penetapanpengelolaan lingkungan geologi,geologi teknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi. 5. Pelaksanaan inventarisasilingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi padawilayah provinsi. 5. Pelaksanaan inventarisasilingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi pada wilayahkabupaten/ kota. • Terlaksananya inventarisasilingkungan geologi, geologi teknik,kawasan rawan bencana dankawasan lingkungan geologi. • Peta inventarisasilingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawanbencana dan kawasanlingkungan geologi. • Periksa apakah daerah telahmelakukan inventarisasilingkungan geologi, geologiteknik, kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi. 6. Pelaksanaan kebijakanmitigasi bencana geologipada wilayah lintaskabupaten/kota. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasibencana geologi pada wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya kebijakan mitigasibencana geologi secara efektif. • Kebijakan mitigasi bencanageologi • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankebijakan mitigasi bencanageologi. 7. Pelaksanaan koordinasimitigasi bencana geologipada wilayah lintaskabupaten/kota. 7. Pelaksanaan koordinasi mitigasibencana geologi pada wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya koordinasi yangefektif di bidang mitigasi bencanageologi. • Laporan pelaksanaankoordinasi di bidangmitigasi bencana geologi. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakankoordinasi dengan pihak-pihakterkait berkaitan dengan mitigasibencana geologi. 8. Inventarisasi danpengelolaan, kawasanrawan bencana geologipada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas 8. Inventarisasi dan pengelolaan,kawasan rawan bencanageologi, pada wilayahkabupaten/kota. • Terlaksananya inventarisasi danpengelolaan, kawasan rawanbencana geologi. • Peta inventarisasi danpengelolaan, kawasanrawan bencana geologi • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melakukannventarisasi dan pengelolaan,kawasan rawan bencanageologi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 580 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan kabupaten/kota. 9. Pengelolaan informasibencana geologi padawilayah lintaskabupaten/kota. 9. Pengelolaan informasi bencanageologi pada wilayahkabupaten/kota. • Terkelolanya informasi bencanageologi. • Laporan hasil pengelolaaninformasi bencana geologi. • Periksa pelaksanaanpengelolaan informasi bencanageologi.
• Terlaksananya pembinaan fungsionaldi bidang geologi (penyelidik bumi). • Laporan hasil pembinaanfungsional di bidanggeologi (penyelidik bumi). • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakanpembinaan fungsional di bidanggeologi, terutama tenagapenyelidik bumi.
• Terkelolanya data dan informasigeologi. • Laporan pelaksanaanpengelolaan data daninformasi geologi. • Periksa pelaksanaanpengelolaan data dan informasigeologi. c. KETENAGALISTRIKAN Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penetapan peraturandaerah provinsi di bidangenergi danketenagalistrikan. 1. Penetapan peraturan daerahkabupaten/kota di bidangenergi dan ketenagalistrikan. • Adanya kebijakan daerah (peraturandaerah maupun keputusan/peraturan kepala daerah) di bidang ketenagalistrikan. • Dokumen kebijakandaerah di bidangketenagalistrikan. • Pelajari kebijakan-kebijakandaerah di bidangketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana UmumKetenagalistrikan Daerah(RUKD) regional. 2. Penetapan Rencana UmumKetenagalistrikan Daerah(RUKD) kabupaten/kota. • Ditetapkannya RUKD. • Dokumen ketetapanRencana UmumKetenagalistrikan Daerah • Teliti apakah ketetapanRencana UmumKetenagalistrikan Daerah(RUKD) telah sesuai dengan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 581 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan (RUKD). kebijakan dan peraturanperundangan yang berlaku. 3. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya lintas kabupatenkota. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalamkabupaten/kota. • Jumlah izin usaha yangdikeluarkan (IUKU maupun IUKS)serta waktu penyelesaiannya. • Laporan hasil binwas (baikuntuk pelaksanaan izinusaha ketenagalistrikanmaupun jabatan inspekturketenagalistrikan danjabatan fungsional). • Periksa apakah telahdiselenggarakan kegiatanpembinaan, pengawasanberkaitan dengan pelaksanaanpemberian izin usahapertambangan tersebut. 4. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegang IUKUyang izin usahanyadikeluarkan oleh provinsi. 4. Pengaturan harga jual tenagalistrik untuk konsumenpemegang IUKU yang izinusahanya dikeluarkan olehkabupaten/kota. • Kepatuhan terhadap ketentuanperundangan yang berlaku (prosesperizinan). • Dokumen aturan hargajual tenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU. • Periksa apakah daerah telahmemiliki Rencana UmumKelistrikan Daerah (RUKD). 5. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehprovinsi. 5. Pengaturan harga jual tenagalistrik kepada pemegang IUKUyang izinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota. • Diaturnya harga jual tenaga listrikkepada pemegang IUKU. • Aturan harga jual tenagalistrik kepada pemegangIUKU. • Periksa pelaksanaanpengaturan harga jual tenagalistrik kepada pemegangIUKU. 6. Pemberian IUKS yangsarana instalasinyamencakup lintaskabupaten/kota. 6. Pemberian IUKS yang saranainstalasinya dalamkabupaten/kota. • Diberikannya IUKS. • Dokumen IUKS. • Periksa pelaksanaanpemberian IUKS. 7. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihan tenagalistrik oleh pemegang IUKSkepada pemegang IUKUyang izinnya dikeluarkanoleh provinsi. 7. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihan tenagalistrik oleh pemegang IUKSkepada pemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota. • Diberikannya persetujuanpenjualan kelebihan tenaga listrikoleh pemegang IUKS kepadapemegang IUKU. • Dokumen persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadapemegang IUKU. • Periksa pelaksanaanpemberian persetujuanpenjualan kelebihan tenagalistrik oleh pemegang IUKSkepada pemegang IUKU. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 582 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 8. -. 8. Pemberian izin usaha jasapenunjang tenaga listrik bagibadan usaha dalamnegeri/mayoritas sahamnyadimiliki oleh penanam modaldalam negeri. • Diberikannya izin usaha jasapenunjang tenaga listrik bagi badanusaha dalam negeri/mayoritassahamnya dimiliki oleh penanammodal dalam negeri. • Dokumen izin usaha jasapenunjang tenaga listrikbagi badan usaha dalamnegeri/mayoritassahamnya dimiliki olehpenanam modal dalamnegeri. • Periksa pelaksanaanpemberian izin usaha jasapenunjang tenaga listrik bagibadan usaha dalamnegeri/mayoritas sahamnyadimiliki oleh penanam modaldalam negeri. 9. Pembinaaan danpengawasan pelaksanaanusaha ketenagalistrikanyang izinnya diberikan olehprovinsi. 9. Pembinaaan dan pengawasanpelaksanaan usahaketenagalistrikan yang izinnyadiberikan oleh kabupaten/kota. • Dilakukannya pembinaaan danpengawasan pelaksanaan usahaketenagalistrikan. • Laporan pelaksanaanpembinaaan danpengawasanpelaksanaan usahaketenagalistrikan. • Periksa pelaksanaanpembinaaan dan pengawasanpelaksanaan usahaketenagalistrikan.
• Dilakukannya koordinasi danpenyediaan listrik pedesaan. • Laporan pelaksanaankoordinasi danpenyediaan listrikpedesaan. • Periksa apakah telahdilakukan koordinasi danpenyediaan listrik pedesaan. 11. Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsional provinsi.
• Dilakukannya pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan serta pembinaanjabatan fungsional. • Laporan kegiatanpembinaan. • Surat Keputusanpengangkatan. • Dokumen fit and proper test . • Periksa pelaksanaanpengangkatan dan pembinaaninspektur ketenagalistrikanserta pembinaan jabatanfungsional, dengan melihatdokumen fit and proper test , surat keputusanpengangkatan, dan laporanpelaksanaan kegiatan. d. MINYAK DAN GAS BUMI 1) KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (MIGAS) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 583 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Penghitungan produksidan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumibersama pemerintah. 1. Penghitungan produksi danrealisasi lifting minyak bumidan gas bumi bersamapemerintah. • Tersedianya angka hasilperhitungan produksi dan realisasilifting migas. • Data tentang produksidan realisasi liftingmigas. • Periksa apakah telah ada datahasil perhitungan tentangproduksi dan realisasi liftingmigas di daerah. 2. Pemberian rekomendasipenggunaan wilayah kerjakontrak kerja sama untukkegiatan lain di luarkegiatan migas pada lintaskabupaten/kota. 2. Pemberian rekomendasipenggunaan wilayah kerjakontrak kerja sama untukkegiatan lain di luar kegiatanmigas pada wilayahkabupaten/kota. • Adanya rekomendasi penggunaanwilayah kerja kontrak kerjasama. • Surat rekomendasipenggunaan wilayahkerja kontrak kerjasama. • Periksa apakah daerah telahmemberikan rekomendasipenggunaan wilayah kerjakontrak kerjasama. 3. - 3. Pemberian izin pembukaankantor perwakilan perusahaandi sub sektor migas. • Adanya izin pembukaan kantorperwakilan perusahaan migas. • Surat izin pembukaankantor perwakilan • Periksa apakah pemerintahdaerah telah memberikan izinkantor perwakilan perusahaanmigas. 2) KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (MIGAS) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengawasan jumlaharmada pengangkut BahanBakar Minyak (BBM) didaerah provinsi yangmeliputi jumlah armadadan kapasitas 1. – • Tersedianya hasil inventarisasijumlah badan usaha kegiatan hilir. • Data hasil inventarisasijumlah badan usahakegiatan hilir. • Periksa apakah daerah telahmemiliki data hasil inventarisasijumlah badan usaha kegiatanhilir. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 584 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan pengangkutan BBM. 2. Inventarisasi jumlah badanusaha kegiatan hilir yangberoperasi di daerahprovinsi.
• Laporan hasilpengawasan. • Periksa apakah daerah telahmelakukan pengawasantentang ketersediaan jumlaharmada pengangkut BBM danNPT. 3. Penetapan harga bahanbakar minyak jenis minyaktanah pada tingkatkonsumen rumah tanggadan usaha kecil.
• Ketetapan harga bahanbakar minyak jenis minyaktanah pada tingkatkonsumen rumah tanggadan usaha kecil. • Periksa pelaksanaanpenetapan harga bahan bakarminyak jenis minyak tanah padatingkat konsumen rumahtangga dan usaha kecil. 4. Pengawasan pencantumanNomor Pelumas Terdaftar(NPT) pada pelumas yangberedar di pasaran sesuaiperaturan perundang-undangan.
• Laporan pelaksanaanpengawasanpencantuman NomorPelumas Terdaftar (NPT)pada pelumas yangberedar di pasaransesuai peraturanperundang-undangan. • Periksa apakah sudahdilakukan pengawasanpencantuman Nomor PelumasTerdaftar (NPT) pada pelumasyang beredar di pasaransesuai peraturan perundang-undangan 5. Koordinasi pengawasanpengendalianpendistribusian dan tataniaga bahan bakar minyakdari agen dan pangkalandan sampai konsumen diwilayah provinsi. 5. Pengawasan pengendalianpendistribusian dan tata niagabahan bakar minyak dari agendan pangkalan dan sampaikonsumen akhir di wilayahkabupaten/kota. • Terselenggaranya koordinasi lintasinstansi tentang wasdal distribusidan tata niaga bahan bakar. • Hasil rapat koordinasitentang wasdal distribusidan tata niaga bahanbakar. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksnakanrapat koordinasi denganpihak-pihak terkait berkaitandengan wasdal distribusi dantata niaga bahan bakar. • Apakah pelaksanaankoordinasi tersebut telahdidukung oleh dokumen yanglengkap. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 585 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitasharga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaanBBM lintaskabupaten/kota. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dankualitas harga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaan BBM diwilayah kabupaten/kota. • Dilakukannya pemantauan daninventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitas harga BBMserta melakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaan BBM • Laporan pelaksanaanpemantauan daninventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitasharga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaanBBM • Periksa pelaksanaanpemantauan dan inventarisasipenyediaan, penyaluran dankualitas harga BBM sertamelakukan analisa dan evaluasiterhadapkebutuhan/penyediaan BBM 6.b. 6.b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempatpenyimpanan migas. • Jumlah izin lokasi SPBU dan kilangdan tempat penyimpanan migas. • Dokumen izin lokasi SPBUdan tempat penyimpananmigas. • Periksa dokumen yangdikeluarkan daerah berkaitandengan izin lokasi SPBU dankilang serta tempatpenyimpanan migas. • Periksa apakah prosesperizinan tersebut sudah sesuaidengan ketentuan perundanganyang berlaku. 6.c. - 6.c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU). • Diberikannya izin lokasi pendirianStasiun Pengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU). • Dokumen izin lokasipendirian StasiunPengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU). • Periksa proses dan hasilpemberian izin lokasi pendirianStasiun Pengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU). 2) KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahan 1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahan • Adanya rekomendasi pendiriangudang bahan peledak. • Surat rekomendasipendirian gudang bahan • Teliti apakah pemberianrekomendasi pendirian LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 586 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan peledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratan dandi daerah operasi palingjauh 12 (dua belas) mil lautdiukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. peledak dalam rangka kegiatanusaha migas di daerah operasidaratan dan di daerah operasipada wilayah kabupaten/kotadan 1/3 (sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi. peledak. gudang bahan peledak olehpemerintah daerah telahsesuai dengan kebijakan danperaturan perundangan yangberlaku; 2. Pengawasan terhadapkegiatan usaha perusahaanjasa penunjang minyak dangas bumi untuk bidangusaha jasa penyediaankomoditi dan jasa boga danbidang usaha jasapenyediaan material danperalatan termasukpelayanan purna jual yangberdomisili di provinsi yangbersangkutan. 2. - • Pengawasan terhadap kegiatanusaha perusahaan jasa penunjangmigas yang efektif. • Laporan hasil binwas(baik untuk pelaksanaanizin usaha perusahaanjasa penunjang migasmaupun jabataninspektur migas danjabatan fungsional) • Periksa apakah telahdiselenggarakan kegiatanpembinaan, pengawasanberkaitan denganpelaksnaan pemberian izinusaha perusahaan jasapenunjang migas tersebut. 3. Pengangkatan danpembinaan inspektur migasserta pembinaan jabatanfungsional provinsi. 3. Pengangkatan dan pembinaaninspektur migas sertapembinaan jabatan fungsionalkabupaten/kota. • Pembinaan pegawai fungsionalyang efektif • Laporan kegiatanpelatihan; • Surat KeputusanPengangkatan; • Dokumen fit and proper test. • Periksa apakah daerah telahmelaksanakan binwasterhadap SDM utamanyainspektur migas dan jabatanfungsional. f. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan 1. Pengusulan lembaga diklatprovinsi agar terakreditasi 1. - • Terakreditasinya lembaga diklatsebagai penyelenggara diklat di • Hasil akreditasi lembagadiklat. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah mengajukan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 587 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan sebagai penyelenggarapendidikan dan pelatihanteknis dan fungsionaltertentu sektor energi dansumber daya mineral. bidang ESDM. akreditasi bagi lembagadiklatnya agar menjadipenyelenggara lembaga diklatmandiri di bidang ESDM. 2. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasama dengan lembagaassessment DESDM. 2. Penyertaan dan ataumemfasilitasi penyelenggaraanassessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM. • Terselenggaranya diklat(fungsional maupun teknis) yangefektif di bidang ESDM. • Laporanpenyelenggaraan diklat. • Periksa apakah pemerintahdaerah telahmenyelenggarakan diklat(teknis maupun fungsional)khusus di bidang ESDM. 3. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanteknis untuk kepala subdinas kabupaten/kota dankepala seksi dinaskabupaten/kota yangmengelola sektor energidan sumber daya mineralsetelah lembaga diklatterakreditasi. 3. - • Terselenggaranya pendidikan danpelatihan teknis untuk kepala subdinas kabupaten/kota dan kepalaseksi dinas kabupaten/kota yangmengelola sektor energi dansumber daya mineral setelahlembaga diklat terakreditasi. • Laporanpenyelenggaraanpendidikan dan pelatihanteknis untuk kepala subdinas kabupaten/kotadan kepala seksi dinaskabupaten/kota yangmengelola sektor energidan sumber daya mineralsetelah lembaga diklatterakreditasi. • Periksa penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknisuntuk kepala sub dinaskabupaten/kota dan kepalaseksi dinas kabupaten/kotayang mengelola sektor energidan sumber daya mineralsetelah lembaga diklatterakreditasi. 4. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanteknis sektor energi dansumber daya mineral bagiperangkat daerah yangmengelola sektor energidan sumber daya mineralberdasarkan pedoman danstandar penyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga diklat terakreditasi.
• Laporanpenyelenggaraanpendidikan dan pelatihanteknis sektor energi dansumber daya mineralbagi perangkat daerahyang mengelola sektorenergi dan sumber dayamineral berdasarkanpedoman dan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga diklat • Periksa penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknissektor energi dan sumber dayamineral bagi perangkat daerahyang mengelola sektor energidan sumber daya mineralberdasarkan pedoman danstandar penyelenggaraan,kurikulum/silabus dan lembagadiklat terakreditasi. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 588 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan terakreditasi. 5. Penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanfungsional tertentu untukpengangkatan pertama kalidan jenjang muda inspekturtambang/ minyak dan gasbumi/ ketenagalistrikan/penyelidik bumiberdasarkan pedoman danstandar penyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga pendidikan danpelatihan (diklat)terakreditasi. 5.- • Terselenggaranya pendidikan danpelatihan fungsional tertentu untukpengangkatan pertama kali danjenjang muda inspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/ penyelidik bumiberdasarkan pedoman dan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus dan lembagapendidikan dan pelatihan (diklat)terakreditasi. • Laporanpenyelenggaraanpendidikan dan pelatihanfungsional tertentu untukpengangkatan pertamakali dan jenjang mudainspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumiberdasarkan pedomandan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga pendidikan danpelatihan (diklat)terakreditasi. Periksa penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanfungsional tertentu untukpengangkatan pertama kali danjenjang muda inspekturtambang/ minyak dan gasbumi/ ketenagalistrikan/penyelidik bumi berdasarkanpedoman dan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus dan lembagapendidikan dan pelatihan(diklat) terakreditasi. 6. Pemberian bimbingan dankonsultasi diklat teknis danfungsional tertentu di sektorenergi dan sumber dayamineral lingkup provinsi dankabupaten/kota.
• Laporan pelaksanaanpemberian bimbingandan konsultasi diklatteknis dan fungsionaltertentu di sektor energidan sumber daya minerallingkup provinsi dankabupaten/ kota. • Periksa pelaksanaanpemberian bimbingan dankonsultasi diklat teknis danfungsional tertentu di sektorenergi dan sumber dayamineral lingkup provinsi dankabupaten/kota. 7. Koordinasi penyusunankebutuhan danpenyelenggaraan diklatteknis dan fungsionaltertentu sektor energi dansumber daya mineral dalamskala provinsi. 7. Penyusunan kebutuhan danpenyelenggaraan diklat teknisdan fungsional tertentu sektorenergi dan sumber dayamineral dalam skalakabupaten/kota. • Dilakukannya koordinasi yangefektif berkaitan dengan kebutuhandan pelaksanaan diklat di bidangESDM. • Laporan hasil koordinasipenyusunan kebutuhandan penyelenggaraandiklat teknis danfungsional tertentu sektorenergi dan sumber dayamineral. • Periksa apakah pemerintahdaerah telah melaksanakanrapat koordinasi denganpihak-pihak berkaitan dengankebutuhan dan pelaksanaandiklat di bidang ESDM. • Periksa apakah pelaksanaankoordinasi tersebut telahdidukung oleh dokumen yang LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMORNOMOR 8 TAHUN 2009TANGGAL 28 JANUARI 2009 589 Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan lengkap. MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)